RASIO.CO, Tanjungpinang – Plt Gubernur H Isdianto mengajak anak-anak Kepri untuk bersama-sama displin terhadap protokol kesehatan. Seperti rajin mencuci tangan setelah beraktivitas, selalu menggunakan masker dan menjaga jarak.
“Kita berdoa agar pandemi ini cepat berakhir. Sehingga anak-anak bisa kembali ke sekolah, bisa bertemu dengan para guru dan kawan-kawannya,” kata Isdianto sempena peringatan Hari Anak Indonesia Tahun 2020, Kamis (23/7).
Isdianto memahami dengan kondisi anak-anak Kepri saat ini. Apalagi sudah berbulan-bulan tidak ke sekolah. Ada kerinduan bermain teman-teman di sekolah.
“Anak-anak tetap rajin belajar di rumah ya. Sama-sama kita berdoa semoga wabah corona ini cepat berakhir. Bantu juga dengan tetap menjalankan protokol kesehatan,” kata Isdianto.
Sempena Hari Anak Nasional, Kepri pun mendapat penghargaan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kepri menerima penghargaan Sebagai Pemerintah Daerah yang Memiliki Komitmen Mendukung Eksistensi Komisi Perlindungan Anak Daerah.
Isdianto berterima kasih dengan penghargaan itu. Bagi Kepri, kata Isdianto, setiap program untuk anak harus mendapat dukungan. Terlebih dukungan kepada lembaga yang menangani perlindungan anak.
“Terima dengan penghargaan ini. Kami akan terus memperkuat perlidungan anak di Kepri, baik melalui program maupun anggaran,” kata Isdianto.
Bagi Isdianto, Pemprov Kepri pun punya komitmen sejalan dengan tema Hari Anak Nasional tahun ini: Anak Terlindungi Indonesia Maju. Isdianto pun ingin anak-anak Kepri membawa daerah ini semakin maju.
“Yang jelas untuk kemajuan daerah ini, anak anak harus mendapat tempat dan kepedulian dari kita semua,” kata Isdianto.
RASIO.CO, Tanjungpiang – Sekretaris Daerah H TS Arif Fadillah mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo berpesan kepada seluruh jajaran baik di pusat maupun daerah untuk mendukung peran UMKM melalui Koperasi dalam rangka memulihkan perekonomian nasional.
“Bapak Presiden Jokowi berpesan bahwa UMKM menjadi salah satu sentral perekonomian yang harus segera diberikan rileksasi, restrukturisasi agar terhindar dari pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat,” ujar Arif saat mengikuti acara Penyerahan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Koperasi melalui video conferece dari Rupatama lt.4, kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang, Kamis (23/7).
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyampaikan pada kondisi saat ini sulit dalam mengendalikan perekonomian bahkan di dunia pun semua mengalami pertumbuhan yang menurun.
“Pertumbuhan ekonomi dunia yang terkontraksi. The World Bank mengatakan turun minus 5 persen, OECD tumbuh tapi minus 6 sampai 7 persen. Gambarannya adalah bahwa setiap bulan selalu berubah, dinamis dan bahkan sulit (karna menurun),” lanjutnya.
Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia saat kuartal pertama 2020 masih plus yakni 2,97 persen, nanti pada kuartal kedua akan jatuh minus 4 sampai 5 persen.
“Apa yang harua kita lakukan? Salah satunya secepatnya berikan rileksasi, restrukturisasi kepada UMKM dan Koperasi, dengan harapan dan keyakinan bahwa kuartal ketiga nanti harus naik lagi,” tambahnya.
Jokowi senang, dirinya setiap hari mendapatkan laporan angka-angka yang baik, seperti konsumsi sudah naik peredaran uang, bansos tunai yang mempengaruhi daya beli dan konsumsi rumah tangga. Aktivitas ekspor pun juga sudah mulai naik.
“Momentum ini harus kita jaga dan di tingkatkan, saya berpesan kepada semua untuk bergerak menumbuhkan ekonomi,” pesan Jokowi.
