Kamis, November 12, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 583

Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Penuhi Panggilan KPK

putri
-
0
Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Penuhi Panggilan KPK

RASIO.CO, Batam – Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim dan Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil memenuhi panggilan KPK untuk diklarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Maulan lebih dulu tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 08.31 WIB, sedangkan Chusnunia tiba sekitar pukul 08.53 WIB. Keduanya enggan berkomentar mengenai agenda klarifikasi harta kekayaan tersebut. Pada hari ini, tim LHKPN juga memanggil Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, namun yang bersangkutan belum hadir. Belum diketahui latar belakang atau keadaan yang membuat harta kekayaan tiga pejabat tersebut diperiksa.

Dilansir dari laman elhkpn.kpk.go.id, Chusnunia mempunyai harta kekayaan senilai Rp13.663.133.913 (Rp13,6 miliar). Data itu disampaikan Chusnunia ke KPK pada 7 Maret 2022. Jumlah tersebut mengalami peningkatan daripada harta kekayaan yang disampaikan dua tahun sebelumnya.

Pada 8 Maret 2021, Chusnunia melaporkan harta kekayaan sebesar Rp12.267.546.300 (Rp12,2 miliar), sedangkan pada 2 April 2020 harta kekayaan Chusnunia sejumlah Rp10.150.913.695 (Rp10 miliar).

Sementara itu, nama Maulan Aklil menjadi perbincangan setelah istrinya Monica Haprinda kerap pamer menggunakan tas mewah seharga ratusan juta rupiah hingga liburan ke luar negeri yang diunggah di media sosial.

***

Print Friendly, PDF & Email

Tingkatkan Konektivitas Kawasan Industri – KEK

putri
-
0
Tingkatkan Konektivitas Kawasan Industri – KEK

RASIO.CO, Batam – Berbagai proyek strategis dilakukan BP Batam sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yang bertugas untuk meningkatkan nilai investasi serta pelayanan publik di Batam. Salah satunya, dengan pembangunan infrastruktur yang terus dilanjutkan hingga tahun 2023 ini.

Pada tahun 2023 ini, BP Batam melanjutkan kembali pembangunan jalan Jalan Hang Kesturi. Pembangunan jalan ini akan dilaksanakan sepanjang 3,4 kilometer, mulai dari Ruas Citra Aerolink – Simpang Batu Besar.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan, pembangunan jalan ini dilakukan guna meningkatkan konektivitas, terutama antara Kawasan Industri Kabil dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

“Hari ini bisa kita lihat, industri di Kabil didominasi oleh industri alat berat. Frekuensi kebutuhan distribusi logistiknya pasti sangat tinggi. Jika tidak kita fasilitasi dengan benar, akan merugikan seluruh pihak nantinya,” kata Rudi, Selasa (16/5).

Ia melanjutkan, dengan dibangunnya Jalan Hang Kesturi ini, juga sebagai penghubung industri kreatif di Nongsa dan akses menuju Bandara Internasional Hang Nadim Batam.

“Jadi visinya adalah menghubungkan jalan dari kawasan industri ke KEK di Batam. Ini jelas menjadi nilai tambah untuk daya saing Batam kedepannya,” jelas Muhammad Rudi.

Tidak hanya Jalan Hang Kesturi, BP Batam juga membangun Jalan Hang Jebat sepanjang 5,5 kilometer, mulai dari Ruas Simpang Batu Besar-Simpang Turi.

Kemudian, dilanjutkan pembangunan Jalan Hang Jebat tahap 2 sepanjang 3 kilometer, mulai dari Ruas Simpang Batu Besar hingga Simpang Polda Kepri. Selain itu juga, pembangunan ruas Jalan Hang Tuah sepanjang 3,6 kilometer mulai dari Ruas Simpang Bandara hingga Simpang Batu Besar.

“Saya yakin, bila infrastrukturnya sudah bagus, kawasan industri juga berkembang dengan baik. Kepercayaan investor asing juga otomatis akan meningkat. Jadi efek bola saljunya bisa kita lihat, karena konsep pembangunannya jelas dan transparan,” lanjut Muhammad Rudi.

Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur ini selaras dengan apa yang dicita-citakan Presiden RI, Joko Widodo, untuk memulihkan perekonomian, khususnya Batam yang berada di wilayah terdepan bagian Barat Indonesia.

“Saya kembangkan ini agar ekonomi Batam semakin baik lagi. Kalau ekonomi Kota Batam membaik, masyarakat akan sejahtera, mari kita sambut pembangunan ini,” imbuhnya.

Redaksi@www.rasio.co//

Print Friendly, PDF & Email

Sukses Digelar, Aunur : STQH Kepri Beri Dampak Nyata Bagi Ekonomi

putri
-
0
Sukses Digelar, Aunur : STQH Kepri Beri Dampak Nyata Bagi Ekonomi

RASIO.CO, Karimun – Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadits (STQH) Tingkat Provinsi Kepri ke-X di Kabupaten Karimun telah resmi ditutup. STQH ke-X ditutup secara langsung oleh Wakil Gubernur Kepri sekaligus Ketua LPTQ Kepri, Marlin Agustina, Minggu (14/5) lalu.

Pada tahun ini, Kota Batam keluar sebagai juara umum STQH Provinsi Kepulauan Riau ke-X. Sementara juara kedua adalah Kabupaten Karimun.

Lalu juara ketiga adalah Kota Tanjungpinang, juara keempat dari Kabupaten Lingga, juara kelima Kabupaten Bintan, juara keenam dari Kabupaten Natuna dan juara ketujuh adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Piala Bergilir Juara STQH Provinsi Kepri ke-X kemudian diserahkan oleh Bupati Karimun Aunur Rafiq selaku tuan rumah kepada Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina untuk diserahkan kepada Walikota Batam HM Rudi sebagai juara umum.

