RASIO.CO, Tanjungpinsng – Account facebook (FB) Gubernur Kepri H. Isdianto dan istrinya Hj. Rosmeri di palsukan oleh oknum tidak bertanggungjawab dengan tujuan untuk melakukan penipuan. Hal ini diketahui oleh orang-orang terdekat Gubernur semenjak, Kamis (24/9) sekitarvjam 11.00 WIB.
Account FB palsu Gubernur yang dimaksud menggunakan nama Isdi Anto (ditulis dengan dua suku kata Isdi dan Anto) dengan foto profil wajah Gubernur memakai PDU putih lengkap setengah badan. Adapun FB Gubernur yang asli menggunakan nama Isdianto, atau penulisannya tidak dipisah.
Sedangkan untuk FB Hj. Rosmeri. Baik FB palsu maupun FB asli sama-sama menggunakan nama Rosmeri Isdianto. Perbedaannya terletak pada foto profil. Yang palsu menggunakan foto profil, yakni Hj. Rosmeri dan H. Isdianto memakai kemeja coklat dan memakai payung di tempat terbuka. Sedangkan yang asli sama-sama foto berdua, namun H. Isdianto memakai jas dan Hj. Rosmeri memakai seragam TP PKK warna hijua tua didalam ruangan.
“FB palsu Bapak dan Ibu digunakan untuk melakukan penipuan. Oknum tersebut mengatas namakana Bapak dan Ibu lalu mengirim pesan kepada korbannya dengan dalih meminta bantuan penggalangan dana untuk penanggulangan covid-19 di Kepri,” jelas Ari Rosandi, putra sulung Gubernur.
Ari berharap, melalui pemberitaan di media ini, masyarakat mengetahui dan tidak tertipu oleh FB palsu yang menggunakan nama Isdianto atau Rosmeri Isdianto tersebut.
“Kita berharap siapapun yang menerima inbox dari FB palsu atas nama Isdi Anto dan Rosmeri Isdianto sebagaimana dimaksud diatas, segera confirmasi dulu kebenarannya. Apalagi tujuannya meminta sumbangan,” harap Ari.
Ari menegaskan jika account Isdianto dan Hj. Rosmeri yang asli tetap ada dan tidak di hacker. Hanya saja ada account lain yang mencatut nama Isdianto dan Rosmeri Isdianto.
“Ini kan pemalsuan. Bahkan beberpa yang menerima inbox, mereka diminta mentransfer uang untuk bantuan covid dimaksud ke BRI atas nama Dina Octariyani,” ujar Ari.
RASIO.CO, Jakarta – Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau H.TS Arif Fadillah menjemput beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju serta beberapa Pimpinan lembaga Negara di VIP Bandara Internasional Raja Haji Fisabillah Tanjungpinang, Kamis (24/09).
Turut hadir mendampingi Perwakilan FKPD Provinsi kepulauan Riau, Walikota Tanjungpinang Hj. Rahma, Kepala Dinas PMD dan Disduk Capil Provinsi.Kepulauan Riau Sardison, Kepala DP3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau Misni dan Kepala Biro Ortal dan Korpri Provinsi Kepulauan Riau Ani Lindawaty.
Seusai penjemputan ini Arif menyampaikan bahwa kedatangan Menteri dan beberapa Pimpinan Lembaga Negara ke Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau adalah dalam rangka menghadiri Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) bersama para pimpinan Kementerian/Lembaga akan digelar Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Rakorpim tersebut dimaksudkan untuk melakukan evaluasi, monitoring, dan pengawasan atas kinerja dalam memulihkan ekonomi di masa pandemi Covid-19 yang menghantam Indonesia sejak awal tahun 2020.
“Rakorpim dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yakni pada 25-26 September 2020 yang bertempat di One Tree Hill Laguna Bintan Resort, Kawasan Lagoi, Bintan yang akan dibuka oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto ,” Ujarnya.
Pemerintah Provinsi menurut Arif, sangat bangga dan berterimakasih kepada Pemerintah Pusat atas kepercayaannya menyelenggarakan rapat tingkat Menteri di Kepulauan Riau. Hal ini merupakan modal positif bagi Kepri untuk menunjukan bahwa Kepri aman untuk aktivitas apapun tapi dengan tetap berpedoman dengan protokol kesehatan.
