Minggu, November 22, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 1250

Komplotan Pengedar Narkoba Bawa Senjata Api Dibekuk Polisi di Batam

0

RASIO.CO, Batam – Tersangka AK bersama lima komplotan pengedar narkotika jenis sabu berhasil di bekuk Ditresnarkoba Polda Kepri, Ironisnya AK berusaha mengeluarkan senjata api jenis Revolver caliber 38 melawan perugas.

Namun akhirnya keok dan berhasil dilumpuhkan Tim Polda Kepri. Kemplotan pengedar sabu diwilayah Batuaji, Batam ini akhirnya meringkuk di jeruji.

“Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kepri mendapatkan informasi tentang beredarnya Narkotika jenis sabu di wilayah Batu Aji, Kota Batam.”

Setelah mendapatkan Informasi tersebut Tim langsung bergerak ke lokasi, saat berada dilokasi tersebut tim berhasil mengamankan dua orang pelaku dengan Inisial AK dan H yang diduga sebagai Pelaku pengedar Narkotika jenis sabu,” Kata Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S didampingi oleh Dirresnarkoba Polda Kepri Kombes Pol Muji Supriadi, Kamis(06/08).

Kata Kabid, Satu pucuk senjata api jenis Revolver caliber 38 dan 1.091 gram narkotika jenis sabu berhasil diamankan dan Saat dilakukan penangkapan Inisial AK melakukan perlawanan terhadap Tim Opsnal dengan mengeluarkan sepucuk senjata api revolver caliber 38 dan mengarahkan senpi ini kepada anggota.

“anggota dengan cepat melakukan penyergapan lalu terjadi pergumulan dan anggota berhasil mengamankan sehingga yang bersangkutan tidak sempat menembakan senjata api yang ia miliki,” jelas Kabid humas.

Kemudian, lANJUT DIA, tim melakukan penggeledahan terhadap tersangka berinisial H, pada diri tersangka inisial H ditemukan dua bungkus barang yang diduga Narkotika jenis sabu dan senjata tajam jenis Badik.

Kemudian Diketahui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah sejenis Tawas dan dari hasil pemeriksaan terhadap inisial AK ditemukan kartu identitas dari salah satu institusi Negara yang diduga kartu identitas tersebut palsu kemudian kedua orang tersangka ini dibawa ke Polda Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Atas kepemilikkan senjata api oleh inisial AK ini telah dilakukan koordinasi dengan Dit Reskrimum Polda Kepri untuk dilakukan nya Ivestigasi dan tindak lanjutnya diserahkan kepada Ditreskrimum Polda Kepri”. Ucap Kabid Humas.

Ia mengatakan, Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kepri yang dipimpin oleh Dirresnarkoba Polda Kepri Kombes Pol Muji Supriadi, melakukan pengungkapan terhadap kepemilikkan dan peredaran Narkotika jenis sabu.

“Tempat kejadian perkara berada diwilayah Sekupang, Kota Batam tim berhasil mengamankan 1.091 gram Narkotika jenis sabu dari 5 orang tersangka inisial SB, AQ, N, AA dan SI. Dari barang bukti tersebut benar bahwa itu adalah narkotika jenis sabu dan sudah dilakukan pemeriksaan dari Labfor Cabang Pekanbaru,” ujarnya.

Tersangka yang kita amankan di wilayah Sekupang ini modusnya adalah dengan memasukkan Narkotika tersebut kedalam Anus nya dan Narkotika jenis sabu tersebut akan dikirim ke Lombok Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dengan menggunakan Kapal Barang dan para tersangka lima orang ini kita lakukan penangkapan di Pelabuhan Beton Tanjung Riau Kecamatan Sekupang, Kota Batam.

Setiap orangnya memasukan dua paket narkotika jenis sabu kedalam anusnya. Dan untuk modus tersangka pengguna senjata api adalah tersangka ini sengaja melakukan perampokkan terhadap tim Opsnal kami dengan menawarkan Narkotika jenis sabu yang diketahui adalah Tawas, Saat kita menyerahkan uang tersangka langsung menodongkan senjata apinya”. jelas Dirresnarkoba Polda Kepri Kombes Pol Muji Suprianto.