Terkait penyaluran dana kepada koperasi ini, Jokowi mengapresiasi dan berharap menjadi stimulus dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM
“Kita berharap, koperasi likuditasnya baik sehingga dapat memberikan pinjaman dengan baik dengan kuncinya dua: proses sederhana dan cepat,” pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam laporannya mengatakan hingga saat ini terdata sebanyak 123 ribu lebih unit koperasi dengan 22 juta total anggota. Sedangkan aset yang di miliki sebanyak Rp. 152 Triliyun, dengan Omset sebesar Rp. 154 Triliyun. Koperasi Konsumen paling besar 59 persen, Koperaai Produsen sebesar 19 persen, Koperasi Simpan Pinjam sebesar 13 persen, Koperasi Jasa sebesar 4,85 persen dan Koperasi Pemasaran sebesar 2,6 persen.
“Sebagaimana arahan Bapak Presiden untuk melakukan upaya cepat dan komperhensif dalam membantu koperasi dan UMKM menghadapi pandemi, maka kamI melalui LPDB telah menyiapkan 3 fase pemulihan,” kata Teten.
Lebih lanjut, Tenten menjabarkan 3 fase tersebut yakni program survival, telah melakukan restrukturisasi pinjaman dalam bentuk penundaan pembayaran angsuran dan jasa selama 12 bulan. Hingga kini telah dilakukan kepada 40 mitra koperasi (100 persen) berupa penundaan pokok, penundaan jasa, pengurangan jasa, perpanjangan waktu dan penambahan fasilitas pinjaman dengan total sebesar Rp. 135,7 Miliyar.
“Dalam program tersebut juga LPDB tidak mengenakan bunga selama masa penundaan pembayaran sehingga secara langsung ini merupakan subsidi bunga dari LPDB sebesar 100 persen selama satu tahun,” lanjutnya.
Kedua, fase program pemulihan ekonomi, dengan alokasi tambahan sebesar Rp. 1 Triliyun disalurkan kepada koperasi dengan bunga 3 persn (menurun 1 setengah persen flat pertahun kepada 4,8 juta anggota).
“Penyaluran pembiayaan baru tersebut telah di cairkan sebesar Rp. 381 Miliyar. Untuk koperasi konvensional sebesar Rp 21,8 M (13 mitra) kemudian dengan pola syariah sebesar Rp. 109 M (21 mitra),” tambahnya.
Terakhir, pada fase program penumbuhan ekonomi telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk memudahkan akses pembiayaan koperasi dan UMKM dengan bunga ringan dan pendampingan.
Kedepan, Kementerian melihat koperasi dapat menjadi mitra Pemerintah untuk pembiayaan yang murah untuk UMKM, bagian membangun kelembahaan yang mudah dalam pembinaan karna jumlah UMKM yang besar di seluruh indonesia yang harus disederhanakan kelembagaannya. Kementerian pun telah melakukan berbagai pembenahaan secara menyeluruh.
“Untuk itu, kami mohon dukungan Bapak Presiden beserta seluruh jajaran agar peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian kita selalu kuat,” pungkasnya.
RASIO.CO, Tanjungpinang – Sekdaprov Kepri H TS Arif Fadillah mengatakan, Isdianto akan dilantik sebagai Gubernur Kepri defenitif, Senin (27/7).
Pelantikan yang direncanakan Senin siang itu akan dilaksanakan di Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan pun dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan.
“Alhamdulillah berkat doa dan dukungan masyarakat Kepri, Bapak Presiden Jokowi berkenan melantik Pak Isdianto, Senin siang, sebagai Gubernur defenitif,” kata Arif, di Istana Kota Piring, Dompak, Tanjungpinang, Jumat (24/7) pagi.
Arif dikonfirmasi setelah mengikuti Rakor Persiapan Pelantikan bersama Sekretariat Presiden melalui vicon. Menurut Arif, sesuai arahan dan jadwal yang diberikan Sekretariat Presiden, Gubernur Kepri Definitif akan dilantik dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Isdianto dilantik berdasarkan Keppres Nomor 71/P Tahun 2020 tentang Pengesahan Pemberhentian dengan Hormat Wakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021
Sekda Arif juga melaporkan, bahwa Sabtu (25/7) Plt. Gubernur Kepri Isdianto yang akan dilantik telah tiba di Jakarta untuk melakukan swab tes sesuai arahan Sekretariat Presiden.
