Minggu, November 22, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 1193

Presiden Jokowi Serahkan 584.407 Sertifikat Hak Atas Tanah secara Virtual

0

RASIO.CO , JAKARTA – Presiden Joko Widodo kembali menyerahkan sertifikat hak atas tanah pada Selasa, 5 Januari 2021, dalam acara “Penyerahan Sertipikat Tanah untuk Rakyat se-Indonesia” yang digelar secara virtual. Dalam kesempatan ini, Presiden menyerahkan sebanyak 584.407 sertifikat untuk para penerima yang tersebar di 26 provinsi dan 273 kabupaten/kota.

“Penyerahan sertifikat hak atas tanah ini adalah komitmen yang sudah berulang kali saya sampaikan: komitmen pemerintah untuk terus mempercepat sertifikasi tanah di seluruh Indonesia,” ujar Presiden di Istana Negara, Jakarta.

Penyerahan sertifikat tersebut akan memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan redistribusi tanah yang selama beberapa tahun terakhir dijalankan pemerintah.

Presiden menuturkan, maraknya sengketa pertanahan sebagaimana yang sering didengar langsung oleh Presiden saat kunjungannya ke daerah, membuktikan bahwa percepatan penerbitan sertifikat untuk seluruh masyarakat memang sangat mendesak.

Untuk itu, sejak beberapa tahun terakhir Presiden memberikan target khusus bagi jajarannya di Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dapat menerbitkan sertifikat dalam jumlah yang sangat besar tiap tahunnya.

“Kita enggak bisa bekerja seperti yang lalu-lalu. Nyatanya BPN sekarang bisa melakukan dalam jumlah yang sangat banyak,” ujarnya.

Tahun 2017 lalu, saat program percepatan ini berjalan, BPN telah menerbitkan sebanyak 5,4 juta sertifikat. Jumlah yang jauh melampaui tahun-tahun sebelumnya dengan hanya kurang lebih 500 ribu sertifikat per tahunnya.

Semakin beranjak tahun, target dan realisasi penerbitan sertifikat juga semakin meningkat. Misalnya di tahun 2018 dengan 9,3 juta sertifikat dan sebanyak 11,2 juta sertifikat di tahun 2019. Adapun pada tahun 2020, disebabkan oleh pandemi, realisasi masih tetap mampu membukukan angka 6,8 juta sertifikat.

“Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran kementerian ATR/BPN, kantor wilayah, dan kantor pertanahan yang ada di provinsi serta kabupaten/kota atas kerja kerasnya menyelesaikan target-target yang telah saya berikan,” kata Presiden.

Untuk diketahui, sebanyak 30 orang perwakilan penerima sertifikat hadir secara terbatas di Istana Negara. Sebelumnya, mereka telah melalui pemeriksaan kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat baik sebelum maupun saat berlangsungnya acara.

Saat acara penyerahan sertifikat berlangsung di Istana Negara, penyerahan juga dilakukan di tiap-tiap lokasi di 26 provinsi di seluruh Indonesia oleh para gubernur, bupati, atau wali kota setempat yang turut mengikuti jalannya acara secara virtual.

Hadir mendampingi Presiden dalam acara penyerahan tersebut ialah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

sumber : presidenri.go.id

Kowal”Berprestasi Untuk Negeri, Berkarya Bagi Bangsa”

0

RASIO.CO, Tanjungpinang – Bersimpena HUT Kowal ke-58 di masa pandemi covid ini berjalan sederhana dan bertemakan “Berprestasi Untuk Negeri, Berkarya Bagi Bangsa”.

Pelaksanaan peringatan upacara HUT Kowal dilakukan secara virtual terpusat Mabesal Cilangkap Jakarta Timur.

Sementara itu, Danlantamal IV Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto., secara virtual mengikuti upacara peringatan HUT ke-58 Korps Kowal yang berlangsung di Gedung Serba Guna Yos Sudarso Mako Tanjungpinang Kepri, Selasa pagi (05/02)

Pelaksanaan upacara tersebut terpusat di Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal) Cilangkap Jakarta Timur, dengan Inspektur Upacara (Irup) Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, yang diikuti oleh seluruh satuan TNI Angkatan Laut dan Kowal seluruh Indonesia.

Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan acara ramah tamah yg berlangsung di GSG Yos Sudarso, Danlantamal IV berkesempatan memotong nasi tumpeng dan kue tart yang diberikan kepada anggota Kowal termuda di Lantamal IV, sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sebelum usai acara ramah tamah, Ketua Panitia Mayor Laut (K/W) dr.Reni Fahila, Sp.Pd., berkesempatan membacakan amanat tertulis Ibu Vero Yudo Margono selaku Ibu Catra Ratnanggadi Jalakanyasena.

