Sabtu, November 21, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 1091

Apel Siaga Percepatan Penanganan Covid-19

0

RASIO.CO , Karimun – Apel Siaga Percepatan Penanganan Covid-19 dan Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi, Di Rumah Dinas, Sabtu (29/05).

Pemerintahan Kabupaten Karimun dalam rangka upaya percepatan penanganan covid-19 dan percepatan vaksinasi di Kabupaten Karimun Provinsi Kepri, secara sigap gelar apel siaga di halaman Bupati Karimun.

Apel Gelar Siaga tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Karimun. kegiatan apel juga melibatkan segala unsur terkait di Kabupaten Karimun Provinsi Kepri dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Dan Percepatan Vaksinasi.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka upaya kita bersama dalam penanganan covid-19 di Kab. Karimun dapat terlaksana dengan sebaik mungkin guna menekan penyebaran covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan 5M.

“Dari data yang kami dapatkan tingkat kematian akibat Covid-19 Kabupaten Karimun selama bulan mei ini ada 10 pasien merupakan angka tertinggi sejak oktober tahun lalu, kemudian dari 430 yang saat ini terkonfirmasi positif baik di rumah sakit maupun isolasi mandiri di rumah yang terbanyak ada di kecamatan meral yaitu 109 pasien, kemudian di kecamatan karimun ada 93 pasien, kecamatan kundur 68 pasien, kecamatan tebing ada 65 pasien, kecamatan meral barat ada 38 pasien, kecamatan kundur barat ada 26 pasien, dan kecamatan kundur utara ada 13 pasien.”

Selanjutnya bupati karimun menyampaikan jumlah ketersediaan tempat tidur di rumah sakit Muhammad Sani ada 72 bad tidur, RSBT ada 10, Madic Center ada 10, Rumah Sakit Tanjung Batu ada 11, dan Puskesmas Meral Barat ada 22.

Kemudaian Vaksinasi dari jumlah penduduk kita 253 ribu dan yang wajib vaksinasi ada 118.324 dan yang baru di vakasinasi berjumlah 15.114 baru 8,5%, Sementara untuk tingkat nasional baru 11%.

Kemudaian Bupati juga menyampaikan untuk tetap mengontrol terhadap pasien positif yang sedang melakukan isolasi mandiri untuk tetap berada di rumah dan jangan keluar sebelum masa isolasinya selesai, dan untuk pasien yang baru keluar hasilnya dengan setatus positif mulai pagi ini kita akan melakukan evakuasi ke SMP Negeri 2 Binaan Tebing.

Selanjutnya Kapolres Karimun menyampaikan, selain menekan penyebaran covid-19 di Kabupaten Karimun Provinsi Kepri melalui protokol kesehatan 5M baik melalui imbauan juga upaya lainnya dengan melaksanakan Operasi Yustisi secara tegas agar masyarakat benar–benar disiplin termasuk upaya pencegahan lainnya melalui kegiatan Vaksinasi terlaksana dengan sukses.

“Percepatan Penanganan Covid-19 Dan Percepatan Vaksinasi merupakan langkah prioritas kita bersama dalam memutus mata rantai covid-19 di Kabupaten Karimun Provinsi Kepri” Tutup Kapolres Karimun AKBP Muhammad Adenan, SIK.

Usai pelaksanaan kegiatan Apel Siaga Percepatan Penanganan Covid-19 Dan Percepatan Vaksinasi dilanjutkan dengan kegiatan penyemprotan disinfektan di Kabupaten Karimun Provinsi Kepri dengan menggunakan 2 kendaraan Taktis AWC Polri. Bupati Karimun serta rombongan melakukan peninjauan dan pengecekan tempat cadangan karantina terpusat di SMAN Negeri 4 Binaan Karimun untuk kita jadikan tempat isolasi cadangan apabila SMP Negeri 2 Penuh.

***

Ansar Ajak Masyarakat Perangi Narkoba

0

RASIO.CO , Tanjungpinang – Gubernur Ansar hadiri acara peringatan Hari Anti Narkotika Internasional Tingkat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (28/6).

Ia mengajak seluruh masyarakat Kepri untuk bersama-sama memerangi narkoba dimulai dari desa. Sebagai unit masyarakat terkecil, desa diyakini mampu mengawasi penduduk dengan lebih ketat terhadap penyalahgunaan narkoba.

“Kalau desa-desa bersih narkoba, tentu kabupaten, provinsi, dan negara kedepan bersih narkoba,” ucapnya.

