Kamis, November 12, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 488

Polri Gelar Operasi Tribrata Agung Amankan KTT AIS, Ribuan Personel Dikerahkan

0

RASIO.CO, Bali – Polri menggelar Operasi Tribrata Agung dalam rangka menyiapkan pengamanan pergelaran Konferensi Tingkat Tinggi Archipelagic and Island State (KTT AIS) 2023 yang akan digelar di Bali pada 10-11 Oktober 2023. Dalam pengamanan ini, Polri menerjunkan sebanyak 4.083 personel dengan rincian 1.863 personel dari Mabes Polri dan 2.220 personel dari Polda Bali.

Kasatgas Humas Operasi Tribrata Agung Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, Polri menggelar Operasi Tribrata Agung 2023 selama 6 hari mulai dari tanggal 8-13 Oktober 2023 di wilayah hukum Polda Bali, terutama di tempat kegiatan KTT AIS.

“Operasi ini mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif didukung penegakan hukum, siber, interpol, dan kehumasan dalam rangka pemeliharaan kamtibmas untuk menjamin keamanan dalam pelaksanaan KTT AIS,” kata Ramadhan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/10/2023).

Ramadhan mengatakan, Polri melakukan pengamanan mendukung Paspampres dan Kogabwilhan II pada ring 3 dan 4 (kawasan), yang menjadi objek kegiatan dan penginapan hotel para kepala negara peserta KTT AIS 2023.

“Polri melakukan pengamanan di ring 1,2,3 dan 4 (kawasan) pada objek kegiatan dan penginapan para menteri negara-negara yang hadir dan delegasi pada KTT AIS 2023,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ramadhan menuturkan, dalam rangka kontinjensi (kedaruratan) peran dari upaya penyelamatan para kepala negara, akan menjadi tugas Paspampres beserta Kogabwilhan II serta dibantu Polri bila diminta.

“Dalam keadaan kontinjensi (kedaruratan) upaya penyelamatan para menteri delegasi KTT AIS menjadi tanggung jawab Polri dengan menerapkan rencana kontinjensi yang diatur dalam Operasi Aman Nusa I,II dan III,” katanya.

Ramadhan menuturkan, Polri juga mengerahkan sebanyak 160 personel dan kendaraan yang di-BKO kepada Paspampres dalam pengawalan VVIP.

Dalam pengamanan ini, kata Ramadhan, Polri menggunakan Command Center 91 ITDC Nusa Dua sebagai posko kegiatan pengamanan KTT AIS 2023 yang memiliki fitur lengkap di dalam memantau pergerakan personel, kendaraan pengamanan, jalur komunikasi, aplikasi internal Polri, aplikasi eksternal dari instansi terkait, yang dapat mengantisipasi potensi ancaman terhadap keamanan kepala negara, menteri dan delegasi.

Untuk diketahui, Indonesia didaulat menjadi tuan rumah KTT AIS 2023 yang mengusung tema “Fostering Collaboration, Enabling Innovation for Our Ocean and Our Futur”. Adapun agenda pertemuan tersebut akan berfokus kepada tiga aspek penting yaitu, pembangunan ekonomi biru, tantangan perubahan iklim dan mempererat solidaritas antara negara pulau dan kepulauan.

***

BP Batam Pemegang HPL Rempang dan Galang

0

RASIO.CO, Batam – Melalui Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023, pemerintah telah menetapkan pengembangan Rempang Eco City masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional tahun 2023.

Proyek pengembangan Rempang Eco City itu, akan berdiri diatas lahan seluas 8.142 hektar, dari 17.600 hektar, luasan lahan di Rempang.

Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait menegaskan, kawasan Rempang dan Galang adalah wilayah kerja dari BP Batam. Sehingga Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pulau Rempang berada di BP Batam. Ia melanjutkan, dalam mengoptimalkan Batam menjadi kawasan industri, pemerintah membentuk Otorita Batam. Landasan hukum yang digunakan, adalah Keppres Nomor 41 Tahun 1973.

Dalam peraturan itu, seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan dengan hak pengelolaan kepada Otorita Batam yang kemudian berubah menjadi Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) pada tahun 2007.

19 tahun kemudian, berdasarkan Keppres Nomor 28 Tanggal 19 Juni 1992, Presiden saat itu, Soeharto memutuskan wilayah lingkungan kerja daerah industri Pulau Batam ditambah dengan Pulau Rempang dan Pulau Galang.