Dalam amanatnya Kasal mengatakan, Peringatan HUT Korps Kowal kali ini dilaksanakan secara sederhana dalam suasana keprihatinan yang mendalam akibat pandemi Covid-19,”ujarnya.

Kata Kasal, Sebagai seorang wanita militer, Kowal harus mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi, sedangkan sebagai pemangku kodrat wanita, Kowal juga harus mampu untuk berkarier secara serasi, selaras dan seimbang serta profesional tanpa meninggalkan kodrat kewanitaannya.

“Pada HUT ke-58 Tahun 2021 ini mengangkat tema “Berprestasi Untuk Negeri, Berkarya Bagi Bangsa”, diharapkan dengan tema ini, dapat menjadi pemicu semangat dan tekad untuk mempersembahkan karya terbaik bagi TNI Angkatan Laut, TNI, bangsa dan negara”, harapnya.

Sebelum mengakhiri amanatnya Kasal berpesan “Kalian adalah srikandi-srikandi laut yang tangguh, jadilah layaknya prajurit matra laut sejati prajurit yang siap bertempur di garda terdepan, dalam mempertahankan NKRI”, tegasnya

“Jangan kalian tinggalkan kodrat sebagai wanita kodrat sebagai seorang istri dan juga kodrat sebagai ibu dari anak-anak kalian”, pungkas Kasal.

Sebagai informasi rangkaian Peringatan HUT Ke-58 Kowal di Lantamal IV Tanjungpinang didahului dengan rangkain kegiatan upacara Ziarah Rombongan di TMP, Bhakti Sosial di Batu Licin, Anjangsana ke Panti Jompo Dinsos, Anjangsan Bintara Kowal pertama Peltu Purnawirawan Anna Paringaran di Batam, donor darah di PMI Tanjungpinang

Hadir dalam kegiatan tersebut Wadanlantamal IV Kolonel Marinir Andi Rahmat M, Para Pejabat Utama Lantamal IV, Aspers Kogabwilhan I Marsma TNI Bejo Suprapto, S.T., Danwing Udara 1 Kolonel Laut (P) Imam Safi’I, Karumkital dr.Midiato Suratani Kolonel Laut (K) dr. Tanto Budiharto, Sp.JP, Para Kadis/Kasatker Lantamal IV, Wakil Ketua Korcab IV DJA I Ny.Andi Rahmat M berserta pengurus Korcab IV DJA I.

Redaksi@www.rasio.co //

Kado buruk untuk pekerja di tahun 2021?

0

Buruh pekerja akan menghadapi dinamika pada tahun 2021 mendatang. Jumlah kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) diramal bakal meledak pada 2021.

Menurut Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), hal ini dilatarbelakangi kondisi ekonomi Indonesia tahun ini dan pandemi Covid-19. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, pandemi Covid-19 yang terus berlangsung hingga waktu yang tidak diketahui ini akan sangat mengancam nasib buruh dan tidak bisa lepas dari bayang-bayang ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Ancaman PHK ratusan ribu sampai Desember dan kalau tidak selesai Covid-19 dan juga market terganggu jutaan buruh di 2021 akan kena PHK, itu berbahaya seperti resesi great depression, depresi ekonomi dunia dan kita mendekati resesi, dan akan terjadi PHK besar besaran,” ujar Said dalam konferensi pers di Kantor KSPI, Jakarta, Senin (20/7/2020).

Dia mengatakan, pandemi Covid-19 akan mengancam industri manufaktur, di mana saat ini banyak pabrik mobil yang berhenti melakukan produksi, begitu juga dengan pabrik tekstil, garmen, sepatu sudah yang sudah mulai merumahkan karyawan.

“Dan kita minta hak-hak karyawan yang dirumahkan dibayar penuh upahnya. Pabrik elektronik sudah mulai kekurangan bahan baku begitu juga alat kesehatan,” ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira meminta agar stimulus ekonomi yang diberikan oleh pemerintah tidak hanya di ditujukan bagi para pekerja, tapi juga pada pelaku usaha secara langsung.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih akan menjadi permasalahan utama untuk kalangan buruh pekerja pada tahun 2021 mendatang.

