Sabtu, November 21, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 1120

Kapolri Resmikan Aplikasi SIM Presisi Nasional, Perpanjang SIM Bisa dari Rumah

0

RASIO.CO , JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meresmikan aplikasi SINAR (SIM Presisi Nasional). Kehadiran aplikasi SIM online ini perwujudan dari janjinya saat fit and proper test dengan melaksanakan transformasi Presisi yakni kelembagaan, operasional, pelayanan publik dan pengawasan.

“Polri harus mengikuti strategi perkembagan teknologi dan adanya pandemi COVID-19,” kata Sigit di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat, Selasa, 13 April 2021.

Mantan Kabareskrim Polri ini menuturkan, dengan kehadiran SIM online ini dapat memberikan pelayanan kepolisian yang humanis dan menghindari kontak antara petugas dan masyarakat untuk menghilangkan penyalahgunaan wewenang.

“Sudah saatnya Polri menampilkan polisi lalu lintas (polantas) yang berwibawa dan disegani masyarakat tanpa menggunakan senjata,” katanya.

Ia pun mengapresiasi jajaran Korlantas Polri yang sekali lagi membuktikan penerapan teknologi dalam pelayanan masyarakat setelah adanya ETLE.

“Hari ini Korlantas membuktikan lagi setelah ETLE, kemudian mampu merubah pelayanan kepolisian yang selalu berinteraksi dengan masyarakat, dan hari ini pelayanan SIM yang bisa diakses dari rumah dan dimana saja,” katanya.

Dengan kehadiran SIM online, mantan Kapolda Banten ini menyebut masyarakat yang membutuhkan pelayanan perpanjangan SIM bisa dilakukan dari rumah. Ke depan, ia berharap permohonan SIM baru dan perpanjangan STNK juga bisa mengggunakan aplikasi.

“Cukup dari rumah pelayannan perpanjangan SIM bisa dilakukan dengan menggandeng kantor pos untuk melakukan delivery (pengiriman),” katanya.

Korlantas sendiri P menggandeng BNI dalam kemudahan pelayanan pembayaran PNBP SIM secara online, melalui Virtual Account (VA) dan PT Pos Indonesia untuk layanan pengiriman SIM hingga ke tempat tinggal pemohon . Adapun kerja sama tersebut merupakan salah satu komitmen BNI untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, terutama dalam penerapan layanan secara digital yang secara konsisten digaungkan BNI.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan, BNI menyambut baik peluncuran SINAR ini sebagai upaya memudahkan pelayanan kepada masyarakat, implementasi digitalisasi dilingkungan Polri. Di sisi lain inovasi ini turut mendukung upaya Pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan melalui layanan perpanjangan SIM dari rumah saja.

BNI siap dengan solusi layanan digital untuk pembayaran SIM tersebut, dimana pemohon SIM akan mendapatkan Virtual Account (VA) BNI sebagai sarana melakukan pembayaran PNBP SIM.

“Untuk memudahkan masyarakat, Pembayaran PNBP tersebut bisa dilakukan melalui bank manapun termasuk melalui e-channel BNI seperti ATM, BNI Mobile Banking serta juga melalui seluruh kantor cabang BNI yang tersebar di seluruh Indonesia,” tutup Royke.

Redaksi@www.rasio.co/

Maksimalkan Potensi untuk Pulihkan Ekonomi

0

RASIO.CO , TANJUNGPINANG – Gubernur H. Ansar Ahmad memohon doa restu dan dukungan seluruh elemen masyarakat Provinsi Kepulauan Riau agar niat baik terwujudnya visi Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya dapat dicapai. Untuk mencapai itu, pada tahun 2022 diangkat tema pembangunan 2022 “Peningkatan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah dan Pembangunan Infrastruktur Serta Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dengan Menjunjung Nilai Budaya Melayu dan Nasional”

“Melalui tema ini diharapkan segala potensi yang ada di Kepulauan Riau dapat dimaksimalkan untuk pemulihan ekonomi yang hanya dapat dicapai dengan tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Gubernur Ansar saat membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 dalam Rangka Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Di Aula Wan Seri Beni Kantor Gubernur, Senin (12/4).

