Sabtu, November 21, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 1082

Jefridin beri Apresiasi untuk BAZNAS

0

RASIO.CO , Batam – Jefridin menerima silaturahmi rombongan Badan Amil Zakat Nasional Kota Batam untuk penyampaian sekaligus penyampaian laporan  zakat, infaq, dan sedekah  tahun 2020, pada Selasa (9/6).

“Saya berterima kasih atas peranan Baznas selama ini, lembaga ini  semakin dipercaya umat Islam untuk mengelola zakat di Batam,” ucap Jefridin.

Data Baznas Kota Batam ZIS, penerimaan ZIS selama 2020 sebesar Rp 9.4 miliar, baik yang  bersumber dari muzaki ASN Pemko Batam, individu, UPZ dan Badan Usaha lainnya.

Sementara yang tersalurkan tahun tersebut sebesar Rp 8,6 miliar. Yang disalurkan melalui lima program utama Baznas seperti Batam Cerdas  yang meliputi 1.400 lebih bantuan. Melalui program Batam Taqwa yakni bantuan kepada Dai hinterland, yayasan, TPQ, kaderisasi hafiz, qori-qoriah dan lain-lain.

Melalui program Batam Peduli, Baznas juga ikut terlibat memberikan bantuan saat bencana hingga meberikan bantuan usaha melalui program Batam Makmur juga Batam Sehat.

“Tinggal bagaimana ZIS ini dikelola atau didistribusikan kepada yang berhak menerima yakni delapan asnaf (golongan penerima zakat) itu dengan baik dan tepat sasaran,” harap dia.

Sementara itu, data ZIS tahun berjalan (Januari-Mei 2021), kini telah mencapai Rp 9,6 miliar, sementara pendistribusian Rp 8,6 miliar. Angka ini menunjukan peningkatan yang cukup signifikan terkait ZIS yang dikelola BAZNAS Batam dibanding tahun 2020 lalu. Berangkat dari hal ini, merevisi target ZIS 2021 dari yang semula Rp 9,2 miliar menjadi Rp 17,5 miliar.

Dalam hal ini, Jefridin menyambut baik semangat BAZNAS Batam. Seperti diketahui, zakat memiliki dimensi ekonomi. Yang artinya, dapat memberikan manfaat ekonomi jangka pendek maupun jangka panjang bagi penerima.

“Salah satu tujuan utamanya ZIS ini, yakni mengentaskan kemiskinan,” pungkasnya.

Redaksi@www.rasio.co //

Pemko Batam Terima Kunjungan Kemensetneg

0

RASIO.CO , Batam – Pemko  Batam menerima kunjungan kerja dari Kementerian Sekretariat Negera dan membahas terkait dengan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden RI.

Rombongan Kemenstneg tersebut dipimpin oleh Asisten Deputi Hubungan Negara dan Lembaga Pemerintah Kemensetneg, Hadi Nugroho tersebut, diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin Hamid.

Jefridin mengatakan dalam pertemuan itu, pihaknya sengaja mengumpulkan sejumlah Kepala OPD dan Camat di lingkungan Pemko Batam. Sehingga apa yang menjadi pertanyaan Kemenstneg akan langsung dapat dijelaskan oleh pejabat yang bersangkutan.

“Di sini juga ada Inspektorat, Camat, Lurah dan sejumlah pejabat lainnya,” kata Jefridin, Rabu (9/6/2021).

Pada kesempatan itu, Jefridin juga melaporkan bahwa Pemko Batam saat ini terus menjalankan program vaksinasi Covid-19. Ditargetkan minimal 70 persen masyarakat Batam harus sudah divaksin.”

“Karena Batam, Bintan dan Bali merupkan daerah prioritas yang akan dibuka travel bubble. Hal itu bisa terlaksana syaratnya jika masyarakatnya sudah divaksin minimal 70 persen,” katanya.

Asisten Deputi Hubungan Negara dan Lembaga Pemerintah Kemensetneg, Hadi Nugroho menjelaskan kedatangan pihaknya ke Batam adalah bagian dari sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Saat ini ada beberapa aduan masyarakat terkait permasalahan di Batam yang disampaikan kepada Presiden. Karena itu tentunya pihaknya tidak hanya ingin mendengar dari salah satu pihak saja.

