Sabtu, November 21, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 1167

Kemendag Siap Cetak UKM Eksportir Baru Melalui Kolaborasi Antar Kementerian dan Lembaga

0

RASIO.CO , JAKARTA – Kementerian Perdagangan mendukung pelaku usaha menengah (UKM) dalam menembus pasar ekspor. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan adalah dengan berkolaborasi bersama kementerian/lembaga serta organisasi terkait, termasuk para pelaku usaha.

Hal ini sejalan dengan amanat yang diberikan Presiden RI Joko
Widodo kepada Kementerian Perdagangan, yaitu membantu pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dalam menembus pasar ekspor.


Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam acara peluncuran program Kolaborasi Akselerasi Mencetak 500 Ribu Eksportir Baru di 2030 yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (17/2).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) dan dihadiri para eksportir serta para pelaku usaha terkait lainnya.


“Sesuai arahan Presiden RI kepada Kemendag, kami akan terus mendorong pelaku UKM memasuki pasar ekspor. Diperlukan kolaborasi antara Kemendag, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta GPEI guna mendukung para pelaku UKM memasuki pasar internasional,” jelas Mendag.

Menurut Mendag, ada sejumlah hal yang diperlukan untuk mendorong UKM eksportir, antara lain identifikasi produk-produk UKM yang akan diangkat ke pasar internasional, konsistensi kualitas produk yang dihasilkan pelaku UKM, kemudahan perizinan, serta informasi mengenai pasar potensial yang akan dituju.


“Dengan identifikasi yang cermat dan dilakukan bersama kementerian, lembaga, serta asosiasi terkait, diharapkan kita dapat mengembangkan berbagai produk UKM potensial agar bisa berjaya di pasar global,” pungkas Mendag.


Menurut Mendag, dengan bentuk kolaborasi yang tepat, para pelaku usaha dan calon pengusaha juga akan merasakan manfaat langsung dari program-program yang dimiliki pemerintah. Kemudian, selain berhasil melakukan ekspor, produk UKM Indonesia juga mampu bersaing dengan produk-produk negara lain.

“Dengan kolaborasi tersebut, para pelaku usaha juga turut dimudahkan dalam menjalankan usahanya,” tutup Mendag.

Berdasarkan data Kemendag, saat ini di Indonesia terdapat 13.177 UKM eksportir, yang mewakili 90 persen dari eksportir nasional pada periode Januari—September 2020.

Adapun jenis produk yang selama ini diekspor antara lain kayu dan barang dari kayu; ikan dan udang; perabotan dan alat penerangan; kopi, teh, dan rempah-rempah; mesin dan peralatan mekanis; plastik dan barang dari plastik; lemak dan minyak nabati; pakaian dan aksesorinya; buah-buahan; dan mesin elektrik

sumber : kemendag.go.id

Ahmad Surya Jabat Waka III DPRD Batam

0

RASIO.CO, Batam – Jabatan Wakil Ketua III DPRD Kota Batam kini resmi diduduki oleh Ahmad Surya, anggota DPRD Kota Batam dari fraksi Partai Gerindra.

Rabu (17/2) pagi, yang bersangkutan mengucapkan sumpah janji pergantian antar waktu (PAW) pimpinan DPRD Kota Batam sisa masa jabatan 2019-2024.

Pengucapan sumpah janji PAW Itu, digelar dalam ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Batam yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Batam, Nuryanto. Turut hadir dalam rapat, Wali Kota Batam Muhammad Rudi yang mengenakan pakaian formal berupa jas dan peci hitam.

Sebelumnya, kursi pimpinan yang semula diduduki oleh Iman Sutiawan ini sempat kosong setelah yang bersangkutan menyampaikan surat pengunduran diri pada 27 September 2020, dalam rangka pencalonannya sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Riau 9 Desember lalu

Kemudian, DPC Partai Gerindra pun menyampaikan surat usulan pengganti Iman Sutiawan sebagai Wakil Ketua III DPRD Kota Batam, pada 11 Januari 2021. Nama yang diusulkan dalam surat tersebut adalah Ahmad Surya yang semula menjabat sebagai Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam.

“Saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wakil Ketua III DPRD Kota Batam dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945,” kata Ahmad Surya mengucapkan barisan sumpah janjinya. Pengucapan sumpah ini pun dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara.

Riuh tepuk tangan para anggota DPRD Kota Batam yang menyaksikan pun menggema di seluruh ruangan rapat, usai pengucapan sumpah tersebut oleh Ahmad Surya. Dengan demikian, kini jabatan dan tugas sebagai Wakil Ketua III DPRD Kota Batam resmi diemban oleh Ahmad Surya. (Red/cb/di).

Cara Menurunkan Kolesterol Secara Alami

0

RASIO.CO , JAKARTA – Menurunkan kolesterol secara alami bisa menjadi pilihan yang tepat sebelum mengonsumsi obat penurun kolesterol. Selain tidak menimbulkan efek samping, cara alami menurunkan kolesterol juga bermanfaat lebih terhadap kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Kolesterol bisa diturunkan menggunakan obat maupun secara alami. Karena keefektifannya telah terbukti dan manfaatnya yang luas, dokter umumnya akan menyarankan Anda untuk menurunkan kolesterol secara alami terlebih dahulu, ketimbang langsung mengonsumsi obat.

Ragam Cara Menurunkan Kolesterol secara Alami

Pada dasarnya, cara menurunkan kolesterol secara alami berputar pada gaya hidup dan pola makan yang sehat. Berikut ini adalah beberapa cara menurunkan kolesterol secara alami yang bisa Anda coba:

1. Konsumsi makanan yang mengandung lemak sehat

Guna memenuhi kebutuhan lemak, Anda disarankan untuk mengonsumsi makanan yang mengandung lemak sehat, seperti telur atau alpukat. Selain itu, Anda juga disarankan untuk mengonsumsi ikan yang kaya akan asam lemak omega-3, seperti ikan salmon dan makarel, karena dapat meningkatkan kadar kolesterol baik dalam tubuh.

2. Perbanyak asupan makanan berserat

Konsumsi makanan berserat, termasuk ke dalam makanan penurun kolesterol dapat membantu menurunkan kolesterol secara alami. Serat dapat mengikat lemak sehingga mengurangi penyerapannya di dalam usus. Dengan begitu, kolesterol darah pun berkurang. Makanan berserat yang disarankan adalah gandum, buah-buahan, kacang-kacangan dan sayuran.

3. Batasi makanan yang mengandung lemak jahat

Untuk menurunkan kolesterol secara alami, sebaiknya hindari konsumsi makanan yang mengandung lemak jahat, yaitu lemak jenuh dan lemak trans. Kedua jenis lemak ini dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat (LDL) dalam tubuh.

Makanan yang mengandung lemak jenuh dan lemak trans di antaranya adalah makanan ringan, makanan cepat saji, gorengan, serta makanan manis dan roti-rotian yang dipanggang.

4. Kurangi makanan manis

Mengurangi makanan yang tinggi gula juga disarankan sebagai cara menurunkan kolesterol secara alami, sebab konsumsi gula berlebih mampu meningkatkan kadar kolesterol jahat dan menurunkan kadar kolesterol baik dalam tubuh. Untuk mengontrol asupan gula, batasi menggunakan gula tambahan dan periksa kadar gula pada label makanan atau minuman yang Anda beli.

5. Batasi konsumsi minuman beralkohol

Mengonsumsi minuman alkohol secara berlebihan bisa menyebabkan beragam masalah kesehatan, mulai dari peningkatkan kadar kolesterol jahat (LDL) hingga penyakit kardiovaskular. Jika Anda ingin mengonsumsinya, batasi takarannya dalam jumlah sedang, yaitu sekitar 300 ml per harinya.

6. Berhenti merokok

Merokok dapat menaikkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Jika Anda memiliki kebiasaan merokok, sebaiknya segera hentikan. Dengan berhenti merokok, tubuh bisa menaikkan kadar kolesterol baik (HDL) secara cepat.