Gubernur Ansar memaparkan lima isu strategis yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yaitu pandemi Covid 19 yang mengakibatkan terpuruknya kondisi ekonomi, belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebaran wilayah Provinsi Kepri yang luas dan terletak di perbatasan membutuhkan akselerasi pembangunan, belum tereksplorasinya secara optimum potensi kemaritiman, dan terbukanya wilayah Provinsi Kepulauan Riau menyebabkan rentannya luruh budaya Melayu.

“Untuk menghadapi isu strategis tersebut, telah disusun empat prioritas utama pembangunan tahun 2022 yaitu Peningkatan kesejahteraan ekonomi yang merata, Pembangunan Infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, Pembangunan manusia yang berkualitas, unggul dan berbudaya, dan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang optimal” ujar Gubernur Ansar.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Ansar juga memaparkan langkah-langkah strategis yang telah dilakukannya bersama Wagub Marlin Agustina selama 46 hari setelah pelantikan, antara lain percepatan vaksinasi covid 19 untuk nakes, lansia, dan petugas pelayanan publik, Percepatan pemungutan labuh jangkar, Percepatan persiapan proyek Jembatan Batam Bintan, launching Batam Logistic Ecosystem, proyek Bakti 35 tower BTS 4G, dan mendapatkan dukungan APBN sebesar Rp200 miliar untuk percepatan pembangunan Pelabuhan Samudera di Kabupaten Natuna dan perluasan Bandara Raja Abdullah di Kabupaten Karimun;

Kepala Barenlitbang Kepulauan Riau Andri Rizal dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan kegiatan wajib yang berjenjang dari tingkat desa, hingga dilanjutkan sampai tingkat nasional.

“Saat ini kita telah sampai pada level Musrenbang tingkat provinsi setelah sebelumnya ketujuh kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan tahapan Musrenbangnya” ungkapnya.

Kemudian Andi memaparkan bahwa pelaksanaan Musrenbang tingkat Provinsi Kepulauan Riau dimulai dari hari Senin, 12 April 2021 dengan peserta yang hadir pada pembukaan secara langsung sebanyak 221 orang dan 779 peserta lainnya hadir secara virtual.

Sementara itu Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Jumaga Nadeak menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Menurut Jumaga, Provinsi Kepulauan Riau telah masuk ke usia yang ke 19 tahun, dan telah melalui 3 tahapan RPJMD.

“Sebelum dilaksanakannya kegiatan Musrenbang ini, telah dilaksanakan kegiatan pra musrenbang yang terdiri dari rapat pendahuluan RKPD, penyusunan rancangan awal Renja OPD, inputing Renja melalui SIPD, pelaksanaan pra forum OPD, Musrenbang Kabupaten / Kota, dan pelaksanaan forum OPD” kata Andri

“Tahun ini memasuki tahapan RPJMD keempat sekaligus terakhir yang merupakan finalisasi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki sektor unggulan pariwisata dan kemaritiman, yang ke depannya perlu dijadikan prioritas pembangunan,” ungkap Jumaga.

Selanjutnya Mendagri yang diwakilli Staf Ahli Bidang Pemerintahan Suhajar Diantoro dalam arahannya menyampaikan bahwa tahun 2022 merupakan tahun kunci untuk meletakkan kembali landasan bagi negara kita untuk keluar dari “middle income trap” sebelum tahun 2045.

“Adapun arahan dari Mendagri terkait rencana pembangunan Provinsi Kepulauan Riau antara lain reprioritisasi jenis proyek yang akan dibangun, memperkuat infrastruktur pelayanan dasar terutama sektor kesehatan, mendukung sektor-sektor ekonomi yang memiliki backward-forward linkage yang luas, pembangunan Infrastruktur berbasis Teknologi dan Informasi, dan Pelaksanaan belanja modal, barang, dan jasa dalam pembangunan Infrasruktur diutamakan memiliki kandungan lokal yang paling optimal” kata Suhajar.