Saat diwawancarai usai acara tersebut, Gubernur Ansar bersyukur bahwa angka prevalensi narkoba di Provinsi Kepulauan Riau relatif kecil di angka 0,3 dibandingkan dengan tingkat nasional yang mencapai angka 1,8. Namun Gubernur Ansar tetap berkomitmen untuk terus menurunkan angka prevalensi tersebut.

“Karena bahaya narkoba itu bukan hanya bahaya yang berkaitan dengan unsur kesehatan, tetapi mempunyai spektrum yang luas, satu negara bisa lumpuh kalau prevalensi narkobanya besar,” kata Gubernur Ansar.

Khusus di Kepulauan Riau, yang menjadi perhatian dari Gubernur Ansar adalah posisi Kepri yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga. Hal ini menyebabkan Kepri sangat rawan menjadi jalur lalu lintas perdagangan narkoba internasional.

Maka dari itu Gubernur Ansar mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama dengan BNN akan terus melakukan upaya-upaya bersama pencegahan dan pengawasan penyalahgunaan narkoba.

“Semua instusi yang ada, komponen masyarakat, untuk terus lakukan itu,” tuturnya .

Pada kesempatan yang sama, Kepala BNN Kepri, Brigjen Pol. Henry P. Simanjuntak, mengaminkan perkataan Gubernur Ansar  bahwa instansi di bawah pimpinannya terus berkoordinasi dengan semua komponen lembaga pemerintah maupun masyarakat.

“Segala sumber daya yang ada yang bisa dikerahkan untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika di Kepri ini kita kerahkan,” ucap Henry.

Henry juga mengatakan jenis narkoba yang paling banyak masuk ke Kepri merupakan narkoba jenis sabu yang jika dijumlahkan total beratnya mencapai 40 kg.

“Semua masuknya dari negara Malaysia,” ujarnya.

Dalam acara peringatan HANI tersebut, Provinsi Kepulauan Riau menerima dua penghargaan HANI tingkat nasional yang diberikan pada PT Putra Tidar Perkasa sebagai instansi swasta yang telah berkontribusi aktif mendukung P4GN. Juga kepada Kelurahan Kibing sebagai komponen masyarakat yang berperan aktif mendukung kegiatan pencegahan berbasis masyarakat.

Tampak hadir dalam acara tersebut  Danrem 033/WP Brigjen TNI Jimmy Ramos Manalu, Danlantamal IV Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto, Danlanud RHF Tanjungpinang Kolonel Pnb. Andi Wijanarko, Direktur Reserse Narkoba Polda Kepri Kombes Pol Mudji Supriadi, Plh Sekda Lamidi, dan sejumlah Asisten Setda Kepri..

Redaksi@www.rasio.co//

Imigrasi Dabo Singkep Layani Pembuatan Paspor Kolektif Diluar Kantor

0

RASIO.CO, Lingga – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep, melakukan pengambilan data biometrik foto dan sidik jari pemohon pembuatan paspor, ditempat yang telah disiapkan di Sekop Laut, Dabo Singkep, Lingga,Jumat (28/5).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep, Nayaka Duta Harahap  menyampaikan, kegiatan ini merupakan program dari Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, pengurusan paspor dilakukan secara kolektif, dan layanannya dilaksanakan dilakukan diluar kantor.

Program layanan ini, jelas pria yang akrab disapa pak Duta ini, ketika kelompok atau komunitas melakukan permintaan untuk membuat paspor, selain itu, program ini hanya untuk pembuatan paspor baru dan tidak melayani penggantian paspor karena hilang atau rusak.

“Dalam pembuatan paspor melalui program ini, petugas Imigrasi yang mendatangi pemohon, tapi pemohonnya harus secara kolektif oleh satu kelompok,” kata Nayaka Duta Harahap, saat diwawancarai disela-sela kegiatan.

Sementara itu, Kepala Seksi Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian, Reza Fatahillah menyampaikan, ini merupakan program langsung dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, tujuannya guna memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19.

“Sejak adanya wabah virus corona ini, permintaan untuk pembuatan paspor menurun drastis, hingga melalui program ini kita mendatangi kelompok yang melakukan permohonan untuk pembuatan paspor,” terangnya.

Sejak diluncurkan program ini, lanjut Reza, sebelumnya telah dilakukan sosialiasi kesejumlah instansi pemerintah, kedepan pihaknya akan lebih jauh lagi mensosialisasikan program ini hingga kelapisan masyarakat, yang berada di pulau-pulau di wilayah kerja Imigrasi Dabo Singkep.