“Dengan hadirnya bapak-bapak menteri di Bintan, Lagoi, Kepri, secara tidak langsung menunjukan bahwasanya kondisi kesehatan di Kepri terkontrol dengan baik, aktivitas perekonomian Kepri tetap berjalan, dan mudah-mudahan sektor seperti pariwisata bisa berjalan secara perlahan. Mohon doa agar Kepri cepat sehat dan ekonomi jalan seperti sediakala” jelasnya.
Adapun para Menteri yang tiba dan dijemput di Bandara Internasional Raja Haji Fisabillah Tanjungpinang pada Kamis (24/09) diantaranya adalah Menkopolhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Kesehatan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Sedangkan Pimpinan lembaga Negara yang turut ikut di rombongan diantaranya Kepala BPKP, Wakil Ketua KPK serta Kepala LKPP.
RASIO.CO, Tanjungpinang – Penjabat Sementara Gubernur Bahtiar mendapat pesan khusus dalam menjalankan tugasnya di Kepri. Di antaranya menjaga kesuksesan pemilihan kepala daerah, serta penanganan covid19.
“Pak Pjs melaksanakan tugas karena masa cuti Gubernur Kepri. Mensukseskan penyelenggaraan pilkada, juga kesehatan masyarakat di tengah pandemi ini. Intinya pesan Mendagri para pejabat sementara harus menyukseskan pilkada sehat,” kata Sekdaprov H TS Arif Fadillah, di Jakarta, Jumat (25/9).
Arif berada di Jakarta untuk menghadiri penyerahan Surat Keputusan Penunjukan Penjabat Sementara Gubernur di Kemendagri. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Bahtiar ditunjuk Mendagri Tito Karnavian menjadi Pjs Gubernur Kepri.
Sekda hadir bersama Asisten Administasi Umum, Muhammad Hasbi. Sabtu (26/9) ini, Arif bersama Bahtiar kembali ke ibu kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang.
Bahtiar akan disambut prosesi adat. Termasuk penyematan tanjak oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri. Sesampai di Tanjungpinang, berbagai agenda sudah menanti Pjs Gubernur.
Di antaranya Penyerahan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penunjukan Penjabat Sementara Walikota Batam, Bupati Bintan, Bupati Karimun, Bupati Lingga, Bupati Kepulauan Anambas. Dilanjutkan dengan rapat bersama Pjs Wako dan Bupati. Juga rapat bersama FKPD Provinsi Kepri.
Menurut Arif, saat penyerahan SK Penjabat Gubernur, Mendagri menekankan perhatian serius pada protokol kesehatan. Kesehatan masyarakat adalah yang utama.
RASIO.CO, Batam – Kuasa Hukum PT. Bumi Natura Indonesia , Tantimin, SH, MH Bantah Kliennya berhutamg senilai 572 ribu dolar Singapura terhadap PT. UBJ terkait pemesanan material pembangunan 10 unit kapal tahun 2013.
Tantimin, SH, MH melalui konfrenpers. Sabtu(27/09) di Nagoya, Ia mengatakan bahwa, ada perjanjian kerjasama antara PT. BNI dan PT. ITE ditahun 2013 s/2016 dimana direktur nya Pak Sasinan sedangkan UBJ juga sedangkan Aguan merupakan orang.kepercayaannya.
Sehingga dipersidangan terbukti pemesanan barang material tanpa tanda tangan maupun stempel perusahaan BNI dan pernah perusahaan kliennya melakukan pembayaran, namun dari hasil audit indenpenden pengerjaan kapal 10 unit merugi.
“Tidak benar kliennya BNI berutang, yang ada kerjasama pengerjaan kapal BNI dan ITE dan UBJ supley material dimana perusahaam tersebut milik pak sasinan,”
“Dan dikuatkan putusan hakim Menerima Tangkisan/Esepsi Tergugat : Dalam Pokok Perkara, dimana kurang pihak,” Kata Tantimin dikantornya.
