Minggu, November 22, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 1260

Pekerja Lounge Hotel Batam Terkonfirmasi Positif Covid-19

0

RASIO.CO, Batam – Salah seorang laki-laki berinisial H (25) berprofesi sebagai Waitres Lounge Hotel yang tinggal di Kawasan Perumahan Bengkong Nusantara Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong Kota Batam, terkonfirmasi positif Covid-19 pada kasus nomor 264.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kota Batam H. Muhammad Rudi melalui pres realese pada hari Rabu, (15/7).

dimana yang bersangkutan merupakan pekerja pada lounge hotel yang sama dengan Cluster Group Band (terkonfirmasi Positif Kasus Nomor. 247, 255, 256, 257 & 258)

Rudi mengatakan, “Yang bersangkutan merupakan pekerja pada lounge hotel yang sama dengan Cluster Group Band yang terkonfirmasi Positif kasus nomor 247, 255, 256, 257 & 258 yang saat ini masih dalam perawatan isolasi di RSKI Covid-19 Galang,” ujar H. Muhammad Rudi.

Sehubungan hasil Penyelidikan Epidemiogi (PE) yang dilakukan oleh Tim surveillance Dinas Kesehatan Kota Batam terhadap terkonfirmasi positif kasus nomor 247, maka pada tanggal 13 Juli 2020 bertempat di RS Budi Kemuliaan Batam dilakukan pengambilan swab tenggorokon terhadap yang bersangkutan dimana hasil yang diperoleh pada hari ini dengan hasil terkonfirmasi Positif.

“Sejauh ini kondisi yang bersangkutan dalam keadaan stabil dan tidak merasakan adanya gangguan kesehatan yang berarti, serta saat ini dalam persiapan evakuasi untuk ditempatkan di ruang perawatan isolasi atau karantina di rumah sakit rujukan RSKI Covid-19 Galang Kota Batam,” ungkapnya.

Sementara itu, berdasarkan hasil temuan contact tracking penyisiran dan kasus baru di Kota Batam, pada kasus ini ada tiga orang lainya terkonfirmasi positif Covid-19 yang terdiri dari dua orang laki-laki dan satu orang perempuan
warga Kota Batam diantaranya.

Pertama, seorang remaja laki-laki berinisial MF (15) berstatus Pelajar beralamat di kawasan perumahan Prima Garden Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam, merupakan kasus baru Covid-19 nomor 265 Kota Batam.

Kedua, seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) berinisial SS (26) beralamat di kawasan perumahan Kavling Saguba Kelurahan Sei Binti Kecamatan Sagulung Kota Batam, merupakan kasus baru Covid-19 Nomor 266 Kota Batam.

Ketiga, seorang petani atau pekebun berinisial L (59) beralamat di kawasan perumahan Kampung Bumi Aji Kebun Sayur Kelurahan Sei Binti Kecamatan Sagulung Kota Batam, merupakan kasus baru Covid-19 nomor 267 Kota Batam.

Rudi menghimbau kembali kepada seluruh masyarakat Kota Batam untuk kemaslahatan bersama agar tetap mengikuti anjuran Pemerintah, menjaga jarak, senantiasa mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

“Tetap dirumah saja dan menggunakan masker jika terpaksa harus keluar rumah serta selalu menjaga kesehatan dengan makan makanan seimbang dan berolahraga secara teratur serta istirahat yang cukup,” tutup Rudi.

Yuyun@www.rasio.co //

Rudi Terima Kunker Pangkogabwilhan I

0

RASIO.CO, Batam – Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, menerima kunjungan kerja Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I) TNI, Laksdya TNI I Nyoman Gede Ariawan ke Badan Pengusahaan Batam, Rabu (15/7) di ruang Marketing Center.

Saat menerima kunjungan tersebut, Muhammad Rudi, yang juga menjabat Walikota Batam, menyampaikan perkembangan terkait penanganan covid-19 di Kota Batam.

“Sejak tanggal 15 Juni 2020, kami sudah New Normal, dan sebelumnya juga kami tidak melakukan PSBB, semua itu berkat dukungan dari teman-teman TNI yang hadir di setiap kegiatan Patroli Gabungan Tim Gugus Percepatan Penanganan Covid -19. Kami sangat berterima kasih kepada TNI yang telah mendukung kami,” tutur Rudi.