“Kedepan kita akan melakukan perjalanan ke pulau-pulau, guna mensosialisasikan program ini,” tutupnya.

Dalam kegiatan pelayanan pembuatan paspor melalui program ini dilapangan, berlangsung dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, petugas dan pemohon wajib menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Puspan@www.rasio.co //

Pemko Percepat Perizinan Layanan Berusaha

0

RASIO.CO , Batam – Pemerintah Kota Batam menyatakan akan terus berkomitmen mempercepat dan mempermudah layanan perizinan Berusaha Sebagaimana aturan yang ada saat ini.

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan percepatan perizinan berusahaan saat ini memang tengah menjadi prioritas utama pemerintah. Itu sebabnya Pemko Batam dan Badan Pengusahaan Batam terus berkoordinasi agar kegiatan berusaha di Batam berjalan dengan baik.

“Apalagi di bawah pimpinan Pak Wali Kota yang juga Kepala BP Batam, koordinasi ini semakin mudah,” kata Amsakar usai mengikuti rapat secara virtual bersama pemerintah pusat, Jumat (28/5/2021).

Hadir dalam rapat tersebut di antaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian , Menteri Dalam Negeri dan juga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Poin penting yang dibahas dalam rapat tersebut adalah bagiaman regulasi yang ada di tingkat pemerintah pusat bisa berjalan lurus dengan yang ada di daerah. Sehingga pelaku usaha baik Penanam Modal Asing ataupun Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) bisa nyaman menjalankan usahanya.

“Tadi disampaikan kalau daerah harus punya Mal Pelayanan Publik (MPP) agar pelaku usaha mudah. Alhamdulillah Batam sudah lama memiliki MPP ini,” katanya.

Pemerintah saat ini telah mengesahkan Undang-undang Cipta Kerja, di mana tujuan utamanya adalah bagaimana ke depan bisa memperbanyak lapangan kerja. Itu sebabnya regulasi yang ada di bawahnya harus mengacu dan sejalan dengan undang-undang tersebut.

Maka dari itu, Pemko Batam kata dia akan melakukan penyisiran terhadap semua aturan atau Perda yang belum sejalan dengan semangat percepatan layanan. Sehingga dengan demikian apa yang diharapkan bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

“Selain itu juga tentunya memanfaatkan teknologi informasi, sehingga tak hanya cepat tapi juga mudah dilakukan oleh pelaku usaha saat mengurus izin,” katanya.

Konstruksi Jembatan Batam Bintan Dimulai Awal 2022

0

RASIO.CO , Batam – Pekerjaan konstruksi pembangunan Jembatan Batam-Bintan akan bermula pada awal tahun 2022. Pemprov Kepri terus menuntaskan tahapan-tahapan yang menjado tanggung jawab daerah. Beberapa pihak terus mengawal dan mendorong percepatan realiasasi pembangunan, termasuk Kantor Staf Presiden.

Demikian hasil rangkumam dari hasil peninjauan Kepala Staf Presiden Moeldoko di landing point Jembatan Batam Bintan, sisi Batam, Jumat (28/5) pagi.

Moeldoko langsung didampingi Gubernur H Ansar Ahmad. Dalam peninjauan itu Direktorat Jendral (Ditjen) Bina Marga Kementrian PUPR Yudha Handita Pandjiirawan langsung memberi penjelasan progres pembangunan Jembatan Batam Bintan.

Menurut Moeldoko, pembangunan jembatan ini akan memberi dampak besar bagi meningkatnya perekonomian di Kepri. Intinya, setiap pembangunan inftastruktur seperti jembatan, akan berdampak luar biasa bagi kemajuan daerah tersebut.

“Semoga pembangunan jembatan ini segera terwujud. Karena yang saya tahu, pembangunan jembatan ini sudah ditunggu- tunggu masyarakat Kepri,” kata Moeldoko.

Gubernur Ansar memastikan pembangunan jembatan Batam Bintan sejauh ini masih sesuai rencana. Saat ini proses terus berjalan sesuai rencana awal pembangunan jembatan. Mulai dari usulan penetapan lokasi, persiapan konsultasi publik, pelaksanaan tahapan penyiapan DED dan data pendukung, dokumen lingkungan hingga pembebasan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan nantinya.

“Tahapan tersebut harus selesai sesuai skedule dan dilakukan Pemerintah Provinsi Kepri, agar saat pembangunanan fisik konstruksi pada awal tahun 2022 semua berjalan lancar dan tidak ada masalah berarti lagi,” kata Gubernur Ansar.