“Kita terus menunggu informasi dan menerima setiap arahan,” lanjut Arif sambil berharap doa masyarakat Kepri untuk kelancaran prosesi pelantikan tersebut.
Sedangkan untuk undangan, sampai saat ini yang hadir mendampingi dalam Istana saat acara antara lain: Istri dan Anak, Sekretaris Daerah dan Ketua DPRD.(r).
RASIO.CO, Inhil – Jalan penghubung di Kelurahan Khairiah, Kecamatan Mandah – Sembuang, pembangunannya terbengkalai sejak tahun 2017.
Kondisi ini membuat aktivitas warga seperti pendidikan, ekonomi dan kesehatan, menjadi terhambat.
Dampak dari kondisi jalan yang tidak kunjung siap kerap membuat pengendara sepeda motor jatuh ke pantai.
Salah satu warga mandah Eribahruzi, mengatakan, tidak tahu lagi harus berbuat apa?.
Dirinya, kata dia, sudah banyak menyampaikan tentang kondisi jalan tersebut. Namun sampai saat ini belum ada perhatian dari pemerintah daerah.
“Kondisi jalan rusak dan terbengkalai, hampir 3 tahun. Belum ada kepastian kelanjutan pembangunannya, ” ujarnya kepada media, Kamis (23/7).
Eribahruzi yang kerap disapa Yan Melayu menambahkan, hampir setiap bulan warga melakukan gotong royong untuk memperbaiki jalan tersebut dari bahan kayu.
Ditambah lagi, sudah banyak korban luka-luka jatuh ke bawah karena kondisi jalan yang apa adanya.
Kondisi jalan yang saat ini sangat memperhatinkan keadaannya tidak hanya di jalan Sembuang – Mandah, masih banyak jalan – jalan yang sangat membutuhkan perhatian pemerintah.
Jalan tersebut antara lain, Jalan Jarambah Beton seberang Pasar Desa Igal menuju ke Mandah.
Jalan Saka, Jalan Saka Pantai, Jakan Saka Kuali Desa Bente menuju kecamatan mandah.
Ini semua akses jalan yang menjadi peran vital bagi warga terutama anak-anak sekolah.
Camat Mandah, Junaidi mengatakan, anggaran untuk pembangunan atau rehab Jerambah Beton, Jalan Sembuang – Mandah Tahun 2020 ini sudah dianggarkan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir.
“Saat ini kita menunggu pemenang lelang. Harapan kita kegiatan ini tidak terkena Refocusing atau Pemangkasan anggaran karena wabah Covid 19 yang terjadi saat ini, ” ujarnya.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Inhil, TM Syaifullah menjelaskan, anggaran jalan Mandah-Sembuang bernilai Rp1.225.000.000 tidak termasuk dalam pemangkasan dikarenakan covid-19.
Namun, TM Syaifullah tidak bisa memastikan ketersediaan anggaran untuk melaksanakan atau waktunya.
TM Syaifullah menambahkan, semoga beberapa hari ini ada kepastian untuk dilelang atau tidak. Karena Jalan Mandah – Sembuang itu sebenarnya menjadi prioritas pembangunan pada tahun ini.
Hanya saja, kata dia masih menunggu kepastian ketersediaan anggaran dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
RASIO.CO, Batam – Dua pelaku begal berinisial MN (25) dan CS (35) yang beraksi di jalan raya Sei Temiang berhasil dilumpuhkan Opsnal Reskrim Polresta Barelang dan Opsnal Polsek Sekupang, Kamis (23/7).
Penangkapan tersebut dibawah pimpinan Kasat Reskrim Polresta Barelang Kompol Andri Kurniawan, SIK MH, Opsnal Reskrim Polresta Barelang dan Opsnal Polsek Sekupang.
Kasat Reskrim Polresta Barelang Kompol Andri Kurniawan, SIK MH.
