RASIO.CO, Batam – Majelis hakim ketua Christo E.N Sitorus akhirnya memutus kedua terdakwa Abdul Kadir dan Sahaya Simbolon selama delapan bulan penjara atas kasus Pemalsuan surat PT.Sintai Industri Shipyard.
Vonis majelis hakim empat bulan lebih ringan dari tuntutan JPU Mega Tri Astuti selama setahun penjara. DImana Jaksa menyatakan kedua terdakwa dituntut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
Atas putusan majelis hakim ini terdakwa menerima yang dijawab langsung melaui vicon di rutan. Rabu(23/06). Sedangkan JPU masih mengatakan piker-pikir.
“Terima yang mulia,”ujar Abdul Kadir singkat.
Sementara itu, JPU Mega Tri Astuti ketika ditanya majelis hakim”piker-pikir yang mulia,”ujarnya.
Majelis hakim memberikan kesempatan terhadap JPU karena masih ada waktu tujuh hari atas putusannya.
Atas putusan mejelis hakim keluarga terdakwa terlihat mengucapkan puji syukur, sidang berjalan lancar.
RASIO.CO, Batam – Sidang Praperadilan sedang bergulir, namun sidang perkara pidana terdakwa Usman alias Abi dan Umar digesa siding perdana di Pengadilan Negeri(PN) Batam. Rabu(23/06).
Sidang perdana dipimpin majelis hakim ketua, Sri Endang Amperawati NIngsih, S.H, M.H didampingi hakim anggota Dwi Nuramanu, S.H,M.hum dan David P Sitorus, S.H, M.H agenda pembacaan dakwaan.
Kedua terdakwa di dakwa Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dan Subsidair Pasal 480 ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
“Yang mulia kami belum menerima BAB klien kami dari JPU dan dakwaan baru kami terima,”
“Mohon printahkan JPU agar BAP kami dapat agar dapat membuat eksepsi terdakwa,” Kata H. Syahrizal Effendi Damanik, S.H, M.H didampingi Nasib Siahaan, S.H secara virtual di Kejari Batam.
Majelis hakim ketua Sri Endang Amperawati NIngsih, S.H, M.H meminta JPU bekerja sama memberikan untuk kelancaran sidang dan sekaligus mengagendakan siding dua kali sepekan.
Sementara itu JPU Wahyu Oktaviandi, S.H dan Karyo So Immanuel gort, S.H membacakan dakwaan menyampaikan, Sekira tahun 2018 saksi Kasidi alias Ahok sebagai Direktur PT. Karya Sumber Daya membeli 4 unit Crane Noell.
Keempat dibeli saksi Ahok dari Mohammad Jasa Abdullah selaku Direktur Jasib Shipyard & Engineering (M) SDN BHD sesuai Sales Agreement No.035/KSD-BTM/VIII/2018 dengan bukti pembelian seharga Rp15.675.000.000,-.
Lanjut JPU, Pembayaran lunas pada tanggal 24 September 2018 berdasar Invoice No.09-JSE/PTKSD/1QC/P1 tanggal 26 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Jasib Shipyard & Engineering (M) SDN BHD.
4 unit crane noell dikirim ke gudang lokasi pemotongan milik PT. Ecogreen Oleochemicals (menjadi potongan besi scrap.
Selanjutnya pada tanggal 05 April 2019 Mohammad Jasa Abdullah menugaskan Saksi Saw Tun Als Alamsah Als Alam menunjuk Saksi Dedy Supriadi Als Dedy.
Dan Saksi Dwi Buddy Santoso Als Dwi Als Buddy untuk melakukan pekerjaan pemotongan terhadap crane noell tersebut, Sekaligus saksi Saw Tun ditugaskan mengawasi proses pemotongan.
Sedangkan Saksi Ahok selaku pemilik besi scrap noell secara lisan menunjuk Saksi Yanto Als Tutung selaku pekerja lepas untuk mengawasi proses pekerjaan pemotongan, kegiatan pemuatan barang dan membuat surat jalan.
Pertengahan bulan April 2019 sekira pukul 09.00 Wib di gudang PT. Ecogreen Oleocimicals Saksi Saw Tun dan Saksi Dedy Supriadi bertanya kepada Saksi Purwanto sebagai orang yang dipekerjakan.
“apakah ada yang mau beli scrap ?” dijawab Saksi Purwanto “ada, saya telpon dulu”, selanjutnya pada tanggal 20 April 2019 Saksi Purwanto menemui Saksi Haryono mengatakan “ada yang mau jual besi scrap di gudang PT. Ecogreen Oleochemicalss”.