Rudi menambahkan terkait perkembangan ekonomi di Batam yang akan dibuat bergairah kembali.

“Target invetasi kami di Batam tahun 2020 ini, 1 Milyar USD. Dan target saya juga Batam tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Kepri. Apabila Batam bisa baik ekonominya maka daerah lain juga bisa dapat merasakan imbasnya, apalagi jembatan Batam-Bintan sebentar lagi akan dibangun, konektivitas antarpulau kunci utama peningkatan ekonomi Kepri,” papar Kepala BP Batam.

Sementara itu, Pangkogabwilhan I TNI, Laksamana Madya TNI I Nyoman Gede Ariawan, mengemukakan, tujuan kunjungan kerja ini adalah untuk mempererat hubungan baik dengan BP Batam.

“Kami hadir di sini tentunya akan mendukung semua kegiatan pengamanan yang ada di Kepri, khususnya Batam. Saya sudah melihat di seluruh bibir pantai di Batam ini semua sudah dimanfaatkan.”

Semoga semuanya resmi, apabila masih ada yang ilegal, maka itu menjadi tantangan bagi kami untuk menegakan aturan. Kami merasa di mana kita bisa mewujudkan keamanan dan aturan selaras dengan keinginan bersama. Saya yakin investor akan datang dengan sendirinya,” katanya.

I Nyoman Gede Ariawan juga menegaskan, kunjungan silaturahmi ini adalah untuk menjalin kerja sama dengan BP Batam lebih baik lagi..

“Kami ini orang baru, dan wajib untuk bersilaturahmi kepada tuan rumah yang di mana menjadi wilayah kerja kami. Saya mohon izin masuk wilayah, selain itu kami juga bertugas untuk mengelola Rumah Sakit yang berada di Pulau Galang. Oleh karena itu kami akan mendukung kegiatan percepatan penanganan Covid-19 di Batam khususnya,” tegasnya.(r).

***

Konektivitas Terus Menjadi Fokus Isdianto

0

RASIO.CO, Tanjungpinang – Plt Gubernur H Isdianto terus membangun konektivitas antara daerah di Kepri. Keterhubungan dengan provinsi tetangga juga terus dibuka. Pembangunan konektivitas itu berkolaborasi dengan berbagai pihak demi pergerakan ekonomi masyarakat.

“Alhamdulillah, hari ini kita terhubungan ke Kaimantan Barat dengan KMP Bahtera Nusantara 01. Silaturahmi masyarakat dua provinsi akan semakin erat, pergerakan barang dan orang semakin cepat. Semoga ini menambah laju peningkatan ekonomi masyarakat,” kata Isdianto menjelang pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/7).

Rabu ini, memang dimulainua pengoperasian KMP Bahtera Nusantara 01. Kapal ini akan berlayar dari Tanjunguban, Bintan. Dari sini, Bahtera Nusantara akan melayari ruta Tanjunguban – Matak – Penagih – Serasan serta Tanjunguban – Tambelan dan ke Sintete Kalimantan Barat.

Isdianto berterima kasih dengan dukungan Kemenko Maritim dan Investasi serta Kementeriam Perhubungan atas bantuan KMP Bahtera Nusantara 01 kepada Provinsi Kepulauan Riau.

Juga terima kasih kepada ASDP yang mengoperasikan dan menjaga kontiunitas keterhubungan ini.

Ke depan, dukungan itu terus diharapkan. Karena laut Kepri yang luas akan tersambung dengan infrastruktur pelabuhan, bandar udara, serta kapal dan kapal roro.

Sebelum ke Provinsi Kalimantan Barat konektivitas Kepri juga tersambung Roro ke Provinsi Riau. Pergerakan barang dan orang ke Pulau Sumatera pun semakin intens.

Bagi Isdianto, masyarakat Kepri harus terhubung dengan berbagi provinsi terdekat. Apalagi banyak banyak warga Kepri yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

“Kepri ini miniatur Indonesia. Semua suku di Indonesa ada. Mereka harur terus terhubung, baik untuk silaturahmi maupun pergerakan perdagangan dan ekonomi,” kata adik kandung almarhum H Muhammad Sani ini.

Isdianto pun mengajak masyarakat untuk memanfaatkan keterhubungan melalui KMP Bahtera Nusantara ini.(r).