Kata Tantimin, Didalam persidangan penggugat membuktikan dalilnya, kami juga dimana salah satunya dalam esepsi kami sampaikan sebenarnya yang hutang itu terhadap UBJ bukan BNI bahwa hutang adalah hutang bersama. Dan ada perjanjiannya.
Sehingga esepsi kami dikabulkan hakim dan ada lima kami esepsi , esepsi masalah prematur, esepsi kurang pihak karena pihak IT harus dilibatkan, Esepsi prematur , esepsi cacat hukum dan terakhir gugatan tidak bermaterai.
Ada lima asepsi kami ajukan, memang dari putusan tidak terbaca tapi yang jelas di siip disebutkan, Dan Mengadili Dalam Esepsi , Menerima Tangkisan/Esepsi Tergugat :Dalam Pokok Perkara
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp506 ribu.
“Dari lima esepsi terbukti yang kedua yakni kurang pihak, kenapa? Karna ada pihak lain yang harus dilibatkan PT. ITE,”
“Artinya menurut kami yang dikabulkam yang kedua karena kurang pihak,”jelasnya.
Tantimin mengatakan, Dalam perkara ini kami tidak mempermasalahkan hutang piutang tetapi dalam perkara ini kami dapat membuktikan bahwa hutang ini ada pihak lain , namun tidak digugat.
Seharusnya digugat baru diselesaikan sesuai hukum, inilah kami esepsi disini karena ada perjaniian kerjasama antara PT. BNI dan ITE bukti ada perjanjian , perjanjian itulah membuat 10 kapal yang dipermasalahkan dalam perjanjian itu.
Dari perjanjian pembuatan 10 kapal itulah terjadi pengambilam material di UBJ dan itulah perlu kami jelaskan terhadap masyarakat dan media.karna sempat dipublis sehinggga klien kami resah.
“Kami kawatir nantinya namanya rusak dan bisa aja nanti tidak mau lagi bekerjasama dengan klien kami,”
“Sehingga kami diminta mengklarifkasi ke media agar tidak ada salah pengerian,”ujar Tantimin ke awak media.
Sebeluknya, hakim ketua Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H, Hakim anggota Dwi Nuramanu,S.H.Hum dan Yona Lamerossa Keteren,S.H,M.H. memutuskan menolak gugatan PT.UBJ. Kamis(24/09).
Dan Mengadili Dalam Esepsi , Menerima Tangkisan/Esepsi Tergugat : Dalam Pokok Perkara
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp506 ribu.
RASIO.CO, Batam – Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha akan meninjau dan melakukan pengukuran ulang terkait status lahan Sekolah di Kavling Sambau RT 07 RW 04 Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha saat Rapat Dengar Pendapat, di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kota Batam, pada hari Jum’at (25/9).
Lahan yang diklaim PT. Capana seluas 5,8 Hektar saat ini ada sekitar 60 Meter tanah sudah berdiri Kavling Siap Bangun (KSB) dan Sekolah Tabita.
Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha menegaskan, tidak mungkin pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan sertifikat kalau memang tidak memenuhi persyaratan.
Masyarakat sudah ada yang tinggal dan membangun perumahan disana, tidak mungkin kita biarkan, kita kedepan harus merumuskan solusi yang terbaik untuk semua.
“Saya pikir keberatan masyarakat yang sampai saat ini sudah membangun dan mendiami lokasi tersebut tidak bisa kita abaikan begitu saja dengan alasan atas nama hukum,” ungkap Utusan.
Paling tidak kedepan kami akan jadwalkan untuk memastikan lokasi tersebut. Kalau memang lokasinya benar maka nanti kita akan merumuskan dan merekomendasikan supaya BP Batam melakukan kebijakan bagaimana masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang layak.
“Artinya di sisi lain perusahaan harus dilindungi karena sudah membayar WTO dan disisi lain juga masyarakat tentu tidak boleh kita biarkan. Masak mereka dari tempat penggusuran di gusur lagi,” tegas Sarumaha.
Dari hasil RDP tadi tentunya ini menjadi bermanfaat bagi kita, paling tidak kebenaran kebenaran terus kita gali. Yang paling penting nanti ketika telah terjadi pengukuran dan peninjauan maka semuanya akan menjadi jelas.