HDL berfungsi untuk membersihkan kolesterol jahat di dalam darah dan mengembalikannya ke hati. Itulah sebabnya berhenti merokok bisa menjadi cara menurunkan kolesterol secara alami.

7. Berolahraga secara rutin

Salah satu cara menurunkan kolesterol secara alami yang efektif adalah dengan membiasakan diri berolahraga dengan rutin selama 30 menit setiap hari. Jika belum terbiasa, coba lakukan latihan fisik selama 10 menit dulu selama beberapa hari, lalu tingkatkan secara bertahap. Beberapa olahraga yang direkomendasikan antara lain bersepeda, berkebun, berenang, jogging, dan senam aerobik.

8. Kurangi stres

Sebuah penelitian menyatakan bahwa stres jangka panjang dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat (LDL) dan trigliserida. Hal ini bisa terjadi karena hormon kortisol dan adrenalin yang dilepaskan ketika stres. Oleh karena itu, cobalah untuk selalu kelola stres dengan baik dari waktu ke waktu.

Cara menurunkan kolesterol secara alami bisa sangat efektif jika dilakukan dengan konsisten. Dengan cara ini, kadar kolesterol bahkan bisa turun menjadi normal tanpa harus menggunakan obat.

Jika Anda memiliki kadar kolesterol tinggi, terapkanlah cara di atas setidaknya 1 bulan. Setelah itu, periksakan diri Anda ke dokter. Jika cara menurunkan kolesterol secara alami tersebut tidak menunjukkan hasil yang efektif, Anda mungkin akan diberikan obat penurun kolesterol. Meski begitu, pola makan dan gaya hidup seperti yang telah dijelaskan di atas tetap harus dilakukan.

sumber : alodokter.com

Tanggapai Putusan MK, Rudi : Ayo Kembali Bersatu untuk Kota Batam

0

RASIO.CO , BATAM – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengajak semua pihak untuk menghormati hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pikada Kepri dan Batam.

Dengan hasil ini bahwa permasalahan Pilkada baik Provinsi Kepri ataupun Kota Batam telah selesai. Karena itu tidak ada lagi nomor satu ataupun nomor dua.

“Mari kita hormati dan taati hasil sidang MK, baik yang gubernur ataupun kabupaten/kota lainnya,” kata Rudi, Rabu (17/2/2021).

Rudi mengajak seluruh elemen masyarakat Kota Batam untuk kembali bersatu. Tidak saling menjelekan antara satu dengan yang lainnya.

Pilkada adalah proses demokrasi yang harus dilaksanakan. Dan hal itu sudah selesai, maka itu untuk pihaknya mengajak bersama-sama untuk membangun Kota Batam.

“Mari seluruh masyarakat bersatu padu, kalau mau cepat bangun Batam, maka kita harus bersatu,’ katanya.

Dengan bersatu itulah Kota Batam menurut dia akan dapat maju dan masyarakatnya sejahtera. Pemko Batam saat ini juga tengah berupaya untuk terus membangun Kota Batam.

“Tanpa ada dukungan masyarakat tentu tidak akan bisa berjalan dengan yang diharapkan,” kata Rudi.

Redaksi@www.rasio.co

Manfaat Masker Kunyit untuk Kulit Wajah

0

RASIO.CO , JAKARTA – Kunyit merupakan salah satu bahan alami yang dapat dimanfaatkan sebagai masker. Ada beragam manfaat masker kunyit bagi kesehatan kulit yang sayang jika dilewatkan.

Salah satu manfaat masker kunyit adalah untuk mencegah munculnya jerawat. Kunyit mampu mencegah munculnya jerawat karena kandungan kurkumin di dalamnya yang mampu membunuh bakteri penyebab jerawat.

Manfaat Masker Kunyit

Selain mampu mencegah munculnya jerawat, ada manfaat masker kunyit lain yang perlu Anda ketahui, di antaranya:

1. Menyamarkan bekas jerawat

Tak hanya mampu mencegah dan mengatasi jerawat saja, masker kunyit juga diyakini dapat membantu menyamarkan bekas luka jerawat. Bahkan, penggunaan kunyit yang diimbangi dengan gaya hidup sehat diyakini juga dapat mengurangi kemungkinan terkena kanker kulit.