Dengan adanya landasan hukum tersebut, BP Batam kemudian membangun 6 jembatan yang menghubungkan Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru. Pembangunan jembatan dimulai pada tahun 1992 hingga tahun 1998 dengan biaya pembangunan jembatan senilai Rp 400 miliar.

“Jadi berdasarkan Keppres 28 tahun 1992 itu, sudah jelas bahwa wilayah kerja BP Batam tidak hanya di Batam saja, tapi sampai ke wilayah Rempang dan Galang,” ujarnya, Rabu (4/10/2023).

Selain Keppres 28 tahun 1992, BP Batam sebagai pengelola wilayah Rempang dan Galang juga diperkuat dengan diterbitkannya PP Nomor 5 tahun 2011, tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Dalam PP Nomor 5 tahun 2011 itu, disebutkan jika Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Galang Baru, Pulau Janda Berhias dan gugusannya.

Masih dalam PP Nomor 5 tahun 2011, juga disebutkan bahwa pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dilaksanakan oleh BP Batam.

Atas dasar Keppres 28 tahun 1992 dan PP Nomor 5 tahun 2011 tersebut, sudah jelas BP Batam diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengelola kawasan Rempang dan Galang.

Jika lahan Rempang dan Galang diberikan kepada investor, maka harus diterbitkan sertifikat HPL oleh Kementrian ATR/BPN kepada BP Batam sebagai dasar penerbitan PL dari BP Batam kepada investor.

“Jika investor yang mau masuk ke Rempang atau Galang, harus mengajukan ke BP Batam karena investor mendapatkan pengalokasian diatas lahan HPL BP Batam. Untuk prosesnya sama seperti mengajukan alokasi lahan di Batam,” jelas Ariastuty.

Ariastuty menambahkan, saat ini lahan yang dialokasikan ada masyarakatnya. Sehingga masyarakat yang terdampak dari Rempang Eco City akan diberikan kompensasi yang menguntungkan untuk bergeser dari tempat asalnya ke tempat baru yang lebih tertata rapi.

Pergeseran ini, demi kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik dimasa yang akan datang, sejalan dengan suksesnya kegiatan investasi di kawasan Rempang Eco City.

Kompensasi yang diberikan itu berupa hunian baru tipe 45 senilai Rp 120 juta, dengan luas tanah maksimal 500 m2. Setiap satu rumah yang terdampak, akan diganti dengan satu unit hunian baru. Hunian baru itu akan berada di kawasan Tanjung Banon atau Dapur 3 Sijantung. Tergantung, pilihan dari warga nantinya.

Nantinya di tempat yang baru, akan dibangun fasilitas pendidikan, tempat ibadah, area dermaga pelabuhan ikan, fasilitas olahraga hingga pasar.

Sejalan dengan pengembangannya, Rempang Eco City, di area relokasi ini juga terdapat ruang hijau dan biru. Seperti hutan mangrove, area penghijauan dan pantai.

Begitu juga dengan kantor pemerintahan seperti Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, Polsek, Pemadam Kebakaran hingga Koramil yang berada di satu lokasi.

Hunian baru itu, akan ditargetkan selesai pada 2024 mendatang. Untuk sementara, masyarakat Rempang Galang akan mendapatkan hunian sementara secara gratis. Tidak hanya itu, biaya hidup masyarakat selama dihunian sementara juga akan ditanggung setiap bulannya.

Adapun biaya hidup selama masa relokasi sementara itu sebesar Rp 1.200.000 per orang dalam satu KK. Biaya hidup tersebut termasuk biaya air, listrik, dan kebutuhan lainnya. Jika dalam satu KK terdapat 5 orang anggota keluarga, maka keluarga tersebut akan mendapatkan biaya hidup sebesar Rp 6.000.000 setiap bulannya.

Sementara, untuk masyarakat yang memilih untuk tinggal di tempat saudara atau diluar dari hunian sementara yang telah disediakan oleh BP Batam, akan diberikan biaya sewa sebesar Rp 1.200.000 juta per bulan.

Biaya hidup hingga biaya sewa hunian itu akan diberikan sampai warga benar-benar telah menempati hunian baru.

“Jadi untuk saat ini sudah terdapat lebih dari 341 warga Rempang sudah setuju untuk digeser, dan sekitar 20 warga sudah pindah ke hunian sementara. Sementara sisanya akan segera pindah sejalan dengan lengkapnya persyaratan administrasi,” imbuhnya.