Kemudian Deputi Bidang Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Taufik Hanafi dalam sambutannya menyampaikan tiga hal paparan pada Musrenbang ini yaitu Capalan dan Tantangan Pembangunan Nasional, Rancangan RKP 2022, dan Pokok-Pokok Pikiran Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.

“Indonesia perlu melakukan transformasi ekonomi untuk keluar dari middle income trap yang telah disampaikan Pak Suhajar sebelumnya, berkaitan dengan itu Presiden Jokowi telah menyetujui tema RKP 2022 yaitu “pemulihan ekonomi dan reformasi struktural” kata Taufik.

Pada kesempatan itu disejalankan juga dengan penyerahan pokok-pokok pikiran DPRD Kepri oleh Ketua Jumaga Nadeak kepada Gubernur Ansar serta pemukulan gong yang menandai pembukaan Musrenbang Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur Hj Marlin Agustina, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Suhajar Diantoro, Deputi Bidang Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN / Bappenas Taufik Hanafi secara virtual, pimpinan Forkopimda Kepulauan Riau, para Asisten Gubernur, Staf Khusus dan Staf Ahli Gubernur, Seluruh Kepala OPD Pemprov Kepri, Bupati / Walikota se-Kepri, Ketua BP3KR atau yang mewakili, perwakilan perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan kepemudaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Gubenur Ansar Dorong Digitalisasi Transaki di Kepri

0

RASIO.CO , TANJUNGPINANG – Gubernur H. Ansar Ahmad mendorong agar lima kabupaten di Kepri segera menyusul Batam dan Tanjungpinang dalam digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Dengan begitu percepatan digitalisasi di seluruh Provinsi Kepri segera terwujud.

“Saya yakin jika kita evaluasi, terus kita dorong sama-sama ini bisa terlaksana. Oleh karena itu saya meminta kepala daerah untuk selanjutnya ke depan memperbanyak jenis transaksi yang dikelola secara elektronik,” ucap Gubernur Ansar pada Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2021 di Hotel CK, Tanjungpinang, Senin (12/4).

Bank Indonesia perwakilan Kepulauan Riau menggelar puncak penyelenggaraan FEKDI Melayu Pesisir dengan tema “Bersinergi dalam Akselerasi Digitalisasi Ekonomi dan keuangan Kepulauan Riau”. Penyeleggaraan FEKDI Melayu Pesisir ini merupakan upaya medorong percepatan dan perluasan ekonomi dan keuangan digital Kepulauan Riau. FEKDI Melayu Pesisir telah dilaksanakan dari tanggal 9 sampai 11 April di Grand Batam Mall. Kegiatan hari ini difokuskan pada Pengesahan dan agenda High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang pembentukannya sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2021.

Pembentukan TP2DD bertujuan untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah, terutama untuk: (i) mendorong implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) yang dapat meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah, serta (ii) mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital di masyarakat guna mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional.

Tingkat kemajuan suatu daerah dalam penerapan EPTD diukur dengan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETP). Berdasarkan data pada akhir tahun 2020 Provinsi Kepri mencatat angka 62 dalam skor IETP dan menempati urutan ke-2 secara nasional di bawah Provinsi DKI Jakarta dengan angka 77. Sementara di tingkat kota/kabupaten, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang menduduki urutan pertama dan ketiga diantara 99 kota di Indonesia.

Gubernur Ansar berharap melalui acara hari ini akan diperoleh rencana aksi bersama sehingga sinergi dan kerjasama antar pihak untuk digitalisasi keuangan daerah dapat berjalan dengan baik.

Pada acara hari ini juga disejalankan dengan peluncuran 12 lokasi kawasan penggunaan QRIS (QR Code Indonesian Standard) yaitu Bandara Hang Nadim, Pelabuhan Telaga Punggur, Rumah Sakit BP Batam, Pasar TPID 2 Greenland, Dekranasda batam, Kawasan Bintan Resort Cakrawala, Melayu Square Tanjungpinang, Pelabuhan Sri Bintan Pura, Pasar Hang Tuah dan tempat ibadah. Peluncuran penggunaan QRIS ini dilaksanakan secara simbolis dengan memasukkan kode 12.12.12 ke smartphone oleh Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad, Asisten II Setda Kepri Syamsul Bahrum, dan Kepala Bank Indonesia perwakilan Kepulauan Riau Musni Hardi K Atmaja.