Presiden KSPI Said Iqbal memprediksi akan terjadi PHK besar-besaran yang melibatkan industri manufaktur pada tahun 2021 kedepannya.Ia juga memperkirakan akan ada jutaan buruh lainnya yang terancam PHK gelombang kedua setelah tahun 2021 ini yaitu PHK besar-besaran yang akan didominasi di sektor pariwisata dan turunannya seperti hotel, restoran, dan penerbangan.

“Fase kedua di 2021, dimulai dari akhir 2020, kemudian masuk ke 2021, ledakan PHK itu akan lebih meningkat karena pariwisata belum bergerak dan PSBB juga makin ditingkatkan kan. Apalagi ada varian baru covid dari Inggris yang sudah masuk ke Singapura, Malaysia, tidak menutup kemungkinan masuk ke Indonesia itu pariwisata tetap terpukul,” lanjut dia.

KSPI tidak meyakini pernyataan pemerintah yang memastikan bakal ada peluang terciptanya lapangan kerja baru yang dihasilkan dari komitmen para investor luar negeri tahun depan.

Bukan hanya itu saja, Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan tidak ada kenaikan upah minimum (UMP) 2021. Hal ini termaktub dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.

Penerbitan SE ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan dan keberlangsungan bekerja bagi pekerja atau buruh serta menjaga kelangsungan usaha.

Namun, keputusan ini tampaknya mendapat penolakan dari buruh yang meminta untuk tetap ada kenaikan UMP pada 2021. Di saat yang bersamaan, pengusaha juga tengah kewalahan karena tertekan keuangannya akibat pandemi Covid-19.

Bahkan, jika buruh mendesak kenaikan UMP 2021, maka tak menutup kemungkinan akan terjadi PHK massal. Jika dalam kondisi seperti ini ada kenaikan UMP, maka pengusaha akan melakukan rasionalisasi yang lebih ketat, misalnya melakukan PHK yang semakin banyak dan tahun depan tidak menambah karyawan baru,” kata Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, kepada Liputan6.com, Selasa (27/10/2020).

Sarman juga menekankan mengenai kondisi dunia usaha saat ini yang sudah tidak memungkinkan untuk menaikkan UMP 2021. Bisa bertahan saja, menurut dia, sudah sangat bagus.
“Kondisi dunia usaha saat ini yang sudah ngos-ngosan untuk mampu bertahan sangat tidak memungkinkan menaikkan UMP 2021. Banyak pengusaha sudah sangat terpuruk, cash flow sudah mengkhawatirkan. Jika UMP dinaikkan akan menambah beban pengusaha dan akan semakin terpuruk,” kata dia.

“Jika dalam kondisi seperti ini ada kenaikan UMP, maka pengusaha akan melakukan rasionalisasi yang lebih ketat, misalnya melakukan PHK yang semakin banyak dan tahun depan tidak menambah karyawan baru,” kata Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang.

Jika dalam kondisi seperti ini ada kenaikan UMP, maka pengusaha akan melakukan rasionalisasi yang lebih ketat, misalnya melakukan PHK yang semakin banyak dan tahun depan tidak menambah karyawan baru,” kata Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, kepada Liputan6.com, Selasa (27/10/2020).

Sarman juga menekankan mengenai kondisi dunia usaha saat ini yang sudah tidak memungkinkan untuk menaikkan UMP 2021. Bisa bertahan saja, menurut dia, sudah sangat bagus.

“Kondisi dunia usaha saat ini yang sudah ngos-ngosan untuk mampu bertahan sangat tidak memungkinkan menaikkan UMP 2021. Banyak pengusaha sudah sangat terpuruk, cash flow sudah mengkhawatirkan. Jika UMP dinaikkan akan menambah beban pengusaha dan akan semakin terpuruk,” kata dia.

Namun, peristiwa seperti ini sudah sering berulang kali terjadi . Sebagai pemerintah , harus mengambil kebijakan dengan baik kepada masyarakat,khususnya para buruh pekerja. Karena pemerintah dan politik di dalam suatu Negara mempunyai tujuan yaitu untuk mencapai tujuan Indonesia yang makmur dan sejahtera.

Oleh :Muhamad Viko Falentino Faris Mahasiswa Stisipol Raja Haji Tanjungpinang
Prodi Administrasi Publik

referensi :

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201228134656-92-586988/jutaan-buruh-manufaktur-diprediksi-kena-phk-pada-2021https://nasional.kontan.co.id/news/diramal-bakal-terjadi-ledakan-phk-di-mana-mana-pada-2021https://www.liputan6.com/bisnis/read/4393175/bakal-ada-phk-massal-jika-ump-2021-dipaksa-naikhttps://economy.okezone.com/read/2020/07/20/320/2249184/jutaan-buruh-terancam-kena-phk-di-2021-jika-covid-19-tak-berakhir?page=2

Pemerintah Daerah Diminta Mengaktifkan Kembali Posko Covid-19

0

RASIO.CO, Jakarta – Berdasarkan adanya perubahan perilaku masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan yang sudah mulai berkurang. sehingga kasus Corona di daerah jadi meningkat.

