Rabu, November 11, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 335

Usut Pengadaan Lahan Rorotan, KPK Periksa Direksi Totalindo Eka Persada

0

RASIO.CO, Jakarta – KPK masih terus mendalami proses pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara, oleh BUMD Sarana Jaya yang diduga merugikan keuangan negara sekitar Rp400 miliar pada Rabu (7/8), materi itu didalami lewat saksi-saksi yang merupakan direksi PT Totalindo Eka Persada.

“Konfirmasi penyidik (saksi) hadir semua. Penyidik mendalami bagaimana proses pengadaan lahan di Rorotan Jakarta serta kewenangan para pihak dalam proses pengadaan dan pengeluaran uang,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis (8/8).

Dikutip CNNIndonesia, mereka yang diperiksa ialah Donald Sihombing selaku Direktur Utama; Eko Wardoyo (Direktur Corporate Finance tahun 2019); Saut Irianto Rajagukguk (Komisaris); dan Indra Sukmono Arharrys (Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya 2019-sekarang).

KPK menyatakan pembelian lahan di Rorotan diduga mengabaikan proses-proses yang benar dan melibatkan pihak ketiga alias makelar. Dalam proses penyidikan berjalan, KPK telah mengajukan cegah dan tangkal (cekal) terhadap satu orang Warga Negara Asing (WNA) berinisial SHJB.

Selain itu, juga ada 10 orang yang dicegah untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan terhitung mulai 12 Juni 2024. Sepuluh orang dimaksud yaitu ZA, Swasta; MA, Karyawan Swasta; FA, Wiraswasta; NK, Karyawan Swasta; DBA, Manager PT CIP dan PT KI; PS, Manager PT CIP dan PT KI; JBT, Notaris; SSG, Advokat; LS, Wiraswasta; dan M, Wiraswasta.

KPK juga telah memeriksa pengusaha sekaligus pembalap Zahir Ali sebagai saksi pada Rabu, 19 Juni 2024. Putra dari Ali Idung tersebut diduga punya pengetahuan terkait kasus yang sedang diusut KPK.

Sudah ada tersangka yang ditetapkan oleh KPK namun belum disampaikan secara gamblang. KPK di bawah kepemimpinan jilid V biasanya akan menyampaikan identitas para tersangka berikut konstruksi lengkap perkara bersamaan dengan upaya paksa penangkapan maupun penahanan.

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara pengadaan tanah di Pulogebang yang menjerat Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya periode 2016-2021 Yoory Corneles Pinontoan dkk. Menurut KPK, kasus tersebut merugikan keuangan negara sebesar Rp256.030.646.000 (Rp256 miliar).

Yoory melakukan tindak pidana itu bersama-sama dengan pemilik manfaat PT Adonara Propertindo Rudy Hartono Iskandar dan Direktur Operasional Tommy Adrian.

Yoory disebut memperoleh keuntungan Rp31,8 miliar, sementara Rudy sejumlah Rp224 miliar. Yoory sudah divonis majelis hakim Pengadilan Tipikor termasuk atas kasus hukum yang ditangani Bareskrim Polri.

***

Pembangunan Jangka Panjang, DPRD Batam Setujui Ranperda RPJPD 2025-2045

0

RASIO.CO, Batam – DPRD dan Pemko Batam telah menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batam Tahun 2025-2045 menjadi Peraturan Daerah (Perda). 

Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam pada Senin (5/08) lalu.

Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, yang mewakili Wali Kota Batam Muhammad Rudi, menyampaikan persetujuan terhadap penetapan Ranperda tersebut. Dalam sambutannya, Jefridin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Panitia Khusus (Pansus) atas kerja kerasnya dalam menyelesaikan pembahasan RPJPD bersama Pemerintah Kota Batam.

Jefridin menekankan bahwa RPJPD ini merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan akan menjadi dasar bagi pembangunan jangka panjang di Kota Batam selama 20 tahun ke depan. Dokumen ini akan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan RPJPD Provinsi Kepulauan Riau.

“Dengan RPJPD ini, diharapkan Kota Batam dapat memanfaatkan potensinya secara optimal dan menjadi lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi,” ujar Jefridin.