Atas peluncuran lokasi kawasan penggunaan QRIS ini Gubernur Ansar mendukung penuh karena ini memudahkan masyarakat dalam berbelanja yang dalam kaitannya akan membantu dalam pemulihan ekonomi Kepri pasca terkoreksi -3,83% akibat pandemi Covid-19.

“Saya yakin ketika masyarakat nanti mengerti penggunaan QRIS ini mereka akan menularkannya kepada yang lain secara mulut ke mulut karena QRIS ini sangat praktis, orang-orang tidak perlu lagi membawa uang tunai hanya dengan smartphone kita bisa transaksi belanja”, terang Gubernur Ansar.

Kemudian dilakukan pula penyerahan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) berupa kios, meja, dan kursi penunjang kebutuhan dagang kepada pedagang dan penjual makanan di pusat kuliner Melayu Square Tanjungpinang dan Pasar TPID 2 Greenland Batam.

Turut hadir dalam acara tersebut Deputi Bank Indonesia Kepulauan Riau Muhammad Arif Kurniawan, Bupati Kepulauan Anambas Abdul Harris, S.H., Plh. Bupati Karimun Drs. M. Firmansyah, M.Si., Sekda kota Tanjungpinang Teguh Ahmad, Asisten II Kabupaten Lingga Yusrizal, Asisten II Kota Batam Febrialin, Kepala BP2RD Reni Yusneli, Kepala Dinas PMD dan Dukcapil Sardison, Kepala Dinas Kominfo Zulhendri, Kepala Dinas Perindag Burhanuddin, dan Staf Khusus Gubernur Suyono.

Apakah Penderita COVID-19 Boleh Berpuasa?

0

RASIO.CO , JAKARTA – Berpuasa di bulan Ramadan adalah kewajiban seluruh umat muslim. Namun, bagaimana dengan orang-orang yang sedang dalam perawatan atau dalam pengawasan terkait COVID-19? Bolehkah mereka berpuasa?

Orang yang sedang sakit, hamil, atau menyusui diberikan keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan jika memang tidak mampu untuk menjalaninya, atau jika berpuasa dinilai dapat memperburuk kondisi penyakitnya dan menurunkan efektivitas pengobatan.

Meski begitu, ada beberapa kondisi penyakit yang masih dianggap aman untuk berpuasa selama penderitanya menuruti anjuran dokter, terutama dalam hal asupan nutrisi dan cairan, serta jadwal konsumsi obat.

Hal yang sama juga berlaku untuk infeksi virus Corona. Aman atau tidaknya bagi penderita COVID-19 untuk berpuasa tergantung pada kondisi fisiknya dan pengobatan yang sedang dijalaninya.

Penderita COVID-19 yang Tidak Boleh Berpuasa

Walau saat ini umat muslim tengah menjalani ibadah puasa, pasien yang positif terkena COVID-19 atau pasien dalam pengawasan (PDP) dengan gejala berat, seperti demam di atas 38 derajat Celsius dan sesak napas, sangat tidak dianjurkan untuk berpuasa.

Saat berpuasa, tubuh tidak mendapatkan makanan dan minuman mulai dari matahari terbit hingga datangnya azan magrib. Pasien demam rentan mengalami dehidrasi. Bila pasien tersebut juga berpuasa, ia akan lebih berisiko lagi untuk mengalami dehidrasi berat. Ini tentunya bisa memperburuk kondisinya.

Pasien positif COVID-19 maupun PDP dengan gejala berat juga harus mendapatkan perawatan yang intensif di rumah sakit dan perlu diberikan cairan infus sepanjang hari. Menurut sebagian ulama, hal ini dapat membatalkan puasa.

Selain itu, alasan lainnya mengapa pasien infeksi virus Corona tidak diperbolehkan berpuasa adalah karena ia harus minum obat dan mengonsumsi makanan yang bergizi guna meningkatkan daya tahan tubuhnya.