“Jadi kita tentunya juga harus menyamakan persepsi terlebih dahulu. Sehingga saat kami atau Presiden memberikan jawaban kepada masyarakat, jawabannya sama. Itu sebabnya kami juga butuh sinkronkan data yang kami terima dengan yang dimiliki Pemko Batam,” kata Hadi.

Redaksi@www.rasio.co //

Pemko Batam Targetkan 10 Hari 50 ribu Masyarakat Harus Divaksin

0

RASIO.CO , Batam – Amsakar Achmad ajak seluruh elemen masyarakat Batam untuk tidak ragu lagi untuk divaksin agar dapat menekan penyebaran Covid-19 tidak semakin meluas.

“Jangan ada keraguan lagi, vaksin ini aman sudah diuji oleh orang yang ahli dibidangnya. Jadi serahkan saja kepada ahlinya,” kata Amsakar saat meninjau vaksinasi masyarakat Perkumpulan Teochew Batam, Rabu (9/6).

Karena itu Amsakar juga memberikan apresiasi kepada masyarakat Perkumpulan Teochew Batam yang sangat antusias mengikuti vaksinasi Covid-19. Pihaknya berharap masyarakat yang sudah divaksin bisa turut mengkampanyekan bahwa vaksin sangat aman dan efektif.

Pemko Batam menargetkan dalam 10 hari ke depan paling tidak 50 ribu masyarakat Batam harus sudah divaksin. Tujuannya tidak lain adalah untuk dapat menekan penyebaran Covid-19 tidak semakin meluas.

“Karena itu, ayo ajak saudara, kerabat dan tetangganya untuk tidak takut divaksin Covid-19,” katanya.

Amsakar juga menjelaskan jika 70 persen masyarakat Batam sudah divaksin Covid-19, pihaknya yakin sektor pariwisata bagi wisatawan mancanegara akan dapat dibuka kembali. Salah satu satu kawasan yang disiapkan adalah pariwisata Nongsa.

Jika hal tersebut terealisasi tentu diharapkan dapat mendorong ekonomi masyarakat Batam meningkat. Itu sebabnya pihaknya mengajak agar masyarakat juga memiliki komitmen yang sama untuk membantu pemerintah menyelesaikan masalah Covid-19.

“Untuk bisa membuka travel bubble di Nongsa, syaratnya 70 persen masyarakat Batam harus sudah divaksin,” katanya.

Pada kesempatan itu, Amsakar juga kembali mengingatkan agar protokol kesehatan dapat terus dijalankan. Menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas dan mencuci tangan dengan air mengalir serta menggunakan sabun.

“Untuk hari ini ada 6.700 yang akan kita vaksin, di luar program vaksinasi yang dilakukan Puskesmas. Usai divaksin protokol kesehatan tidak boleh diabaikan,” katanya.

Redaksi@www.rasio.co //

ASN yang Menolak Divaksin akan Diberi Sanksi

0

RASIO.CO , Karimun – Gubernur Ansar bersikap tegas dalam mengatasi penyebaran Covid-19 sedangkan untuk Aparatur Sipil Negara yang menolak divaksin akan ada sanksi-sanksi terkait penghasilan.

“Hari ini saya mengeluarkan surat edaran. Untuk semua PNS yang belum vaksin, wajib mereka vaksinasi. Jika tidak, maka tunjangan kknerjanya bulan depan tidak dibayarkan. Bagi THL di provinsi semua kabupaten kota, yang tidak mau divaksin maka honornya tidak dibayarkan” kata Gubernur Ansar di Karimun, Rabu (9/6).

Di Karimun, Gubernur Ansar bersama Kapolda Kepri Irjen Pol Aris Budiman dan Danrem 033/WP Brigjen TNI Jimmy Ramoz Manalu melakukan aktivitas mendorong laju vaksinasi di seluruh daerah di Kepri. Gubernur, Kapolda dan Danrem juga melakukan video conference pelaksanaan vaksinasi serentak di 13 titik. Aktivitas itu dilanjutkan dengan meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi massal dan lokasi karantina terpadu.