Untuk tersangka yang memiliki Narkotika jenis sabu dikenakan Pasal 114 ayat (2) dan pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (10 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman Mati/Pidana Seumur Hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara dan untuk tersangka pengguna senjata api akan terus kita lakukan pemeriksaan dan pendalaman untuk penerapan Pasalnya”. tutupnya.

APRI@www.rasio.co //

Sekwan Batam Ditahan Terkait Kasus Dugaan Korupsi Belanja Konsumsi

0

RASIO.CO, Batam – Kejaksaan Negeri Batam akhirnya menahan Sekwan Kota Batam, Asril tersangkut kasus dugaan korupsi Belanja konsumsi unsur pimpinan DPRD Batam priode 2017 s/d 2019 dengan kerugian negara lebih kurang Rp2 miliar.

Pantauan lapangan, Kajari Batam Dedie Tri Hariyadi didampingi Kasipidsus, Kasi Intel dan Kasi Barang bukti melakukan konrens bersama awak media dan berlanjut sekira pukul 15.45 WIB mengiring tersangka korupsi Asri menaiki mobil tahanan yang akan di bawa ke rutan Tanjungpinang.

Terpantau tersangka Asril merupakan pejabat pemko Batam ini, lemah lunglai menuju mobil tahanan mengunakan rompi warna merah dan enggan berkomentar ketika awak media berusaha mewawancarai.

“Setelah mengetahui hasil audit, kami menetapkan AST sebagai tersangka dan selanjutkan kami akan mengusahakan untuk pengembalian uang negara,”

“Selain itu untuk demi keamanan serta menghilangkan barang bukti tersangka kami tahan,” kata Kajari Batam Dedie Tri Hariyadi. Kamis(06/08).

Kepala Kejaksaan Negeri Batam(Kajari) Dedie Tri Hariyadi mengatakan, kasus dugaan korupsi Belanja konsumsi unsur pimpinan DPRD Batam yang mulanya atas laporan masyarakat dilakukan penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan.

“Lebih kurang 20 orang dipanggil , sudah kami mintai klarifikasi,”

“Terkait nilai kerugian negara dalam kasus ini pihaknya berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kepri dengan total nilainya Rp2 miliar,” Kata Dedie didampingi Kasi Pidsus, Hendarsyah. Rabu(18/03).

Masih kata Didie, dalam kasus ini pihaknya mengetahui anggaran belanja konsumsi unsur pimpinan DPRD Batam pada tahun 2017 sebesar Rp 550 juta, 2018 sebesar Rp 850 juta, dan 2019 sebesar Rp 750 juta. “Semua ini dalam bentuk PL,” tegasnya.

Kata dia, Jaksa penyidik menemukan ada dugaan perbuatan melawan hukum. Di mana, belanja konsumsi itu diduga dilakukan tidak sesuai prosedur dan adanya pemecahan anggaran untuk bisa dijadikan paket penunjukan langsung (PL).

“Paket dipecah, harusnya melalui proses lelang, jadinya penunjukan langsung,” kata dia.

Kajari kembali menegaskan, meski kasus ini diproses tahun 2020, bukan berarti masuk dalam ranah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Sebab, kasus ini terjadi pada tahun 2017-2019. “Sementara kita ketahui APIP mulainya di 2019,” katanya.

Kajari Batam mengaku optimis kasus ini bakal tuntas, sampai ada pihak yang harus bertanggung jawab, meski prosesnya berlangsung di tahun politik saat ini.

“Kami akan tunjukkan sikap profesionalitas dalam menangani perkara ini. Saya pun akan terus pantau perkembangannya ke Pidsus. Mudah-mudahan 2-3 bulan ke depan sudah ada penetapan tersangka,” tandasnya.

APRI@www.rasio.co //

Walikota Batam Hadiri Acara Tasyakuran PT. Korona Trans Punggur di Kabil

0

RASIO.CO, Batam – Walikota Batam H. Muhammad Rudi, S.E., M.M hadiri acara Tasyakuran peresmian Pool Trans Punggur dan perayaan hari raya qurban yang diselenggarakan oleh PT. Korona Trans Punggur, di Pool Korona Trans Punggur, Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa, pada hari Rabu (5/8) malam.