Kepada Moeldoko, Gubernur Ansar menyampaikan bahwa pembangunan jembatan Batam Bintan ini memberi dampak luas pada pembangunan pada dua daerah tersebut. Termasuk rencana pengembangan kwasan ekonomi khusus, pembangunan pelabuhan peti kemas dan kawasan industri di Tanjung Sauh.

Ketika kedua daerah tersebut sudah terbangun jembatan, maka potensi lalu lintas kendaraan yang melintas bisa lebih dari 7000-an kendaraan per harinya. Tentu ini akan berdampak luar biasa bagi pengembangan potensi perekonomian Kepri.

“Karena itu Kepri terus menggesa pembangunan jembatan ini segera terwujud,” kata mantan anggota DPR RI dari Partai Golkar ini.

Selama melakukan peninjauan, Kepala KSP dan Gubernur Kepri mendapatkan penjelasan terkait teknis pembangunan jembatan Batam Bintan langsung dari Direktorat Jendral (Ditjen) Bina Marga Kementrian PUPR Yudha Handita Pandjiirawan.

Menurut Ditjen Bina Marga Yudha, secara konstruksi awalnya lebar jembatan sedianya 28 meter.

Namun kemudian berubah menjadi 33 meter. Jembatan sepanjang 7.000 meter ini terbagi dua. Batam Tanjung Sauh sepanjang 2.000 meter dan Tanjung Sauh Bintan sepanjang 5.000 meter.

Secara keseluruhan trase jalan dan jembatan Batam Bintan ini memiliki panjang 14,76 kilometer dengan nilai investasi mencapai Rp 13, 66 triliun, dan akan masuk pada pekerjaan konstruksi fisik mulai awal tahun 2022 dengan sekema pembiyaan pembiayaan adalah kerjasaam pemerintah dan badan usaha (KPBU).(rfk)

Aunur Tinjau Posko PPKM

0

RASIO.CO , Karimun – Bupati Karimun bersama Ketua DPRD Kabupaten Karimun, dan Sekda Karimun melaksanakan Peninjauan POSKO PPKM, Jumat (28/05).

“ Terjadi penambahan yang cukup tinggi, hasil tresing atau PCR yang kita lakukan itu sudah keluar pada hari ini Dari 300 sample yang di kirim ke BTKL Batam ada 167 yang terkonfirmasi Positif Covid-19.” Katanya.

Lanjutnya, “Oleh karena itu kami bersama sepakat dengan tim gugus tugas, Kapolres, Danlal, Dandim, memututuskan hari ini khusus yang baru terkonfirmasi Covid-19 sebanyak 176 akan kita pilah dan semuanya akan kita lakukan perawatan secara terpusat disebabkan karena isolasi mandiri di rumah sudah terlalu banyak dan sulit untuk di kontrol sehingga harus kita lakukan isolasi terpusat mulai hari ini.dari 176 yang baru terkonfirmasi akan terlebih dahulu dilakukan pilah untuk melihat tingkat gejala, Pasien yang mengalami gejala sedang hingga berat akan kita bawak ke rumah sakit dan pasien yang mengalami gejala ringan akan kita karantina terpusat di SMP Negeri 2 Tebing khusus yang berada di pulau karimun, dan di luar pulau seperti kundur pasien yang mengalami gejala ringan kita akan usahakan mengunakan Hotel Taman Gembira yang berada di KM7 Kec. Kundur sebagai tempat untuk di jadikan lokasi karantina terpusat.”

“Kami juga sedang berusaha untuk mencari ruang isolasi mandiri yang lebih representatif yaitu hotel, namun sampai hari ini kita belum bisa dapatkan. Ada beberapa hotel yang sudah kita hubungi pemiliknya tidak bersedia untuk di sewakan, tapi kita juga mencoba minta bantu kepada dari kalangan pengusaha, APINDO, PSMTI, untuk mengajak kepada pengusaha pemilik hotel, oleh karena tidak ada fasilitas lain makanya kita gunakan dulu SMP ini.” Lanjutnya.

Bupati Karimun juga menyampaikan bahwa setiap yang positif akan dijemput langsung petugas kesehatan dan didampingi oleh pihak TNI-Polri untuk menjalani karantina.  Ia juga mengharapkan dukungan dari semua pihak, kalau ada pemikiran-pemikiran positif mari kita duduk bersama berikan masukan-masukan dalam rapat gugus tugas berikan masukan kepada kami, saya dan kapolres bersama yang lainnya tidak alergi dengan kritik tetapi yang konstruktif yang membangun bukannya yang menyalahkan kebijakan yang kami buat sehingga masyarakat menjadi bingung.