***


PH Sebut Penetapan Tersangka Arief Rate Melanggar Ketentuan UU

0

RASIO.CO, Tanjungpinang – Dr. Alwan Hadiyanto, S.H., M.H. Penasehat Hukum tersangka Arief Rate sebut Dalam Penetapan Tersangka kepada Pemohon Tidak Sah Secara Hukum Karena Melanggar Ketentuan Perundang-Undangan.

Pasalnya, Kata Alwan, Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi (IUP-OP) untuk penjualan pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018 s/d 2019 sangat tidak prosedural, bertentangan dengan hukum.

“Kami berharap pihak penegak hukum tidak tebang pilih dalam menetapkan tersangka, termasuk pejabat tinggi daerah pemberi izin karena ada dugaan indikasi melindungi pejabat-pejabat dan pengusaha karena diduga mensupley dana terhadap penegak hukum,”

“Sehingga kami muncul kecendrungan dalam perkara ini yang dijadikan tersangka adalah orang-orang atau kawan-kawan posisinya lemah dalam hukum. sehingga pelaku utama terlindungi atau dilindungi,” kata Dr. Alwan Hadiyanto, S.H., M.H. Penasehat Hukum tersangka Arief Rate. Rabu(15/07).

Alwan mengatakan, Kliennya sebagai pemohon dalam Praperadilan ini, berdasarkan Surat Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Nomor Print-241/L.10/Fd.1/07/2019 tanggal 04 Juli 2019 dan surat perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Nomor: Print-24/L.10/Fd.1/04/2020 tanggal 28 april 2020.

Dan berdasarkan surat dengan nomor: B-85/L.10/Fd.1/04/2020. Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi (IUP-OP) untuk penjualan pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018 s/d 2019 atas nama Pemohon Arief Rate( bukan PNS dan bukan sebagai penyelenggara negara.

Bahwa dalam hal ini Pemohon dikenakan tuduhan/dakwaan Primer pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI N0 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI N0 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, berdasarkan surat perintah penyidikan kepala kejaksaan Tinggi KepulauanRiau.

Bahwa penetapan Tersangka atas Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah sangat tidak prosedural, bertentangan dengan hukum, melanggar dan memperkosa hak asasi manusia bagi Pemohon, serta tidak sesuai aturan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor : PER-017/A/JA/07/2014, tentang perubahan atas peraturan jaksa agung nomor : PER-039/A/JA/10/2010, tentang tata kelola dan adminisrasi dan teknis penanganan perkara tindak pidana khusus.

Selain itu, lanjutnya, Tindakan dan penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon, “adalah” melanggar undang-undang dan bertentangan dengan jiwa dan semangat KUHAP yang melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia sebagaimana terlihat jelas dalam Konsiderans KUHAP huruf a dan huruf c.

Bahwa karena Termohon tidak melaksanakan prosedur-prosedur sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan, maka tindakan Termohon menunjukkan ketidakpatuhan akan hukum, terbukti Termohon terkesan buru-buru dalam menetapkan Tersangka.

Dan menjadikan Pemohon Tersangka tanpa adanya prosedur yang memadai dari serangkaian, Penyelidikan dan Penyidikan, padahal Termohon sebagai aparat Penegak Hukum, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Republik Indonesia in casu dalam kualitas sebagai Jaksa seharusnya memberikan contoh kepada warga masyarakat, dalam hal ini Pemohon dalam hal pelaksanaan hukum. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 7 ayat (3) :
“Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku”.

Dalam Penetapan Tersangka kepada Pemohon, Termohon belum jelas dasar hukumnya, serta jika seandainyai Pemohon terbukti tersangka, maka bukanlah dari Pemohon, mengingat Pemohon bukan lah pemegang regulator, pemohon juga tidak mempunyai PT, hanya CV, sedangkan CV belum termasuk Badan Hukum yang sah secara peraturan / perundang-undangan, lalu kenapa Pemohon di tetapkan menjadi Tersangka.

Kata Alwan, Pemohon ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) untuk penjualan kepada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018 oleh Termohon, padahal Pemohon sudah mempunyai izin yang sah dan resmi dari pemerintah.

“Semua sudah kami tuangkan dan kami berharap hakim memutuskan seadil-adilnya dalam perkara ini,” pungkasnya.