Utusan menambahkan, permasalahan ini sebenarnya sudah berlarut karena di tahun 2003 PT. Capana sudah mendapatkan izin, kemudian di tahun 2012 mereka sudah membayar WTO mestinya lokasi itu dipagar dan di pasang plang.
“Seharusnya jika mereka sudah membayar WTO, lokasi tersebut langsung dipagar dan di pasang plang tapi yang terjadi sampai berapa tahun itu dibiarkan seakan-akan lokasi itu tidak ada pemiliknya, padahal ada pemiliknya,” jelas Utusan.
Utusan menambahkan, sementara pengakuan dari pemilik lahan pak Roso sudah mengajukan kepada BP Batam untuk perizinan Kavling Siap Bangun (KSB).
“Tadi saya cek di media bahwa tidak ada lagi KSB di bulan Oktober 2016, tapi suratnya kan Maret 2016 artinya sebelum terkunci pintu maka sudah keluar surat itu. Tapi kebenaran itu tentu BP Batam yang akan menyampaikan keabsahan surat itu,” ucapnya.
Kalau sudah meninjau lokasi, sudah jelas objeknya maka sikap kami tentu kalau tidak ada kesepakatan maka kami akan mengeluarkan rekomendasi.
Sementara status lokasi ini belum jelas, kami menghimbau PT. Capana untuk menahan diri tidak melakukan aktivitas yang bisa menciptakan kegaduhan, reaksi sosial yang pada akhirnya bisa menimbulkan keresahan sehingga menjadi Batam tidak kondusif.
Mohon doanya agar ini cepat selesai dan tuntas sesuai dengan keinginan masyarakat dan keinginan perusahaan, tutup Sarumaha.
Sementara itu, Direktur PT. Capana Salim Saputra menegaskan bahwa kami investor, investor sangat dibutuhkan oleh negara, kenyamanan investor yang selalu diutamakan dan dijamin oleh hukum. Baik investor lokal maupun luar negeri tentunya dilindungi oleh undang-undang.
“Kami datang ke Batam bukan dengan tangan kosong, bukan tanpa adanya visi misi. Tujuan kami ke Batam adalah untuk memajukan kota Batam, membangun properti di Batam sama-sama kita mencari kemajuan,” ucap Salim.
Salim menegaskan, kalau di kota batam ini peraturannya tidak tegas, maka investor mungkin kapok. Saya selaku investor bukan hanya di kota Batam, saya masuk di beberapa wilayah di Indonesia.
“Kami ini bukan kriminal, kami ini bukan tukang zolim masyarakat kecil, kami adalah investor,” tegasnya.
Salim menambahkan, di Batam ada namanya BP Batam untuk mengawasi lahan, lalu kami diberikan izin kami membayar WTO dengan luas lahan 5,8 hektar. Semua sudah kami lakukan dan semuanya sudah jelas, surat-surat kami lengkap silahkan konfirmasi ke pihak BP Batam.
Pada prinsipnya simpel, yang kami minta kepastian investasi kami di batam. Kami juga kaget kok bisa lahan kami disertifikatkan ke orang lain, terlepas siapa yang benar siapa yang salah, negara kita negara hukum, ungkapnya.
RASIO.CO, Batam – Kapolresta Barelang, AKBP Yos Guntur Yudi, musnahkan sabu seberat 56,8 Kg, Daun Ganja seberat 327 Gram, Ekstasi sebanyak 39.549 butir, di halaman Satresnarkoba Polresta Barelang Polda Kepri, pada hari Kamis (24/9).
Turut hadir Kapolresta barelang AKBP Yos Guntur Yudi, yang di damping Lanal Batam, Kasat Narkoba Polresta Barelang Kompol Abdul Rahman, Ketua Granat Kepri Syamsul Paloh, BNN, dan Kejaksaan Negeri Batam.
“Pemusnahan barang bukti tersebut merupakan hasil penangkapan dari bulan Juli 2020 hingga September 2020 dengan tersangka 12 orang,” ujar Kapolresta.