Tanggal 24 April 2019 sekira pukul 19.00 Wib Saksi Haryono menemui Saksi Sunardi Als Nardi selaku Direktur PT. Royal Standar Royal Utama dan mengatakan “itu ada teman saya memberi info, ada temannya yang mau jual scrap”.
Saksi Purwanto dipertemukan dengan Saksi Dedy Supriadi dan Saksi Saw Tun untuk membicarakan penjualan besi scrap crane noel.
Saksi Sunardi Als Nardi, Saksi Dedy Supriadi dan Saksi Saw Tun sepakat bahwa harga besi scrap crane noell sebanyak 100 ton adalah R[p. 440.000.000,-.
Pembayarannya melalui transfer ke rekening BNI nomor 0450683527 atas nama Saksi Dedy Supriadi Als Dedi, pengangkutan besi akan dilakukan ke tujuan ke gudang PT. Royal Standar Utama milik Saksi Sunardi Als Nardi.
Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira pukul 09.00 Wib di gudang PT. Bie Loga Terdakwa 2. Umar selaku Direktur Utama PT. Bie Loga ditemui Saksi Sunardi Als Nardi mengatakan bahwa “ada yang mau menjual 100 ton besi scrap di PT. Ecogreen Oleochemicals dengan harga Rp. 4.400,- .
ditambah Rp. 100,- per kilo sebagai fee perantara, pembayarannya ditransfer ke rekening BNI nomor 0450683527 atas nama Saksi Dedy Supriadi Als Dedi”.
Terdakwa 2 diminta menyediakan 4 lori untuk mengangkut besi scrap. Setelah Saksi Sunardi Als Nardi meninggalkan PT. Bie Loga.
Lalu, Terdakwa Umar menghubungi Terdakwa Abi dan disepakati membeli barang yang ditawarkan. Kemudian Terdakwa Umar memerintahkan 4 orang sopir ke PT. Ecogreen Oleochemicals untuk mengangkut besi scrap crane noel.
Bahwa setelah diberitahu nomor rekening Saksi Dedy Supriadi oleh Saksi Sunardi Als Nardi melaui Whatsapp, Terdakwa Abi memerintahkan Saksi Lim Lee Hun mentransfer uang sebesar Rp. 440.000.000,- .ke rekening Saksi Dedy Supriadi.
Saksi Kasidi Als Ahok datang ke gudang PT. Ecogreen Oleochemicals untuk melihat pemotongan crane noell bertemu Saksi Dedy Supriadi dan bertanya “Apakah pemotongan berjalan dengan lancar dan jangan sampai barang keluar dari sini”.
Saksi Dedy Supriadi “pemotongan berjalan lancar dan tidak mungkin barang-barang saya keluarkan dari sini”. Kemudian Saksi Kasidi Als Ahok berkata “Pak Dedy, besi crane ini jangan ada keluar dari siniBahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib setelah Saksi Kasidi alias Ahok meninggalkan gudang PT. Ecogreen Oleochemicals, Saksi Sunardi Als Nardi bersama dengan keempat orang sopir beserta 4 (empat) mobil Truk/Lori datang ke gudang PT. Ecogreen Oleochemicals menemui Saksi Dedy Supriadi.
Kemudian Saksi Sunardi Als Nardi, Saksi Dedy Supriadi, Saksi Dwi Buddy Santoso dan Saksi Saw Tun melakukan proses muat barang potongan besi scrap noell milik Saksi Kasidi Als Ahok ke dalam 4 unit mobil lori milik PT. Bie Loga.
Saat 2 unit mobil lori yang terakhir hendak keluar dari gudang PT. Ecogreen Oleochemicals, Saksi Minggu Sumarsono, SH selaku kuasa hukum dari Saksi Kasidi Als Ahok datang ke lokasi PT. Ecogreen Oleochemicals melarang 2 unit mobil lori tersebut keluar.
Dan mengatakan kepada Saksi Dedy Supriadi, bahwa potongan besi scrap noell yang dimuat di mobil lori adalah milik Saksi Kasidi Als Ahok sambil memperlihatkan dokumen perjanjian jual beli.