Untuk hal terebut Posko-posko didaerah perlu diaktihkan kembali, Hal ini disampaikan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo. Ia meminta seluruh pemangku kebijakan di daerah untuk mengaktifkan kembali Posko COVID-19, guna meningkatkan kedisiplinan masyarakat di tingkat kelurahan hingga mencakup RT dan RW.

Dikutip dari bnpb.go.id, Hal itu pula yang menjadi penyebab angka kasus COVID-19 kembali naik di sejumlah daerah.

“Jadi mohon berkenan tahun anggaran baru, Bapak dan Ibu Bupati, Wali Kota dan juga Gubernur bisa mengalokasikan dana untuk tersedianya posko, mulai dari tingkat provinsi sampai dengan paling tidak tingkat kelurahan, sukur kalau anggarannya cukup bisa sampai tingkat RT dan RW,” ujar Doni dalam Rapat Rencana Sosialisasi Program Vaksinasi Tahun 2021 di Jakarta, Selasa (5/1).

Lebih lanjut, Doni optimis apabila hal tersebut dapat dilakukan, maka kasus aktif yang selama ini selalu meningkat kemudian dapat ditekan kembali.

Sebab, kunci dari keberhasilan dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19 adalah peran serta masyarakat sebagai garda terdepan.

“Kalau ini bisa dilakukan, maka kami yakin kasus aktif yang selama ini cukup tinggi bisa kita tekan kembali,” ucap Doni.

Dalam hal ini, Doni menjelaskan bahwa data mengenai adanya penurunan kedisiplinan masyarakat terkait protokol kesehatan 3M seperti; mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dan menjaga jarak menghindari kerumunan, didapatkan dari hasil monitoring di beberapa daerah oleh tim dengan jumlah ribuan orang.

Dia juga mengatakan bahwa hasil dari monitoring lapangan tersebut juga dapat dipantau oleh Pemerintah Daerah melalui situs resmi Satgas Penanganan COVID-19 maupun dari dashboard Bersatu Lawan COVID-19.

“Sudah ratusan juga orang yang telah dipantau oleh para pelapor yang jumlahnya mencapai ribuan orang,” kata Doni.

Sebagaimana laporan sebelumnya, bahwa kasus aktif secara nasional berada pada angka 14,26 persen. Hal itu mengalami penurunan selama dua bulan terakhir.

Kemudian untuk angka kesembuhan berada pada 82,77 persen dan hal itu juga mengalami penurunan dibandingkan pada periode dua bulan yang lalu.

Selanjutnya kasus harian aktif dilaporkan ada sebanyak 772.103 orang yang terpapar COVID-19. Untuk kasus sembuh sudah mencapai 639.103 orang.

Berikutnya untuk angka kematian sebesar 22.911, yang secara nasional masih berada di bawah rata-rata angka kematian global dengan selisih 0,81 persen.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa kasus kematian masih cukup tinggi meskipun kasus aktif dan angka kesembuhan sudah jauh dari rata-rata global, tetapi lebih rendah dibandingkan pada bulan November yang lalu dengan selisih 12,83 persen.

Adapun menurut Doni, selisih penurunan dan peningkatan kasus yang terjadi di Indonesia pada dua bulan terakhir terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah adanya libur panjang.

Hal itu tentunya harus menjadi catatan penting bagi setiap daerah, khususnya yang sebelumnya terus aktif melaporkan data kejadian dan masih mengalami peningkatan yang cukup signifikan agar segera mengambil kebijakan sesuai arahan sebelumnya.

“Setelah libur panjang kita lihat peningkatan kasusnya luar biasa ketat,” ujar Doni.

“Ini alarm bagi kita semua, mohon ini kita cermati, terutama di daerah yang secara rutin setiap hari laporan yang kami terima belum mengalami penurunan,” pungkasnya.

redaksi@www.rasio.co //

Komplotan Pencuri Yus Saputra Dituntut 3,6 tahun Penjara

0

RASIO.CO, Batam – Tiga komplotan pencurian dengan pemberatan terdakwa Yus Saputra, Alimudin dan Ismanto dituntut JPU Samuel Pangaribuan digantikan jaksa penganti Nani, 3,6 tahun penjara.