Diawali dengan peninjauan vaksinasi massal di Vihara Buddha Diepa Teluk Air, meninjau lokasi karantina Terpadu di SMP Negeri 2 Tebing, vaksinasi massal untuk umum di Polres Karimun, kemudian Rombongan Gubernur menyeberang ke Tanjung Batu Kecamatan Kundur untuk melihat langsung vaksinasi oleh UPT Puskesmas Tanjung Batu sekaligus meninjau rencana Lokasi Karantina Terpadu di Hotel Gembira. Kemudian diakhiri dengan meninjau vaksinasi massal di Kecamatan Moro tepatnya di Gedung Baiduri.

Di Polres Karimun, Gubernur Ansar memaparkan jika dilihat dari rata-rata nasional, Kepri berada diurutan ketiga percepatan vaksinasi setelah DKI Jakarta dan Bali. Karena Kepri salah satu destinasi utama wisata, Gubernur Ansar yakin saat nanti vaksinasi mencapai 70 persen dari jumlah penduduk, maka kemungkinan resistensi untuk membuka kawasan pariwisata akan semakin kecil.

“Meski akan diawali dengan kawasan-kawasan yang aman terlebih dulu seperti Bintan Resort dan Nongsa Point Marina” ujar Gubernur Ansar.

Gubernur Ansar mengapresiasi semua stake holder terhadap percepatan vaksinasi. Seperti polres, korem, dan institusi TNI Polri lainnya masing-masing melakukan hal yang sama (vaksinasi massal).

“Alhamdulillah seperti di Polres Karimun ini, walaupun vaksinasi di Polres, namun pesertanya dari masyarakat umum. Jadi ini adalah kerja sama dan sinergitas yang perlu kita dorong terus” kata Gubernur Ansar.

Gubernur Ansar juga meninjau pelaksanaan vaksinasi di Pulau Kundur dan Moro. Di Kecamatan Kundur Gubernur Ansar menyampaikan bahwa di masa lalu ada persoalan keterbatasan vaksin. Namun saat ini pemerintah pusat setiap saat siap menyediakan dan vaksin yang diperlukan.

“Dari berbagai penelitian lembaga di dunia, vaksin dapat memperkuat imunitas kita untuk terhindar dari Covid 19 dengan persentase 92 sampai 93 persen. Maka tidak ada jaminan orang yang sudah divaksin 100 persen terhindar. Maka setelah divaksin kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan dengan patuh” ujar Gubernur Ansar.

Menurut Gubernur Ansar, pemerintah akan terus melakukan upaya tracing dan testing agar dapat menyasar masyarakat yang terpapar. Baik yang tanpa gejala maupun yang bergejala.

“Selanjutnya kita akan menyediakan tempat-tempat karantina bagi yang terkonfirmasi positif. Selain rumah sakit dan puskesmas, ada juga lokasi karantina terpadu, seperti hotel gembira ini” katanya lagi.

Di Kecamatan Moro, Gubernur Ansar menyampaikan langkah-langkah konkrit ke depan setelah berdiskusi dengan Bupati Aunur Rafiq.

“Setelah ini selain di sentra vaksinasi, kita juga akan menyisir desa-desa untuk dilakukan vaksinasi. Tenaga vaksinator selain yang dimiliki Kabupaten Karimun dan tambahan 30 orang lagi, Pemprov Kepri juga memiliki 70 orang tenaga vaksinator yang siap diturunkan untuk membantu vaksinasi di desa-desa tersebut” tutup Gubernur Ansar.

Turut mendampingi Gubernur, Bupati Karimun Aunur Rafiq, Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim, Staf Khusus Gubernur H.Sarafudin Aluan dan Suyono, Kadis Kesehatan M. Bisri, Kadis PUPR Abu Bakar, Kaban Kesbangpol Lamidi, Plt. Kepala Biro Pemerintahan M. Darwin serta Forkopimda tingkat Kabupaten Kirimun.

Redaksi@www.rasio.co //

Bupati Kuansing: Media Mitra Pemerintah dalam Penyebaran Informasi

0

RASIO.CO, Kuansing – Bupati Kuansing Andi Putra dalam temu bersama insan pers menyampaikan bahwa, media merupakan mitra pemerintah dalam penyampaian informasi untuk kemajuan berbagai kegiatan pembangunan pemerintah di Kabupaten Kuansing untuk diketahui masyarakat luas.