Bahwa sesampainya di gudang PT. Bie Loga, tanpa mengecek surat Gate Pass Out tujuan pengiriman dan tanpa pula mengecek bukti kepemilikan barang, Terdakwa 2 menimbang besi scrap kemudian membuat Purchase Transaction No. PC 19045008 tanggal 26 April 2019, Purchase Transaction No. PC 19045017 tanggal 26 April 2019, Purchase Transaction No. PC 19045025 tanggal 26 April 2019 dan Purchase Transaction No. PC 19045027 tanggal 26 April 2019 serta Nota PT. BIELOGA Nomor 47858 tanggal 02 Mei 2019.——————————————————————– Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 di kantor PT. Bie Loga Saksi Minggu Sumarsono, SH selaku kuasa hukum Saksi Kasidi Als Ahok menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Terdakwa 1 yang diterima dan tanda terima surat ditandatangani langsung oleh Terdakwa 1.
Surat tersebut berisi pemberitahuan keberatan atas pengambilan potongan besi scrap noell milik Saksi Kasidi Als Ahok.
Bahwa seharusnya dengan adanya pemberitahuan lisan maupun tertulis dari kuasa hukum pemilik barang tersebut Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Saksi Sunardi Als. Nardi membatalkan pembelian maupun penjualan besi scrap noell dimaksud.
Karena sudah secara nyata diketahui bahwa besi yang dibeli bukanlah milik Saksi Dedy Supriadi, Saksi Dwi Buddy Santoso dan Saksi Saw Tun (telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai terpidana pencurian besi scrap milik Saksi Kasidi Als Ahok berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam No. 170/Pid.B/2020/PN Btm yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.334/PID.SUS/2020/PT PBR.
Wagub Marlin menyatakan bahwa Kepri tidak bisa berbicara keberhasilan ekonomi jika masyarakat tak bisa beraktivitas karena pandemi. Karena itu, semua harus bersama-sama membuat Kepri kembali sehat dengan ikhtiar vaksinasi dan selalu patuh protokol kesehatan.
“Dengan sehatnya masyarakat, ekonomi cepat bangkit. Kita semua sedang menuju kearah sana. Dengan ikhtiar bersama saat ini,” kata Wagub Marlin.
Di Meitriya, menjadi salah satu titik peninjauan vaksinasi di Batam. Sepanjang Selasa itu, tak kurang dari sembilan lokasi ditinjau Wagub Marlin. Sebelum ke Vihara Meitriya, Wagub Marlin meninjau vaksinasi para satpam di Ninos, Sukajadi Batam. Wagub Marlin kemudian bergerak meninjau pelaksanaan vaksinasi di Golden Prawn, Bengkong.
Dari Bengkong, Wagub Marlin menunu Lubuk Baja untuk melihat pelaksanaan vaksinasi dosis kedua untuk 700 Lansia di Yayasan Budha Tzu Chi Indonesia Batam.
Wagub Marlin kemudian meninjau pelaksanaan vaksinasi di kampus-kampus. Peninjauan pertama dilakukan di Batam Tourisme Politeknik (BTP). Dari BTP, Wagub Marlin meninjau pelaksanaan vaksinasi dosis kedua untul 1.100 orang Lansia di Hall Universitas Internasional Batam. Dari UIB, Wagub Marlin langsung meninjau pelaksanaan vaksin di Temenggung dan Panbill Mall.
Wagub Marlin kembali menyampaikan bahwa vaksinasi dilakukan untuk mempercepat terbentuknya kekebalan komunal (herd immunity). Kepri, yang mendapat perhatian khusus untuk vaksinasi, memang terus mempercepat penyuntikannya. Pada akhir Juli, targen 70 persen sasaran diyakini akan tercapai.
Wagub Marlin bersyukur stok vaksinasi terus didistribusikan pemerintah pusat. Setiap sampai di Kepri, vaksin-vaksin itu pun segera didistribusikan ke kabupaten kota.
“Ahamdulillah, lancar. Apalagi masyarakat sedang antusias,” kata Wagub Marlin.
Pada tiap peninjauan itu, Wagub Marlin kembali mengingatkan agar tidak lalai dengan protokol kesehatan. Karena kepatuhan dengan protokol kesehatan sangat mendukung upaya bersama untuk menekan kasus covid19.
“Jangan pernah lalai dengan protokol kesehatan, baik sudah divaksin ataupun belum divaksin,” kata Wagub Marlin.
RASIO.CO , Jawa Tengah – Dewan Pers terus berkomitmen menjaga kemerdekaan pers Indonesia yang berkualitas dan bertanggung jawab. Komitmen itulah yang dibuktikan dengan menggelar Uji Kompeten Wartawan gratis di seluruh provinsi di Indonesia. Juga, kegiatan Penyegarah Ahli Pers di Solo, Jawa Tengah, 10-13 Juni 2021 lalu.