DPRD Kota Batam juga memberikan apresiasi kepada Tim Pemerintah Kota Batam atas kerja sama yang konstruktif selama proses pembahasan Ranperda. Pansus RPJPD menegaskan beberapa poin penting dalam rumusan RPJPD, di antaranya:

  1. Partisipasi masyarakat
  2. Pembangunan berkelanjutan
  3. Peningkatan akses layanan dasar
  4. Penanggulangan kemiskinan
  5. Penciptaan lapangan kerja
  6. Pemberdayaan masyarakat
  7. Keadilan sosial dan kesetaraan

Ranperda RPJPD Kota Batam Tahun 2025-2045 terdiri dari 6 bab dan 8 pasal. Selanjutnya, dokumen ini akan disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau untuk dievaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jefridin mengingatkan pentingnya penjabaran dokumen RPJPD secara konsisten dan berkualitas, serta meminta dukungan DPRD Kota Batam untuk memastikan implementasi yang efektif. RPJPD ini akan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di masa mendatang.

Dengan disahkannya RPJPD ini, Kota Batam diharapkan dapat melangkah maju dengan arah pembangunan yang jelas dan terencana untuk 20 tahun ke depan, demi mewujudkan visi Batam yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi.

***

Pemko Terima Uang Pengganti dari Uang Rampasan Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi

0

RASIO.CO, Batam – Pemerintah Kota Batam menerima Uang Pengganti dari Uang Rampasan Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Kejaksaan Negeri Kota Batam.

Penyerahan ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Penyerahan Uang Pengganti dari Uang Rampasan Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi di ruang kerja Sekretaris Daerah Kota Batam, Rabu (7/08).

“Uang Pengganti dari Uang Rampasan Negara Tindak Pidana Korupsi telah diserahkan ke Kas Pemerintah Kota Batam dengan nama rekening RKUD Kota Batam di Bank Riau Kepri,” kata Jefridin.

Adapun besaran Uang Pengganti dari Uang Rampasan Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Batam sebesar Rp165.042.000,-.

Penyerahan Uang Pengganti dari Uang Rampasan Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2857 K/Pid. Sus/2021 tanggal 28 September 2021 jo Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 1/Pid.SusTPK/2021/PT.PBR. tanggal 10 Maret 2021 jo Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tpg tanggal 8 Januari 2021.

“Atas nama Wali Kota Batam, Haji Muhammad Rudi dan Pemerintah Kota Batam mengucapkan terimakasih atas dukungan dan kerjasama Kejaksaan Negeri Kota Batam dan pihak-pihak yang sudah membantu menangani kasus ini,” katanya usai menandatangani Berita Acara Serah Terima.

Redaksi@www.rasio.co//

KPK Sebut Kerugian Negara di Kasus Korupsi ASDP Capai Rp1,27 Triliun

0

RASIO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kasus dugaan korupsi terkait kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry Persero tahun 2019-2022 merugikan keuangan negara mencapai Rp1,27 triliun. Angka ini masih bersifat sementara.

“Perkiraan sementara Rp1,27 triliun. Bisa lebih,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dikutip CNNIndonesia, Selasa (6/8).

Dalam proses penyidikan berjalan, KPK telah menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, mereka di antaranya ialah Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP periode Juni 2020-sekarang Harry Muhammad Adhi Caksono; Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Muhammad Yusuf Hadi.

Kemudian Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi; Plt VP Hukum PT ASDP Anom Sedayu Panatagama; Komisaris Utama PT ASDP tahun 2015-April 2020 Lalu Sudarmadi; hingga Komisaris PT ASDP bulan Mei 2019-Oktober 2020 Nandang.

Penyidikan kasus ini dilakukan KPK sejak 11 Juli 2024. Sudah ada tersangka yang ditetapkan KPK namun belum bisa disampaikan secara gamblang kepada publik.

Identitas tersangka berikut konstruksi lengkap perkara akan diumumkan bersamaan dengan upaya paksa penangkapan maupun penahanan.

Adapun KPK sudah menyurati Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengenai pencegahan ke luar negeri selama enam bulan untuk empat orang.

Mereka atas nama HMAC, MYH, dan IP selaku pegawai PT ASDP serta satu orang pihak swasta dengan insial A. Selain itu, tim penyidik KPK sudah menyita barang bukti berupa sejumlah mobil.

Proses akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP diduga ada kejanggalan. Dilansir dari sejumlah pemberitaan media massa, PT ASDP membeli PT Jembatan Nusantara pada Februari 2022 lalu dengan nilai mencapai Rp1,3 triliun. Dengan kondisi itu, PT ASDP menguasai 100 persen saham PT Jembatan Nusantara berikut 53 kapal yang dikelola.