Turut hadir Walikota Batam H. Muhammad Rudi, S.E., M.M, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Rustam Efendi, Direktur PT. Korona Trans Punggur, Hotly Fresli Ompusunggu, Camat Nongsa Arfandi, Lurah Kabil Safaat, Ketua DPC Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Batam, Tibrani, RT RW Kavling Senjulung serta tamu undangan.

Acara dimulai dengan pemotongan tumpeng sebagai rasa syukur dari PT. Korona Trans Punggur dan dimeriahkan oleh Paguyuban seni tari kuda kepang Turonggo Tresno Budoyo.

Direktur PT. Korona Trans Punggur, Hotly Fresli Ompusunggu atau biasa di sapa Aritonang dalam kata sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Walikota Batam dalam acara Tasyakuran dan perayaan hari raya qurban.

Ia mengatakan, apabila ada petugas kami yang kurang memuaskan dalam memberikan pelayanan dimohon jangan ada keributan terkait masalah angkutan.

“Jika ada lebih kurang dari petugas kami tolong diingatkan jangan di buat seheboh hebohnya,” ucap Aritonang.

“Kami atas nama PT. Korona Trans Punggur apabila ada pelayanan kami malam hari ini kurang memuaskan, kami mohon maaf sebesar besarnya, kedepan supaya kita bisa lebih legowo dan damai,” tegas Aritonang.

Harapan kami PT. Korona Trans Punggur kedepan bisa lebih besar lagi mohon doa dan dukungannya, tutup Aritonang.

Sementara itu, Walikota Batam H. Muhammad Rudi, S.E., M.M dalam kata sambutannya mengajak masyarakat yang hadir untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar terhindar dari virus Covid-19.

“Ada tiga hal yang perlu kita lakukan, yakni selalu gunakan masker, jaga jarak minimal 1,5 meter dan selalu menjaga kebersihan,” ucap Rudi.

Bus Trans Batam merupakan program dari Pemerintah Kota Batam, dengan adanya keberadaan Trans Punggur diharapkan dapat menyempurnakan moda transportasi yang ada di Kota Batam, tutup Rudi.

Yuyun

HARRIS Resort Waterfront Batam Tawarkan Paket Pernikahan Outdoor di Tepi Pantai dan Hutan Pinus

0

RASIO.CO, Batam – Pernikahan outdoor identik dengan kesan kasual jika dibandingkan dengan konsep pernikahan indoor. Meskipun demikian, prosesi yang sakral tetap bisa didapatkan, terlepas dari kesan less formal tersebut.

Tampil secara unik dan berbeda, konsep ini dijadikan alternatif pernikahan dengan kondisi new normal saat ini. Pantai menjadi salah satu tempat yang paling pas untuk menggelar resepsi pernikahan.

Jika dibandingkan dengan konsep indoor, pernikahan outdoor dapat memangkas pengeluaran terkait dengan dekorasi karena pemandangan sudah menjadi dekorasi terbaik untuk acara.

Seperti yang dilakukan HARRIS Resort Waterfront Batam, menyediakan lokasi untuk mengadakan acara pernikahan di lokasi tepi pantai dan hutan pinus.

“Pernikahan outdoor banyak diminati oleh mereka yang ingin mengundang keluarga dan teman terdekat di hari spesial tersebut. Dengan jumlah tamu yang tidak banyak, nuansa intim dan romantis tidak hanya dirasakan oleh kedua mempelai, tetapi juga oleh para tamu undangan,” ujar Angel selaku assistant banquet sales manager HARRIS Resort Waterfront Batam, Rabu (5/8).

“Paket Pernikahan outdoor ini dibandrol dengan harga mulai dari Rp. 9,000,000 untuk 50 orang paket makanan. Hidangan makanan dan minuman yang lezat yang telah mengikuti aturan hygiene dan sanitasi di HARRIS Resort Waterfront Batam,” ujarnya.

Angel menambahkan, untuk dekorasi HARRIS Resort Waterfront Batam juga bekerjasama dengan beberapa vendor pernikahan yang memberikan harga yang kompetitif seperti GED Mina, Infinity Wedding Planner, Instyle Project, Ebony, dan masih banyak lagi.