Seperti diketahui, dalam kasus IUPK juga turut ditetapkan tersangka adalah Kepala Cabang PT TMBS berinisisl MAA, Direktur PT CTAL berinisial MA, Direktur CV GMS berinisial ER, Mitra BUMDes MJ berinisial J serta Direktur CV GSM berinisial AR. Selanjutnya, Persero Komanditer berinisial BSK, Direktur CV BSK berinisial WBY, Ketua Koperasi HKTR berinisial HEM, Wakil Ketua Koperasi HKTR berinisial S, serta Perseroan Komanditer CV SKM berinisial J.

APRI@www.rasio.co //

Miris, Terlibat Curanmor Tiga Anak Dibawah Umur di Amankan Polisi

0

RASIO.CO, Batam – Polsek Sei Beduk berhasil mengamankan tiga orang anak yang masih dibawah umur komplotan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) roda dua, yang terjadi di Sei Beduk, pada hari Senin (13/7) sekira pukul 06.00 Wib.

Penangkapan tersebut dibenarkan oleh Kapolsek Sei Beduk, AKP Awal Sya’ban Harahap, S.I.K, pada hari Selasa (14/7).

Kapolsek Sei Beduk, AKP Awal Sya’ban Harahap mengatakan, kejadian berawal pada hari Minggu (12/7) sekira pukul 19.00 Wib, korban berinisial MF (26) usai berbelanja dan memarkirkan sepeda motor miliknya di depan rumah.

“Keesokan harinya sekira pukul 05.00 Wib korban diberitahu oleh seseorang bahwa motornya sudah tidak ada atau telah hilang,” ujar Kapolsek Sei Beduk.

Selanjutnya korban mendatangi Polsek Sei Beduk dan membuat laporan kehilangan. Mendapat laporan tersebut Unit Reskrim Polsek Sei Beduk langsung melakukan penyelidikan di lapangan.

“Saat penyelidikan di lapangan, anggota melihat ada tiga orang anak dibawah umur yang diduga sebagai tindak pidana curanmor yang berinisial FD (14), AN (13) dan NB (14) yang merupakan pelajar,” jelas Kapolsek Sei Beduk.

Untuk pengembangan lebih lanjut ketiga anak tersebut bersama barang bukti ditangan berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat BP 2450 FA warna merah dibawa ke Polsek Sei Beduk guna diambil keterangan.

Dari keterangan ketiga anak tersebut ada tiga pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang yang dicurigai (DPO) yang berinisial JA, NA dan OT, dan saat ini perkara telah ditangangi Polsek Sei Beduk.

Yuyun@www.rasio.co //

DPP LPPNRI Siap Awasi Pengunaan Dana PSR Riau

0

RASIO.CO, Pekanbaru – Dewan Pimpinan Provinsi Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (DPP LPPNRI) Riau, Dedi Syaputra Sagala mengatakan, siap mengawasi pengunaan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), jika disalah gunakan penyelenggara kabupaten/kota se Riau.

Hal ini sesuai komitmen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada seluruh pihak agar tak ragu melaporkan adanya dugaan penyelewengan penggunaan anggaran negara oleh penyelenggara negara.

“Penggunaan uang negara harus secara hati-hati dan sesuai peruntukan. Kalau ada penyimpangan tentu harus dipertanggungjawabkan,”kata Dedi kepada media, Selasa (13/7).

Ditegaskannya, termasuk dalam penggunaan dana Program Strategis Nasional yakni Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penyelenggara negara di daerah kabupaten/kota se Riau jangan coba-coba mengambil keuntungan pribadi.

Lanjut dia, Apalagi menghambat, sama saja menghambat program Presiden Jokowi yang sudah susah payah bersama Menteri membuat program ini, untuk kesejahteraan petani sawit di masa mendatang.

” Kita siap menerima setiap laporan dari masyarakat, jika ada instansi pemerintah terkait atau oknum di dinas yang sengaja menghambat kegiatan peremajaan sawit rakyat di Riau. Laporan ini kita sampaikan langsung pada pak Presiden Jokowi dan Kementerian. Termasuk mitra yakni KPK, Mabes Polri, Kejagung,”ujarnya..

Ia menambahkan, Yang pasti, DPP LPPNRI Riau, tidak akan lengah, bila ada oknum dinas yang memperkaya pribadi atau meminta sejumlah uang.