Kapolresta menjelaskan, Ke-12 tersangka diamankan di TKP yang berbeda-beda, yakni tersangka DF dan RR diamankan di Nagoya Mansion, YI di perairan laut Batam.
S dan JM di depan hotel Tanjung Batu Karimun, DF di kosan Kampung Bule, B, S, YM, TS dan JM di Perairan Pulau Terong Belakang Padang, ME di jembatan Perairan Kampung Tua Patam Lestari Sekupang, kemudian SB dan L dipintu keberangkatan Bandara Hang Nadim.
Sementara untuk barang bukti yang kita musnahkan yakni Sabu seberat 56869,92 Gram, Daun ganja seberat 327 Gram, dan Ekstasi sebanyak 39549 butir.
“Tentunya ini merupakan hasil kerja sama, baik dari Satresnarkoba Polresta Barelang, TNI khususnya Danlanal Batam, BNN serta stake holder lainnya,” jelas Kapolresta.
Sekali lagi kami tegaskan bahwa ini keberhasilan bersama, dan ini adalah bentuk pertanggung jawaban kita semua baik dari Kejaksaan, Granat, Polri, TNI, Lanal, BNN dan seluruh elemen masyarakat.
“Narkotika jenis apapun adalah musuh kita bersama, tidak ada kata Narkoba di kota Batam,” tegas Kapolresta.
Tidak menutup kemungkinan keluarga kita, teman kita, tetangga kita dan masyarakat kita menggunakan bahkan menjadi pengedar, maka saya minta kepada rekan semua dan seluruh masyarakat agar peduli dan melaporkan kepada pihak yang berwenang.
“Kita sepakat bahwa narkoba adalah musuh kita bersama, akibatnya bukan sekarang tapi dimasa depan anak-anak kita, generasi kita sehingga kualitas dari generasi muda yang kita harapkan kedepan bisa akan hancur,” tutup Kapolresta.
RASIO.CO, Batam – Usai Rapat pencabutan dan penetapan nomor urut untuk Paslon Walikota Batam Muhammad Rudi dan Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad (RAMAH) menggelar syukuran, bertempat di Posko Pemenangan RAMAH, di Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota, Kamis (24/9).
“Syukur Alhamdulillah RAMAH dapat nomor urut 2 dan ini sesuai yang kita harapkan karena filosofinya RAMAH itu untuk ke 2 kali periode,” ujar Ketua Tim Pemenangan RAMAH, Kamaluddin.
Kamal menjelaskan, hari ini kita ada disini di gedung Sekretariat RAMAH bersama tim pemenangan, semua central agar kondisi menjadi satu.
“Dalam peraturan KPU untuk Pilkada tahun ini sangat ketat, maka kami perlu ada tempat central agar dapat cepat berkomunikasi dan berkoordinasi,” ujar Kamal.
Seluruh partai koalisi hadir, perwakilan relawan hadir meskipun kami larang karena mereka ingin mengikuti pencabutan nomor, namun kita arahkan untuk menunggu disini.
Kamal menambahkan, usai pencabutan nomer tadi kita mengadakan doa bersama untuk mengawali langkah kita menuju kampanye Pilkada 2020 dengan baik, tertib, tanpa harus terjadi persinggungan, jauhi fitnah, jauhi kampanye hitam, kita ingin mengikuti kampanye Pilkada ini dengan gembira.
“RAMAH mau mengikuti kampanye dengan baik, karena ini demi menjaga kondusifitas Batam agar Batam aman dan kondusif. Semaksimal mungkin kita antisipasi,” tegas Kamal.
Sementara itu, menanggapi maklumat Kapolri serta peraturan PKPU tentang adanya larangan kampanye terbuka dikarenakan situasi pandemi saat ini, pihaknya mengaku memiliki strategis lainnya untuk menarik simpati masyarakat.
“Kami akan merubah cara atau strategi yang paling terpenting mengikuti peraturan yang berlaku, saat ini kami sudah menginstruksikan kepada seluruh tim pemenangan dalam arti Partai Koalisi serta relawan untuk mengikuti peraturan KPU dan itu sudah menjadi komitmen kami,” jelas Kamal.