“Kesan menyatu dengan alam juga menjadi alasan mengapa pernikahan outdoor terasa lebih intim dan romantis. Pemilihan pantai, resort, taman, hingga hutan pinus sebagai lokasi pernikahan secara langsung memberikan efek romantis dan hangat. Kamu pun berkesempatan untuk menangkap momen berharga yang tidak akan terlupakan,” tambah Angel.

Pihak hotel juga melaksanakan protokol kesehatan untuk memberikan rasa nyaman kepada pengantin dan keluarga serta tamu-tamu yang diundang.

Ayo tunggu apalagi, wujudkan pernikahan impian mu bersama HARRIS Resort Waterfront Batam. Telp. 0778-381888 atau Angel di 62 813-4831-0909.

Yuyun

Azman ASN Kepri Dihukum Setahun Penjara Terkait Kasus TKI Ilegal

0

RASIO.CO, Batam – Majelis Hakim PN Batam menjatuhkan hukuman setahun penjara terhadap terpidana Azman bin Usman merupakan Apartur Sipil Negara(ASN) bertugas di Pemprov Kepri akibat terbukti melakukan tindak pidana Tentang Keimigrasian dengan modus TKI Ilegal.

Terpidana Azman ditangkap Kepolisian Polsek Nongsa sekira bulan May 2020 karena diduga menjemput TKI Ilegal yang bekerja di negara jiran Malaysia mengunakan Speed Boat warna biru abu merk Yamaha 75 PK warna Abu Abu.

Ironisnya, Terpidana yang bekerja sebagai ASN di Pemrov Kepri tersebut di tuntut JPU Herlambang Adhi Nugroho, 16 bulan penjara serta dendA Rp20 juta, namun akhirnya divonis majelis hakim setahun penjara serta denda Rp20 juta.

“Menyatakan terdakwa Azman bin Usman Muharam tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.” Tanpa Hak membawa seseorang atau kelompok orang yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia tanpa menggunakan dokumen perjalanan yang sah dengan tanpa pemeriksaan imigrasi” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu,”

“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sejumlah Rp20.000.000(dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan,” Kata Majelis hakim ketua. Rabu(05/08).

Sebelumnya, Sidang dipimpin Majelis hakim ketua Hakim Ketua, Yoedi Anugrah Pratama, SH. MH, Hakim Anggota, Christo Evert N. Sitorus, SH. MHum, dan Efridayanti, SH, MH.

Dalam kasus ini Tekong TKI Ilegal, Azman Bin Usman Muaran (40) menjalani sidang sebagai terdakwa dan tanpa didampingi kuasa hukum.

Dalam dakwaan JPU mengatakan, pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa Azman menerima telpon dari Opan (DPO) menawarkan jasa untuk menjemput orang dari Negara Malaysia dengan bayaran senilai Rp. 1 Juta perorang.

Selanjutnya terdakwa Azman menyetujui tawaran tersebut dan jika sudah sampai di Malaysia terdakwa di suruh menghubungi Saudara Trek.

“Sekira pukul 18.00 Wib terdakwa Azman bergerak menuju ke Negara Malaysia dengan menggunakan Speed boat warna biru abu-abu dengan mesin merk Yamaha 75 PK berangkat dari daerah dapur arang Kecamatan Nongsa, sesampainya di laut Negara Malaysia terdakwa menghubungi nomor tersebut dan diarahkan untuk sandar di pantai Batu Layar Atas,” jelas Jaksa Penuntut Umum.

Setelah bersandar ke pantai, terdakwa menaikan 2 orang PMI Ilegal dan langsung mengarah kembali ke Negara Indonesia. Sekira pukul 04.30 Wib terdakwa sampai di negara Indonesia dan bersandar di Kota Batam tepatnya di daerah Nongsa.

“Pada saat bersandar di daerah Nongsa, terdakwa di tangkap oleh rekan Opsnal dari pihak kepolisian Polsek Nongsa dan selanjutnya dibawa ke Polsek Nongsa,” ucapnya.

JPU menambahkan, Terdakwa rencananya akan membawa 11 orang pekerja imigran, dikarenakan sesampainya di laut Malaysia cuaca angin kuat dan gelombang tinggi terdakwa tidak berani membawa sebanyak itu dikarenakan speed boatnya kecil.