Ia mengatakan, mengatakan kejadian berawal pada hari Selasa (21/7) sekira pukul 20.15 Wib korban berjanji bertemu dengan pelaku di Batam Mindo Muka Kuning untuk mengantarkan lamaran kerja ke PT. Panasonic.
Setelah korban dan pelaku bertemu di Batam Mindo, lalu pelaku mengajak korban untuk mengantar surat lamaran kerja korban kerumah saudara pelaku di Perum Surya Regency Kecamatan Sekupang.
“Pelaku membawa sepeda motor Beat BP 2600 JJ warna biru putih milik korban, setelah sampai di jalan raya Sei Temiang pelaku memberhentikan sepeda motor dengan alasan menunggu teman,” ujar Andri.
Tidak lama kemudian teman pelaku datang dan selanjutnya menodongkan pisau ke punggung korban serta meminta barang berharga milik korban.
“Saat itu korban berteriak minta tolong sehinga ke dua tersangka melarikan diri dengan membawa sepeda motor milik korban. Atas kejadian tersebut korban segera melapor ke Polsek Sekupang,” jelas Andri.
Andri menambahkan, dengan adanya laporan tersebut serta adanya informasi dari masyarakat bahwa pelaku berada di sekitaran Universitas Batam sekira pukul 20.00 Wib team berhasil menangkap pelaku berinisial CS.
Setelah dilakukan pengembangan pukul 23.00 Wib pelaku MN berhasil diamankan di perum. Griya Panorama Permai.
“Saat menunjukkan tempat pembuangan barang bukti di seputaran Batam Kota, kedua pelaku melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri, petugas memberikan tembakan peringatan sebanyak 3 kali, akan tetapi pelaku tidak mengindahkan bahkan melakukan perlawanan,” tegas Andri.
Dengan memberikan tindakan tegas dan terarah ke dua pelaku berhasil diamankan dengan dasar penangkapan Laporan Polisi :LP:LP-B/107/VII/BRL/SEK SKP, dengan barang bukti 1 unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih.
Menyikapi hal tersebut, Kapolresta Barelang Kombespol Purwadi Wahyu Anggoro SIK.,MH membenarkan atas penangkapan tersebut, saat ini pelaku sedang dilakukan pemeriksaan di Polresta Barelang.
RASIO.CO, Batam – Bersimpena Hari Anak Nasional(HAN) Pemprov Kepri menerima anugrah kategori Pemerintah Daerah yang punya Komitmen untuk memperkuat kelembagaan KPPAD, Rabu(22/07).
Anugrah didapat dalam acara Webinar KPAI yang dilaksanakan secara nasional dan diterima langsung Penghargaan tersebut diterima oleh Sekdaprov Kepri Said Fadillah, didampingi seluruh Komisioner KPPAD Kepri, Kepala DP3AKB Kepri Misni dan stake holder anak lainnya.
Ketua KPPAD Provinsi Kepri, Erry Syahrial mengatakan, ini kedua kalinya Pemprov Kepri menerima penghargaan dari KPAI setelah tahun 2014 juga mendapatkan.
Untuk permasalahan dan kasus anak yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dari awal tahun hingga saat ini bisa menjadi perhatian bagi berbagai pihak agar lebih peduli lagi dengan anak.
Sejak Januari hingga Juli 2020, KPPAD Provinsi Kepri telah menerima pengaduan dari masyarakat sebanyak 76 kasus anak.
“Kasus anak tersebut terjadi pada berbagai klaster kasus anak dengan perincian kekerasan pada anak 12 kasus, pencabulan 9 kasus, bullying 3 kasus, hak asuh 25 kasus, hak pendidikan 8 kasus, penelantaran 5 kasus, eksploitasi 4 kasus, pencurian 7 kasus, trafiking 3 kasus, kenakalan 3 kasus dan pornografi 1 kasus,” jelas Erry, Kamis (23/7).
Erry menambahkan, jumlah ini baru jumlah kasus, belum lagi jumlah anak yang terlibat dalam kasus tersebut angkanya jauh lebih tinggi, biasanya untuk satu kasus anak, menimpa pada beberapa korban anak.