JPU berkeyakinan ketiga terdakwa terbukti melakukan pencurian dengan pemberatan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHPidana dan minta majelis hakim menghukum ketiga terdakwa 3,6 tahun penjara.

Sidang pembacaan tuntutan yang dibacakan secara virtual diruang sidang Prof.R.Soebakti dipimpin majelis hakim ketua David P Sitorus. S.H,M.H didampingi dua hakim anggota. Selasa(05/01).

Diketahui, bahwa ketiga terdakwa sekira bulan Juli 2020 mengunakan mobil avanza diduga melakukan pencurian disalah satu rumah korban Jamran, Sei Buluh Rt 02 Rw 05 Kel. Sembulang, Galang – Kota Batam.

Namun, dalam aksi pencurian dirumah korban, dua pelaku berhasi kabur yaitu, Agus dan Lion dan ditetapkan DPO pihak kepolisian.

dalam aksinya ketiga terdakwa telah merencakan peran masing-masing, dimana dua memantau situasi luar rumah dan dua beraksi dalam rumah korban.

Dalam aksinya, terdakwa langsung menuju kekamar yang berada di lantai 2. Setibanya di kamar lantai 2 saksi korban Jamrani dan Lily terbagun tetapi terdakwa Yus saputra mengancam dengan sebilah parang.

APRI@www.rasio.co //

Edarkan Kosmetik Ilegal, Febri Duduk Dibangku Pesakitan

0

RASIO.CO, Batam – Terdakwa Pebri Susanti tersandung kasus Kosmetik tanpa izin edar duduk dibangku pesakitan PN Batam, namun karna sakit mendapat penaguhan penahanan rumah.

Terdakwa diagendakan.Selasa(05/01) pembacaan dakwaan oleh JPU Mega Tri Astuti dengan majelis hakim ketua David P Sitorus. S.H,M.H didampingi dua hakim anggota.

Dalam dakwaannya dibacakan JPU Mega Tri Astuti melalui Virtual dipersidangan PN Batam, Bahwa Terdakwa Pebri Susanti berdomisili Perum The Monde Residence Blok N No.10 Bengkong Sadai diduga telah mengedarkan kosmtik tanpa izin edar.

Awalnya Terdakwa melakukan pembelian dengan harga murah barang berupa produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI melalui Marketplace Shopee dengan akun Shopee terdakwa yang bernama Ting Ting sejak bulan Januari 2020.

Dimana pembelian produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI tersebut pembayarannya menggunakan Shopee Pay milik terdakwa dan setiap produk kosmetik kecantikan dikirimkan kepada terdakwa oleh pihak ekspedisi.

Bertahap dengan sekali pegiriman sebanyak 2 kg menuju rumah/gudang HM Beautystuff milik terdakwa yang beralamat di Perumahan The Monde Residence Blok N No.10 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong Kota Batam.

Sekira bulan juni 2020, Petugas BPOM Kepri mendatangi serta melakukan penggeladehan dirumah terdakwa dan petugas menemukan kosmetika tanpa izin edar dalam rumah terdakwa.

Petugas menemukan sejumlah 62 item produk kosmetika yang selanjutnya produk tersebut diamankan oleh Petugas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memasarkan dan menjual kembali produk produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI tersebut dengan cara mempromosikan dan menjual produk tersebut kepada orang lain secara Live melalui Facebook dengan nama akun Ting Ting dan posting di Story dan Feed Instagram dengan nama akun HMBeautystuff.

Terdakwa dijerat KPU, Bahwa perbuatan terdakwa PEBRI SUSANTI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Usai membacakan dakwaan Majelis hakim menunda sidang pekan depan dengan agenda mendegarkan keterangan saksi.

APRI@www.rasio.co //

Ciri-Ciri Kecanduan Game Online dan Cara Mengatasinya

0

RASIO.CO , JAKARTA – Kecanduan game online bisa dialami siapa saja, baik anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Padahal, bermain game bisa menjadi hal yang menyenangkan untuk mengatasi stres. Namun, jika dilakukan secara berlebihan, kebiasaan ini bisa berdampak buruk bagi penderitanya.

Tak sedikit orang yang menjadikan game online sebagai hobi untuk mengisi waktu luang. Apabila masih dilakukan dalam batasan yang wajar dan tidak mengganggu aktivitas maupun kondisi kesehatan, kebiasaan ini sebenarnya tidak bermasalah.