***

KPK Terima 5 Laporan soal Dugaan Korupsi Kuota Haji Menag Yaqut

0

RASIO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan pengaduan tentang dugaan korupsi kuota haji 2024. Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, setidaknya terdapat lima laporan yang masuk ke KPK.

Dikutio CNNIndonesia, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan pihaknya pasti menelaah laporan apabila sudah dimasukkan ke bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK.

“Ya berarti posisinya adalah sedang ditelaah. Kami belum mendapatkan informasi perkara itu naik ke penyelidikan maupun ke penyidikan. Kita sama-sama menunggu saja,” ujar Tessa saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Selasa (6/8).

Juru bicara berlatar belakang pensiunan Polri ini menjelaskan tim Dumas KPK akan mempelajari data maupun informasi yang disampaikan pelapor. Apabila dianggap cukup dan ada kewenangan KPK untuk menangani, maka akan ditindaklanjuti. Pun begitu sebaliknya. Tessa enggan menjelaskan lebih jauh mengenai laporan masyarakat karena bersifat rahasia.

“Saya belum bisa mengomentari itu karena proses penelaahan di Direktorat Pengaduan Masyarakat maupun di Direktorat Penyelidikan. Apabila perkaranya naik itu sifatnya rahasia. Jadi, belum bisa dibuka ke publik,” ucap Tessa.

Laporan pertama diterima KPK dari Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu (GAMBU) pada Rabu, 31 Juli 2024. Mereka mendesak KPK memeriksa Menteri Agama Yaqut Cholil dan Wakilnya Saiful Rahmat Dasuki.

Laporan kedua dilayangkan oleh Front Pemuda Anti-Korupsi pada Kamis, 1 Agustus 2024. Mereka menyebut ada kejanggalan dalam pengalihan kuota haji secara sepihak oleh Kemenag RI. Laporan selanjutnya datang dari mahasiswa STMIK Jayakarta. Mereka membuat laporan pengaduan ke KPK pada Jumat, 2 Agustus 2024.

Selanjutnya, laporan keempat dilayangkan oleh Aliansi Mahasiswa dan Pemuda untuk Keadilan Rakyat (AMALAN Rakyat) pada Senin, 5 Agustus 2024. Laporan terakhir dilayangkan oleh kelompok masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Perempuan Indonesia (JPI) kepada KPK pada Selasa, 6 Agustus 2024.

Sebelum menyampaikan laporan, mereka menggelar aksi dengan membawa spanduk bergambar Yaqut di halaman Gedung Merah Putih KPK. Mereka juga memberikan beberapa bunga mawar merah kepada pihak kepolisian dan sekuriti yang melakukan pengamanan.

“Yaqut Cholil, tangkap, tangkap, tangkap,” kata mereka serentak.

***

Persembahkan Bagi Masyarakat Melayu, Gubernur Ansar bersama Menparekraf Resmikan Gedung LAM Kepri

0

RASIO.CO, Tanjungpinang, Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepulauan Riau yang diberi nama Balai Adat Seri Indera Sakti telah selesai pembangunannya dan diresmikan oleh Gubernur Ansar Ahmad bersama Menparekraf RI Sandiaga Uno dan Wakapolri Agus Andrianto (Dato Seri Sakti Bhayangkara Utama), Senin, (5/8).

Pembangunan gedung yang terletak di Kawasan Gurindam 12 ini merupakan salah satu wujud nyata perhatian Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap pelestarian budaya Melayu dengan anggaran sebesar Rp35,19 miliar.

Proses pembangunan gedung ini memperhatikan filosofi dan khasanah budaya melayu dan nama yang dilekatkan tidak terlepas dari lambang tuah kebesaran Pulau Penyengat agar turut memayungi Balai Adat ini. 

Selain itu, Balai Adat ini dilengkapi bangunan pendukung yang bernama Gerai Astakona yang akan difungsikan sebagai gerai dimana bentuknya diilhami dari bentuk bangunan nobat di halaman Istana Kerajaan Riau Lingga sebagai wadah Pemberdayaan Ekonomi Lokal melalui produk khasanah Melayu.