2. Mencerahkan kulit

Penggunaan masker kunyit secara rutin dapat membuat kulit wajah terlihat lebih cerah dan putih. Hal ini karena kandungan antioksidan dalam kunyit mampu membantu melawan radikal bebas sebagai salah satu penyebab kulit kusam.

3. Mengurangi kerutan di wajah

Munculnya kerutan di wajah juga dapat diatasi dengan masker kunyit. Hal ini karena kandungan aktif yang terdapat pada kunyit diyakini mampu memperbaiki tekstur kulit secara keseluruhan, termasuk mengurangi munculnya garis-garis halus dan kerutan.

Selain itu, kunyit juga diyakini efektif dalam meningkatkan produksi kolagen dalam tubuh yang dapat menjaga elastisitas kulit sehingga kulit akan tetap kencang.

4. Mengatasi hiperpigmentasi kulit

Penggunaan masker kunyit secara rutin diyakini mampu membantu mengatasi munculnya noda gelap di wajah akibat hiperpigmentasi. Salah satu penelitian menunjukkan bahwa dengan mengoleskan kunyit ke kulit selama 4 minggu, hiperpigmentasi kulit dapat berkurang hingga 14%.

Hal yang Harus Diperhatikan saat Menggunakan Masker Kunyit

Anda dapat membuat masker kunyit di rumah dengan mudah. Namun sebelum mengoleskan kunyit ke wajah, pastikan dulu apakah alergi terhadap kunyit atau tidak.

Caranya cukup mudah. Oleskan sedikit masker yang baru dibuat ke lengan bagian dalam, lalu diamkan selama beberapa menit dan bilas hingga bersih. Setelah itu, perhatikan apakah muncul kemerahan atau ruam dan pembengkakan pada area kulit yang diolesi kunyit, dalam waktu 24 jam.

Jika area yang diolesi masker kunyit mengalami ruam kemerahan dan membengkak, jangan lanjutkan penggunaan, karena mungkin tidak cocok atau alergi terhadap kunyit.

Anda juga sebaiknya menghindari penggunaan masker kunyit jika memiliki jenis kulit kering. Hal ini karena kunyit dapat membuat kondisi kulitmu semakin kering.

Selain itu, jika Anda membuat masker kunyit sendiri, atau mengoleskan kunyit langsung ke kulit, kulitmu mungkin akan sedikit berwarna kekuningan.

Namun jangan khawatir, karena ini adalah hal yang normal dan hanya akan berlangsung sementara. Anda dapat mengatasinya dengan membersihkan kulitmu menggunakan air hangat atau pembersih wajah yang mengandung scrub.

sumber : alodokter.com

Walikota Apresiasi Pusat Wujudkan Bagun BLK di Batam

0

RASIO.CO, Batam – Rencana Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kota Batam segera terwujud. Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengapresiasi Pemerintah Pusat yang menggelontorkan anggaran Rp30 miliar pembangunan BLK yang berada di Kawasan Industri Kabil, Nongsa.

“Ini cita-cita kita sejak lama. Beberapa kali kita ajukan, dan alhamdulillah tahun ini akan terwujud,” kata Rudi usai menyaksikan Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Pembangunan BLK dari Badan Pertanahan Nasional Kota Batam kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Dirjen Binalattas) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Budi Hartawan, di Graha Citra mas, Rabu (17/2).

Ia berharap, dengan sudah adanya lahan untuk pembangunan BLK tersebut, dapat segera dibangun. Rudi mengaku, keberadaan BLK sangat penting untuk menciptakan tenaga kerja andal dan mampu memenuhi kebutuhan perusahaan yang masuk ke Batam.