Oleh karena itu kita berkumpul disini sebagai awal kita bekerja. Pada intinya kami ingin menang besar tanpa mengecilkan yang lain, kami ingin menang tinggi tanpa merendahkan yang lain.
Dari hasil survei di tiga lembaga yakni SMRC, LSI dan RSMRC kami yakin akan mendapatkan suara sekitar 80 persen untuk pasangan RAMAH duduk kembali dalam Pilkada ini, tutup Kamal.
RASIO.CO, Batam – hakim ketua Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H, Hakim anggota Dwi Nuramanu,S.H.Hum dan Yona Lamerossa Keteren,S.H,M.H. memutuskan menolak gugatan PT.UBJ. Kamis(24/09).
Dan Mengadili Dalam Esepsi , Menerima Tangkisan/Esepsi Tergugat :
Dalam Pokok Perkara
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard)
Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp506 ribu.
Menyikapi putusan hakim, terpisah Kuasa Hukum UBJ, Lindasari Novianti,S.H.,M.H akan melakukan banding.
“Kami banding atas putusan ini,” kata Linda melalui sambungan selularnya. Jumat(25/09).
Diberitakan sebelumnya, Sidang lanjutan kasus gugatan perdata PT. UBJ terhadap PT.Bumi Natura Indonesia masuk babak baru dimana saksi yang dihadirkan tergugat bertugas sebagai accounting mengakui bahwa BNI mempunyai hutang material pengerjaan sepuluh kapal senilai S$573 ribu dolar terhadap
Dan saksi mengakui bahwa tidak ada hubungan antara PT. UBJ sebagai supley material dengan kerjasama antara PT. BNI dan PT. ITE dalam pengerjaan sepuluh kapal, dimana UBJ tidak ada tercantum dalam perjanjian kerjasama kedua perusahaan.
Hal ini terungkap dipersidangan PN Batam, Kamis(10/09) dipimpin majelis hakim ketua Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H, Hakim anggota Dwi Nuramanu,S.H.Hum dan Yona Lamerossa Keteren,S.H,M.H.
Dimana Hakim Taufik mempertanyakan terhadap saksi sebagai tenaga pembukuan apakah mengetahui persoalan gugatan yang disidang saat ini? serta juga apakah saksi tahu bahwa penggugat dan tergugat bahwa perusahaan mempunya badan hukum sendiri-sendiri?.
Saksi menjawab bahwa mengetahui ada hutang atas perjanjian kerjasama pengerjaan kapal antara tahun 2013 s/d 2014 kerjasama antara PT. BNI dan PT. ITE dan dalam perjanjian tersebut tidak ada tercantum PT. UBJ sebagai suplay material kapal.
“Bentuk kerjasamanya saya tahu antara PT. BNI dan PT. ITE Oktober 2013 s/d Oktober 2016 dan saya ditugaskan berkantor di UBJ untuk mencatat pengeluaran serta pembayaran kerjasama kedua pihak selama dua bulan termasuk mencatat penerimaan pemasukan dari pemilik kapal,”
“Dan memang ada hutang PT.BNI terhadap PT UBJ sebagai suplyer material dan ada invoice masuk terhadap saya, nemun belum ada kesepakatan sehingga belum ada perintah untuk dibayarkan oleh atasan kepada saya,” Kata Saksi yang merupakan karyawan accounting PT.BNI dipersidangan PN Batam.
“Intinya benar yang berhutang PT.BNI ke PT UBJ tentang pembelian material kapal,”ulangnya lagi.
Saksi melanjutkan dan membenarkan terjadi hutang oleh PT.BNI tapi hutang timbul karena ada perjanjian antara PT. ITE makanya timbul biaya-biaya tersebut.
namun karena saksi berbelit majelis hakim Yona memastikan kembali terhadap saksi terhadap pertanyaan ketua majelis.
Pasalnya, jawaban saksi membuat bingung, padahal pertanyaan simple dan hakim meminta saksi memahami dahulu pertanyaan majelis ketua tentang perjanjian kerjasama antara Perusahaan BNI dan ITE dan UBJ hanya sebagai penyedia dan tidak ada tercantum dalam perjanjian kerjasama kedua perusahaan yang dipertanyakan ketua majelis.