Sementara itu, Plt Jubir Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding, beberapa waktu lalu, mengingatkan dan menegaskan kepada seluruh pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan, memiliki risiko sanksi pidana. Hal ini didasari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hadiah atau bingkisan yang diterima oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara akan langsung dianggap gratifikasi atau suap jika tak dilaporkan kepada KPK selama 30 hari kerja sejak diterima.

Namun hadiah yang bisa mempengaruhi keputusan terkait jabatan seseorang, masuk dalam kategori gratifikasi yang melanggar undang-undang.

Hadiahnya bisa berupa uang tunai, bingkisan makanan minuman, parsel, fasilitas, atau bentuk pemberian lainnya dari rekanan/pengusaha/masayarakat yang berhubungan dengan jabatannya.

“Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengingatkan dan menegaskan kepada seluruh pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan, memiliki risiko sanksi pidana, ” paparnya.

Hal ini, kata dia, didasari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bukan hanya hadiah/bingkisan, permintaan dana sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh pegawai negeri/penyelenggara negara baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis atau tidak, juga memiliki risiko sanksi pidana.

“Hadiah yang bisa mempengaruhi keputusan terkait jabatan seseorang, masuk dalam kategori gratifikasi yang melanggar undang-undang. Hadiahnya bisa berupa uang tunai, bingkisan makanan minuman, parsel, fasilitas, atau bentuk pemberian lainnya dari rekanan/pengusaha/masayarakat yang berhubungan dengan jabatannya, ” jelasnya.

Menurut dia, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi bertentangan dengan kode etik dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Aturan mengenai gratifikasi tertuang dalam Pasal 12B ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di dalamnya tertera setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap. Apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Kemudian, dalam Pasal 12 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan penerima gratifikasi akan didenda dengan pidana seumur hidup atau penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango menyebutkan, jangan ada lagi penyelenggara negara melakukan tindakan korupsi.

Dirinya juga mengaku, telah mewanti-wanti agar kegiatan korupsi tidak terjadi lagi di daerah. Apalagi, sampai ada operasi tangkap tangan.

wan@www.rasio.co //

Hasil Repid Test, Empat Calon Petugas PPDP Bintan Reaktif

0

RASIO.CO, Bintan – Lebih kurang 348 orang calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) rekrutan KPU Bintan dilakukan repid test, Dimana empat diantaranya hasilnya restif.

Diketahui 348 orang calon PPDP tersebut nantinya akan menjalankan tugas pencoklitan dan diharuskan menjalani repid test massal terlebih dahulu di puskesmas yang telah ditunjuk KPU Bintan..

Kadinkes Bintan yang juga jubir Gugus Tugas Penanganan Covid-19  Bintan mengatakan, diantara PPDP yang sudah melakukan Rapid Tes, ditemukan 4 orang hasilnya reaktif. 

Petugas PPDP yang hasilnya reaktif itu diantaranya 3 berasal dari kecamatan Teluk Sebong, 1 orang lagi berasal dari Toapaya. Kini keempatnya sedang dirujuk untuk proses selanjutnya.

“3 orang dari Kecamatan Teluk Sebong dan 1 orang dari Kecamatan Toapaya,” jelas Gama.

Selasa(14/07).

Sementara itu, Ketua KPU Bintan, Ervina Sari mengatakan, secara serentak 348 seluruh petugas PPDP sudah diintruksikan untuk melakukan rapid tes di Puskesmas yang sudah ditunjuk oleh KPU Bintan.

“348 PPDP hari ini melakukan Rapid Tes, karena pad 15 Juli mereka akan melakukan pencoklitan secara door to door kerumah warga, jadi sebelum melakukan tugasnya mereka harus Rapid Tes dulu,” ujar Ervina.

(biro bintan jhon)

Antisipasi Penyerangan, Polresta Barelang Gelar Simulasi Pengamanan Mako

0

RASIO.CO, Batam – Kepolisian Resor Kota Barelang menggelar simulasi sispam mako atau System pengamanan markas komando yang dilaksanakan setelah pelaksanaan kegiatan rutin apel pagi, di Mako Polresta Barelang, pada hari Selasa(14/7).

Kegiatan simulasi tersebut dipimpin oleh Kabagops Polresta Barelang Kompol Isa Imam Syahroni, S.I,K.,M.H didampingi oleh Kasat Sabhara Kompol Firdaus, S.Sos, dan diikuti oleh seluruh anggota dari berbagai fungsi.