Dalam penyegaran yang diikuti oleh 30 orang ahli pers se-Indonesia itu, Direktur UKW Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Susilastuti DN, dinyatakan lulus dengan pujian oleh Ketua Dewan Pers, M. Nuh dalam suratnya bernomor : 478 /DP-K/VI/2021, tanggal 16 Juni 2021.
Selain Susilastuti DN, 12 orang ahli pers lainnya juga dinyatakan lulus dengan pujian. Sedangkan 10 orang dinyatakan lulus, 6 orang dinyatakan lulus dengan perbaikan dan 1 orang tidak lulus.
“Ini adalah penyegaran ahli pers keempat yang saya ikuti, sebelumnya kegiatan ini sudah saya ikuti tahu 2010, 2014 dan 2017,” ujar doktor alumni Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta itu.
Sejak menjadi ahli pers, Dewan Redaksi Majalah Suara Aisyiyah Yogyakarta itu pernah ditugaskan oleh Dewan Pers untuk menjadi saksi ahli terkait kasus pemberitaan lima media online tahun 2016.
“Kasus ini sudah sampai tahap tanda tangan BAP, saya diperiksa penyidik di Polda Yogyakarta,” tambah Susilastuti DN.
Kemudian, mantan wartawan Harian Bernas Yogyakarta itu juga pernah ditugasi oleh Dewan Pers untuk membantu mengungkap kasus UKW online abal-abal. Kebetulan, diantara jaringan penyelenggaranya beralamat di Yogyakarta.
Karena digelar di tengah pandemi corona yang belum sirna, maka Dewan Pers mengombinasikan kegiatan penyegaran ahli pers ini secara offline dan online. Diantara narasumber yang menyampaikan materinya secara online adalah Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.
Ia menegaskan, pers sebagai pilar demokrasi yang menjalankan fungsi diseminasi informasi bagi publik dan MPR RI sebagai rumah kebangsaan yang menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, dan aspirasi masyarakat, adalah dua elemen yang saling melengkapi.
“Berbagai peran media massa dalam membangun demokrasi saat ini telah terimplementasikan dalam berbagai peran penting. Di mana media massa tidak saja semata menjadi institusi penyebarluasan informasi bagi publik, tetapi juga merepresentasikan fungsi kontrol, fungsi kritik, sekaligus memberikan ruang bagi partisipasi publik. Maka premis yang dapat kita kemukakan adalah, melindungi pers, harus dimaknai juga sebagai melindungi demokrasi,” papar mantan wartawan yang akrab disapa Bamsoet itu.
Sementara narasumber lain, Hakim Agung Andi Samsan Nganro mengungkapkan, dalam penanganan perkara pers harus mengikuti mekanisme hukum pers, diantaranya menggunakan hak jawab dan hak koreksi bagi mereka yang merasa namanya dicemarkan pers.
“Hak jawab itu mekanisme hukum pers yang tepat, jangan asal lapor polisi, harus paham aturan undang-undangnya (UUPers No.40/1999),” tegasnya.
Pada kesempatan penyegaran ahli pers itu, Hakim Agung Andi Samsan Nganro juga mengingatkan para hakim agar dalam mengadili suatu perkara harus memahami profesi.
“Jangan pernah mengadili kasus biasa sama dengan kasus yang berkaitan dengan profesi, hakim harus memahami profesi tersebut dan aturan etika yang berlaku di dalamnya. Tidak semua hakim memahami hal ini, maka harus dipahami dulu apa itu amanah profesi,” papar Andi.
Sementara itu, Ketua Dewan Pers, M. Nuh dalam satu sesi diskusinya mengungkapkan, pentingnya penyegaran dan pelatihan ahli pers ini. Yaitu, untuk memastikan kemampuan ahli pers terus berkembang dalam memahami berbagai kasus pers yang terjadi di Indonesia saat ini.
“Saya berharap ahli pers tidak hanya bisa bertugas saat memberi keterangan sebagai ahli di depan penyidik atau di pengadilan saja, tapi bisa juga ikut memberi konsutasi dan sosialisasi hukum pers kepada masyarakat,” ujar M. Nuh.
Seusai kegiatan, anggota Dewan Pers sekaligus Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Periode 2019-2022, M. Agung Dharmajaya memaparkan, kegiatan penyegaran ahli pers di Solo berlangsung baik.