Namun, bila bermain game online sudah menimbulkan kecanduan atau adiksi, hal inilah yang perlu Anda waspadai.

Kecanduan game online bisa diartikan sebagai gangguan mental yang ditandai dengan dorongan untuk bermain game hingga berjam-jam bahkan hingga melupakan atau tidak memedulikan aktivitas lainnya, misalnya pekerjaan atau tugas sekolah.

Jenis kecanduan ini bahkan bisa menyebabkan penderitanya mengalami berbagai masalah psikologis lain, seperti gangguan kecemasan dan depresi

Berbagai Gejala Kecanduan Game Online

Seseorang bisa dikatakan mengalami kecanduan game online apabila sudah mengalami beberapa gejala berikut ini dan telah berlangsung selama 1 tahun atau lebih:

  • Memiliki keinginan bermain game setiap waktu
  • Merasa murung, stres, atau marah ketika tidak bisa bermain game
  • Memerlukan lebih banyak waktu untuk bermain agar merasa lebih baik
  • Menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bermain game tanpa menjalani aktivitas lain, seperti makan, mandi, belajar, atau bekerja
  • Mengalami masalah di rumah, sekolah, atau kantor terkait kebiasaan bermain game
  • Memiliki kebiasaan berbohong kepada orang lain karena dorongan untuk selalu bermain game
  • Menghamburkan uang untuk membeli game

Selain berbagai gejala psikologis di atas, orang yang kecanduan game online juga bisa mengalami gejala fisik, seperti mudah lelah, sakit kepala atau migrain, nyeri punggung, dan mata berkunang-kunang.

Pada kasus yang sudah parah, pecandu game online bahkan bisa mengalami gangguan pada saraf tangan karena terlalu sering bermain game dalam waktu lama.

Sebagian pecandu game online tidak merasa bermasalah dengan gangguan perilaku yang dialaminya. Oleh karena itu, dibutuhkan pemeriksaan kejiwaan dari psikolog atau psikiater untuk memastikan apakah seseorang memang mengalami kecanduan game online atau tidak.

Cara Mengatasi Kecanduan Game Online

Apabila sudah kecanduan game online, berikut ini adalah beberapa tips yang bisa Anda coba untuk mengatasi masalah tersebut:

1. Membatasi waktu bermain game

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah sekaligus mengatasi masalah kecanduan game online adalah dengan membatasi waktu bermain.

Jika Anda sering menghabiskan waktu terlalu lama untuk bermain game, cobalah untuk membuat jadwal bermain game dan beri batas waktu bermain, misalnya hanya 1 jam per hari.

Adanya jadwal yang teratur dapat membantu Anda membagi waktu antara bermain game dan menyelesaikan kewajiban lain. Jika perlu, Anda juga bisa membuat catatan pengingat atau alarm di ponsel agar tidak terlalu lama bermain game.

2. Mencari hobi baru

Untuk mengurangi obsesi terhadap game yang sering dimainkan, Anda juga bisa mencoba beberapa hobi baru selain bermain game, misalnya bermain alat musik, melukis, berolahraga, atau membaca buku. Aktivitas tersebut bisa digunakan untuk mengalihkan perhatian Anda dari layar ponsel atau komputer.

Tak hanya baik untuk mengurangi kecanduan game online, aktivitas fisik atau olahraga rutin juga dapat menjaga tubuh tetap sehat dan fit, serta mencegah dan meringankan masalah kesehatan karena terlalu sering bermain game, misalnya nyeri punggung.

3. Meletakkan perangkat game di luar kamar tidur

Kamar tidur sering kali menjadi tempat yang nyaman untuk bermain game online. Jika sudah kecanduan, Anda mungkin bisa menghabiskan waktu berjam-jam hingga larut malam untuk bermain game di kamar.

Hal ini tentu bisa mengganggu waktu tidur dan lama-kelamaan akan berdampak pada kondisi kesehatan Anda.

Untuk mengatasi kecanduan game online, sebaiknya letakkan perangkat yang digunakan untuk bermain, seperti ponsel, komputer, atau konsol game, di luar kamar tidur. Dengan demikian, Anda dapat mengurangi waktu bermain karena tidak ada perangkat bermain di dekat Anda.

4. Menjalani psikoterapi

Jika cara-cara di atas tidak berhasil mengatasi masalah kecanduan game online, Anda perlu berkonsultasi ke psikolog atau psikiater. Untuk mengatasi masalah tersebut, dokter atau psikolog mungkin akan memberikan psikoterapi.