Gubernur Ansar dalam sambutannya menyebut sejak dahulu masyarakat dari berbagai daerah dan provinsi banyak yang melakukan aktivitas di Kepri dengan posisinya yang strategis. Kemudian dengan alasan perkawinan dan lainnya sebagian tinggal dan berdomisili di Kepri. 

Ini menyebabkan Kepri menjadi provinsi yang heterogen. Meski begitu, menurut Gubernur, hampir tidak pernah ditemukan konflik horizontal antar agama, suku, dan lainnya. 

“Maka hadirnya Gedung LAM ini sebagai persembahan pemerintah untuk LAM Kepri dan masyarakat melayu. Tidak hanya suku Melayu, namun ini akan menjadi tempat berhimpun semua suku untuk duduk bersama berdiskusi melestarikan adat budaya ke depan” ucapnya. 

Gubernur pun berpesan, mesti memiliki suku dan budaya yang heterogen, namun masyarakat hendaknya tetap berpegang teguh pada ungkapan ‘di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung’. 

“Mudah-mudahan kebersamaan ini dapat dilanjutkan ke depan dan mudah-mudahan gedung ini jadi kebanggaan dan catatan sejarah tersendiri masyarakat Kepri” tutupnya. 

Sementara itu, Dato Seri Sakti Bhayangkara Utama Wakapolri Agus Andrianto yang juga ditabalkan gelarnya pada Februari 2024 yang lalu mengatakan sejak dulu rumpun melayu telah mewariskan kebudayaan secara turun menurun sebagai salah satu budaya tertua di Indonesia. 

Tentunya juga kontribusi besar melayu pada momen penting sumpah pemuda yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. 

“Kita tahu sumbernya adalah bahasa melayu. Maka dengan peresmian gedung ini jadi momentum bersejarah sebagai wadah utama dalam komitmen menjaga dan mempererat tali persaudaraan” ujarnya.

Kemudian Menparekraf Sandiaga Uno secara khusus mengapresiasi rancangan Pemprov Kepri dalam bentuk kawasan Gurindam 12 ini. Pembangunan Gedung LAM yang bersebelahan dengan gedung Dekranasda yang juga baru diresmikan, kemudian juga integrasi dengan Balai Pengelolaan Ekraf yang juga akan dibangun Kemenparekraf di kawasan ini.

“Ini untuk memastikan eksistensi produk ekraf sebagai penggerak ekonomi, membuka lapangan pekerjaan. Oleh karena itu saya mengajak seluruh stakeholder untuk terus bergerak menuju Indonesia Emas 2045. Dukung adat Melayu, sebagai salah satu destinasi wisata berbasis budaya” kata Menparekraf.

Redaksi@www.rasio.co//

Hemat Hingga 500 Ribu Melalui Program Kejutan Irit Gebyar Honda

0

RASIO.CO, Batam – Dalam rangka menyambut bulan kemerdekaan, PT Capella Dinamik Nusantara menghadirkan program spesial bertajuk “Kibar Honda” Kejutan Irit Gebyar Honda. Program ini memberikan penawaran menarik khusus untuk pembelian sepeda motor Honda PCX 160 bagi konsumen di wilayah Batam dan Tanjung Pinang.

Dalam program “Kibar Honda”, konsumen di wilayah Batam yang membeli Honda PCX 160 akan mendapatkan keuntungan hingga 400 Ribu. Dengan membayar uang muka 2.3 Juta kons sudah bisa menikmati fitur-fitur unggulan yang ada pada Honda PCX 160. Tidak hanya itu, konsumen juga mendapatkan potongan satu kali angsuran khusus untuk pembelian secara kredit.

Tidak perlu khawatir bagi pecinta Big Skutik Premium Honda PCX 160 di wilayah Tanjung Pinang juga di berikan keuntungan hingga 500 Ribu. Uang muka 2.9 Juta sudah saja kons bisa membawa pulang Big Skutik Premium dan mendapatkan potongan satu kali angsuran.

Program “Kibar Honda” merupakan bentuk apresiasi Honda kepada konsumen setia, memberikan kesempatan untuk memiliki Big Skutik Premium Honda PCX 160 dengan penawaran yang lebih terjangkau. Dengan uang muka hanya 2 Jutaan dan potongan khusus, konsumen dapat lebih mudah mewujudkan impian memiliki sepeda motor Big Skutik Premium.