Ada dua hal yang ingin dicapai dari kegiatan ini, yaitu sebagai penyegaran para ahli pers yang terakhir mereka gelar tahun 2017 lalu. Kedua, karena persoalan hukum saat ini yang terus berkembang, yang bersinggungan dengan wartawan dan beririsan dengan UU ITE dan lain lain, maka ahli pers perlu diberikan penyegaran untuk menyelesaikan sengketa pers.
“Para ahli pers diminta mengisi BAP dengan penyidik, termasuk bersaksi di pengadilan sebagai ahli,” ujar alumni Program Pendidikan Reguler (PPRA) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Angkatan 55 tahun 2016 itu memaparkan kegiatan penyegaran ahli pers di Solo.
Sekali lagi, kaitannya belum merata ya tadi itu kendalanya. Saya berharap, di seluruh wilayah terwakili, sehingga kalau terjadi kasus sengketa pers, bisa langsung cepat ditangani oleh ahli pers yang ada wilayah tersebut dan bersinggungan dengan teman-teman konstituen dewan pers,” paparnya mengakhiri.
RASIO.CO, Tanjungpinang – Gubernur H Ansar Ahmad melantik sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Gedung Daerah Tanjungpinang, Selasa (23/6) pagi
Pergantian pejabat ini terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas.
“Mutasi seperti ini merupakan hal yang biasa. Ini upaya kita untuk membangkitkan kinerja kedepan yang lebih baik,” ucap Gubernur Ansar.
Adapun pejabat yang dilantik pada pagi ini adalah T.S. Arif Fadillah sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Martin Luther Maromon sebagai Sekretaris Dewan DPRD Kepri.
Hamidi sebagai sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Zulkifli sebagai sekretaris Dinas Pariwisata, Hasan sebagai Kepala Bagian Humas dan Dokumentasi.
Hasyim Ashari sebagai Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Kewaspadaan Dini, Yose Susanti sebagai Kepalanya Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, serta beberapa pejabat pengawas lainnya.
Selain itu dilakukan pula penyerahan Surat Keputusan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kepulauan Riau kepada Lamidi.
Juga penyerahan Surat Keputusan Pelaksana Tugas Kepala Biro Umum kepada Abdullah, dan Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Protokol dan Penghubung kepada Hasan.
Kepada para pejabat yang baru saja dilantik, Gubernur Ansar berpesan agar benar-benar melaksana tugasnya dengan maksimal apalagi di tengah situasi pandemi Covid-19 seperti yang mengharuskan Pemerintah bekerja keras dan tepat sasaran.
“Saya akan terus mengevaluasi setiap pejabat yang telah dilantik, yakinlah untuk menjaga jabatan itu dengan kinerja bukan dengan yang lain,” ucap Gubernur Ansar.
Gubernur Ansar juga mengedepankan komitmen untuk pemberantasan korupsi dengan melakukan penandatanganan pakta integritas bersama dengan para pejabat yang dilantik.
Turut hadir dalam pelantikan tersebut Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Asisten I Juramadi Esram, Asisten III Hasbi, Kepala Inspektorat Kepri Irmendas, dan Kepala BKPSDM Firdaus.
RASIO.CO, Lingga – LPMP Provinsi Kepulauan Riau, menggelar kegiatan koordinasi persiapan Asesmen Nasional dan kegiatan persiapan pelaksanaan Asesmen Nasional, sebagai pengganti Ujian Nasional tahun 2021, yang dilaksanakan di Hotel Gapura Singkep, Kecamatan Singkep, Selasa 22 hingga 23 Juni 2021.
Acara yang diikuti utusan Kepala Sekolah Dasar , Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas , Sekolah Menengah Kejuruan , Pengawas dan Operator sekolah yang berjumlah 40 orang tersebut, bertujuan untuk memverifikasi dan Validasi Teknologi dan Informasi Komputer terkait kesiapan SD, SMP, SMA/SMK se-Kabupaten Lingga, yang pelaksanaan AN tersebut pada bulan September 2021.
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Lingga, Junaidi Adjam menyampaikan, agar kegiatan AN tersebut tentunya menjadi tolok ukur, tentang kekuatan dan kelemahan sekolah dalam capaian mutu pendidikan, dan Dinas Pendidikan dapat melakukan pemetaan mutu Satuan Pendidikan.