Bupati karimun juga menyampaikan terkait bantuan bansos untuk pasien yang melaksanakan isolasi mandiri di rumah, kita sudah siapkan hari ini kita akan pesan 1000 paket yang nilainya 300 ribu 1 paket sembako untuk perjiwa akan segera kita salurkan.

Peninjauan di laksanakan di 3 tempat yaitu, Posko PPKM MIKRO Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun, Posko PPKM MIKRO Kelurahan Harjosari Kecamatan Tebing dan SMP NEGERI 2 Tebing Lokasi Karantina Terpusat.

***

Ansar Manfaatkan Platform Digital untuk Tingkatkan Kepatuhan Membayar Pajak

0

RASIO.CO, Tanjungpinang-Gubernur H. Ansar Ahmad menyampaikan pemerintah daerah di Provinsi Kepri sudah selayaknya memberikan ucapan terima kasih kepada KPK RI.

Melalui program Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah), secara langsung berdampak pada perbaikan manajemen kinerja pada area yang diintervensi.

“Saya berharap kami tetap mendapat bimbingan lebih lanjut dalam upaya pencegahan korupsi. Selain itu, bimbingan ini juga sebagai salah satu upaya memaksimalkan potensi keuangan daerah dari KPK,” kata Gubernur Ansar saat membuka Diseminasi Implementasi Tax Online di Provinsi Kepulauan Riau Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Aula Wan seri Beni Kantor Gubernur, Dompak, Kamis (27/5).

Gubernur Ansar menyampaikan saat ini Kepri dan dunia masih dilanda pandemi covid 19. Hal ini merupakan tantangan pemda yang dihadapkan pada dilema antara pemulihan ekonomi atau pemulihan kesehatan.

“Saya percaya dengan kerja sama dan kerja cepat kita akan mampu menghadapinya. Beban berat kini berada di pundak kepala daerah dan pimpinan instansi penerimaan daerah. Selain itu peran wajib pajak juga dibutuhkan. Ketepatan waktu pembayaran pajak tentu akan sangat membantu Pemda. Prinsip gotong royong harus benar- benar kita wujudkan,” ujar Gubernur Ansar.

Menurut Gubernur Ansar pemanfaatan platform digital dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak harus terus dimaksimalkan, sehingga wajib pajak dapat lebih mudah dalam melaksanakan kewajibannya. Salah satunya dengan pengimplementasian tapping box.

“Platform digital memiliki tantangan tersendiri sehingga harus diimbangi dengan edukasi masif kepada masyarakat. Terutama bagi masyarakat yang belum terbiasa dengan platform digital ini,” ujarnya.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan oleh para narasumber yaitu Walikota Tanjungpinang Hj. Rahma, Bupati Bintan Apri Sujadi, Dirut Bank Riau Kepri Andi Buchari, dan Kasatgas I Korsupgah KPK Maruli Tua serta bertindak sebagai moderator Kepala BP2RD Provinsi Kepri Reni Yusneli.

Kepala BP2RD Provinsi Kepri Reni Yusneli menyampaikan bahwa diseminasi di Kepri sudah dimulai sejak tahun 2019.

“Walau di lapangan mengalami beberapa masalah, secara umum sudah dilakukan dan merupakan upaya pemda untuk meningkatkan pajak daerah dengan memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan murah. Dengan adanya narasumber hari ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang dihadapi,” kata Reni.

Direktur Utama Bank Riau Kepri Andi Buchari dalam pemaparannya menyampaikan bahwa Alat Perekam Data Transaksi merupakan perangkat yang dipasang di tempat usaha Wajib Pajak dan digunakan sebagal pembanding terhadap Laporan Transaksi/Omset yang dilaporkan secara online oleh Wajib Pajak.

“Jenis-jenis Alat Perekam Data Transaksi yaitu Tapping Box yang merupakan alat monitoring untuk menghitung transaksi yang terjadi ditempat usaha/ Wajib Pajak yang telah memiliki mesin kasir yang terintegrasi secara online dan Cash Register yaitu sebuah peralatan kasir yang digunakan untuk menghitung dan mencatat transaksi penjualan yang dapat terintegrasi secara online” papar Andi

Kemudian Kasatgas I Korsupgah KPK Maruli Tua menyampaikan Fokus dan Program Tematik 2021 pihaknya yaitu Penyelamatan & Penertiban Aset Negara/Daerah, Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah, dan Tematik Spesifik: Vaksinasi.

“Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah ada dua strategi yang simultan, yaitu mengoptimalkan pajak (revenue) dan efisiensi pengeluaran daerah (cost)” ujar Maruli.

Maruli juga mengajak hadirin untuk membedakan pajak penghasilan (orang pribadi/badan) dengan pajak daerah yang merupakan pajak yang dititipkan oleh masyarakat kepada wajib pajak untuk disetorkan ke kas daerah.

Turut hadir dalam acara ini Korwil Daerah Kepri KPK, Anggota Satgas, Inspektur Daerah Kepri, Kajari Tanjungpinang, Kajari Bintan diwakili Kasidatun, Direktur Dana dan Jasa Bank Riau Kepri , Kacab Bank Riau Kepri Cabang Bintan serta Wajib Pajak yang diundang.

Amsakar Sampaikan Empat Poin Penting Perihal Penanganan Covid-19 di Batam

0

RASIO.CO , Batam – Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad hadir dalam Rapat Evaluasi Lanjutan tentang Penanganan Covid-19 dan Percepatan Vaksinasi serta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro tingkat Provinsi Kepri.

Dalam rapat yang digelar secara daring ini, Amsakar setidaknya menyampaikan empat hal utama.

Pertama perihal vaksinasi untuk para pekerja. Dirinya kembali memperjuangkan vaksinasi untuk kalangan tersebut. Hal ini seperti yang ia sampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, beberapa waktu lalu.

“Saya sampaikan kepada pak Gubernur (Ansar Ahmad), bagaimana agar Batam mendapatkan 400 ribu vaksin Sinopharm atau vaksin gotong royong untuk Naker industri kita,” ucap Amsakar dulansir mediacenter.batam.go.id.

Amsakar secara intens memperjuangkan hal ini bukan tanpa sebab. Pasalnya, dari sekitar 1,2 juta penduduk Batam lebih kurang 400 ribu merupakan kalangan Naker Industri. Angka sebanyak itu memberikan data yang cukup signifikan bagi program vaksinasi di Batam.

“Segmen pelayan publik sudah pada angka 80 persen, lalu vaksinasi lansia sedang kami push. Secara umum capaian kita tinggi, tapi masyarakat umum terutama Naker Industri belum begitu banyak yang divaksinasi,” papar dia.

Kedua, Amsakar juga menyampaikan tentang perkembangan posko PPKM di Batam yang cukup masif. Untuk diketahui, saat kunjungan presiden, Rabu (19/5/2021) lalu baru terbentuk 157 posko dan kini sudah mencapai 2.375 posko yang tersebar di seluruh Batam dan akan terus meningkat.

Pada praktiknya Dalam beberapa kesempatan, Amsakar menghadiri peresmian posko-posko tersebut sembari mensosialisasikan prokes dan mengingatkan tentang tugas pokok dan fungsi PPKM sehingga terus menekan perkembangan Covid-19.

“Melalui PPKM ini tergambar kerja kolektif, di dalamnya melibatkan lurah, LPM, RTRW, Babinsa, Babinkamtibnas dan para tokoh. Wagub tadi mengapresiasi perkembangan PPKM di Batam,” ucap dia.

Hal yang ketiga yang Amsakar sampaikan tentang isolasi mandiri. Seperti arahan Wali Kota Batam Muhammad Rudi isolasi mandiri dipusatkan di Asrama Haji. Pada lokasi ini tersedia 420 tempat tidur.

“Dalam hal ini, kami hanya minta dukungan untuk biaya konsumsi yang diisolasi,” katanya.

Kemudian keempat tentang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang masuk melalui Batam. Lokasi-lokasi isolasi bagi PMI sebelum kembali ke daerah masing-masing akan dipantau terus menerus.

“Artinya tidak ada lagi persoalan perihal PMI yang masuk ke Batam,” ucapnya.

Progres Pembangunan Jembatan Ba-Bin

0

RASIO.CO , Bintan – Pembangunan Jembatan Batam-Bintan yang menghubungkan pulau Bintan dan pulau Batam ini direncanakan akan dibangun sepanjang 7.000 meter dan lebar 33 meter itu akan dibagi menjadi dua jembatan, yaitu jembatan pertama yang menghubungkan Pulau Batam-Tanjung Sauh sepanjang 2.000 meter dan jembatan kedua yang menghubungkan Tanjung Sauh-Bintan sepanjang 5.000 meter.