“Media adalah mitra pemerintah yang mempunyai peran penting dalam penyampaian informasi secara akurat, berimbang serta profesional untuk kemajuan berbagai kegiatan pembangunan pemerintah di Kabupaten Kuansing untuk diketahui masyarakat luas,”ujar Bupati Andi Putra.Rabu(09/06).

Temu ramah bersama insan pers Bupati didampingi wakil bupati Suhardiman Amby. bertempat gedung pendopo rumah dinas bupati.

Oleh karena itu, bupati Andi Putra mengajak Insan Pers agar selalu menyajikan sebuah berita yang bernilai, mendidik serta akurat dan tidak berita Hoax,” ajak bupati Andi Putra.

Terkait masalah anggaran untuk para insan Pers saat ini yang jauh dibawah nilai wajar ,dirinya kedepan akan berkomitmen dengan Pak Wabub Suhardim Amby akan lebih memperhatikan terkait anggaran media,” tutup Andi Putra.

Selain itu, silaturahmi bersama Insan Pers ini juga diisi dengan sesi tanya jawab antara wakil bupati Suharsiman Amby dengan para insan pers menyangkut tentang keluh kesah para insan Pers di Kabupaten Kuansing saat ini.

Dalam kegiatan tersebut hadir Kepala Dinas Kominfo para kabid serta insan pers se Kabupaten Kuansing.

Sementara itu, Kadis Kominfo Samsir Alam menyampaikan, kegiatan ini merupakan bentuk silaturahmi antara Pemerintah Daerah dengan Insan Pers guna mewujudkan fungsi komunikasi antara pemerintah daerah dengan Insan Pers baik media online cetak maupun elektronik

“Dikatakan Samsir Untuk tahun 2021 ada 65 media yang ikut kerja sama, jika dibandingkan tahun 2020 mengalami peningkatan dulu 50 media saja,” kata Samsir

Samsir kemudian mengajak kepada media agar menyajikan berita yang bermutu sesuai dengan kaedah jurnalistik sehingga dapat mendidik masyarakat. Apalagi peran media sangat penting di masa Covid-19 namun sebagai corong pemerintah untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat.

Rusmanto@www.rasio.co //

Rakor Finalisasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BBK

0

RASIO.CO, Batam – Gubernur H Ansar Ahmad mengatakan ingin kawasan Batam Bintan dan Karimun semakin kompetitif. Dengan demikian daya saing Kepri semakin tinggi dan investasi terus berdatangan.

“Pertemuan ini sangat penting dan startegis karena kita akan menyusun rencana induk untuk segera disusun dalam Keppres sehingga menjadi acuan dalam pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun (KPBPB BBK),” kata Gubernur Ansar di Bandara Hang Nadim, Batam, Selasa (8/6).

Gubernur Ansar bersama Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo serta Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus sekaligus Anggota 2 Bidang Kebijakan Strategis BP Batam Enoh Suharto Pranoto memang melakukan Rapat Koordinasi Finalisasi Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK.

Hadir juga pada kesempatan itu Wakil Wali Kota Batam H Amsakar Achmad, Wakil Bupati Karimun H Anwar Hasyim dan Sekda Bintan Adi Prihantara. Dari Pemprov Kepri tampak hadir Asisten Ekbang Syamsul Bahrum, Staf Khusus Gubernur Sarafudin Aluan, Suyono, Angelinus, dan Muhti serta Kaban Kesbangpol Lamidi, Kepala Barenlitbang Andri Rizal, Karo Pembangunan Aries Fhariandi.

Dalam Rakor itu, Gubernur Ansar memang ingin melakukan percepatan-percepatan pertumbuhan perekonomian Kepri. Upaya untuk itu terus digesa dan dilakukan sinkrosinasi bersama seluruh stake holder agar berdampak baik bagi masyarakat. Apalagi pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang semua merasakan imbas negatif dengan melemahnya daya beli masyarakat.

Gubernur Ansar pun memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepri pada awal pandemi Covid-19, sempat berkonstraksi sampai minus 6,66 persen. Pada akhir tahun 2020 ekonomi Kepri mengalami perbaikan sampai minus 3,8 persen. Kemudian di Triwulan I tahun 2021 ini meskipun masih rendah namun sudah mengalami perbaikan menjadi minus 1,19 persen.

“Kami optimis nanti di Triwulan IV tahun 2021, Provinsi Kepri akan mencapai angka optimis pertumbuhan ekonomi 3,5 hingga 7,0 persen,” Gubernur Ansar, yakin.