Pantai Nongsa bukan merupakan Pelabuhan resmi yang ada di Kota Batam, dan perbuatan terdakwa Azman Bin Usman Muaran diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 120 Ayat(1) UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman penjara 10 tahun.

APRI@www.rasio.co //

Hasil Swab 50 Warga Kepri Ikut Kegiatan Gubernur Negatif

0

RASIO.CO, Batam – Sekdaprov H TS Arif Fadillah kembali mendapat kabar yang menenangkan terkait hasil swab masyarakat Kepri. Sebanyak 50 orang masyarakat Kepri di Jakarta sudah mendapat laporan hasil swab mereka. Semuanya negatif.

“Alhamdulillah. Saya hari ini mendapatkan laporan bahwa 50 warga Kepri di Jakarta yang ikut kegiatan Pak Gubernur semuanya negatif,” kata Arif di Kantor Gubernur, Dompak, Rabu (5/8).

Menurut Arif, semua masyarakat Kepri yang hadir pada Senin (27/7) malam di Jakarta diminta melakukan pengambilan sampel swab. Mereka diambil sampelnya di Klinik Kimia Farma Menteng, Jakarta. Informasi ini pun langsung disampaikan Arif kepada Gubernur Kepri H Isdianto.

Arif menambahkan, saat ini pihaknya masih menunggu hasil sampel swab masyarakat Kepri baik di Tanjungpinang mapun Batam. Sudah ratusan sampel yang diambil sejak Kamis (30/7) lalu.

Menurut Arif, dari laporan yang dia terima, yang di Tanjungpinang belum ada terkonfirmasi positif. Arif memang berharap semua sampel yang diswab hasilnya negatif.

“Saya berharap dan selalu berdoa agar semuanya negatif,” kata Ketua Harian Gugus Tugas ini.

Arif pun terus berkoordinasi dengan pihak BTKLPP Batam dan RSKI Galang, Batam. Bahkan pada Rabu (4/8) lalu, Arif mengunjungi dua kawasan itu. Semuanya dalam upaya saling berkoordinasi dan memotivasi dalam mendukung kerja para pihak.

Saat di BTKLPP, Arif memang sudah mendapat informasi bahwa Ketua LAM Kepri H Abdul Razak AB dan istrinya Sy Zaharah juga negatif. Arif sendiri dalam dua kali sampel swabnya diperiksa, semuanya negatif.

“Kita berharap dari BTKL dan RS Galang dapat segera menyelesaikan sampel yang diperiksa, tujuan kita agar dapat melakukan langkah-langkah berikutnya ke depan,” kata Arif.

Arif pun mengingatkan pada masyarakat untuk selalu disiplin dengan protokol kesehatan. Mulai dari menjaga jarak, menggunakan masker dan rajin mencuci tangan.

“Kita harus saling menjaga. Semoga vaksin dan obatnya segera ditemukan, sehingha virus ini segera sirna,” kata Arif.

redaksi@www.rasio.co //

Arif Ingatkan Netralitas Pegawai Pilkada 2020

0

RASIO.CO, Tanjungpinang – Sekdaprov H TS Arif Fadilah mengingatkan para ASN untuk menjaga netralitas dalam pemilihan kepala daerah Desember nanti. Karena netralitas ASN merupakan etika dan perilaku yang wajib dipegang teguh sebagai penyelenggara negara.

“Saya selalu sampaikan agar ASN di Kepri netral dalam tiap pilkada maupun pileg. Karena pelanggaran terhadap azas netralitas akan menjadi pintu masuk munculnya berbagai distorsi dan pelanggaran hukum lainnya, seperti perilaku KKN, kualitas pelayanan publik yang rendah, serta perumusan dan eksekusi kebijakan yang mencederai kepentingan publik,” ungkap Arif saat mengikuti Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan tema “ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri” di Ruang Rapat Setda lantai 3 Kantor Gubernur Dompak, Tanjungpinang, Rabu (5/8).

Kegiatan ini berupa deklarasi netralitas ASN yang dikuti peserta di jaringan virtual yang terdiri dari para Kepala Daerah, Sekda, Kepala BKPSDM, Pimpinan Bawaslu Daerah. Mereka uanh mengikuti dari Provinsi Kalimantan Barat, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Lampung dan Papua.