“Contohnya meski hanya menerima satu kasus pornografi, namun jumlah anak yang jadi korban dalam kasus ini mencapai 8 anak atau pelajar yang jadi korban, demikian juga kasus lainnya,” ucap Erry.
Ada beberapa kasus yang menonjol yakni kasus kekerasan pada anak, pencabulan, penelantaran dan eksploitasi pada anak.
“Yang paling tinggi adalah permasalahan hak asuh orang tua terkait dengan perceraian yang banyak terjadi sehingga hak asuh anak jadi rebutan masing-masing orang tua,” terang Erry.
Selain itu, kasus hak pendidikan banyak juga muncul terutama terkait dengan masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang baru usai sehingga ada persoalan system zonasi dan PPDB online.
“Meskipun dalam masa pandemic Covid 19, anak banyak di rumah dan tidak sekolah, kasus-kasus pada anak tetap terjadi seperti biasanya. Biasanya anak yang menjadi korban atau pelaku dari tindak pidana adalah anak-anak yang tidak betah di rumah sehingga keluar rumah dan kurang pengawasan hingga orang tua,” tambah Erry.
Selama pandemic Covid-19, KPPAD Kepri juga memantau anak-anak yang terpapar dan jadi korban Covid 19. Dari pantauan KPPAD dan data Dinas Kesehatan, sebanyak 41 anak di Kepri menjadi korban positif Covid dengan perincian 2 anak meninggal, sembuh 35 anak dan sedang dirawat saat ini sebanyak 4 anak.
“Kebanyakan anak yang menjadi korban Covid berada di Batam dan masuk dalam beberapa claster penularan seperti klaster donat di Seraya, klaster di Bengkong Sadai, klaster sukajadi dan lainnya,” kata Erry.
Angka korban Covid cukup tinggi dan membuktikan bahwa anak termasuk kelompok rentan terkena Covid. Kondisi ini juga terjadi di daerah tau provinsi lainnya di Indonesia.
“Ini menjadi dasar bagi Tim Gugus Tugas Covid untuk menunda anak untuk bersekolah dan masih menerapkan system belajar daring di rumah,” ucapnya.
Semoga dengan Anugerah ini, kehadiran KPPAD Kepri sebagai perpanjangan tangan KPAI semakin dibutuhkan bagi masyarakat Kepri menyelesaikan permasalahan anak demi tercapainya visi dalam perlindungan anak yaitu terciptanya Provinsi kepri Ramah Anak, tutup Erry.
RASIO.CO, Tanjungpinang – Plt. Gubernur Kepulauan Riau melakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Lingga dalam rangka Peresmian Pondok Pesantren Darul Iman di Desa Bekacang, Kecamatan Singkep, Senin (20/07).
Turut ikut mendampingi Hanafi Ekra Anggota DPRD Kepri, Ketua TP-PKK Provinsi Kepri Meri Isdianto, Kepala Dinas Kesehatan Tjetjep Yudian, Plt. Kepala BPBD Budi Harto, Plt. Kepala Dinas Perhubungan Junaidi, Kepala Biro Pembangunan Aries Fhariandi, Kepala Biro Kesra Aiyub serta Staf Ahli Gubernur Saidul Khudri dan Herizal Hood.
Isdianto pada kesempatan ini menyampaikan bahwa Pemprov terus mendukung terhadap pengembangan dunia pendidikan dalam mencetak generasi penerus Kepulauan Riau yang berakhlak mulia.
“Pesantren yang merupakan salah satu Lembaga Pendidikan tertua di Indonesia hingga saat ini bukan hanya menciptakan generasi yang cerdas secara intelektual namun juga memiliki budi pekerti yang baik, oleh karena itu harus terus kita dukung baik secara moril dan materil,” jelasnya.
Untuk menciptakan generasi yang memiliki akhlakul mulia, Isdianto mengatakan bahwa tidak dapat dilakukan sendri oleh Gubernur maupun Bupati, namun butuh keterlibatan semua unsur masyarakat terutama Pondok Pesantren yang terua hadir memberikan pembelajaran keagamaan.