Redaksi@www.rasio.co//

Pengembangan Rempang Eco-City, 16 Warga Sudah Tempati Hunian Sementara

0

RASIO.CO, Batam – BP Batam kembali memfasilitasi pemindahan enam Kepala Keluarga (KK) asal Desa Pasir Panjang, Kelurahan Rempang Cate, ke hunian sementaea, Selasa (3/10). Jumlah ini pun menambah daftar warga yang telah menempati hunian sementara menjadi 16 KK.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait mengatakan jika pemindahan tersebut tak terlepas dari komitmen BP Batam untuk mendukung percepatan investasi Rempang Eco-City.

“Sejauh ini progresnya berjalan dengan baik dan maksimal. Seusai arahan Kepala BP Batam, kami memastikan jika pendataan terhadap warga yang terdampak pengembangan kawasan juga berlangsung dengan pendekatan persuasif. Tanpa adanya paksaan ataupun intervensi,” ujar Ariastuty.

Tidak hanya itu, lanjut Ariastuty, jumlah warga yang akan menempati hunian sementara akan kembali bertambah pada Rabu (4/10). Hal ini menyusul kesediaan satu KK asal Desa Pasir Panjang lainnya untuk pindah ke hunian sementara.

“Laporan tim di lapangan, hari ini akan ada yang pindah lagi. Tim dari BP Batam dengan dibantu personel keamanan gabungan pun telah bersiap di lokasi untuk memfasilitasi kepindahan tersebut,” tambahnya.

Untuk diketahui, total warga yang telah mendaftar hingga tanggal 3 Oktober 2023 berjumlah 341 KK.

Sedangkan yang telah berkonsultasi dengan tim di Posko Tim Rempang Eco-City terkait hak-hak masyarakat sebanyak 498 KK. Total warga yang mendaftar dan berkonsultasi pun juga terus bertambah dari hari ke hari.

Progres tersebut tentu tak terlepas dari komitmen BP Batam yang mengedepankan pendekatan humanis dan komunikasi persuasif selama melakukan sosialisasi ke warga Rempang.

“Kami terus berupaya untuk mempercepat realisasi investasi ini sesuai arahan pemerintah pusat,” kata Ariastuty.

Sementara, Lely, salah satu KK asal Desa Pasir Panjang yang sudah pindah ke hunian sementara menegaskan bahwa pemindahan terhadap keluarganya merupakan pilihan yang berasal dari hati nurani. Tanpa ada campur tangan pihak lain.

“Saya daftar dan pindah atas kemauan saya sendiri dan tak ada dipaksa oleh siapapun. Ini murni dari hati nurani saya sendiri. Untuk saudara saya yang masih tinggal, mudah-mudahan dapat terbuka pemikirannya untuk mendukung program pemerintah,” tegasnya.

Senada dengan Lely, Sariman juga mengungkapkan bahwa keputusannya untuk mendukung program Rempang Eco-City merupakan pilihan yang datang tanpa intervensi pihak manapun.

“Saya siap pindah meninggalkan rumah saya tanpa ada paksaan. Atas nama pribadi, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dan BP Batam yang telah membantu proses pemindahan kami,” ujarnya.

Redaksi@www.rasio.co//

Satgas Cartenz Tembak Mati Komandan KKB Kubu Ananias

0

RASIO.CO, Papua – Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz menembak mati salah satu komandan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Ananias Ati Mimin.

Dikutip cnnindonesia, Komandan KKB tersebut berinisial OM. Ia tewas bersama empat anggota KKB lain ketika disergap pada Sabtu (29/9) dini hari lalu di Distrik Sembrakon, Pegunungan Bintang, Papua.

“Iya, satu di antaranya adalah komandan lapangannya, inisialnya OM,” kata Ka Ops Damai Cartenz 2023 Kombes Pol Faizal Ramadhani dalam keterangan tertulis, Selasa (4/10).

OM disebut berposisi sebagai komandan batalyon pamerasta di wilayah Distrik Serambakon Kabupaten Pegunungan Bintang. Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz AKBP Bayu Suseno juga telah mengungkap keempat identitas anggota KKB lainnya yang tewas.

“Dari data yang kami peroleh, pihak KKB sudah merilis identitas kelima anggotanya yang tewas pada saat penggerebekan di wilayah Pegunungan Bintang” ujar Bayu.

Keempat anggota KKB tersebut berinisial N.M selaku wakil kepala bidang intelijen kodap, O.K, A.L dan T.A. Keempat anggota KKB itu disebut sesuai dengan informasi yang dikeluarkan oleh TPNPB OPM di media sosial. Lebih lanjut, Bayu menjelaskan kini kelima jenazah KKB tersebut telah dievakuasi ke RSUD Kabupaten Pegubin dan akan dimakamkan.