Berbeda dengan PDP, orang dalam pemantauan (ODP) dengan gejala ringan, seperti batuk dan pilek tanpa demam, masih diperbolehkan untuk berpuasa, kok. Alasannya, ODP dengan gejala ringan cenderung memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat. Jadi, berpuasa bagi ODP masih tergolong aman.

Orang tanpa gejala (OTG) pun masih dibolehkan untuk berpuasa. Orang-orang yang termasuk kelompok ini umumnya memiliki daya tahan tubuh yang kuat karena mampu melawan virus di dalam tubuhnya, sehingga infeksi tidak menimbulkan gejala. Jadi, mereka juga aman untuk berpuasa.

Selain itu, puasa Ramadan terbukti memiliki manfaat dalam meningkatkan imunitas tubuh dan melawan peradangan, lho. Ditambah lagi, selama berpuasa juga ada larangan untuk merokok. Hal ini baik bagi kesehatan paru-paru dan bisa menurunkan risiko terinfeksi virus Corona serta tingkat keparahan infeksinya.

Meskipun tergolong aman, ODP dengan gejala ringan ataupun OTG sebaiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum memutuskan untuk berpuasa, apalagi bila memiliki penyakit tertentu yang bisa memperberat COVID-19. Jika merasa tidak enak badan atau gejalanya memberat ketika berpuasa, ODP ataupun OTG dianjurkan untuk membatalkan puasanya.

Selain itu, ODP dan OTG dianjurkan untuk menerapkan cara berpuasa yang sehat di tengah pandemi COVID-19, yaitu dengan mencukupi asupan nutrisi dan cairan, tetap aktif bergerak atau berolahraga ringan walau hanya 15 menit, beristirahat yang cukup, serta beribadah di rumah dan melakukan isolasi mandiri.

Bila selama menjalani puasa timbul gejala infeksi virus Corona atau gejala semakin memburuk, segera hubungi hotline COVID-19 di 119 Ext. 9 untuk mendapatkan pengarahan lebih lanjut.

sumber : alodokter.com

Kapolri Minta Anggota Polisi Terlibat Narkoba Dibinasakan

0

RASIO.CO , JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta kepada jajaran Propam menindak tegas personel Polri yang terjerat kasus narkoba. Bahkan, Sigit meminta oknum polisi yang terbelenggu barang haram tersebut segera dibinasakan.

Hal itu ditekankan Sigit saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Divisi Propam Polri di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (13/4/2021).

“Terhadap yang melakukan pidana, utamanya narkoba kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki, kalau sudah tidak bisa dibina, ya sudah binasakan saja, yang begitu-begitu segera selesaikan,” kata Sigit dalam sambutannya.

Menurut Sigit, sebagai personel Polri tugas pokoknya sudah jelas yakni memberantas, memberangus dan menangkap bandar narkoba. Bukan malah sebaliknya, terjerumus masalah tersebut.

“Karena saya pikir kami sebagai penegak hukum yang bertugas melakukan penangkapan, pemberantasan terhadap hal seperti itu. Tapi disitu rekan-rekan juga di dalamnya yang beginian selesaikan dengan cepat,” ucap mantan Kabareskrim Polri itu.

Sigit menyebut saat ini sudah banyak perubahan sikap maupun perilaku dari aparat kepolisian di lapangan. Terutama mereka yang menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Saya melihat di lapangan banyak sekali perubahan yang sudah dilakukan oleh anggota, saya melihat bagaiamana rekan-rekan bekerja kerja hadir pada saat masyarakat membutuhkan kehadiran dari kepolisian pada saat siang, pada saat banjir, pada saat hujan,” ujar Sigit.

Oleh sebab itu, Sigit menekankan, oknum-oknum kepolisian yang terlibat narkoba ataupun terjerat pidana lainnya justru akan merusak citra Polri yang saat ini terus membangun kepercayaan publik lebih tinggi lagi.

“Oleh karena itu jangan hanya gara-gara satu dua orang oknum yang melakukan pelanggaran maka 100 anggota yang sudah bersusah payah itu kemudian hilang. Ibarat hanya gara-gara nila setitik maka rusak susu sebelanga, hal seperti itu ke depan harus diperbaiki,” tutup mantan Kapolda Banten ini.