Duri Yanto, Sales Manager PT Capella Dinamik Nusantara, menyampaikan, “Program ini kami hadirkan untuk memberikan kejutan istimewa kepada konsumen setia Honda. Selain menawarkan kemudahan dalam pembelian Honda PCX 160, kami juga ingin memastikan bahwa konsumen kami mendapatkan perlengkapan berkendara yang aman dan nyaman melalui hadiah Jaket Cari Aman, Plat Holder, dan Safety Tools.”

Untuk mengikuti program ini, konsumen dapat mengunjungi dealer-dealer resmi Honda yang berpartisipasi di seluruh wilayah Batam dan Tanjung Pinang. Informasi lebih lanjut tentang program ini juga dapat diperoleh melalui media sosial resmi PT Capella Dinamik Nusantara atau langsung datang ke dealer Honda terdekat.

Program “Kibar Honda” berlangsung selama bulan Agustus 2024. Jangan lewatkan kesempatan kali ini untuk mendapatkan Honda PCX 160 dengan penawaran terbaik dan hadiah menarik.

Redaksi@www.rasio.co//

Jumlah Kunjungan Kapal Meningkat 7%, BP Batam Cetak Kenaikan Signifikan

0

RASIO.CO, Batam – Badan Usaha Pelabuhan BP Batam kembali menorehkan capaian kinerja yang membanggakan pada semester I Tahun 2024. Data terbaru menunjukkan peningkatan di berbagai aspek, meliputi volume bongkar muat peti kemas, general cargo, jumlah penumpang hingga kunjungan kapal di Pelabuhan Batam.

Disampaikan Direktur Badan Usaha Pelabuhan BP Batam, Dendi Gustinandar, dari sisi jumlah kunjungan kapal terdapat peningkatan sebesar 7 persen pada periode Semester I Tahun 2024 dengan jumlah 49.247 Call kapal, meliputi kapal barang dan penumpang, dibandingkan pada periode yang sama di Tahun 2023 sebesar 46.086 Call.

Dari jumlah tersebut, peningkatan terbesar terdapat pada kunjungan kapal barang sebesar 14 persen yakni dari 13.303 call di periode Semester I Tahun 2023 menjadi 15.218 di Tahun 2024.

Adapun terminal barang yang berkontribusi besar dalam menyumbang peningkatan kunjungan kapal tersebut adalah Terminal Batu Ampar yakni sebanyak 5.080 Call di periode Semester I Tahun 2024 atau naik 41 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar 3.591 Call.

Sedangkan untuk kunjungan kapal penumpang juga mengalami peningkatan sebesar 4 persen pada periode Semester I Tahun 2024 ini, dari 32.783 Call menjadi 34.029 Call.

Hal ini membuktikan bahwa perjalanan orang dari dan menuju Batam baik domestik dan internasional terus menunjukkan peningkatan dengan penambahan trayek dan jadwal kapal.

Dendi menyampaikan bahwa peningkatan dari sisi kunjungan kapal barang dan penumpang di wilayah kerja Badan Pengusahaan Batam mencerminkan pertumbuhan yang signifikan dalam aktivitas perdagangan dan logistik di Kota Batam.

“Peningkatan kunjungan kapal barang sebesar 14 persen membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur yang digagas oleh Kepala BP Batam, H. Muhammad Rudi, tidak hanya meningkatkan kepercayaan para pelaku logistik untuk membawa kapal mereka ke Batam, tetapi juga memperkuat posisi Batam sebagai pusat logistik dan perdagangan yang strategis di wilayah ini,” tandasnya.

Upaya peningkatan fasilitas pelabuhan dan modernisasi sistem operasional yang dilakukan Badan Usaha Pelabuhan BP Batam telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap efisiensi dan kelancaran arus barang di pelabuhan.

Redaksi@www.rasio.co//

KPK Sita Uang Rp4,6 M hingga 100 Perhiasan di Kasus LPEI

0

RASIO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita banyak barang bukti diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Dikutip CNNIndonesia, Penyitaan tersebut berasal dari penggeledahan dua rumah dan satu kantor swasta di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 31 Juli hingga 2 Agustus 2024.