“Harapan saya dengan berdiri pesantren ini dapat dimanfaatkan dengan baik untik mendidik anak kita secara benar supaya anak kita jadi anak sholeh dan sholeha. Selain itu dalam pembelajaran, jangan melanggar ketentuan yang digariskan, sesuai dengan peraturan Indonesia,” pesannya.
Lebih lanjut Isdianto menyampaikan bahwa Perkembangan Pondok Pesantren serta sekolah-sekolah islam terpadu di Provinsi Kepulauan Riau mengalami kemajuan yang cukup pesat. Saat ini, Pondok Pesantren dan Sekolah Islam Terpadu tidak hanya berada di kota-kota besar dan pusat kabupaten atau kecamatan saja, tetapi sudah merata di beberapa desa dan kelurahan.
Saat ini semakin banyaknya generasi muda kita yang melanjutkan pendidikannya ke pondok-pondok pesantren dan pusat-pusat Tahfidz Quran. Mereka kini bangga mendapatkan pendidikan di pesantren, mereka bangga hidup di pondok, dan mereka bangga akan syi’ar Islam.
“Fenomena ini tentunya harus terus kita pertahankan dan bila perlu kita tingkatkan. Berbagai pihak harus mendukung keberlangsungan pondok pesantren serta mempertahankan tren pendidikan berbasis Quran. Insya Allah beberapa tahun mendatang, Provinsi Kepulauan Riau akan mencetak generasi penerus dan calon-calon pemimpin yang mencintai Al-Quran dan Sunnah,” tutupnya.
Pimpinan Pondok Pesantren Darul Iman KH. Muliadi mengatakan Pembangunan pondok pesantren ini merupakan bentuk ikhtiar kami sebagai putra daerah untuk memajukan daerah dari bidang keagamaan. Hingga saat ini sudah 37 santri yang mendaftar di pesantren ini yang berasal dari Batam, Tanjungpinang, Senayang, Daik, Singkep aerta masyarakat sekitaran Dabo.Pesantren ini mulai didirikan pada Februari 2020 dan hingga saat ini masih banyak pembangunan yang masih perlu banyak pembenahan.
“Untuk kedepan masih banyak bangun pesantren yang harus kami selesaikan. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Gubernur dapat membawa angin segar dan nwrita gembira bagi pembamgunan pesantren,” harapnya.
Selain peresmian pesantren, pada kesempatan ini Isdianto juga menyerahkan Bantuan Sembako bagi Masyarakat yang Terdampak Pandemi Covid-19, Bantuan Iuran Kartu BPJS Kesehatan Kepada Masyarakat yang Tidak Mampu, serta Bantuan Masker dan Hand Sanitizer untuk Pondok Pesantren.
RASIO.CO, Tanjungpinang – Sekdaprov Kepri, H. T. S. Arif Fadillah memimpin rapat rutin bersama OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri, Senin (20/7) bertempat di Rupatama, lt.4, kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang.
Sekda Arif dalam arahannya kembali mengingatkan kepada seluruh jajaran OPD agar menyegerakan pekerjaan yang telah berjalan, mengingat waktu yang sudah memasuki triwulan ketiga. Pekerjaan yang telah di anggarkan harus menampakan hasil dan terselesaikan pada tahun 2020 ini.
“Meski dalam kondisi yang serba keterbatasan, tidak mengendurkan semangat dan konsen kita untuk bergerak dalam pembangunan,” kata Arif.
Apalagi mengingat pesan Presiden Jokowi saat menggelar pertemuan bersama para Gubernur se-Indonesia pekan lalu agar kembali menggerakan roda perekonomian.
“Terus pantau setiap pekerjaan, jangan lupa selalu berkonsultasi dan berkomunikasi. Tancap gas namun dengan tetap berpedoman dengan aturan yang berlaku,” lanjut Arif.
Arif juga menghimbau bagi OPD yang melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) agar menyegerakan kegiatan itu, karna DAK menjadi salah satu penopang kegiatan pembangunan.