Angka optimis itu tentu didasari banyak hal. Di antaranya nilai PMA Januari-Maret 2021 ini 347,8 Juta dolar Amerika. Sementara nilai PMDN sampai pada angka Rp2,5 Triliun.

Kondisi ini juga didukung nilai ekspor Kepri yang mencapai 1.356,15 Juta dolar Amerika. Angka ini meningkat 12,6 persen dari Februari. Hal ini didukung dengan rencana ekspor perdana Alumina dimulai pada Juni 2021.

Belanja pemerintah yang meningkat dan konsumsi masyarakat terus naik juga mendukung optimisme itu. Apalagi berbagai program padat karya terus berjalan. Ditambah dengan beroperasinya kembali beberapa industri di Karimun dan Batam.

Melalui Rapat Koordinasi, Kepri langsung mengusulkan Program/Proyek Prioritas dalam Rencana Induk BBK ini. Adapun beberapa harapan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah FTZ menyeluruh di Bintan, Karimun dan Tanjungpinang. Juga penetapan Batam Bintan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KPSN). Juga ada Integrasi kawasan wisata Lagoi-Trikora melalui peningkatan kemantapan jalan antar kawasan.

Dieksekusi juga Rencana Induk Pengembangan KPBPB menjadi Keppres Percepatan Pembangunan KPBPB dan Non-KPBPB. Adanya Dukungan NSPK (norma, standar prosedur dan kriteria) perizinan untuk investasi dan pemanfaatan dan atau pelepasan kawasan hutan. Dilakukan juga evaluasi tarif layanan di BP agar lebih kompetitif. Serta penguatan ketahanan dan kemandirian melalui penyambungan pipa gas Subsea Tie In WNTS – Pulau Pemping sepanjang lebih kurang 6,7 km.

Pada kesempatan itu, Gubernur Ansar tetap ingin UMKM di Kepri tumbuh. Karena itu Gubernur menitipkan regulasi penanganan pajak bagi pelaku UMKM yang sangat memberatkan. Apalagi produk yang dihasilkan merupakan produk lokal.

Deputi Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo menyampaikan bahwa tujuan dari kunjungan ini yakni ingin memahami dan melihat secara langsung isu-isu yang dihadapi di lapangan sehingga akan dilakukan formulasi terbaik agar permasalahan bisa diminimalisir. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk percepatan pembentukan Keppres di KPBPB BBK untuk mengintegrasikan pengembangan dan pengelolaan kawasan tersebut.

Secara tujuan, kata Wahyu memang untuk meningkatkan investasi di kawasan BBK, meningkatkan arus barang dan penumpang, meningkatkan kunjungan wisatawan, dan percepatan penguatan kelembagaan pengelolaan BBK.

“Di dalam Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK (Batam, Bintan, Karimun dan Tanjungpinang) akan dilakukan integrasi antar kawasan dengan pengembangan core business/ industri yang saling mendukung dan infrastruktur yang terkoneksi antar kawasan serta harmonisasi regulasi dan kelembagaan untuk kemudahaan investasi dan optimalisasi,” kata Wahyu.

Integrasi ini akan menjadikan kawasan BBK sebagai Hub logistik internasional untuk mendukung pengembangan industri, perdagangan, maritim dan pariwisata yang terpadu dan berdaya saing.

redaksi@www.rasio.co //

Batam, Bintan dan Bali Dapat Perhatian Khusus

0

RASIO.CO, Batam – Menko Perekonomian Airlangga Hantanto berharap sektor ekonomi kreatif, pariwisata, dan pekerja migran dapat didorong dengan diprioritaskannya vaksinasi Covid19 di Bali, Batam dan Bintan.

 Tujuannya adalah herd immunity di ketiga pulau tersebut dapat cepat terbentuk karena selain pariwisata, terutama Batam dan Bintan merupakan sentra Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Kita berharap ketiga daerah tersebut dapat divaksinasi lebih awal, sehingga pemerintah dapat mendorong Travel Bubble di daerah tersebut. Kita akan mendorong Nusa Dua di Bali dan Lagoi di Bintan untuk dapat memiliki kesiapan seperti Phuket di Thailand,” kata Menko Airlangga saat memimpin Rapat Pelaksanaan Vaksinasi Di Bali, Batam Dan Bintan melalui video conference, Selasa (8/6).

Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad yang mengikuti rapat dari Nongsa, Batam melaporkan bahwa dari 1.476.091 penduduk Kepri di 7 Kabupaten / Kota sampai hari ini telah divaksin sebanyak 15,8 persen. Vaksinasi dilaksanakan di 67 sentra vaksinasi.

“Khusus Batam dan Bintan, Batam memiliki 21 sentra vaksinasi permanen dan Bintan memiliki 10. Di Batam vaksinasi sudah mencapai 15,6 persen sedangkan di Bintan 23,5 persen,” tutur Gubernur Ansar.

Menurut Gubernur Ansar Kepri memiliki total vaksin 75.910 vial. Sisa vaksin di batam 5213 vial, dan Bintan 2150 vial. Karena kegiatan vaksinasi dilaksanakan secara masif diperkirakan dalam waktu satu mnggu vaksinasi di Batam dan Bintan stok vaksin akan segera habis dan Gubernur Ansar berharap segera dikirimkan tambahan vaksin.

“Sampai akhir Juni, Batam dan Bintan diperkirakan bisa mencapai vaksinasi masing-masing 50 persen. Kita juga sudah menambah tenaga vaksinator baru. Tidak hanya untuk vaksinasi umum, akan tetapi juga untuk persiapan vaksinasi gotong royong” kata Gubernur Ansar.

Menparekraf Sandiaga Uno menyampaikan tenaga kerja parekraf per Selasa (8/6) yang tersentuh program vaksinasi masih dibawah 3 persen.

“Adapun rencana tindak lanjut Kementerian Parekraf untuk mendorong vaksinasi adalah memprioritaskan tenaga kerja parekraf di Bali, Batam dan Bintan yang sangat terdampak kontraksi ekonominya, Sesuai arahan presiden vaksinasi harus ditingkatkan secara holistik agar 2 destinasi ini mencapai herd immunity untuk memulihkan ekonomi kreatif” kata Menteri Sandiaga.

Sekjen Kemenkes drg. Oscar Primadi mengatakan pemda Bali dan Kepri tidak perlu khawatir kebutuhan vaksin karena akan didistribusikan secara cepat.

“Di Kepri khususnya Batam dan Bintan kebutuhan-kebutuhan yang rencananya dalam 1 minggu menyelesaikan targetnya akan segera dikirimkan. Alhamdulillah Kepri termasuk provinsi yang laju penyuntikannya cepat di Indonsia. Semangat ini akam mempercepat pemulihan di segala bidang,” kata Oscar.

Turut menghadiri rapat secara virtual Sekjen Kemenlu Cecep Herawan, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kemendagri Suhajar Diantoro,  Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansury dan Gubernur Provinsi Bali Wayan Koster.

Serta dari Pemprov Kepri hadir Sekdaprov sekaligus Ketua Harian Satgas Covid 19 Kepri H.T.S Arif Fadilah, Wakil Ketua Harian Satgas Covid 19 Kepri Tjetjep Yudiana, Kadinkes M. Bisri, dan Plt. Karo Pemerintahan M. Darwin.

redaksi@www.rasio.co //

Ansar Dorong Pencapaian Target Vaksinasi di Karimun

0

RASIO.CO, Karimun – Gubernur H. Ansar Ahmad memulai peninjauan vaksinasi massal di Kabupaten / Kota se Kepri.Karimun menjadi titik pertama peninjauan itu dengan menyapa para Camat dan Forkopimda yang melaksanakan vaksinasi serentak melalui video conference.Terdapat 12 kecamatan dan 1 puskemas yang mengikuti video conference tersebut.

“Pada kesempatan ini, saya meminta kesanggupan para camat dan forkopimda kecamatan turut mendukung pemerintah provinsi untuk mengejar target vaksinasi sebanyak 50 persen masing-masing kecamatan di akhir Bulan Juni ini. Kekurangan tenaga vaksinator dan peralatan pendukung bisa dikoordinasikan bersama pemkab, dan kekurangan vaksin akan segera didistribusikan,” kata Gubernur Ansar di Gedung Nasional, Karimun, Rabu (9/6).