“Sehingga peran Kepala Sekolah, benar-benar dapat berinovasi dalam capaian tersebut, mengingat keterbatasan aksesbilitas sarana dan prasarana,” kata Junaidi Adjam kepada Rasio.co melalui WhatsApp nya. Selasa (22/6/2021).
Kendala yang terbesar, jelas Junaidi Adjam, adalah belum tersedianya akses perangkat Informasi Teknologi (IT) untuk sebagian besar SD, dan ada 138 SD dan 40 SMP yang dipersiapkan untuk menghadapi AN bulan September 2021 yang akan datang.
“Alhamdulillah, untuk SMP sudah bisa dipersiapkan,” tutupnya.
Adapun Narasumber dalam kegiatan tersebut, dari LPMP Provinsi Kepri dan Disdikpora Lingga, yang mempresentasikan tentang kesiapan sekolah di Kabupaten Lingga untuk menghadapi AN yang akan datang, selain itu, kegiatan ini dengan kepatuhan Protokol kesehatan, dimana seluruh peserta wajib Antigen.
RASIO.CO , Batam – Gubernur Ansar meminta dukungan dan kerjasama kepada para pimpinan perusahaan untuk menyukseskan capaian target vaksinasi 50 persen di akhir Juni.
“Padahal kita sudah mendapat izin untuk vaksinasi pekerja perusahaan dan industri memakai vaksinasi umum. Kita mendapat target khusus karena kita juga mendapat perlakuan khusus,” kata Gubernur Ansar saat memimpin rapat Koordinasi Percepatan Vaksinasi Covid 19 Bagi Pekerja Industri, Selasa (22/6).
Menurut Gubernur Ansar, Provinsi Kepri termasuk yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi Kepri masih tertekan kuat terutama di sektor pariwisata.
“Kita diberikan tugas untuk mempercepat kegiatan vaksinasi. Demi mendukung persiapan dibukanya travel bubble. Jika target tercapai, di bulan Juli pemerintah pusat akan mendeklarasikan bahwa kunjungan wisata dan bisnis ke Kepri adalah kunjungan yang sehat dan aman,” ujar Gubernur Ansar.
Gubernur Ansar mengatakan bahwa salah satu tugasnya sebagai Gubernur dalam hal vaksinasi adalah memastikan ketersediaan vaksin. Sedangkan yang melaksanakan tugas vaksinasi adalah masing-masing pemda Kabupaten dan Kota.
“Terakhir kita mendapat tambahan vaksin astra zeneca yang tidak terpakai dari Sulawesi Utara sebanyak enam ribu vial untuk 60 ribu sasaran vaksinasi. Untuk itu dalam satu harinya saya harap ada 30 perusahaan yang ikut vaksinasi dengan masing-masing mengirimkan 500 orang. Sehingga mendapat angka 15 ribu orang ditambah vaksinasi masyarakat umum sehingga target 16 ribu orang perhari sampai akhir Juni di Batam akan tercapai,” tutur Gubernur Ansar.
Kemudian Gubernur Ansar yakin bahwa khusus di Tanjungpinang, Bintan dan Karimun hanya tinggal pemantapan. Yang perlu jadi fokus adalah Batam karena perusahaannya banyak, dan capaian vaksinasi belum maksimal.
Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja Kepri Mangara Simarmata memaparkan bahwa dari sasaran 204.752 orang pekerja di Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang, telah terdata sebanyak 159.000 orang.
“Sampai 21 Juni 2021, capaian vaksinasi sebanyak 56.024 orang atau 27,36 persen, maka perlu kita susun bersama simulasi target vaksinasi harian sampai akhir juni untuk mencapai target,” papar Mangara.
Turut hadir dalam rapat tersebut melalui video conference Kapolda Kepri Irjen Pol Aris Budiman, Perwakilan Danrem, Sekda Batam Jefridin, para Pimpinan asosiasi perusahaan, para Pimpinan perusahaan dan Kadisnaker kabupaten kota. Sedangkan hadir langsung mendampingi Gubernur Ansar adalah Sekdaprov H.T.S Arif Fadilah, Asisten III Muhammad Hasbi, Kadis Kesehatan M. Bisri, Kadis Naker Mangara Simarmata, Karo Pembangunan Aries Fhariandi, dan Kaban Kesbangpol Lamidi.
RASIO.CO , Batam – Rudi meninjau langsung vaksinasi massal untuk karyawan PT Volex Indonesia di Kawasan Industri Sekupang,Selasa (22/6).