Salah satu teknik yang dapat dilakukan untuk mengatasi gangguan kecanduan game online adalah terapi kognitif perilaku atau cognitive behavioral therapy (CBT).

Kecanduan game online merupakan salah satu masalah kesehatan mental yang belakangan banyak terjadi. Apabila Anda mengalami kecanduan game online hingga mengganggu waktu istirahat, sekolah, atau pekerjaan sehari-hari, sebaiknya segera konsultasikan ke psikolog atau psikiater.

sumber : alodokter.com

Kasus Kekerasan Anak Meningkat,Presiden Tetapkan PP Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Kebiri Kimia

0

RASIO.CO , JAKARTA – Kasus kekerasan seksual merupakan kejahatan serius yang mengingkari hak asasi anak, menimbulkan trauma bagi korban dan keluarga, menghancurkan masa depan anak serta mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan Laporan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak pada periode 1 Januari 2020 hingga 11 Desember 2020, kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 5.640 kasus.

Pemerintah terus mengupayakan agar anak-anak di Indonesia terlindungi dari setiap tindak kekerasan dan eksploitasi melalui sejumlah peraturan perundang-undangan. Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak (PP Kebiri Kimia) oleh Presiden RI Joko Widodo diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku persetubuhan dan pelaku perbuatan cabul.

“Kekerasan seksual terhadap anak harus mendapatkan penanganan secara luar biasa seperti melalui kebiri kimia karena para pelakunya telah merusak masa depan bangsa Indonesia. Itu sebabnya kami menyambut gembira ditetapkannya PP Nomor 70 tahun 2020 ini yang diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku persetubuhan dan pelaku tindak pencabulan. PP Nomor 70 atau PP Kebiri Kimia ini merupakan peraturan pelaksanaan dari amanat Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” tegas Nahar, Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Senin (04/01).

Dalam PP Kebiri Kimia, pelaku kekerasan seksual terhadap anak terdiri dari pelaku persetubuhan dan pelaku perbuatan cabul. Tindakan kebiri kimia yang disertai rehabilitasi hanya dikenakan kepada pelaku persetubuhan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan pengumuman identitas pelaku diberikan baik kepada pelaku persetubuhan maupun pelaku perbuatan cabul.

“Tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Pelaku baru dapat diberikan tindakan kebiri kimia apabila kesimpulan penilaian klinis menyatakan bahwa pelaku persetubuhan layak dikenakan tindakan kebiri kimia. Selain itu, pelaku tidak semata-mata disuntikkan kebiri kimia, namun harus disertai rehabilitasi untuk menekan hasrat seksual berlebih pelaku dan agar perilaku penyimpangan seksual pelaku dapat dihilangkan. Rehabilitasi yang diberikan kepada pelaku yang dikenakan tindakan kebiri kimia berupa rehabilitasi psikiatrik, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi medik,” ujar Nahar.

Lebih lanjut Nahar menjelaskan bahwa tindakan kebiri kimia merupakan pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku persetubuhan yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Tindakan kebiri kimia dikenakan apabila pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap lebih dari 1 (satu) orang korban, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Nahar juga menambahkan bahwa pelaksanaan tindakan kebiri kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi di bidangnya atas perintah Jaksa. Terhadap pelaku akan dikenakan pemasangan alat pendeteksi elektronik agar tidak melarikan diri dan pengumuman identitas selama 1 (satu) bulan kalender melalui papan pengumuman, laman resmi kejaksaan, media cetak, media elektronik dan/atau media sosial yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kemen PPPA.

Adapun PP Nomor 70 tahun 2020 ini juga mengamanahkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Sosial untuk menyusun Peraturan Menteri yang berisi tata cara dan prosedur teknis pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi dan pengumuman identitas pelaku.

sumber : kemenpppa.go.id

Kolonel Marinir Andi Rahmat Jabat Wadanlantamal Tanjungpinang

0

RASIO.CO, Tanjungpinang – Kolonel Marinir Andi Rahmat M resmi menjabat
Wadanlantamal IVTanjungpinang.

Sertijab dipimpin langsung Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto, S.E., M.Han di gedung serbaguna Mako Lantamal IV Tanjungpinang.Senin(04/01).

Sebelumnya, Kolonel Marinir Andi Rahmat M sebelum menjabat sebagai Asisten Potensi Maritim (Aspotmar) Danlantamal XI di Meraoke.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor : Kep/3410/XI/2020 tanggal 25 November 2020 tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan TNI Angkatan Laut.