Gubernur Ansar pun berharap target 3.000 orang yang divaksin massal hari ini di Karimun dapat terpenuhi. Bahkan diharap lebih karena kehadirannya diharapkan mampu menambah semangat tim vaksinasi dan peserta vaksin seperti saat Presiden Jokowi meninjau vaksinasi di Kepri yang dalam satu hari mampu memvaksin lebih dari 10.000 dosis.

Di Karimun sendiri terdapat 13 sentra vaksinasi dengan tenaga vaksinator sebanyak 105 orang. Target Gubernur Ansar selain di Bulan Juni, adalah 70 persen penduduk tervaksin di Bulan Juli.

Harapan Gubernur Ansar di Bulan Agustus 100 persen masyarakat Kepri sudah tervaksin. Perhitungan 17 hari mengejar target di akhir Bulan Juni, per hari Kabupaten Karimun harus memvaksin 3.823 orang.

“Kemungkinan lain yang dapat mendorong percepatan vaksinasi adalah vaksinasi pada perusahaan-perusahaan yang karyawannya banyak dan bisa melalui vaksinasi umum.

Sekarang juga kita sudah mendapat izin untuk melaksanakan vaksinasi di kawasan perusahaan atau industri tersebut,” ungkap Gubernur Ansar.

Gubernur Ansar juga mendorong vaksinasi di kecamatan-kecamatan agar dibahas bersama TNI dan Polri, agar program Vaksinasi Menjangkau Pulau (Nasi Kapau) yang digagas Polda Kepri bisa dilaksanakan secara masif. Program tersebut juga sedang diusahakan untuk dibranding ke Pemerintah Pusat.

“Kita juga berharap mudah-mudahan semua daerah mulai dipertimbangkan kembali pembukaan sektor pariwisatanya. Berkaca dari negara lain yang capaian vaksinasinya tinggi seperti Inggris, perkembangan covidnya terus melandai. Harapan kita angka mortality dapat terus kita tekan dan angka kesembuhan terus naik,”  ujar Gubernur Ansar.

Sementara itu Kapolda Kepri Irjen Pol Aris Budiman memaparkan model kerja Vaksinasi Menjangkau Pulau atau “Nasi Kapau”. Program ini adalah usaha menjemput bola untuk vaksinasi ke pulau-pulau di Kepri.

“Dengan wilayah kita yang 96 persen lautan, program ini membutuhkan kapal dan tenaga medis untuk menjangkau pulau-pulau yang banyak. Polri sampai saat ini punya kapal namun belum dapat menjangkau pulau-pulau terluar seperti di Kabupaten Anambas dan Natuna yang ombaknya cukup besar. Dengan dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, Insya Allah target herd immunity akan kita capai,” ujar Kapolda.

Mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, Kapolda menjelaskan PPKM merupakan lockdown di tingkat RT. Yang keluar masuk wilayah tersebut harus diawasi apalagi jika RT-nya berstatus Zona Merah.

“Jika ada yang terkonfirmasi positif, segera tarik ke isolasi terpadu. Polri mendukung semua yang melaksanakan isolasi mandiri agar ditarik ke isolasi terpadu karena berdasarkan pengamatan jauh lebih efektif. Orang yang terkonfirmasi positif yang dirawat di isolasi terpadu lebih cepat sembuh karena diawasi dan dirawat. Selain itu disana mereka mendapat kolega baru yang menambah semangat untuk sembuh,” kata Kapolda

Turut mendampingi Gubernur, Bupati Karimun Aunur Rafiq, Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim, Staf Khusus Gubernur H.Sarafudin Aluan dan Suyono, Kadis Kesehatan M. Bisri, Kadis PUPR Abu Bakar, Kaban Kesbangpol Lamidi, Plt. Kepala Biro Pemerintahan M. Darwin serta Forkopimda tingkat Kabupaten Karimun.

redaksi@www.rasio.co //

Ansar Pimpin Rapat Rencana Induk Pengembangan BBK

0

RASIO.CO , Bintan – Ansar Ahmad pimpin rapat persiapan kunjungan beberapa Kementerian terkait Rencana Induk Pengembangan Kawasan Batam, Bintan dan Karimun .