“Semua kebutuhan perusahaan bisa disiapkan di sini (BLK). Yang pasti, saat mereka selesai pelatihan, artinya sudah siap pakai dan memiliki keahlian,” ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Binalattas Kemnaker, Budi Hartawan, mengatakan pembangunan BLK Batam tersebut menjadi perhatian Presiden RI, Joko Widodo. Ia menyampaikan, Presiden menginstruksikan setiap provinsi harus punya BLK.

“Untuk BLK Batam sesuai rencana Juli dimulai. Kita upayakan saat peletakan batu pertama dihadiri Buk Menteri (Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah),” ujarnya.

Sebagai informasi, pembangunan BLK di atas lahan 4,2 hektare tersebut akan menghabiskan hampir Rp30 miliar. Rencananya akan mulai dikerjakan pada Juli 2021 mendatang. Ia mengaku bangga dengan bakal terwujudnya BLK tersebut. Pasalnya, sejak 2005 sudah punya rencana namun terhambat terbatasnya lahan.

“Dengan adanya sejengkal lahan ini, kita maksimalkan dan semoga keberadaan BLK bisa meningkatkan keterampikan tenaga kerja,” katanya.

Redaksi@www.rasio.co //

Putusan MK, Lewat Tenggat Permohonan Lukita-Basyid Ditolak

0

RASIO.CO, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak dapat menerima permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Walikota dan Wakil Walikota Batam yang diajukan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Lukita Dinarsah Tuwo dan Abdul Basyid Has (Lukita-Basyid).

Dilansir mkri.id, Mahkamah berpendapat, permohonan yang diajukan pasangan ini telah melewati tenggang waktu. Demikian Putusan Nomor 127/PHP.KOT-XIX/2021 yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi delapan hakim konstitusi lainnya dalam persidangan yang digelar pada Rabu (17/2) siang di Ruang Sidang Pleno MK.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, Mahkamah menanggapi tenggang waktu pengajuan Permohonan PHP Walikota Batam Tahun 2020.

KPU Batam menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020, pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 23.53 WIB dengan dihadiri oleh saksi para Pasangan Calon, PPK se-kota Batam, dan Bawaslu Kota Batam.

Pada 18 Desember 2020, KPU Kota Batam mengumumkan hasil rekapitulasi tersebut pada papan pengumuman KPU Kota Batam dan laman kpud-batamkota.go.id.

“Tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan hasil suara hasil pemilihan yakni Jum’at, 18 Desember 2020 hingga Selasa 22 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Sementara, permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 23 Desember 2020 pukul 00.49 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 130/PAN.MK/AP3/12/2020. Sehingga, permohonan Pemohon yang diajukan melewati tenggang waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan,” ucap Hakim Konstitusi Saldi Isra saat membacakan pertimbangan hukum.

Mahkamah selanjutnya menanggapi kedudukan hukum Pemohon terkait ambang batas pengajuan permohonan PHP Kada Tahun 2020. Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 0,5% x 366.135 suara (total suara sah) = 1.831 suara. Berdasarkan bukti dan fakta persidangan perolehan suara Pemohon adalah 98.638 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait adalah 267.497 suara.

“Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 168.859 suara (46,12%) atau lebih dari 1.831 suara. sehingga melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Nomor 10 Tahun 2016,” ucap Saldi.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah juga menyatakan seandainya pun permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, quod non, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian dapat menerobos ketentuan Pasal 158 UU No.10 Tahun 2016 dan memberikan keyakinan untuk meneruksna perkara a quo ke persidangan lanjutan.

“Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon,” lanjut Saldi.

Sebagaimana diinformasikan, pada sidang pendahuluan pada Kamis, (28/01) lalu, Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Batam Nomor urut 1 Lukita Dinarsah Tuwo dan Abdul Basyid Has mempersoalkan sejumlah pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif di seluruh Kota Batam oleh Paslon Nomor Urut 2 M. Rusdi dan Amsakar Achmad.

Pelanggaran tersebut menyebabkan Pemohon hanya mendapatkan 98.638 suara, sedangkan M. Rusdi dan Amsakar Achmad berhasil memperoleh suara terbanyak yaitu 267.497 suara. Pelanggaran di antaranya pemanfaatan program pemerintah pusat berupa bantuan sosial tunai 2020 oleh petahana dan melakukan mutasi jabatan kadisdukcapil kota batam.