Adapun yang menjadi narasumber Johan Budi SP Anggota Komisi II DPR RI, Bima Arya Wibisana Kepala BKN, Pahala Nainggolan Deputi Pencegahan KPK, Adnan Topan Husodo Koordinator ICW, H Sutarmidji Gubernur Kalimantan Barat.

Dalam sambutannya, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto menegaskan bahwa setiap ASN harus mampu membangun kesadaran, kemauan dan tanggung jawab ASN yang berkenaan dengan Etika dan perilaku imparsialitas. Yaitu tidak berpihak, bebas dari konflik kepentingan, serta bebas dari pragmatisme politik.

“Semoga terwujud ASN yang netral, bebas intervensi politik, bebas konflik kepentingan, profesional dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” tambah Agus.

Sementara itu, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB Teguh Widjinarko mengatakan kampanye virtual ini sangat penting karena dalam waktu dekat akhir tahun ini akan melakukan Pilkada serentak.

“Dengan keadaan Negara saat ini dalam posisi permasalahan netralitas ASN, tentunya dengan interpensi nilai nilai ASN. Ini harus kita jaga netralitas ASN untuk tetap kita pertahankan,” ujar Teguh.

Disisi global pemerintah memperoleh peringkat 54,8%, scorenya berada kira kira dibawah negara negara asean dan british, ini lah salah satu aspek kendala, bahwa netralitas kita masih sangat rendah.

Dengan keterkaitan tersebut, Teguh menambahkan adanya semacam motif untuk mendapatkan atau mempertahankan jabatan dimana JPT-JPT Pratama bersaing untuk mendapatkan perhatian dari bakal calon Pimpinan Daerah.

“Mereka berupaya untuk mempertahankan jabatannya melalui keterlibatannya dalam mendukung. Selain itu, adanya kekerabatan keluarga dengan calon ini yang menjadi pentingnya untuk diperhatikan dengan kurangnya pemahaman tentang regulasi netralitas ASN,” imbuhnya.

Demikian deklarasi ini kami buat dan dilaksanankan dengan penuh integritas dan rasa tanggung jawab dalam rangka mewujudkan netralitas ASN yang bermartabat beretika dan demokrasi demi terwujudnya persatuan dan kesatuan NKRI.

Beserta Pesan pesan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yaitu Stop pelanggaran netralitas, Pahami pradigma UU ASN, Fokus pada pelayanan publik, Jalin sinergi pencegahan pelanggaran netralitas, Kemauan baik dan tindak lanjut PPK, Penyempurnaan regulasi etika penyelenggara negara.

redaksi@www.rasio.co //

Isdianto Ingin Seluruh Kepri Terkoneksi

0

RASIO.CO, Batam – Gubernur H Isdianto mengatakan dirinya ingin seluruh Kepri terkoneksi dengan berbagai moda transportasi. Untuk konektivitas antar pulau, jalur laut dan udara menjadi sangat penting. Agar pergerakan orang dan barang semakin besar dan meningkatkan ekonomi daerah.

“Saya bersyukur hari ini (Selasa) Tanjungpinang sebagai ibu kota provinsi terkoneksi dengan Tambelang melalu jalur udara. Semoga penerbangan ini mampu mengairahkan berbagai sektor ekonomi dua pulau ini,” kata Isdianto, di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (4/8).

Isdianto diwakilkan Raja Ariza, Asisten Pemerintahan Setdaprov Kepri pada penerbangan perdana dari Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang ke Bandara Tambelang Kabupaten Bintan, Selasa (4/8) pagi. Dia berharap ke depan durasi penerbangan bertambah dari dua kali menjadi lebih.

Saat ini, penerbangan Susi Air dari RHF ke Tambelan berlangsung dua kali sepekan, yaitu Selasa dan Sabtu. Saat ini, semuanya masih mendapat subsidi dari Kementerian Perhubungan.

Isdianto berterimakasih kepada Kementerian Perhubungan karena terus mendukung Kepri melancarkan konektiviyas antar pulau. Belum lama ini, KMP Bintang Nusantara juga melayari berbagai pulau di Kepri dari Bintan.