Kabagops Polresta Barelang Kompol Isa Imam Syahroni, S.I,K.,M.H menjelaskan, Check Point dalam system sispam mako ini menjadi sembilan lokasi antara lain, gerbang pintu masuk Polresta, gerbang pintu keluar, gedung utama, ruangan SPKT, pelayanan SIM, pelayanan SKCK, ruangan Reskrim, parkiran mobil dinas serta gudang barang bukti laka lantas.

“Setelah alarm stelling berbunyi seluruh personil wajib bergerak cepat menempati check point yang telah ditentukan dan ingatkan agar mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing,” ujar Kabag Ops.

Simulasi system mako pagi ini merupakan gambaran situasi ketika saat terjadinya keributan dan dilakukannya penyerangan terhadap mako Polresta, tutupnya.

Sementara itu, menyikapi hal tersebut Kapolresta Barelang Kombes Pol Purwadi W. Anggoro, S.I.K.,M.H. mengatakan, sispam mako ini dilaksanakan agar personil Polresta Barelang dapat memahami SOP (Sistem Operasional Prosedur) tentang pengamanan mako dan melihat kesiapan personil dalam menghadapi kontijensi serangan fisik terhadap mako, tutup Kapolresta Barelang.

Yuyun

208 Siswa Tidak Tertampung, Dewan Minta RKB di SMKN 6 Batam Ditambah

0

RASIO.CO, Batam – Menanggapi adanya keluhan orang tua wali murid yang anaknya tidak tertampung pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK sederajat tahun 2020.

Anggota Komisi IV DPRD Kepri Wahyu Wahyudin, meminta kepada Pemerintah untuk penambahan Ruang Kelas Belajar (RKB) di SMKN 6 Batam.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Kepri Wahyu Wahyudin, SE saat dikonfirmasi awak media Rasio.co, pada hari Selasa (14/7).

Anggota Komisi IV DPRD Kepri Wahyu Wahyudin, SE mengatakan, dari 496 siswa yang mendaftar, sebanyak 208 siswa tidak tertampung di SMKN 6 Batam, sementara daya tampung ruang kelas di sekolahan tersebut hanya mampu menerima 288 siswa.

“Ada 208 siswa tidak bisa masuk sekolah di era Pandemi Covid-19 ini, solusinya adalah menambah ruang kelas belajar baru minimal 2 kelas, sehingga bisa menampung maksimal 80 siswa,” ujar Wahyu Wahyudin.

Setelah saya mengunjungi dan berdiskusi dengan Kepala Sekolah SMKN 6 dan panitia PPDB, ternyata disekolahan tersebut masih ada lahan yang bisa untuk dibangun sebanyak 6 ruang kelas belajar,” tegas Wahyu.

Bahkan disamping sekolah ada 1 HA lahan kosong yang bisa digunakan untuk Laboratorium atau ruang praktek.

Wahyu Wahyudin menambahkan, saya sangat kecewa karena di SMKN 6 Batam tidak menerapkan sistem zonasi melainkan sistem nilai.

“Kategori yang diterima yaitu mengacu kepada petunjuk teknis dari Disdik yaitu berdasarkan nilai tertinggi sehingga quota terpenuhi, maka yang nilai rendah tidak diterima walaupun rumahnya dekat dengan sekolah,” tambah Wahyu Wahyudin.

Saya berharap Disdik Kepri dan juga Kepala Daerah serius dalam penambahan ruang belajar untuk siswa siswi yang sampai saat ini belum diterima di sekolah tersebut.

“Saya pun mendorong sekolah tersebut karena berada dekat dengan kawasan industri Chemical, maka diharapkan bisa membuka bidang studi atau jurusan yang sesuai dengan kebutuhan industri Chemical,” tutupnya.

Yuyun@www.rasio.co //

Memasuki Hutan Belantara, Club Otomotif TLCI Baksos di Desa Kebun Tinggi

0

RASIO.CO, Pekanbaru – Penggemar otomotif yang tergabung dalam Toyota Land Cruiser Indonesia (TLCI) Chapter 2 Riau Menggelar Bakti Sosial berupa kegiatan Khitan Massal di Desa Kebun Tinggi,Kampar Kiri Hulu, Kampar Riau. Sabtu(11/7). kemarin.