Redaksi@www.rasio.co

Walikota Batam Silaturahmi Bersana Veteran

0

RASIO.CO , BATAM – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi bersilaturahmi bersama Veteran yang ada di Kota Batam. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai salah satu bentuk keperdulian Pemko Batam kepada para pejuang.

Rudi mengatakan capaian pembangunan Batam saat ini tentu tidak bisa lepas dari para pejuang kemerdekaan. Tak hanya harta benda saja yang dikorbankan tapi juga nyawanya.

“Sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf, mungkin beberapa kegiatan Veteran saya tidak hadir. Tapi alhamdulillah hari ini bisa bersilaturahmi,” kata Rudi di Kantor Wali Kota Batam, Senin (12/4/2021).

Rudi juga menyampaikan Pemko Batam akan berupaya mengakomodir apa yang menjadi harapan para Veteran. Karena sudah menjadi tanggung jawab Pemko memberikan perhatian kepada para Veteran.

Seperti halnya makam pahlawan yang ada di Batuaji saat ini, pihaknya sudah memperintahkan Kesbangpol Kota Batam segera menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan OPD lainnya terkait dengan masih seringnya ada genangan air di taman makam pahlawan.

“Dulu kalau tak salah di sana juga ada WiFi gratis, mungkin ke depan bisa kita aktifkan lagi,” ujarnya.

Kemudian terkait lahan dan gedung Veteran, Rudi yang juga sebagai Kepala Badan Pengusahaan Batam, mengaku juga akan berupaya mewujudkan keinginan para Veteran.

“Lahan pasti akan kita carikan, tapi saya minta agar lengkapi dulu dokumennya dan kita usahakan tahun 2023 bisa dianggarkan di APBD,” katanya.

Sementara itu terkait permintaan nama Jalan Veteran, saat ini pihaknya belum bisa berjanji untuk merealisasikannya. Hanya saja pihaknya akan membentuk tim apakah memungkinkan untuk mengganti nama jalan atau tidak.

“Karena semua jalan saat ini sudah ada namanya. Kalau jalan baru mungkin mudah, tapi kalau jalan yang sudah ada kemudian mau kita ganti maka harus ada dasarnya. Nanti biar tim yang menindaklanjuti,” katanya.

Sambut Ramadhan, DLH Batam Gelar Tausyah dan Santuni Anak Yatim

0

RASIO.CO , BATAM – Menyambut bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam menggelar kegiatan silaturahmi dan menyantuni anak yatim di sekitar Kantor DLH jalan Ir. Sutami Nomor 1 di Kecamatan Sekupang, Senin (12/4/2021).

Kegiatan ini diisi dengan tausyiah agama oleh Ustaz Asep, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan santunan dan kain sarung untuk anak yatim dan makan bersama mereka.Herman berharap menyongsong Ramadhan sudah saling memaafkan sehingga hikmah bulan yang di dalamnya penuh keberkahan bisa sepenuhnya didapatkan.

“Momentum Ramadhan, mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah SWT,” ajaknya.

Ia mengingatkan kepada pegawai di lingkungan DLH Batam, sembari menjalankan ibadah puasa, pelayanan kepada masyarakat harus tetap dilaksanakan dengan baik selama Ramadhan ini.

“Pelayanan kepada masyarakat harus tetap maksimal karena ASN dibiayai oleh negara dari uang rakyat. Jadi harus dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat,” ucap Herman.

Rudi Salat Tarawih Berjamaah di Masjid Agung Batam

0

RASIO.CO , BATAM – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, melaksanakan salat tarawih berjemaah di Masjid Agung Batam, Senin (12/4/2021). Rudi berpesan kepada jemaah agar menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

“Kebijakan membolehkan salat tarawih berjemaah ini punya risiko. Saya berpesan, jangan sampai kebijakan ini justru meningkatkan jumlah pasien Covid-19,” ujar Rudi.