“Tadi pagi sudah dievakuasi semuanya, dari TKP ke Rumah Sakit RSUD kemudian kita lakukan serangkaian tindakan identifikasi lanjutan. Rencananya akan kami serahkan ke Pemda untuk dikebumikan” terang Bayu.

Sebelumnya, Satgas Cartenz juga mengamankan tiga senjata api yang KKB miliki saat melakukan penyergapan di Distrik Sembrakon tersebut.

“Jadi Total 5 orang KKB berhasil dilumpuhkan dan 3 senpi berhasil diamankan,” kata Ka Ops Damai Cartenz 2023 Kombes Pol. Faizal Ramadhani melalui keterangan tertulis, Sabtu (30/9).

Ketiga senpi yang diamankan yaitu, satu pucuk senpi laras panjang jenis SS1 tanpa Lade, satu pucuk senpi laras panjang jenis USA NOUVES (varian M4), serta satu pucuk senpi pendek jenis FN. Ratusan butir peluru, lima unit magazin hingga alat komunikasi yang mereka gunakan juga ditemukan.

***

Tekan Ledakan Penduduk, Kodim Lamongan Bersinergi dengan BKKBN

0

RASIO.CO, Lamongan – Guna mencegah terjadinya ledakan penduduk, pihak Kodim 0812/Lamongan menggelar adanya sosialisasi soal penyuluhan Keluarga Berencana atau KB. Penyuluhan itu, digelar di Puskesmas Kembangbahu dengan melibatkan pihak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN.

Selain melibatkan prajurit dan Persit, penyuluhan itu juga melibatkan masyarakat yang ada di Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan. Selasa (03/10).

Dandim 0812/Lamogan, Letkol Arm Ketut Wira Purbawan mengatakan jika penyuluhan itu merupakan bagian dari adanya program bakti, sekaligus kepedulian TNI terhadap masyarakat.

“Tentunya ini juga bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas dan aksebilitas fasilitas umum,” kata Dandim.

Sinergitas dalam menekan terjadinya ledakan penduduk, kata Dandim, sangat penting untuk dilakukan. Pasalnya, upaya itu sangat sejalan dengan program yang saat ini digagas oleh Pemerintah.

“Kondisi kependudukan saat ini merupakan tantangan berat bagi pembangunan bangsa. Oleh sebab itu, KB ini harus dijadikan perhatian khusus. Sehingga, jumlah penduduk nantinya bisa terkendali dengan baik melalui adanya KB ini,” ungkap Letkol Arm Ketut.

***

Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, Kapolres Lingga Silaturahmi Bersama Toga dan Tomas

0

RASIO.CO, Lingga – Dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriyah, Kapolres Lingga, AKBP Fadli Agus, S.I.K, M.H gelar silaturrahmi bersama para Tokoh Agama (Toga) serta Tokoh Masyarakat di Warung Makan Olek Dabo Singkep, Kabupaten Lingga. Selasa (3/10).

Kapolres Lingga, AKBP Fadli Agus mengatakan, kegiatan ini merupakan silaturahmi kamtibmas sekaligus dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 H, yang dilakukan sebagai upaya mendekatkan diri dengan masyarakat.

“Dalam momentum peringatan Maulid Nabi ini, kita jadikan sebagai sarana silaturahmi ukhuwah Islamiyyah juga peningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT,” kata AKBP Fadli Agus.

Kapolres Lingga juga mengimbau masyarakat, untuk menjaga situasi yang kondusif dalam pelaksanaan proses Pemilu serentak 2024. di Kabupaten Lingga, tidak ada konflik horizontal. oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bersama untuk sama-sama menjaga dan mempertahankannya.

“Tolong pertahankan kedamaian situasi dalam rangka menyambut Pemilu 2024, diharapkan untuk tidak terlalu fanatik menghadapi situasi panas politif dari media sosial,” tegas Kapolres.

Kapolres juga mengajak tokoh Masyarakat, tokoh Agama, tokoh Pemuda dan para orang tua agar mengingatkan para remaja di lingkungannya agar jangan ikut-ikutan aksi yang menjurus perilaku kriminal.

“Jangan sungkan untuk lapor ke Polisi jika ada suatu hal yang mencurigakan. Sekecil apapun laporan akan kami tindaklanjuti. Karena tugas Polri untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat,” tutup Kapolres Lingga.