Andi Ryza selaku kuasa hukum Pemohon menyatakan adanya pemanfaatan sekaligus keterlibatan dan ketidaknetralan RT/RW, tenaga honorer dalam mendukung dan aktif memfasilitasi dan mengkampanyekan Paslon Nomor 2 dan menjadi anggota KPPS. Segala macam pelanggaran tersebut telah Pemohon adukan ke Bawaslu Batam, namun ditolak.

Oleh karena itu, Pemohon memohon agar MK membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 225/PL.02.2-Kpt/2171/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 sepanjang menyangkut penetapan Paslon Nomor urut 2 atas nama M. Rusdi dan Amsakar Achmad dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 517/PL.02.6-Kpt/2171/KPU-Kot/IXI/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020.


Bahas Tanah Terlantar, Ketua SMSI Sambut Baik Pertemuan LKPK Kepri dengan Anggota Komisi II DPR RI

0

RASIO.CO, Batam – Pimpinan Wilayah (Pimwil) Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (L- KPK) Kepri melakukan Silaturahmi, Kunjungi Anggota Komisi II DPR RI Bidang Pertanahan, Mardani Ali Sera di lobi hotel CK batu Delapan Tanjungpinang, Selasa (16/02).

Dalam Silaturahim bersama anggota Komis II DPR RI tersebut, Pimwil L- KPK Kepri membahas persoalan terkait Sengketa lahan, Mafia tanah yang mengunakan ijin HGB, HGU dan lainnya dengan modus ingin menguasai tanah negara seluas-luasnya dan tak pernah dikelola hingga puluhan tahun hingga pemanfaatan tanah telantar oleh masyarakat.

Menangapi salah satu pembahasan itu, Mardani Ali Siera mengatakan, untuk permasalahan Perusahaan yang ingin menguasai tanah negara seluas-luasnya dengan modus mengunakan ijin HGB, HGU dll, tetapi tidak menjalankan perintah peruntukannya, kalian dari L-KPK bisa melaporkannya ke Ombusmant Republik Indonesia (ORI)

“Untuk Perusahaan nakal, yang ingin menguasai tanah negara seluas-luasnya dengan modus mengunakan ijin HGB.HGU, kalian dari L-KPK Kepri bisa laporkan ke ORI (Ombusmant Republik Indonesia), masukan ini akan saya tampung nanti saya bantu,”ucap anggota DPR RI Komisi II tersebut.

Sementara itu, meski pun dalam waktu terbatas. Ketua L- KPK Kepri, Kennedy Sihombing mengaku bahwa dirinya bersama Pimwil L- KPK lainnya merasa puas atas sambutan dan pertemuan itu.

Dia juga berterimakasih kepada Bapak Ali Siera atas segala pengarahan dan masukan yang telah diberikan.

Terpisah, menanggapi pertemuan L- KPK Kepri dan anggota Komisi II DPR RI bidang Pertanahan, Mardani Ali Siera, dimana salahsatunya membahas tentang persoalan pemanfaatan tanah terlantar oleh masyarakat, disambut baik oleh Ketua SMSI Kepri, Zakmi.

Kembali Zakmi sampaikan, sebagai alat informasi dan kontrol sosial, tentu sangat mendukung langkah-langkah yang telah diambil L-KPK Kepri selama ini terutama terkait persoalan memperjuangkan hak masyarakat kecil dalam pemanfaatan tanah telantar.

“Ada puluhan ribu bahkan ratusan ribu hektar lahan terlantar di Kepri yang tidak pernah dikelola oleh pengusaha yang mendapatkan izin mengelola. Kepri ini luas daratannya sangat terbatas. Mestinya lahan lahan itu sudah bernilai ekonomi yang baik hingga bisa memakmurkan masyarakat dan menghasilkan devisa untuk negara. Nyaranya, puluhan ribu bahkan ratusan ribu kondisi lahan yang pernah dialokasikan izin sejak puluhan tahun lalu itu tidak pernah dikelola sama sekali,” ucap Zakmi dalam bincang-bincang dengan wartawan.