Rombongan yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum TLCI-2 Chapter Riau, saudara Marwan berjumlah 31 orang termasuk 2 dokter dan 6 tim medis dengan 11 unit kendaraan lengkap dengan tehnisinya, berangkat dari purna MTQ Pekanbaru.

Rombongan dilepas oleh Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto yang juga member Club, pada Jumat sore (10/7) menuju lokasi bhakti sosial khitan massal dengan menempuh route/jalur pedalaman dari Pekanbaru melalui Kecamatan Lipat Kain dan tembus ke Desa kebun Tinggi.

Setelah menempuh perjalanan yang panjang dan medan yang cukup menantang, pada Sabtu dinihari rombongan istirahat dengan menggelar tenda ditepian sungai, dan pagi hari melanjutkan perjalanan menuju lokasi kegiatan yang digelar di kantor Kepala Desa Kebun Tinggi.

Antusias warga begitu luar biasa menyambut kedatangan rombongan dan wajah sumringah anak anak yang akan ikut kegiatan khitan massal.

Kegiatan bhakti sosial khitan massal yang digelar kali ini diikuti peserta sebanyak 16 anak usia 7-10 tahun yang rata rata dari keluarga kurang mampu.

Ketua umum TLCI Chapter-2 Marwan dalam sambutannya mengatakan mengatakan kegiatan yang dilaksanakan merupakan agenda tetap dari Club sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terutama yang berada dipedalaman.

“Kegiatan ini merupakan agenda dari TLCI Chapter-2 Riau bidang Sosial, ini sebagai wujud nyata dan kepedulian rekan rekan TLCI Riau bagi masyarakat kita terutama yang berada dipedalaman dan relatif sulit terjangkau. Kami yang memiliki kemampuan menjelajah dengan unit unit kendaraan kami, tergerak untuk bisa membantu warga masyarakat disini.”

“Terimakasih saya sampaikan kepada masyarakat Kebun Tinggi yang telah memberi kesempatan kepada kawan kawan TLCI Riau dalam membantu anak anak kita disini, juga terimakasih kepada panitia dan khususnya kepada Humas Polda Riau dan RS Aulia Pekanbaru atas dukungan dan support baik moril maupun materiil sehingga terselenggaranya kegiatan ini dengan baik”, ucap Marwan.

Sementara itu, Kepala Desa Kebun Tinggi Jhoni dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan terimakasihnya kepada TLCI Chapter-2 Riau.

“Rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mengirimkan bantuan bagi kami warga pelosok ini melalui kegiatan bapak bapak dari Club Land Cruiser Pekanbaru, atas nama seluruh warga masyarakat saya mengucapkan terimakasih, kegiatan ini sangat membantu kami terutama anak anak kami ditengah sulitnya masa ekonomi karena covid-19 ini”, sambut Jhoni dengan semangat.

Menjadi catatan tersendiri adalah kisah perjuangan rombongan dalam menyelenggarakan bhakti sosial kali ini, dimana lokasi yang sangat jauh dan medan yang tergolong sulit bahkan hanya bisa ditempuh dengan kendaraan roda dua jenis trail dan roda empat dengan double gardan saja.

Serta mengharuskan mereka bermalam ditengah hutan belantara dan waktu tempuh hingga 20 jam perjalanan.

Seperti penjelasan Ramli yang merupakan Ketua panitia Bhakti sosial khitan massal kali ini.

“Kami harus memastikan seluruh tim benar benar telah mempersiapkan segalanya sesuatunya dengan baik, mulai kondisi kesehatan yang prima dan juga perlengkapan kesiapan untuk bermalam di hutan serta peralatan medis yang akan digunakan untuk khitan massal.”

“Bersyukur dibantu Ketua harian saudara Robby dan Sekjen saudara Juarman serta kekompakan seluruh tim yang dengan antusias mempersiapkan segala kebutuhan baik logistik maupun offroad untuk melintas di jalur yang sangat berat penuh tantangan seperti track berlumpur, terjal, melewati sungai serta bahaya jurang yang diperjalanan yang dilalui, dan alhamdulillah bisa kita lalui semua dengan selamat”, ucap Ramli.

Akhirnya rombongan tiba kembali di Pekanbaru pada Minggu sore setelah melalui route perjalanan dari Kebun Tinggi via Payakumbuh hingga Pekanbaru.

wan@www.rasio.co //