“Memang ada yang mulia UBJ mengirim material ke BNI dan memang ada juga BNI sewa airbag atau crane dan memang ada juga penyewaan namun barang tersebut tidak tahu miliknya,”
“Dan hutang sebagian sudah dibayar dan yang belum dibayar 573 ribu singapura dolar,” jelasnya.
Hakim Yona kembali menegaskan terhadap saksi apa hubungan antara perjanjian kedua perusahaan dengan UBJ sebagai Suplyer material yang hutangnya tak dibayar sedangkan saksi mengetahui ada pemesanan barang, dan kembali hakim Dwi menegaskan yang hutang sebenarnya siapa? BNI atau UBJ? saksi menjawab BNI.
Hakim Yona mengaskan bahwa kerjasama y kerjasama, pemesanan barang y pemesanan barang dan biar kami nanti menentukan hukumnya karena perjanjian kerjasama tidak ada hubungan dengan UBJ sebagai suplier.
Sementara itu, Kuasa Hukum penggugat Lindasari Novianti,S.H.,M.H. mempertanyakan terhadap saksi apakah mengetahui perjanjian kerjasama antara PT.BNI dan PT.ITE serta juga apakah pernah pak sasinan melakukan penagihan uang sewa atau sewa peralatan, namun saksi menjawan tidak ada penagihan sewa alat.
Linda juga mempertanyakan, apakah saksi mengetahui dalam perjanjian kerjasama pembangunan 10 unit kapal ada penyetoran modal 50-50 kedua pihak, namun saksi menjawab tidak ada. selain itu terkait pengunaan lima rekening yang ada, rekening mana yang digunakan dalam transaksi pembayaran atas kesepakatan kedua belah pihak? karena dari lima rekening juga ada rekening pribadi?.
Selain itu, Linda juga mempertanyakan terhadap saksi, apakah mengetahui setiap transaksi pembayaran diketahui tidak oleh kedua belah pihak dan setiap melakukan pembayaran selalu ada rapat?.
apakah setiap pemabayaran selalu ada pak sasinan karena sesuai perjanjian harus persetujuan kedua belah pihak, mendapat pertanyaan tersebut saksi sulit menjawab dengan baik dan selalu beralasan lupa padahal saksi merupakan acounting yang mana sebelum pembayaran mencroscek terlebih dahulu.
Tadi saudara mengatakan bahwa setiap melakukan pembayaran maupun pemasukan barang sepengetahuan atasan dan selalu melakukan rapat dan kenapa hutang belum dibayar , saksi menjawan belum ada persetujuan atasan Kuasa Hukum Linda mempertanyakan, apakah kerugian yang saudara catat dan mengatakan terjadi kerugian terhadap pengerjaan kapal secara menyeluruh atau satu kapal?
karena dalam laporan keuangan saudari tidak disebutkan secara rinci dan kalau memang kerugian terjadi menyeluruh pengerjaan kapal? kenapa pada pengerjaan kapal pertama, kedua, ketiga, keempat atau selanjutnya tidak dihentikan, kalau memang merugi?
Namun saksi lagi berkilah tidak tahu , padahal saksi merupakan seorang akunting di perushaan PT.BNI yang melakukan order material bahkan pernah melakukan pembayaran terhadap PT.UBJ yang tidak ada hubungan dengan perjanjian kersama pengerjaan 10 kapal antara PT.BNI dan PT. Internasional Tool Equitment.
Sedangkan Kuasa hukum Chicha Zaitun Elissabeth, S.Kom., S.H.,M.H.,Chica menyebutkan bahwa dalam laporan keuangan terjadi dalam laporannya 1 kapal, apakah laporan saksi tersebut sepuluh kapal atau satu kapal?, Namun saksi lagi berkilah sepuluh kapal dan bukan satu kapal dalam rincian laporannya.
Sedangkan keterangan saksi lainnya menjelaskan bahwa PT.BNI direkturnya Joni sedangkan PT.ITE direkturnya Sasinan dan membenarkan kerjasama kedua belah pihak tetapi juga mengakui ada hutang material di Suplier PT UBJ yang belum dibayar dan sidang diagendakan tanggal 24 September 2020 putusan.