“Kami berpesan kepada Perangkat Daerah agar ikuti setiap arahan dari pusat, jangan sampai telambat bahkan tidak terlaksana karna bisa memberatkan anggaran daerah dan bisa jadi tahun depan berkurang, maka kita harus bisa laksanakan dan selesikan,” tambah Arif.
Sementara itu, Plt. Kepala Barenlitbang Naharuddin melaporkan terkait Tahun Anggaran 2021 saat ini telah finalisasi untuk RKPD. Namun sebelum Pergub ditandatangani akan kembali dijelaskan apalagi saat ini Gubernur sudah mulai intens turun kelapangan setiap hari.
“Jika ada rencana pembangunan lainnya dapat dilakukan penambahan karna masih sah jika belum di tandatangani, jika sudah dan di input ke e-planning tidak bisa diubah sampai pada anggaran perubahan. Namun tetap kita sesuai jadwal pusat yang harus selesai akhir bulan Juli ini,” kata Nahar.
Selain itu, Nahar juga menjelaskan terkait penyusunan Renja setelah RKPD, pagu indikator akan segera di sampaikan karna penyusunannya sesuai dengan kemampuan anggaran.
“Target kita tidak ingin terlambat, sehingga minggu kedua bulan Agustrus nanti draf KUA-PPAS sudah bisa di ajukan,” lanjutnya.
Kemudian, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Misbardi melaporkan paket tender yang tertera dalam aplikasi SIRUP sebanyak 202 paket. Sebanyak 114 paket telah di ajukan dan 88 paket masih di OPD. 69 paket sudah selesai, 15 paket sedang tayang dan 15 paket belum tayang (masih ada dokumen yang belum lengkap).
“Kami himbau agar perangkat daerah segera mempersiapkan prosesnya dan melaporkan ke kami agar segera di proses mengingat waktu yang sudah masuk ke triwulan ketiga,” kata Misbardi.(r).
RASIO.CO, Jakarta – Sebelas mantan anggota DPRD Sumatra Utara Utara periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK).
Para Mantan anggota DPRD tersebut ditahan terkait kasus dugaan korupsi memberi/menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019.
Dalam siaranpers, Sebelas tersangka yang ditahan adalah SH, R, SHI, ID,MA, IB, RN,LS, JS,JH dan RPH. Penahanan dilakukan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020 bertempat di Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Tersangka SH, R, SHI, ID,MA dan IB di Tahan di Rutan Cabang KPK pada Gedung Merah Putih KPK. Tersangka RN,LS, JS,JH dan RPH di Tahan di Rutan Cabang KPK di Rutan Pomdam Jaya Guntur.
KPK menetapkan status tersangka kepada sebanyak 14 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 pada 30 Januari 2020.
Para tersangka tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho terkait dengan beberapa kepentingan.
Beberapa kepentingan tersebut adalah Persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012 s/d 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara; Persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Pengesahan angggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara; dan Penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015.
Atas perbuatannya tersebut, 14 Anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2009-2014 dan/atau 2014- 2019 disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 64 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
RASIO.CO, Batam – Badan Pengusahaan (BP) Batam melakukan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Pemerintah Kota Batam tentang Integrasi Sistem Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Investasi, yang dilaksanakan pada Senin (20/7) siang, bertempat di Kantor BKPM RI, Jakarta.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh Sekretaris Utama BKPM RI, Farah Ratnadewi Indriani; Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam, Sudirman Saad; dan Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin.
Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam, Sudirman Saad mengatakan, Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari MoU sebelumnya tentang Penyelenggaraan Sistem Online Single Submission (OSS) Dengan Sistem Indonesia-Batam Online Single Submission (IBOSS) Dalam Rangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang ditandatangani pada 9 Maret 2020 lalu.
“Ruang lingkup perjanjian ini mencakup lima hal, yakni integrasi data pemberian layanan, penyediaan infrastruktur jaringan komunikasi data, dan peningkatan kapasitas SDM,” kata Sudirman Saad.
Ia berharap, dengan terintegrasinya sistem OSS Batam dengan IBOSS, akandapat meningkatkan indeks ease of doing business Indonesia dan secara khusus mampu mempermudah pelayanan penanaman modal di Batam. (r).