Dalam rapat ini, Ansar menyampaikan beberapa tempat yang akan di kunjungi di Kepulauan Riau, untuk Bintan kunjungan akan dilaksankan pada tanggal 11 dan 12 Juni 2021 adapun tempat yang akan dikunjungi, diantaranya Kawasan Industri Lobam, Kawasan Pariwisata Lagoi, Kawasan Industri Meitech di Bintan Timur.

Dengan adanya Rencana Induk Pengembangan KPBPB Batam, Bintan, Karimun akan dapat memulihkan pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau.

Dalam Rencana Induk KPBPB BBK terdapat beberapa program atau proyek prioritas yang bersifat optimistis, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekspor-impor, penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, hingga memperbanyak kegiatan padat karya.

BP Batam Paparkan Usulan Proyek Unggulan Dalam Rakor Program BBK

0

RASIO.CO , Batam – Wahyu Utomo menyampaikan bahwa pengembangan dan pengelolaan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun akan dilakukan secara terintegrasi dalam Rapat Koordinasi Usulan Program/Proyek Prioritas dalam Rencana Induk BBK. Selasa(08/06).

Sesuai dengan amanat Presiden RI pengembangan dan pengelolaan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun akan dilakukan secara terintegrasi dengan pengembangan core business/industri yang saling mendukung dan infrastruktur yang terkoneksi antarkawasan serta harmonisasi regulasi dan kelembagaan untuk kemudahan investasi dan optimalisasi KPBPB.

Rakor digelar pada Selasa (8/6/2021), bertempat di Ruang Tunggu A2 Bandar Udara Internasional Hang Nadim Batam.

Wahyu mengatakan, Rakor ini digelar guna meninjau langsung serta memahami kebutuhan-kebutuhan penting dari masing-masing kawasan, guna membangun perekonomian setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

“Karena Batam, Bintan dan Karimun adalah kawasan yang menjadi ujung tombak perekonomian di Indonesia,” ungkap Wahyu.

Wahyu mengatakan, rencana induk masing-masing wilayah BBK perlu dilakukan pengembangan sesuai dengan kelebihan wilayahnya masing-masing dengan mengedepankan sektor yang berdaya saing.

“Sebagai contoh, Batam akan kita jadikan Hub Logistik Internasional, Industri Kedirgantaraan, Industri Light and

Valuable, Industri Digital dan Kreatif, Perdagangan Internasional, serta Pusat Keuangan dan Wisata Kesehatan Terintegrasi,” jelas Wahyu.

Asumsi Skenario Pertumbuhan Ekonomi Rencana Pengembangan dalam Rencana Induk KPBPB BBK mengusung Skenario Optimis, dengan menargetkan sedikitnya Rp5.924 triliun total kebutuhan investasi hingga Tahun 2045.

Sedangkan Program/Proyek dalam Rencana Induk Kawasan BBK mengusung Tahap Short Term (2021-2025) yang mencakup sebanyak 109 proyek, dengan total indikasi investasi Rp 629 triliun.

“Tentunya ini angka yang tidak sedikit, dan kita harus bersinergi untuk memperbaiki regulasi, mekanisme dengan menyinergikan kinerja dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat,” kata Wahyu

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam, Enoh Suharto,  memaparkan mengenai Rencana Pengembangan Bandara Internasional Hang Nadim Batam.

Ia mengatakan, area kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk Pengembangan Bandara Internasional Hang Nadim Batam telah disiapkan seluas 354 hektare.

Proses lelang sendiri telah selesai pada Maret 2021 lalu yang dimenangkan oleh Konsorsium PT Angkasa Pura I bersama dengan Incheon International Airport Corporation (IIAC) dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA).

“Lama konsesinya 25 tahun, dengan lingkup proyek Renovasi Terminal 1, Pembangunan Terminal 2, dan Pengelolaan Cargo. Indikasi invetasinya sendiri lebih-kurang senilai Rp6,7 triliun. Kami harapkan nantinya Bandara Hang Nadim mampu menampung lebih dari 40 juta penumpang,” ujar Enoh.

Selain itu, kawasan Bandara Hang Nadim Batam juga tengah mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Aero Technic seluas 30 hektare, serta pembangunan runway kedua.

Turut hadir dalam kegiatan, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Wakil Bupati Karimun Azhar Hasyim, Wakil Walikota Batam Amsakar Ahmad, Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan Kemenko RI, dan pejabat lainnya dari Pusat dan Daerah.

Redaksi@www.rasio.co //