RASIO.CO, Batam – KPU Kota Batam Rapat Pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon Walikota Batam dan Wakil Walikota Batam Pemilu 2020, di Hotel Harris, Batam, Kamis (24/9).
Adapun dua Paslon yang ikut mengundi nomor urut yakni Paslon Rudi – Amsakar (Ramah) dan Paslon Lukita – Basyid ( Luar Biasa).
Rapat pleno dilakukan dengan jumlah undangan terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan serta jarak duduk 1 meter dan setiap undangan yang hadir diwajibkan memakai masker.
Dari Hasil Rapat Pleno, Paslon Ramah Dapat Nomor Urut 2 (dua), sedangkan Paslon Luar Biasa dapat Nomor Urut 1.
RASIO.CO, Batam – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kota Batam Beserta Nota Keuangan Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2020. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Batam.
Dijelaskannya bahwa penerimaan pendapatan dan pembiayaan semula sebesar Rp3.013.894.580.542,07 berubah menjadi Rp 2.593.084.529.418,44 atau turun 13,96 persen. Kemudian pendapatan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2020 semula sebesar Rp 2.958.894.580.542,07 berubah menjadi Rp 2.557.703.996.680,27 atau turun 13,56 persen.
“Perubahan pendapatan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2020 diantaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD), semula sebesar Rp1.499.536.772.588,46 berubah menjadi Rp 1.030.466.996.128,27 atau turun 31,28 persen,” kata Rudi, Senin (24/8).
Adapun sumber penerimaan PAD diantaranya adalah pajak daerah semula sebesar Rp 1.225.272.547.554,19 berubah menjadi Rp 831.729.178.616,00 atau turun 32,12 persen. Kemudian, Retribusi Daerah semula sebesar Rp 124.510.000.000,00 berubah menjadi Rp 82.126.417.304,48 atau turun 34,04 persen.
Selanjutnya adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, semula sebesar Rp 11.685.992.811,00 berubah menjadi Rp 8.601.742.730,00 atau turun 26,39 persen. Kemudian lain-lain PAD ya sah semula sebesar Rp 138.068.232.223,27 berubah menjadi Rp 108.009.657.477,79 turun 21,77 persen.
“Sedangkan dana perimbangan yang semula sebesar Rp 1.122.250.236.200,00 berubah menjadi Rp 1.136.574.471.091,00 atau naik 1,28 persen,” katanya.
Sementara, belanja daerah dalam penyusunan Ranperda Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2020 semula sebesar Rp 3.013.894.580.542,07 berubah menjadi Rp 2.593.084.529.418,44 atau turun 13,96 persen.
Rencana belanja daerah ini di alokasikan untuk belanja tidak langsung semula sebesar Rp 1.097.735.712.311,45 berubah menjadi Rp 1.071.998.556.231,58 atau turun 2,3 persen. Kemudian belanja langsung semula sebesar Rp 1.916.158.868.230,62 berubah menjadi Rp1.521.085.973.186,86 atau turun 20,62 persen.
Namun ditegaskan Rudi bahwa alokasi belanja tetap memenuhi urusan pendidikan minimal sebesar 20 persen sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian juga urusan kesehatan minimal sebesar 10 persen sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Untuk belanja tidak langsung diarahkan untuk belanja pegawai, belanja hibah, bantuan sosial dan belanja tidak terduga. Dimana merupakan ketentuan dari Pemerintah Pusat dan kebijakan Pemerintah Daerah yang dilandaskan pada ketentuan perundangan yang berlaku.
Mengakomodir usulan tambahan kegiatan atau sub kegiatan sepanjang kegiatan tersebut bersifat penting atau mendesak, berorientasi publik dan dapat dilakukan pada Tahun Anggaran berjalan, serta mengakomodasi kewajiban Pemerintah Kota Batam kepada pihak ketiga.
“Sementara penerimaan pembiayaan perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 55.000.000.000,00 berubah menjadi Rp 35.380.532.738,17 atau turun 35,67 persen,” jelasnya.(red/mcb).