Kepada Pemerintah melalui pihak BPN, Ketua SMSI Kepri ini juga menggingatkan agar benar-benar menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku.

“Pejabat negara tidak boleh ikut menjadi bagian dari Koorporasi mafia tanah. Jika Perusahaan tidak menjalankan peruntukannya dengan batas waktu yang diberi, pemerintah mesti tegas. Cabut dan kembalikan hak penguasaan tanah itu kepada negara,” sebutnya.

Menurut Zakmi, ada aturan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar pokok-pokok Agraria. Menurutnya, pada Pasal 27, 34 dan 40 yang berbunyi hak tanah akan terhapus antara lain karena diterlantarkan.

Lalu merujuk pada Undang-undang Republik Indonesia dan Peraturan Presiden (PP) Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar,” tegas Zakmi.

Zakmi mengaku prihatin dengan permasalahan lahan terlantar ini karena banyak petani yang mengadu kepada wartawan lantaran sering diganggu oleh orang orang suruhan pengusaha.

“Banyak petani yang sudah mengelola belasan tahun sebagian kecil dari lahan terlantar itu untuk pertanian malah terancam terusir dari lahan garapan itu.

Zakmi juga mengapresiasi upaya L-KPK yang merespon masalah yang banyak dialami masyarakat kecil khususnya para kelompok tani dan membantu memberi advokasi dan pencerahan.


Pemda Diminta Perhatikan Bangunan Eks Timah Atau Dibongkar

0

RASIO.CO, Lingga – Bangunan Eks Perkantoran Unit Penambangan Timah Singkep (UPTS), yang berada di dalam kawasan Implasmen Dabo Singkep, perlu adanya perhatian dari Pemerintah daerah.

apakah bangunan yang hanya tersisa satu buah dengan kondisi yang memperhatinkan tersebut, akan direnovasi kembali atau mungkin dirobohkan.

Hal ini mengingat beberapa bangunan yang ada di Implasmen PT Timah tersebut, diantaranya telah di renovasi oleh Pemerintah daerah Kabupaten Lingga, Kepri. untuk berbagai kegunaan, namun masih ada satu bangunan yang belum dilakukan renovasi maupun di bongkar.

Kondisi dari bangunan tersebut sungguh sangat memperhatinkan, sehingga kawasan Implasmen yang saat ini merupakan salah satu tempat yang oleh masyarakat Dabo Singkep, selalu dikunjungi pada pagi dan sore bersama keluarga atau teman untuk olah raga joging atau hanya bersantai, dengan keberadaan bangunan itu dan kondisi yang memperhatinkan tersebut, dapat merusak keindahan dan pemandangan ketika dilihat.

Warga Dabo Singkep, Abdul Gani Atan Leman yang sering datang di Implasmen tersebut menyampaikan, diharapkan Pemerintah daerah dapat memperhatikan apakah akan dilakukan renovasi terhadap bangunan tersebut, atau mungkin dilakukan pembongkaran, mengingat bangunan tersebut secara keseluruhan matrial nya menggunakan besi, sebaiknya pembongkaran dilakukan melalui lelang.

“Karena bangunan tersebut semua matrialnya besi, hendaknya dalam pembongkarannya dilakukan pelelangan, sehingga menjadi PAD bagi daerah, dan prosesnya melalui persetujuan Bupati dan DPRD Lingga,” kata Abdul Gani AL, yang juga merupakan mantan anggota DPRD Lingga kepada media ini. Rabu (17/2/2021).

Bangunan ini, jelas Gani, disamping merusak pemandangan, jika dilakukan renovasi kembali biaya yang dikeluarkan tentunya sangat besar, namun dengan melakukan pembongkaran atau pelelangan, diperkirakan bisa mencapai Rp2 Milyar, yang tentunya dana itu dapat digunakan oleh Pemerintah daerah nantinya.