Ke depan, konektivitas antar daerah, kata Isdianto harus semakin cepat. Untuk percepatan itu, jalur udara menjadi pilihan utama. Meski begitu, tambahan armada kapal juga membuat pergerakan antar pulau semakin cepat.

Isdianto berterima kasih pada Kemenhub yang terus mendukung program konektivitas Kepri. Anggaran daerah, kata Isdianto, tak akan mencukupi untuk membangun semua sektor itu secara cepat.

Karena itu, awal tahun ini, Isdianto membawa semua pimpinan daerah Kepri menemui Menhub untuk mengkoordinasikan pembangunan konektivitas tiap daerah. Dengan demikian, Isdianto yakin Kepri akan terkoneksi dengan banyak moda transportasi.

“Kita harap kebersamaan untuk masyarakat ini terus terbangun. Karena apapun yang kita lakukan muaranya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Isdianto.

redaksi@www.rasio.co //

Komisi IV DPRD Batam Minta Batalkan Sekolah Tatap Muka Pertengahan Agustus Ini

0

RASIO.CO, Batam – Komisi IV DPRD Kota Batam minta Walikota Batam dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan untuk membatalkan rencana untuk memulai sekolah tatap muka pada pertengahan agustus 2020 ini.

Pasalnya, saat ini penyebaran virus Corona di Kota Batam meningkat lagi dan bahkan Kecamatan Batam Kota masuk pada zona merah lagi karena pasien positif terus bertambah, baik dari temuan kasus baru maupun dari cluster yang ada.

Hal tersebut disampaikan oleh ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Ides Madri dari fraksi partai Golkar kepada haluankepri.com, Rabu (5/8).

Dikatakan Ides, selain itu sebab pihaknya meminta Pemko Batam untuk membatalkan rencana memulai sekolah tatap muka itu pada saat ini ialah, karena anak-anak khususnya SD dan SMP masih belum bisa menjaga dirinya untuk melakukan protokol kesehatan.

Yaitu seperti masker, sering cuci tangan, jaga jarak dan mereka rentan terhadap penyakit. Selain itu kesiapan sekolah untuk menjaga jarak dengan jumlah siswa yang ada satu kelas maksimal 15 orang dalam 1 ruangan dan itupun harus sirkulasi terbuka.

“Jika Pemko Batam tetap memaksakan sekolah tatap muka pada bulan agustus ini seperti yang telah direncankannya pada beberapa hari yang lalu orang tua murid tidak akan mengizinkan anaknya berangkat ke sekolah. Pemerintah harus memikir ulang lagi,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemko Batam akan membuka kembali sekolah-sekolah untuk para siswa di pertengahan Agustus 2020 ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Walikota Batam, Muhammad Rudi saat melakukan pertemuan dengan kepala sekolah di Dataran Engku Putri Batam Centre, Kamis (30/7/2020).

“Intinya kita sepakat membuka kembali sekolah. Teknisnya nanti diatur sekolah bersama Kepala Dinas Pendidikan. Nanti hasilnya dilaporkan ke saya, lalu saya teruskan ke Forkopimda,” ucap Rudi.

Disampaikan Rudi, beberapa opsi aturan saat sekolah tatap muka diberlakukan di tengah pandemi Covid-19 antara lain dengan membatasi jumlah siswa per kelasnya.

Yakni dari maksimal 40 orang per kelas menjadi 20 orang saja. Konsekuensinya jadwal sekolah harus dibagi menjadi dua, pagi dan siang. Atau dibuat satu hari sekolah, satu hari tidak, secara bergantian.

“Untuk sekolah yang memang sudah ada dua shift, kelas pagi dan siang, bisa dilaksanakan dengan memperpendek jam belajar. Misal biasanya 6 jam nanti dibuat jadi 3 jam. Tak perlu ada jam istirahat. Setelah belajar langsung pulang,” ujar Rudi.

Ditambahkannya, kebijakan itu diambil karena banyak orang tua yang menyampaikan protes dan keluhan padanya. Yaitu tidak sedikit orang tua yang merasa kesulitan dan terbebani dengan kegiatan belajar di rumah.