“KPK telah melakukan penyitaan di antaranya berupa uang kurang lebih Rp4,6 miliar, enam unit kendaraan, 13 buah logam mulia, sembilan buah jam tangan, 37 tas mewah, kurang lebih 100 perhiasan (cincin, kalung, gelang, anting, liontin) serta barang bukti elektronik (BBE) berupa laptop dan harddisk yang kesemuanya diduga punya keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik dan akan terus didalami oleh penyidik,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (5/8).

Tessa menyampaikan tim penyidik akan terus berupaya maksimal dalam mengembangkan perkara yang sedang disidik dan meminta pertanggungjawaban pidana para pihak yang terlibat.

KPK sejauh ini telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Namun, identitas para tersangka masih disembunyikan.

KPK akan menyampaikan itu berikut konstruksi lengkap perkara bersamaan dengan upaya paksa penangkapan maupun penahanan. Tujuh tersangka dimaksud juga sudah dicegah KPK bepergian ke luar negeri selama enam bulan.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan jumlah debitur yang diusut KPK dalam kasus pembiayaan ekspor dari LPEI bertambah menjadi 11 dari semula hanya enam debitur.

Laporan mengenai kasus ini diterima KPK pada 10 Mei 2023. Penelaahan dilakukan hingga akhirnya KPK melakukan penyelidikan pada Februari 2024.

Pada Selasa, 19 Maret 2024, jajaran penindakan, penuntutan, dan pimpinan KPK menyepakati penanganan kasus tersebut naik ke tahap penyidikan dalam forum ekspose.

Dalam prosesnya, KPK berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung yang juga menangani kasus serupa. Saat itu, tepatnya 18 Maret 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani mendatangi kantor Kejaksaan untuk membahas kasus di LPEI.

Berdasarkan Pasal 50 Undang-undang (UU) KPK, Kejaksaan harus menghentikan penanganan perkara yang sama dengan apa yang sedang ditangani oleh KPK.

Kepala Divisi Corporate Secretary LPEI Dyza Rochadi mengatakan LPEI berkomitmen terhadap penegakan hukum dan memastikan akan selalu bersikap kooperatif serta transparan dalam mendukung berbagai proses penegakan hukum.

“LPEI senantiasa menjunjung tinggi tata kelola perusahaan yang baik, berintegritas dalam menjalankan seluruh aktivitas kegiatan operasional lembaga, dan berkomitmen profesional dalam menjalankan mandatnya untuk mendukung pertumbuhan ekspor nasional yang berkelanjutan,” kata Dyza.

***

Pemerintah Kota Batam dan DPRD Sahkan RPJPD Tahun 2025-2045

0

RASIO.CO, Batam – Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. atas nama Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batam Tahun 2025-2045 menjadi Perda.

Hal tersebut disampaikan Jefridin dalam Rapat Paripurna, di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, pada Senin (5/8). Rapat ini membahas Laporan Panitia Khusus (Pansus) mengenai Ranperda tentang RPJPD Kota Batam Tahun 2025-2045.

Dalam kesempatan tersebut, Jefridin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Tim Pansus yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan pembahasan RPJPD ini bersama Pemerintah Kota Batam. 

Jefridin menegaskan bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dan RPJPD ini akan menjadi dasar bagi pembangunan jangka panjang di Kota Batam yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau.

Jefridin juga menegaskan bahwa RPJPD merupakan dokumen perencanaan jangka panjang selama 20 tahun yang akan menjadi acuan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 

Ia mengingatkan pentingnya penjabaran dokumen RPJPD secara konsisten dan berkualitas, serta dukungan DPRD Kota Batam untuk memastikan implementasi yang efektif.

“Dengan RPJPD ini, diharapkan Kota Batam dapat memanfaatkan potensinya secara optimal dan menjadi lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi,” ujar Jefridin.

Sementara itu, DPRD Kota Batam memberikan apresiasi kepada Tim Pemerintah Kota Batam atas kerja sama yang konstruktif dalam pembahasan Ranperda, sehingga materi dan substansi RPJPD menjadi lebih komprehensif. 

Pansus RPJPD menegaskan beberapa hal penting dalam rumusan RPJPD, termasuk partisipasi masyarakat, pembangunan berkelanjutan, peningkatan akses layanan dasar, penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat, serta keadilan sosial dan kesetaraan.

Ranperda RPJPD Kota Batam Tahun 2025-2045 ini sendiri terdiri dari 6 bab dan 8 pasal, yang selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau untuk evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Redaksi@www.rasio.co//