***

Event Pariwisata Kepri di Akhir Tahun, Ada Bintan Triathlon dan Konser Slank

0

RASIO.CO, Batam – Di penghujung tahun 2023 ini, Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Kepri, telah menyiapkan 6 event pariwisata yang bisa dinikmati oleh masyarakat.

Plt Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Provinsi Kepri, Luki Zaiman Prawira menyampaikan, 6 event itu masuk dalam kalender pariwisata Kepri tahun 2023.

“Ada yang akan digelar di Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kota Batam, Natuna, dan kabupaten lainnya,” katanya, Selasa (3/10).

Luki menjelaskan, event pariwisata Kepri pada bulan Oktober hingga Desember 2023 ini, akan diawali dengan Kemilau Wastra Deskra Fest yang akan berlangsung pada 12-14 Oktober 2023 di Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang.

“Acara ini diselenggarakan oleh Dekranasda Kepri. Akan banyak bazaar UMKM, fashion show, showcase heritage Kepri, musika nusantara Kepri dan seminar UMKM,” jelasnya.

Selanjutnya, pada 21-22 Oktober 2023 dilanjutkan dengan event Bintan Triathlon di Lagoi, Kabupaten Bintan.
Event olahraga berskala internasional ini dibagi dalam tiga kategori yakni Triathlon Enduro, Triathlon Olympic, dan Triathlon Sprint.

“Ada juga Gran Fondo Cycling. Dua event sport tourism ini bakal menyuguhkan pemandangan alam Bintan dalam kegiatan olahraga, berenang, bersepeda, dan berlari,” tuturnya.

Kemudian pada 23 Oktober 2023, event Natuna Ride yang berlangsung di Kabupaten Natuna. Nantinya, ada ratusan pesepeda direncanakan akan ikut memeriahkan pelaksanaan Ride To The Border Natuna Ride 2023 ini.

“Seperti, komunitas sepeda dari Jakarta, Batam, Singapore, Pontianak serta dari Natuna sendiri akan ikut serta dalam event sepeda perdana di Kabupaten Natuna itu,” ungkapnya.

Pada 11 November 2023, dilanjutkan dengan event Pranala Festival di Trans Convention Center Tanjungpinang. Untuk event ini, akan menghadirkan Fiersa Besari serta band lokal Tanjungpinang.

“Yang mau hadir terlebih dahulu harus memesan tiket di linktr.ee/pranalafest,” tuturnya.

Kemudian, pada 18 November 2023 juga akan ada konser grup musik Slank dalam event Rakyat Festival yang berlangsung di Lapangan Parkir Temenggung Abdul Jamal, Kota Batam.

Terakhir, event Bintan Culture Festival yang berlangsung pada 1 Desember 2023 di Gedung Ex Astaka MTQ Trikora, Teluk Bakau, Kabupaten Bintan. Bintan Culture Festival ini kata Luki, akan menghadirkan Festival Tari Melayu, Pertandingan Tari Melayu Kreasi, Pertunjukan Kesenian Nusantara, Karnaval Budaya, dan Bazar Ekraf/UMKM se-Kabupaten Bintan.

“Bintan Culture Festival Tahun 2023 kali ini mengusung Tema Pariwisata Maju, Budaya Lestari (Growing Tourism with Cultural Sustainability),” pungkasnya.

***

Rumah Singgah Provinsi Kepri, Meringankan Beban Masyarakat hingga Tingkatkat Akses Kesehatan

0

RASIO.CO, Jakarta – Mendapatkan akses layanan kesehatan yang mudah, murah dan ramah merupakan impian bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Dan untuk mewujudkan layanan kesehatan yang menjadi impian masyarakat tersebut dibutuhkan komitmen yang tinggi dari pemerintah.

Untuk hal ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bisa dibilang cukup responsif membaca kebutuhan masyarakatnya. Karena telah menyediakan ‘Rumah Singgah’ yang berfungsi  melayani masyarakatnya yang butuh tempat tinggal sementara selama menjalani rujukan atas penyakitnya. Tidak tanggung-tanggung, Kepri memiliki dua unit Rumah Singgah sekaligus, yakni di Jakarta dan di Kota Batam. 

Sebelum ada Rumah Singgah, Masyarakat Kepri yang akan merujuk penyakitnya ke Jakarta harus merogoh kocek lebih dalam untuk tambahan biasa sewa penginapan, makan dan sebagainya. Begitu juga bagi masyarakat di pulau-pulau yang ingin berobat ke Kota Batam, juga demikian.

Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad cukup paham akan kondisi masyarakatnya yang tinggal di pulau-pulau dengan penghasilan mayoritas sebagai nelayan hanya pas-pasan untuk makan. Berangkat dari persoalan tersebutlah, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menggagas ide untuk menghadirkan rumah singgah untuk masyarakat Kepri yang berobat ke Jakarta, dan masyarakat di pulau-pulau yang ingin berobat ke Kota Batam. 

Kedua rumah singgah tersebut telah hadir, rumah singgah di Jakarta diberi  nama Rumah Singgah Raja Ahmad Engku Haji Tua yang terletak di Jl. Bendungan Jatiluhur Il No 21-22, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Lokasi rumah singgah ini relatif dekat dari Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita yang kerap dijadikan tempat rujukan bagi masyarakat Kepri.

Rumah singgah ini adalah hasil renovasi dari kantor Badan Penghubung Provinsi Kepri. Ansar Ahmad memandang keberadaan kantor Badan Penghubung Provinsi Kepri  lebih banyak hanya untuk melayani kegiatan pejabat ketika sedang melakukan aktivitas dinas di Jakarta.

Menurut Ansar, kantor Pemghubung tersebut akan lebih bermanfaat jika difungsikan menjadi rumah singgah. Karena dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kepri, terutama bagi mereka yang sedang menjalani rujukan berobat atas penyakitnya ke Jakarta. Sehingga masyarakat mendapatkan tempat tinggal sementara secara gratis selama berobat.

“Kita sebagai pejabat diberi amanah untuk melayani masyarakat, bukan justru minta dilayani. Makanya kita pikir lebih pas keberadaan kantor Penghubung di Jakarta tersebut kita alih fungsikan menjadi rumah singgah sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat kita yang akan berobat ke Jakarta,” ujar Ansar, Senin (2/10).

Menurut Ansar, adanya rumah singgah ini menjadi bukti jika Pemprov Kepri hadir dalam memberikan pelayanan terdepan pada bidang kesehatan kepada seluruh masyarakat Kepri. Sehingga, bagi masyarakat yang mendapatkan rujukan berobat ke Jakarta, rumah singgah tersebut bisa meringankan beban mereka untuk tidak mencari tempat tinggal selama pengobatan. 

Rumah Singgah Raja Ahmad Engku Haji Tua memiliki 12 kamar dengan 54 tempat tidur. Di setiap kamarnya tersedia fasilitas AC, kulkas mini, lemari, dan pemanas air. Selain itu ada juga fasilitas dapur, klinik, dan ruang mencuci. Seluruh masyarakat Kepri yang menggunakan fasilitas rumah singgah tersebut akan mendapatkan pelayanan secara gratis.

“Rumah singgah ini gratis untuk masyarakat Kepri yang sakit dan harus nerujuk ke Jakarta. Mereka juga kita beri makan dan sebagainya, termasuk ambulan untuk antar dan jemput ke rumah sakit tujuan,” jelas Ansar. 

Sejak diresmikan pada bulan Mei lalu, rumah singgah Raja Ahmad Engku Haji Tua telah melayani 58 pasien dan 59 pendamping. Jumlah tersebut masih bertambah seiring panjangnya daftar antrian masyarakat yang ingin memanfaatkan rumah singgah tersebut. 

Tidak hanya rumah singgah di Jakarta, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga menghadirkan satu lagi rumah singgah di Kota Batam untuk mengakomodir masyarakat dari pulau-pulau di sekitar yang mendapat rujukan berobat ke Batam. 

Rumah singgah milik Pemerintah Provinsi Kepri di Batam diberi nama Rumah Layanan Singgah Insan Kepri Sehat ‘Mahligai Keris’ yang terletak di Perumahan Kartini No 29 – 30 Sei Harapan, Kecamatan Sekupang. Rumah singgah ini untuk sementara baru tersedia 6 kamar dengan 16 tempat tidur. Meski begitu, ke depan penambahan tempat tidur akan terus dilakukan dengan target 50 tempat tidur di tahun 2024.

Untuk semakin meringankan beban masyarakat yang menjalani pengobatan, kedua rumah singgah tersebut juga memberikan fasilitas antar jemput ambulans untuk pasien dari rumah singgah ke rumah sakit atau sebaliknya. 