Rudi mengingatkan, jika nantinya kondisi Covid-19 di Batam justru memburuk, bisa jadi kebijakan membolehkan kegiatan beribadah akan ditinjau ulang atau berubah. Untuk itu, ia meminta jemaah semantiasa mengikuti semua prosedur yang diatur demi menekan penyebaran Covid-19.

“Tiga kali saya berpesan, paruhi protokol kesehatan. Mari sama-sama memakai masker, jaga jarak,” ujarnya.

Rudi juga menyampaikan, bagi jemaah yang merasa badan tidak bugar, diminta memisahkan diri dari jemaah lain. Hal itu dinilai lebih baik untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.

“Yang tahu kondisi kita, ya kita sendiri. Kalau merasa tak sehat lebih baik keluar. Menjaga orang lain agar tidak tertular penyakit, pahalanya besar,” kata Rudi.

Wali Kota berharap, dengan kebijakan boleh menjalankan kegiatan beribadah bejemaah ini sebagai upaya pemerintah mengobati rasa rindu jemaah dalam beribadah bersama di Bulan Ramadan. Untuk itu, jemaah mematuhi aturan atau panduan yang sudah dibuat pemerintah.

“Pengurus masjid diminta menegur jemaah yang mengabaikan protokol kesehatan demi kenyamanan kita bersama,” katanya.

Sementara itu, Ketua Pengurus Masjid Agung Batamcentre, Firmansyah, melaporkan rangkaian kegiatan selama Ramadan 1442 Hijriah. Selama bulan suci ini, Masjid Agung akan melaksanakan salat tarawih berjemaah sebanyak 20 rakaat ditambah tiga rakaat salat witir.

Pantauan di Masjid Agung, tiap jemaah diberi jarak dan sebelum masuk ke masjid terlebih dahulu dilakukan pengecekan suhu tubuh dan seluruh jemaah memakai masker dengan benar.

“Kita menerapkan protokol kesehatan selama pelaksanaan kegiatan di Masjid Agung Batam,” ujarnya.

Redaksi@www.rasio.co

Buka Rembuk Stunting Tingkat Kota Batam, Rudi Ingatkan Kolektivitas Kunci Keberhasilan Pencegahan Stunting

0

RASIO.CO , BATAM – Wali Kota Batam Muhammad Rudi membuka kegiatan rembuk stunting tingkat Kota Batam Tahun 2021 yang digelar di Kantor Wali Kota Batam, Senin (12/4/2021) siang. Rembuk yang diikuti para lurah, camat hingga kepala-kepala puskesmas ini juga dihadiri Ketua DPRD Batam Nuryanto.

Rudi menyebutkan, keberhasilan penanganan stunting tergantung kerja bersama dan kerja keras pihak-pihak yang terkait. Jauh sebelum rembuk ini dilakukan, Rudi mengingat kembali kebijakannya perihal jemput bola pengurusan akta kelahiran. Korelasinya yakni Pemko Batam mendapat data ibu-ibu hamil sehingga menjadi dasar penanganan dan pencegahan stunting.

“Melalui kegiatan ini saya kembali ingatkan tentang kebijakan itu. Saya perintahkan Assisten 1 Yusfa Hendri untuk selesaikan ini. Kuncinya di lurah dan camat,” ucap Rudi.

Rudi menilai semua pihak tentu punya semangat yang sama untuk menuntaskan persoalan stunting, tak terkecuali dukungan dari DPRD Batam. “Tinggal dijalankan saja, keberhasilan program ini tergantung kita semua,” imbuhnya.

Pada kesempatan ini, ia juga mengingatkan bahwa pandemi belum usai. Maka dari itu kerja bersama juga perlu ditingkatkan dengan secara secara kolektif menjalankan protokol kesehatan dan ikut menyukseskan program vaksinasi. Jika Covid-19 usai ekonomi kembali pulih, alhasil program-program kemasyarakatan dapat terus ditingkatkan.

“Daftar tunggu investasi banyak sekali. Jika Covid hilang, mereka (investor) akan datang,” ucap Rudi yang juga Kepala BP Batam.

Gayung bersambut, Ketua DPRD Batam menyambut baik kerja bersama menangani stunting di Kota Batam bahkan ia mengapresiasi Pemko Batam yang telah membentuk tim khusus program tersebut.