“Jika bangunan ini dibongkar, tentunya bangunan- bangunan yang telah di renovasi akan terlihat indah,” terangnya.

Meski ini hanya usulan, lanjut Gani, namun layak untuk dipertimbangkan oleh Pemerintah daerah, karena dari pembicaraan masyarakat terkait bangunan ini selalu terdengar.

“Diharapkan ada pertimbangan dari Pemerintah daerah, terutama Bupati yang dalam hal ini adalah pengambil kebijakan, bagai mana melestarikan lingkungan yang bersih dan indah di pandang,” imbuhnya.

Puspan

Jaga Ruang Digital, Menkominfo Dukung Pedoman Interpretasi Resmi UU ITE

0

RASIO.CO , JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mendukung upaya lembaga yudikatif serta Kementerian/Lembaga terkait untuk memperjelas penafsiran atas beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Kominfo mendukung Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian/Lembaga terkait dalam membuat pedoman intepretasi resmi terhadap UU ITE agar lebih jelas dalam penafsiran,” tegasnya di Jakarta, Selasa (16/02/2021). 

Menurut Menteri Kominfo, UU ITE memiliki semangat untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, bahkan produktif. “Semangat UU ITE sebetulnya adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, dan bisa dimanfaatkan secara produktif,” tandasnya.

Oleh karena itu, Menteri Johnny menegaskan Pemerintah senantiasa berupaya agar pelaksanaan UU ITE menerapkan prinsip keadilan. 

“Pemerintah akan secara lebih selektif menyikapi dan menerima pelaporan pelanggaran UU ITE dan pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir diterjemahkan secara hati-hati,” tegasnya.  

Menteri Kominfo mencatat beberapa pasal dalam UU ITE yang kerap dianggap pasal karet sudah mengalami uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Hasil proses itu tetap menyatakan bahwa pengaturan dalam UU ITE sudah konstitusional.

“Perlu dicatat bahwa Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yang kerap kali dianggap sebagai “Pasal Karet”, telah beberapa kali diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) serta selalu dinyatakan konstitusional,” jelasnya. 

Sebagai wujud penyusunan perundangan yang dilakukan Pemerintah dan DPR RI, Menteri Johnny menjelaskan UU ITE  merupakan hasil kajian dari norma-norma peraturan perundang-undangan lain yang berlaku saat ini.

“Misalnya ketentuan dalam KUHP yang berhubungan dengan pasal 28 ayat 2 UU ITE, serta praktik baik negara-negara lain untuk menjaga ruang digital yang aman dan produktif,” tuturnya. 

Menteri Kominfo juga menegaskan Pemerintah bersama DPR RI telah melakukan revisi terhadap  UU ITE di tahun 2016 merujuk pada beberapa putusan MK. 

“Upaya-upaya di atas terus dilakukan dan dioptimalkan oleh Pemerintah. Namun, jika dalam perjalanannya tetap tidak dapat memberikan rasa keadilan, maka kemungkinan revisi UU ITE juga terbuka, kami mendukung sesuai arahan Bapak Presiden,” ungkapnya.

Arahan Presiden

Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk meningkatkan pengawasan agar implementasi terhadap penegakan UU ITE tersebut dapat berjalan secara konsisten, akuntabel, dan menjamin rasa keadilan di masyarakat.

“Negara kita adalah negara hukum yang harus menjalankan hukum yang seadil-adilnya, melindungi kepentingan yang lebih luas, dan sekaligus menjamin rasa keadilan masyarakat,” ujarnya dalam dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/02/2021). 

Apabila keberadaan undang-undang tersebut dirasakan belum dapat memberikan rasa keadilan, Presiden menegaskan akan meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk bersama merevisi Undang-Undang ITE sehingga dapat menjamin rasa keadilan di masyarakat.

“Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini karena di sinilah hulunya. Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” ucapnya.

Meski demikian, Presiden tetap menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, dan produktif melalui implementasi yang sesuai dengan undang-undang tersebut.

sumber : kominfo.go.id