Program rumah singgah yang digagas Pemerintah Provinsi Kepri ini sejalan dengan Keketuaan ASEAN Indonesia Tahun 2023  yang mengusung tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”. Indonesia bertekad mengawal menuju ASEAN 2045, yang senantiasa lebih adaptif, responsif, dan kompetitif. 

Rumah singgah ini menjadi bentuk responsif Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menjawab persoalan aksesibilitas masyarakat ke pelayanan kesehatan dengan kehadiran rumah singgah. Kini masyarakat tidak perlu khawatir mencari tempat tinggal apabila harus berobat ke Jakarta atau Batam. 

Bentuk adaptif juga dilakukan Pemprov Kepri dengan membuat situs web khusus untuk pendaftaran tamu rumah singgah yaitu https://rumsing.kepriprov.go.id. Melalui laman situs web tersebut, masyarakat bisa dengan mudah dan dari mana saja mendaftarkan diri untuk memanfaatkan rumah singgah, sehingga tidak perlu mendaftar secara manual. 

Adapun kriteria pasien yang bisa memanfaatkan rumah singgah adalah masyarakat Provinsi Kepulauan Riau dan tidak memiliki tempat tinggal tetap di DKI Jakarta/Batam yang dibuktikan dengan KTP/Surat Keterangan Domisili, pasien dengan BPJS Kelas 3 dan Kategori Tidak Mampu menjadi prioritas untuk diterima di Rumah Singgah, dan pasien terdaftar di rekam medis Rumah Sakit tujuan di Jakarta/Batam dan sekitarnya.

Alur pendaftaran untuk bisa memanfaatkan rumah singgah adalah pasien/keluarga pasien mendaftar melalui web https://rumsing.kepriprov.go.id, lalu Dinas Kesehatan Provinsi Kepri memverifikasi berkas yang masuk melalui web, apabila berkas lengkap permohonan diteruskan ke rumah singgah, dan rumah singgah menerima pasien berdasarkan ketersediaan kamar dan tempat tidur. 

Selama tinggal di rumah singgah, pasien hanya dapat mengajukan perpanjangan maksimal 3 kali dengan masa sekali perpanjang masa tinggal adalah 30 hari. Pasien dengan kondisi tertentu wajib didampingi oleh minimal 1 orang pendamping serta maksimal 2 orang pendamping dari pihak keluarga.

Kehadiran dua rumah singgah ini secara berkesinambungan bisa meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

IPM Kepri tahun 2022 mencapai 76,46, meningkat 0,67 poin atau tumbuh 0,88 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 75,79. Peningkatan IPM Kepri didukung oleh peningkatan pada dua dimensi penyusunnya yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat dan dimensi pengetahuan.

Rumah singgah merupakan salah satu upaya konkret untuk meningkatkan IPM di Provinsi Kepri agar dapat mencapai predikat sangat tinggi seperti yang diharapkan oleh Gubernur Ansar Ahmad. 

“Dengan adanya rumah singgah ini, masyarakat dapat menghemat biaya transportasi dan penginapan yang biasanya menjadi beban bagi mereka yang harus berobat ke Jakarta atau Batam,” kata Ansar Ahmad. 

Selain itu, rumah singgah ini juga dapat membantu masyarakat mendapatkan akses lebih mudah dan cepat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Hal ini dapat meningkatkan angka harapan hidup dan kesehatan masyarakat secara umum.

Capaian IPM Provinsi Kepri yang sudah tinggi juga dapat mempengaruhi IPM secara nasional melalui mekanisme difusi dan spillover. 

Dalam konteks ini, Kepri dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi provinsi-provinsi lain di Indonesia dalam meningkatkan IPM melalui berbagai program dan kebijakan yang efektif dan inovatif. Misalnya, program rumah singgah bagi masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal sementara selama menjalani pengobatan rujukan di Jakarta dan Batam, program hilirisasi alumina, atau program digitalisasi ekonomi dan pelayanan publik.

Dampak positif capaian IPM Provinsi Kepri tidak hanya dirasakan oleh Indonesia secara nasional, tetapi juga oleh kawasan ASEAN secara regional. Sebagai negara terbesar di ASEAN, Indonesia memiliki peran penting dalam menentukan arah dan dinamika pembangunan manusia di kawasan ini. Indonesia juga memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan integrasi regional di ASEAN. 

Peningkatan IPM di tingkat regional akan ikut meningkatkan daya saing ASEAN secara global. Dengan memiliki IPM yang tinggi, ASEAN dapat meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini akan memungkinkan ASEAN untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih unggul dan kompetitif di pasar global.