“Banyak orang tua protes, biaya makin besar karena harus beli pulsa atau kuota. Selain itu bagi yang tak punya Handphone standar, harus beli lagi. Jadi pandemi covid-19 ini makin berat buat mereka. Oleh karena itu meskipun Batam tak hijau, nanti akan kita buka. Tapi sekolah harus disiapkan betul-betul,” pungkas

Ini Dua Pelaku Oknum Mafia Lahan di OTT Polda Kepri

0

RASIO.CO, Batam – Jajaran Kepolisian Ditrekrimum Polda Kepri menetapkan dua tersangka yang diduga mafia lahan dengan modus penipuan pengurusan dokumen lahan dan kedua tersangka berinisial A dan ALH, dimana salah seorangnya merupakan oknum bekerja di BP Batam. Senin(03/08) kemarin.

Kedua tersangka merupakan atas laporan masyarakat dan berhasil di OTT Tim Ditrekrimum Polda Kepri disalah satu bank dengan modus Pemalsuan Surat Faktur tagihan Uang Wajib Tahunan BP Batam.

“Kasus ini berawal dari Direktur PT. EPS yang ingin mencari orang yang dapat membantu dalam pengurusan lahan dan penerbitan Surat Faktur, Penetapan Lokasi, Surat Keputusan, Surat Perjanjian sampai dengan terbitnya sertifikat,”

“Kemudian PT. EPS memberikan kepercayaan terhadap Inisial ALH untuk pengurusan lahan tersebut, kemudian Inisial ALH menunjuk Inisial A yang bertugas untuk mengurus perizinan lahan tersebut. Inisial A merupakan Oknum dari Pegawai BP Batam yang memiliki akses dalam pengalokasian lahan”. Kata Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S.

Kata Harry, Dua orang tersangka Inisial A dan ALH diamankan oleh Ditreskrimum Polda Kepri atas tindak Pidana Pemalsuan Surat Faktur tagihan Uang Wajib Tahunan BP Batam dan Pemerasan dan atau penipuan terhadap pengurusan lahan.

“Tim teknis dari Ditreskrimum Polda Kepri berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Tindakan OTT ini dilakukan berdasarkan Laporan dari salah seorang yang bekerja di BP Batam, dalam Laporan nya dikatakan bahwa telah terjadi Pemalsuan Surat Faktur tagihan Uang Wajib Tahunan BP Batam.

“Berdasarkan Laporan tersebut yang dimasukan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, tim langsung melakukan penyelidikan secara cepat dan diperoleh informasi bahwa akan ada transaksi penyerahan Surat Faktur yang diduga palsu beserta uang sebesar Rp. 12.000.000.000, di salah satu Bank yang ada di Kota Batam, diihari yang sama pada jam 15.00 wib tim langsung bergerak cepat dan berhasil mengamankan tersangka yang melakukan pemalsuan”. Ujarnya.

Selanjutnya Inisial A melakukan pemalsuan dengan cara mengedit faktur tagihan uang muka tahunan milik PT. EPS. Tersangka A dengan mudahnya mendapatkan dan menjadikan dua nomor faktur yang sah, kemudian memindahkan nomor faktur milik perusahaan lain, yang di edit dengan cara mengambil nomor faktur tersebut ke faktur milik PT. EPS.
Dari total tagihan uang muka tahunan fiktif milik PT EPS sebesar Rp. 2.840.000.000,-. akan tetapi tersangka ALH kemudian menagih uang sebesar Rp. 12.000.000.000,-. kepada Direktur PT. EPS dan menyuruh serta memerintahkan PT. EPS untuk mentransfer uang tersebut ke rekening pribadi tersangka ALH.

Barang Bukti yang diamankan adalah satu lembar faktur tagihan uang wajib tahunan, satu lembar aplikasi setoran transfer kliring, tiga lembar kwitansi, satu lembar cek, satu bundel buku cek, satu set computer, satu unit mesin Scanner, satu unit mesin printer dan duah unit Handphone.

Atas perbuatan nya tersangka dikenakan pasal Pasal 263 K.U.H.Pidana, dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan Pasal 368 K.U.H.Pidana dan atau pasal 378 K.U.H.Pidana dan atau pasal 368 K.U.H.Pidana jo. Pasal 53 K.U.H.Pidana dan atau pasal 378 K.U.H.Pidana jo Pasal 53 dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara”. Tutupnya.

APRI@www.rasio.co //