Pembangunan jalan itu bernilai investasi Rp13,66 triliun, yang rencananya menggunakan skema pembiayaan kerja sama pemerintah dan badan usaha.

Pembangunan jembatan ini akan dimulai pada 2022, kata Gubernur Ansar Ahmad. Untuk itu, pemerintah terus berupaya menjalankan tahapan-tahapan sebelum konstruksi sesuai jadwal yang telah disusun agar pembangunan fisik pada 2020 tidak ada kendala lanjutnya dalam keterangan pers jumat, 28 Mei 2021 lalu.

“Tahapan tersebut harus selesai sesuai jadwal dan dilakukan Pemerintah Provinsi Kepri, agar saat pembangunan fisik konstruksi pada awal 2022 semua berjalan lancar dan tidak ada masalah berarti lagi,” lanjutnya.

Menurut pak Anshar Ahmad, kini proses masih berjalan sesuai rencana, seperti usulan penetapan lokasi, persiapan konsultasi publik, pelaksanaan tahapan penyiapan DED dan data pendukung, dokumen lingkungan hingga pembebasan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan.

Pembangunan jembatan Batam-Bintan akan berdampak luas pada pembangunan di dua pulau, termasuk dalam rencana pengembangan kawasan ekonomi khusus, pelabuhan peti kemas, dan kawasan industri di Tanjung Sauh. Ia optimistis apabila dua pulau sudah terhubung jembatan maka lebih dari 7.000 kendaraan akan melintas setiap hari, dan itu berdampak besar bagi pengembangan potensi perekonomian Kepri. “Karena itu Kepri terus menggesa pembangunan jembatan ini segera terwujud,” kata Ansar

sumber : bpbintan.go.id/

Begini Pengakuan Likuidator Terkait Kasus PT. Sintai di Persidangan

0

RASIO.CO, Batam – Kasus dugaan pemalsuan surat dengan terdakwa dua likuidator PT. Sintai Industry Shipyard mamasuki agenda sidamg.pemeriksaan terdakwa. Kamis(27/05).

Sidang dipimpin majelis hakim ketua Christo E.N Sitorus, SH.,M.Hum didampingi dua hakim anggota meminta penjelasan terhadap terdakwa terkait penjualan aset PT. SINTAI industry Shipyard dimana terdakwa sebagai likuidator.

Abdul kadir.menjelaskan, bahwa tahun 2013 , Edison P Saragih datang ada kerjaan yang akan dikerjakan, dia awalnya memakai alamat kantor san akan menyewa sebulan 5 juta selama setahun.

“Emerson datang menyewa kantor saya sebulan 5 juta untuk digunakan sebagai memakai alamat,”

“Selanjutnya esok hari lagi mengajak jadi satu team menawarkan kesaya dan tidak jadi menyewa karena kerjaan bahwa PT. Sintai dibubarkan,” ujar tedakwa.

Lanjut terdakwa, Pada bukan agustus Edison datang lagi membawa penetapan pengadilan dan tidak mengetahui adanya nama dirinya dalam penetapan tersebut sebagai liquidator.

Selanjutkan kami bertiga melakukan pembahasan dan menghadap pengadilan untuk menyampaikan penetapan, dan mulai pembuatan pengumuman pembubaran di media dan pemberitahuan di pemberitaan negara.

“Kami September 2013 kami bersurat ke mentri kemenkumham dan tidak ada jawaban,” kata terdakwa Abdul Kadir di PN Batam

Kata dia, Bulan juni 2015, laporan pertanggungjawaban likuidator akan tetapi belum ada jawaban dari kementrian, bahwa tanggal 16 agustus 2013 dan mengumumkan di koran batampost dan dilanjutkan dalam berita negara september 2013.

Majelis hakim ketua sitorus kembali mempertanyakan berita negara yang telah di katakan terdakwa,

Selanjutnya terdakwa melakukan pendataan aset. Setelah dicatat seluruunya asetnya masih melebihi hutangnya.

Dokumen hukum mengkumham berdasarkan jawabannya bahwa PT. Sintai masih perseroan terbatas dan belum dibubarkan dan belum ada pelaporan pembubaran kemenkumham.

“Hutangnya sekitar puluhan milyar, karyawan 1,6 miliar dan pajak 2 milyar dan aset 30 miliar.” Jelas terdakwa.

Tahun 2014 ada gugatan perkara 113/2014 sebagai likuidator, lalu saya ditahun 2015 saya mempertanyakan terhadap ketua pengadilan, namun secara lisan.