Dengan demikian, capaian IPM Provinsi Kepri yang sudah tinggi memiliki dampak yang luas dan beragam bagi IPM secara nasional dan regional.

“Capaian ini menunjukkan bahwa Kepri telah berhasil dalam mewujudkan visi pembangunan manusia yang berkelanjutan, inklusif, dan berpusat pada masyarakat. Semoga dengan adanya capaian ini, Kepri dapat terus berkontribusi positif bagi pembangunan manusia di Indonesia dan ASEAN,” ujar Ansar. 

Redaksi@www.rasio.co//

Wali Kota Batam Ungkap Pentingnya Peran RT dan RW

0

RASIO.CO, Batam – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi hadir secara langsung kegiatan silaturahmi sekaligus penyerahan insentif secara simbolis kepada RT dan RW se-Kecamatan Lubukbaja.

Dalam sambutannya Rudi menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada seluruh ketua RT dan RW di Kecamatan Lubukbaja maupun Kota Batam secara umum. Apresiasi itu diberikan Rudi tidak lain karena pentingnya peran RT dan RW selama ini.

“Kota Batam bisa kita bangun seperti ini tidak lepas dari peran Bapak dan Ibu RT RW sekalian,” kata Rudi, Selasa (3/10).

Dijelaskan Rudi bahwa suksesnya pembangunan Kota Batam saat ini karena adanya masyarakat yang terus mendukung. Hal itu tentunya juga atas peran RT dan RW yang tidak pernah lelah melakukan sosialisasi program pembangunan pemerintah.

Dalam kesempatan itu Rudi juga berharap koordinasi antara masyarakat, RT, RW dengan pemerintah ini dapat terus  terjalin degan baik. Terutama koordinasi atau hubungan RT dan RW dengan Lurahnya.

“Terimakasih Bapak dan Ibu semua atas dukungan yang diberikan selama ini kepada Pemko Batam,” ujarnya.

Redaksi@www.rasio.co//

Jhony Nakhodai PJM Kabupaten Lingga

0

RASIO.CO, Lingga – Musyawarah ke-III dan silaturahmi secara aklamasi Jhony Prasetyo A.Md, terpilih menjadi Ketua Paguyuban Jowo Manunggal (PJM) DPD Kabupaten Lingga, Periode 2023 – 2028, yang berlangsung di ruang pertemuan Hotel Sakura, Dabo Singkep, Kabupaten Lingga. Senin (2/10).

“Dengan Keputusan bersama seluruh peserta Silahturahmi dan Musyawarah Paguyuban Jowo Manunggal Lingga, secara aklamasi menetapkan Jhony Prasetyo sebagai Ketua Periode 2023-2028 mendatang, dalam tugasnya akan di bantu Saudra Waluyo sebagai Wakil Ketua,” kata Eddy Marimin S.T, selaku pimpinan sidang, yang juga mantan Ketua PJM DPD Lingga, periode 2018-2023.

Sementara itu, salah saru pengurus PJM Lingga, H. Suprianto, S.Pd menyambut baik atas pelaksanaan musyawarah dan terpilihnya Ketua serta Wakil Ketua Jowo Manunggal Kabupaten Lingga, silahturahmi dan musyawarah adalah amanat organisasi yang harus dilakukan sebagai pelaksanaan amanat AD/ART Organisasi.

‘’Paguyupan ini bergerak di bidang sosial, budaya dan kekerabatan, nantinya PJM akan memiliki tantangan yang luar biasa, salah satunya adalah menghidupkan dan melestarikan serta melakukan pembinaan terhadap Reog Ponorogo yang ada di Kabupaten Lingga, serta kesenian-kesenian Jawa yang lainnya begitu juga dengan UMKM,’’ terang mantan Ketua PJM Lingga periode 2013-2018.

Ditempat yang sama, ketua terpilih PJM Lingga, Jhony Prasetyo menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang di berikan para sesepuh jawa, pengurus serta anggota PJM Lingga.

Jhony yang juga menjabat sebagai Ketua PWI Lingga ini menegaskan, bahwa PJM merupakan wadah Silahturahmi dan pelestarian budaya warga jawa yang ada di perantauan.

“Tentu sebagai upaya terus menjalin Guyub Rukun Agawe Santosa, selain itu sesui arahan DPP dan para sesepuh, maka PJM Lingga harus bisa menjadi rumah besar untuk orang jawa yang ada di perantuan,” tutupnya.

Puspan