Acara tersebut tetap mengutamakan Protocol Covid-19 yaitu selalu memakai masker, sarung tangan, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitazer.

KadispenLantamal IV Mayor Marinir Saul Jamlaay mengatakan, Sertijab di lingkungan TNI AL merupakan siklus tour of duty dan tour of area dalam rangka peningkatan prestasi serta pemberian kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan kepemimpinan.

“Sehingga dapat mewujudkan organisasi yang lebih responsif terhadap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis yang semakin kompleks dan dinamis,” jelasnya.

Ia menambahkan, Jabatan Wadanlantamal IV adalah membantu dan pelaksana utama Danlantamal IV, dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan Lantamal IV dengan mengkoordinasikan kegiatan seluruh eselon dalam jajaran Lantamal IV.

Hadir dalam kegiatan tersebut Para Pejabat Utama Lantamal IV, Para Kadis dan Kasatker Lantamal IV.

Redaksi@www.rasio.co //

Pengerjaan Proyek Apron 04 Hang Nadim Rampung

0

RASIO.CO, Batam – BP Batam telah merampungkan pembangunan Taxiway dan Apron 04 di kawasan Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Nongsa.

Fasilitas ini dibangun untuk mendukung Bandara Internasional Hang Nadim sebagai Hub Logistik di Indonesia bagian barat.

Pembangunan yang berkolaborasi dengan perusahaan BUMN jasa konstruksi, PT Nindya Karya, serta jasa konsultan teknik dan manajemen, PT Yodya Karya ini, menghabiskan waktu lebih kurang 5 bulan lamanya.

“Untuk jangka waktu pelaksanaan pembangunannya sekitar 158 hari kalender atau 5 bulan,” ujar Kepala Pusat Perencanaan Program Strategis BP Batam, Fesly Abadi Paranoan, saat ditemui di lokasi pembangunan pada acara Pemeriksaan Adminstrasi dan Serah Terima Pertama Pekerjaan 100% /Provisional Hand Over (PHO), Rabu (30/12).

Lebih lanjut, Fesly, menjelaskan, proyek tersebut memiliki nilai kontrak Rp166.529.321.385,73 yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020.

Selain membangun Taxiway dan Apron 04, BP Batam juga membangun drainase, jalan akses, elektrikal, rerumputan, dan pagar di sekeliling lokasi.

“Proses lelangnya sendiri sudah dilakukan sejak Bulan Juli 2020. Apron ini memang kami bangun sebagai fasilitas untuk mendukung kegiatan kargo bagi armada udara logistik di Bandara Hang Nadim dan bisa menampung lima pesawat kargo tipe Boeing 777,” tutur Fesly.

Adapun luas lahan awal, dikatakan Fesly, yakni 150 x 500 meter. Namun, mengalami perubahan setelah adanya hasil asistensi bersama Dinas Pekerjaan Umum dan diperlebar menjadi 168 x 500 meter, guna mengakomodir pergerakan pesawat.

Project Manager PT Nindya Karya, Adrihadi, mengatakan, meski terkendala cuaca, pihaknya telah berkomitmen untuk merampungkan pekerjaan ini dengan baik dan maksimal.

“Risiko bekerja di akhir tahun pasti akan terkendala cuaca ekstrem. Tapi, selain itu tidak ada halangan yang berarti,” ujar Adrihadi.

Adrihadi, mengatakan, selepas masa pelaksanaan pekerjaan, PT Nindya Karya masih akan melakukan pemeliharaan dengan jangka waktu 180 hari kalender atau 6 bulan lamanya.

Rangkaian pekerjaan pembangunan Taxiway dan Apron 04 Bandar Udara Hang Nadim Batam ini ditutup dengan serah terima pertama pekerjaan 100%/Provisional Hand Over (PHO) atas Kontraktor Pelaksana PT Nindya Karya dan PT Yodya Karya selaku Penyedia Jasa Konsultasi Supervisi kepada BP Batam pada Rabu (30/12/2020) lalu.

Turut hadir dalam serah terima itu Direktur Infrastruktur Kawasan BP Batam, Imam Bachroni, perwakilan Satuan Pemeriksa Internal BP Batam, perwakilan Biro Hukum BP Batam, Manajer Operasional Bandara Hang Nadim dan jajaran, Kepala Sub Direktorat Pembangunan Kepelabuhanan Dan Bandara, Boy Zasmita, Tim Pendamping Ahli Kontrak LKPP, Tim Pendukung PPK 5127, jajaran PT Yodya Karya dan jajaran PT Nindya Karya.

Redaksi@www.rasio.co //