Rudi mengatakan vaksinasi harus dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Karena itu pihaknya berpesan agar masyarakat tidak ragu lagi terhadap program vaksinasi.
“Kegiatan vaksinasi ini untuk menyelamatkan kita semua sebenarnya, karena sebagaimana manusia kita harus terus berusaha,” kata Rudi.
Dalam kesempatan itu, Rudi juga menyempatkan diri untuk meninjau langsung proses produksi perusahaan yang pemasok perakitan kabel listrik tersebut. Kemudian, Rudi juga berpesan kepada seluruh karyawan yang telah melaksanakan vaksinasi untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Terutama saat menjalankan aktivitas di luar rumah.
“Semoga kita semua selalu sehat dan dapat bekerja dengan baik,” katanya.
Pemko Batam juga akan mendukung penuh perusahaan-perusahaan yang ada di Batam untuk melakukan vaksinasi kepada karyawannya. Karena mayoritas penduduk Batam saat ini adalah pekerja.
“Kita dukung penuh, karena vaksinasi ini terbuka untuk seluruh masyarakat,” ujarnya.
Sejak pagi, Rudi menyambangi sejumlah lokasi. Sembari memastikan pelaksanaan vaksinasi berjalan dengan baik, Rudi juga menyemangati para penerima vaksin dan petugas.
“Salam sehat untuk kita semua. Kehadiran saya, ingin memotivasi masyarakat saya, seperti di sini orang tua kita para lansia. Kepada petugas, saya ucapkan terimakasih, mudahan kita tetap kompak dan bertugas dengan hati yang tulus,” papar Rudi saat meninjau vaksinasi lansia di Vihara Maitreya Seipanas, pagi.
Ia mengungkapkan kembali target vaksinasi Batam 70 persen dari populasi. Menurutnya, pemerintah pusat menaruh perhatian khusus bagi vaksinasi di Batam. Hal ini bahkan telah disampaikan langsung Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri. Seperti diketahui, selain berdekatan dengan negara tetangga, batam merupakan kota pariwisata dan industri.
“Artinya vaksin untuk Batam didrop lebih. Kesempatan ini tak boleh kita lewatkan, karena vaksin ini belum dijual secara umum, baru dari pemerintah,” imbuhnya.
Ia menegaskan, vaksinasi merupakan salah satu upaya menyelamatkan warga Batam dari bahaya pandemi. Selanjutnya, setelah kekebalan kelompok terpenuhi dan pandemi mulai teratasi, aktivitas akan kembali berangsur normal.
“Tidak lain, vaksinasi ini untuk meneyelamatkan warga Batam. Juli kami targetkan vaksinasi sudah 70 persen. Mudah-mudahan Batam segera terlepas dari Covid.” ucap dia.
Ia mengajak masyarakat untuk ikut menyukseskan vaksinasi dan tidak terpengaruh terkait isu vaksin yang belum jelas. Maka dari itu, masyarakat tidak perlu khawatir untuk ikut divaksin, bahkan sebelum divaksin petugas akan mengecek terlebih dahulu laik atau tidak untuk menerima vaksin.
“Sebelum divaksin, sampaikan sejujurnya keadaannya. Percaya sama kami, yang kami lakukan demi kebaikan bapak ibu semua,” imbuhnya.
Setelah divaksin, ia mengingatkan masyarakat agar tetap melaksanakan protokol kesehatan. Seperti bermasker, menjaga jarak, hindari kerumunan, rajin cuci tangan hingga rutin berolahraga.
“Kalau tidak ada yang penting sekali untuk berpergian ditahanlah. Kalaupun keluar tetap prokes, demi kesehatan bapak ibu dan orang lain,” ujarnya.
Setelah meninjau vaksinasi lansia (dosis 2) di Vihara Maetrya di Seipanas, Rudi menyambangi berbagai lokasi lain seperti vaksinasi lansia (dosis 2) di Yayasan Budha Tzuchi Lubuk Baja, vaksinasi lansia (dosis 2) di Sport Hall UIB, vaksinasi dosen dan mahasiswa di BTP terakhir vaksinasi pekerja PT.Voltex Sekupang.
RASIO.CO, Batam – Usman dan Umar sebagai Pemohon malakukan Prapid melalui kuasa hukumnya dengan sebagai termohon Kejaksaan Agung, Cq. Kejati Kepri dan Cq. Kejari Batam.