“Ini tugas kita semua. Yang paling penting kesiapan tim, siapkan perencanaan dan langkah yang jelas. DPRD sudah pasti akan mensupport,” ujar Nuryanto.

Dalam laporannya, Assisten I Pemerintahan dan Kesra Pemko Batam YUsfa Hendri mengatakan terkait penanganan stunting di Kota Batam Wali Kota Batam telah menandatangani surat pernyataan komitmen kepala daerah pada 21 September 2020 lalu tentang penanganan stunting secara terintegrasi.

Kemudian menerbitkan surat keputusan tertanggal 15 Februari 2021 tentang tim penanganan stunting Kota Batam dengan melibatkan semua unsur.

“Terkait rembuk stunting ini merupakan satu langkah penting untuk memastikan pencegahan dan penanganan stunting Kota Batam,” pungkas dia.

Redaksi@www.rasio.co

Vaksinasi Covid-19 Tahap Satu bagi Pegawai BP Batam telah Selesai, Tahap Kedua Direncanakan Juni

0

RASIO.CO , BATAM – Kepala Seksi Pengembangan Layanan Medik RSBP Batam, dr. Maisharah, mengatakan, jarak antara vaksinasi pertama dan kedua adalah delapan minggu. Sehingga pelaksanaan vaksinasi kedua diperkirakan akan berlangsung pada Bulan Juni 2021.

“Karena vaksinasi pegawai dilaksanakan secara bertahap, jadi vaksinasi kedua nanti juga jadwal yang diterima oleh masing-masing pegawai berbeda, terhitung delapan minggu dari vaksinasi pertama,” ujar Maisharah, Senin (12/4/2021) di Balairungsari BP Batam, Batam Centre.

Untuk jenis vaksin tahap kedua, nantinya masih akan menggunakan AstraZeneca.

Keluhan atau kondisi pasca-vaksin, dikatakan Maisharah, sebagian tidak mengalami gejala apapun pasca-vaksin, namun beberapa pegawai ada yang merasakan demam disertai meriang. Namun hal tersebut berlangsung rata-rata satu hingga dua hari saja.

“Kriteria tunda pada pemberian vaksin menyesuaikan dengan surat edaran yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan. Sebagai contoh, apabila pegawai dalam kondisi hamil, pasien penderita gangguan pembekuan darah dan sedang melakukan pengobatan kemoterapi. Namun bagi pegawai yang memiliki riwayat penyakit asma, lupus, autoimun, diabetes maupun hipertensi berada dalam kondisi stabil, tetap diperbolehkan untuk vaksinasi dan petugas vaksin tetap berkoordinasi dengan dokter spesialis di RSBP Batam,” lanjut Maisharah.

Selain melayani vaksinasi pegawai BP Batam, para tenaga medis Rumah Sakit BP Batam juga melayani vaksinasi bagi pihak eksternal, seperti BAKAMLA Kota Batam dan beberapa PNS Pemerintah Kota Batam.

“Bagi pegawai yang saat ini vaksinasinya ditunda, RSBP masih terus berkoordinasi dengan Dinkes Kota Batam dan Biro SDMO BP Batam terkait kebijakan vaksinasi dari Pemerintah Pusat dan ketersediaan vaksin,” terang Maisharah.

Ia berharap, pada vaksinasi tahap kedua nantinya, dapat diikuti oleh seluruh pegawai BP Batam, sehingga program vaksinasi COVID-19 di Indonesia ini dapat berlangsung secara menyeluruh.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, beberapa waktu lalu mengatakan, melalui vaksinasi, dapat menjadi momentum keberhasilan penanganan Covid-19 dan membangkitkan perekonomian Kota Batam. Kepala BP Batam, yang juga merupakan Walikota Batam, Muhammad Rudi, mengingatkan agar setelah divaksin tetap harus menjaga protokol kesehatan.

“Setelah divaksin bukan berarti kita boleh bergerak bebas, kita tetap harus disiplin mengikuti protokol Kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat,” kata Muhammad Rudi.

Redaksi@www.rasio.co