Terdakwa mengetahui aset dari hendarto direktur PT. Sintai Industry Shipyard dan mendapat dokumen dari Hendarto.

Sedangkan Sertifikat diambil sendiri oleh terdakwa sebagai likuidator ke bank dan menerima langsung dan selanjutnya di pegang Edison dan selanjutnya

“Pembayaran hutang perusahaan di bank dibayar oleh edison sejumlah 1,2 miliar dan tidak mengetahui uang tersebut dari mana,” kata Rerdakwa Abdul Kadir

Hasil penjualan aset perusahaan, dibuat rekening atas nama likuidator senilai 30 miliar. Selanjutnya mempersiapkan pembayaran terhadap kreditur sejumlah lebih kurang 12 miliar termasuk hutang pajak.

Sisanya selanjutnya dibagikan terhadap pemegang saham.” Tutur tedakwa menjawab pertanyaan hakim PN Batam.

Sedangkan Cahaya Simbolon mengatakan, bahwa Edison merupakan PH Hendarto tetapi tidak pasti, kata terdakwa.

Hakim sitorus mempertanyakan apakah Saudara pernah pengalaman likuidator?

“Tidak pernah,” kata Cahaya

Sitorus lagi bertanya, Masih ada sisa uang 18 miliar dan tiga miliar lagi kemana? Dan ketika saudara menentukan aset, bagaimana saudara menentukannya?

“Kami meminta advaisor melakukan penilaiannya,”

Sementara itu, JPU mempertanyakan seputar terkait penunjukan sebagai likudator serta pembatalan putusan oleh mahakamah agung, sedangkan PH terdakwa jawaban di BAP terdakwa yang sudah sesuai dan tindankan terdakwa sebagai likuidator sudah sesuai dijalankan dengan baik.

Sebelumnya, Harto Halomoan SH, Jokobus silaban, Dr. Edi Rustandi, SH, MH, Al Hujjah Pohan, SH yang mebacakan esepsi bergentian mengatakan dalam eksepsi, dakwaan Jaksa Penuntut Umum(JPU) tidak jelas alias kabur (OBSCUUR LIBEL) terhadap kedua terdakwa .

Sidang yang digelar diruang sidang Wirjono Prodjodikoro dipimpin majelis hakim ketua Christo E.N Sitorus, SH.,M.Hum didampingi dua hakim anggota.

Selain itu dalam kesimpulan esepsi Harto Halomoan SH, meminta dakwaa JPU di batalkan demi hukum yang telah diatur dalam pasal Ketentuan Pasal 143 (2) KUHAP, mensyaratkan bahwa surat dakwaan harus menyebutkan waktu (Tempus Delicti), dan tempat tindak pidana itu terjadi (Locus Delicti).

Dan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang delik yang didakwakan. Dilanggarnya syarat ini maka menurut ketentuan pasal 143 (3) KUHAP, surat dakwaan tersebut batal demi hukum dikarenakan dakwaan yang kabur/samar-samar (Obscuur Libel).

“Dakwaan JPU tidak cermat/kabur (Obscuur Libel) , jadi kesimpulannya esepsi kami bahwa surat dakwaan tersebut batal demi hukum,” kata Harto Halomoan SH usai bacakan esepsi diluar sidang.Rabu(28/04) siang.

Harto Halomoan menambahkan, bahwa kesimpilan esepsi kami ada 6 poin. memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sela.
yang amamya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan keberatan / eksepsi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa | Abdul Kadir, SH, MH dan Terdakwa Il Sahaya Simbolon,.SH.

Menyatakan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-062/Eku.2/BTM/04/2021 tanggal 15 April 2021 dalam perkara pidana Nomor : 236/Pid.B/2021/PN.BTM atas nama Terdakwa , Abdul Kadir, SH, MH dan Terdakwa Il Sahaya Simbolon,.SH.Batal Demi Hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan Tidak dapat diterima.

Menyatakan Terdakwa Abdul Kadir, SH, MH dan Terdakwa Il Sahaya Simbolon,.SH. diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Daloey No. Reg. Perkara : POM-062/Eku.2/BTM/04/2021 tanggal 15 April 2021 tersebut;

Memerintahkan agar berkas perkara ini besertabarang buktinya dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Batam;

Memerintahkan agar Terdakwa | Abdul Kadir, SH, MH dan Terdakwa Il Sahaya Simbolon,.SH. dikeluarkan dari Rumah Tahanan di Polda Kepulauan Riau segera setelah putusan dibacakan.

Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Adi@www.rasio.co //