Sidang digelar, Selasa(22/060 di PN Batam dengan hakim tunggal David P Sitorus. S.H,M.H sedangkan dari pihak kejaksaan juga hadir dipersidangan.
Kuasa hokum tersangka, Triwansaki, S.H dan Hasan Albama, S.H dipersidangan dalam permohonan menyampaikan, bahwa termohon bukanlah subjek dalam LP-B/34/V/2019/SPKT-Kepri pada 02 may 2019 yang ditetapkan sebagai tersangka pengelapan.
Namun atas petunjuk termohon kepada penyidik Polda Kepri, Para pemohon ditetapkan sebagai tersangka sesuai pasal 480 KUHP tanpa barang bukti permulaan yang cukup.
Lanjutnya, pemohon mengetahui ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat panggilan S.Pgl/154/IV/2020/ Ditreskrimum 02 April 2020 sedangkan pemohon 2, S.Pgl/153/IV/2020 Ditreskrimum.
Kata dia, Berawal diterbitkan tiga sprindik dan tiga SPDP , dimana bermula sprindik SP-sidik/51/III/2020 Ditreskrimum 24 maret 2020 dan SPDP/22/III/2020 Ditreskrimum 20 November 2020 , telah diteliti jaksa dan berkas dikembalikan ke penyidik Polda Kepri nomor 1186//L.10.4/Eoh.1/11/2020 tanggal 18 November 2020 oleh termohon.
Lalu, keluar SP-Sidik/185/IX/2020/Ditreskrimum dan SPDP /22a/XII/2020 Ditreskrimum 21 Desember 2020. Setelah diteliti dan dipelajari termohon dikembalikan ke penyidik Polda Kepri B-195/L.10.4/Eoh.1/2/2021.
Setelah berkas-berkas dikembalikan, lanjut PH, diduga terjadi kejanggalan ketika penyidik Polda kepri kembali menggirimkan SPDP dengan nomor 22a adalah nomor yang sama.
Dimana SPDP dulu dikembalikan Termohon dan diduga telah merubah bulan dan tahunnya serta menganti frasa perihal surat berbunyi”Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan” diganti jadi frasa berbunyi “Surat Pemberitahuan Dimulinya Penyidikan Kembali”.
Namun, SPDP terebut belum diberitahu terhadap pemohon, lanjutnya lagi, sebagaimana diduga pelanggaran hukum terhadap norma hukum yang telah diputus MK nomor 130/PUU-XIII/2015.
Berdasarkan diterbitkan SPDP tersebut, Pemohon sebagai tersangka belum pernah diperiksa/diambil keterangan untuk dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
Begitu juga saksi pelapor, saksi-saksi fakta, ahli juga belum pernah diambil keterangannya oleh penyidik, serta tidak diikuti pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum formal yang berlaku,”Kata PH Triwansaki, S.H.
SPDP /22a/XII/2022 Ditreskrimum 21 maret 2020,berkas atas nama pemohon dikembalikan ke penyidik , kemudian termohon menerbitkan surat nomor B-296/1.10.1/Eoh.1/04/2021 28 april 2021 (P-18) berkas dikembalikan petunjuk menyusul.
Menurut PH, tanpa membuat petuntuk terhadap penyidik Polda Kepri , termohon menerbitkan surat nomor B 435/L.10.1/Eoh.1/5/2021(P21). Yang isinya bertentangan dengan B-936/1.10.1/Eoh.1/4/2021 tanggal 28 April 2021.
Atas dasar perkara penyidik nomor BP/09/IV/2021 Ditreskrimum menyatakan “Hasil Penyidikannya sudah lengkap” padahal sebagai mana surat nomor B-936/1.10.1/Eoh.1/4/2021 termohon mengatakan berkas belum lengkap.
Dalam petitumnya pemohon meminta majelis hakim tunggal menjatuhkan putusan amar:
Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
Menyatakan surat penetapan B 435/L.10.1/Eoh.1/5/2021 tertanggal 5 may 2021 menyatakan hasil pentidikan lengkap tidak sah dan tidak memiliki berkekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.
Menyatakan tidak sah surat perintah penahanan terhadap pemohon I dengan nomor :Print-1615/L.10.11.3/Eoh.2/06/2021. Dan surat perintah penahanan Pemohon II nomor :Print-1632/L.10.11.3/Eoh.2/06/2021.
Menghukum termohon membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum berlaku.
Atau, apabila hakim tunggal yang memeriksa Permohonan Praperadilan ini untuk memutus seadil-adilnya dan mengadili dengan cara yang baik.