Bupati Karimun, Aunur Rafiq dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersama-sama menyukseskan STQH tingkat Provinsi Kepri di Kabupaten Karimun. Menurutnya, suksesnya pelaksanaan STQH berkat kolaborasi dan kerja keras semua pihak. Termasuk masyarakat yang sangat antusias menyemarakkan ajang untuk memuliakan ayat suci Al-Qur’an tersebut.

“Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras menyukseskan STQH ini, terima kasih juga kepada bapak Gubernur dan ibu Wagub yang telah mendukung penuh Karimun sebagai tuan rumah. Begitu juga kepada masyarakat Karimun yang sangat antusias,” ujanya.

Aunur mengaku bersyukur pelaksanaan STQH Provinsi Kepulauan Riau memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat Kabupaten Karimun.

Dampak tersebut dibuktikan dengan peningkatan penghasilan yang dirasakan mulai dari pelaku usaha di pelabuhan, perhotelan, UMKM dan lainnya berkat kunjungan wisatawan. Kondisi ini juga ditambah dengan antusias masyarakat Karimun itu sendiri yang sangat tinggi dari hari malam pembukaan hingga malam penutupan.

“Alhamdulillah dampak ekonomi dari STQH ini begitu nyata, mulai dari pelabuhan yang mana dirasakan oleh porter pelabuhan, ojek dan taksi. Begitu juga okupansi hotel-hotel yang penuh, sampailah pelaku UMKM yang berjualan selama STQH yang mana pendapatan mereka jadi naik dua kali lipat dari hari biasanya,” kata Aunur.

Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa bangganya kepada qori dan qoriah Kabupaten Karimun yang telah berjuang mengharumkan Kabupaten Karimun pada STQH tahun ini.

“Saya ucapkan terima kasih atas kerja keras dan perjuangan qori-qoriah pada STQH tahun ini, bagi yang berhasil menjadi juara semoga dapat terus mengasah diri untuk tingkat selanjutnya dan yang belum juara jangan berkecil hati. Semoga hasil ini menjadi pendorong untuk lebih baik lagi kedepannya,” ucapnya.

Aunur juga mengucapkan selamat dan apresiasi kepada qori dan qoriah lainnya yang berhasil keluar sebagai juara di masing-masing cabang. Ia meyakini para qoriah yang berprestasi tersebut akan mengharumkan nama Provinsi Kepri di STQH Tingkat Nasional tahun 2023.

“Selamat kepada para qori dan qoriah yang berhasil juara di tiap cabang, saya yakin sekali Provinsi Kepulauan Riau bisa meraih juara umum di tingkat nasional” pungkasnya.

Redaksi@www.rasio.co//

Print Friendly, PDF & Email

Dewan Pers dan AJI Kecam Aksi Gubernur Lampung Larang Wartawan Liputan

putri
-
0
Dewan Pers dan AJI Kecam Aksi Gubernur Lampung Larang Wartawan Liputan

RASIO.CO, Jakarta – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Dewan Pers mengecam tindakan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang sempat melarang wartawan untuk meliput dan menghapus rekaman saat kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Layanan Haji di Bandar Lampung.

Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Yadi Hendriana mengatakan tindakan yang dilakukan Arinal bertentangan dengan UU Pers.

“Ya, pasti (mengecam) karena di situ ada intimidasi menghapus gambar. Yang kedua ada juga melarang liputan kegiatan beliau,” kata Yadi dikutip CNNIndonesia.com, Selasa (15/5).

Yadi juga memperingatkan bahwa setiap orang yang menghalang-halangi kerja jurnalistik dapat dikenakan sanksi kurungan 2 tahun penjara berdasarkan UU Pers.

“Orang menghalangi-halangi kerja jurnalistik UU pers no 40 tahun 1999 kan ada sanksinya, bisa dihukum dua tahun penjara misalkan di situ kan di undang-undang pers,” ujar Yadi.

Senada, Ketua AJI Bandar Lampung Dian Wahyu Kusuma mengatakan tindakan Gubernur Lampung tersebut dapat mencederai kebebasan pers.

“Tindakan meminta penghapusan rekaman jurnalis dapat berdampak negatif pada kebebasan pers dan kredibilitas informasi yang disampaikan. Oleh karena itu, kami mendorong untuk selalu mempertahankan kebebasan pers dan menyadari pentingnya peran jurnalis dalam menyampaikan informasi,” kata Dian melalui keterangan tertulis, Selasa (16/5).

Sebelumnya, Arinal meminta salah satu wartawan televisi nasional menghapus rekaman liputannya karena tak mau viral lagi.

Ia sempat menghentikan sambutannya dan menegur salah seorang jurnalis televisi yang tengah merekam video. Padahal, kegiatan tersebut berlangsung terbuka untuk kalangan jurnalis karena diinformasikan oleh Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Provinsi Lampung.

Belum ada pernyataan dari Pemprov Lampung dan Arinal terkait hal ini. Namun usai kegiatan acara tersebut, Arinal yang santap siang bersama beberapa pejabat enggan diwawancarai oleh wartawan yang telah menunggu.

***

Print Friendly, PDF & Email

Imigrasi Cekal DPO Bos PT JPK Johanis ke Luar Negeri

putri
-
0
Imigrasi Cekal DPO Bos PT JPK Johanis ke Luar Negeri

RASIO.CO, Tanjungpinang – Polda Kepri menetapkan Direktur dan Direktur Utama PT Jaya Putra Kundur (JPK) Johanis dan Thedy Johanis masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buronan.

Johanis dan Thedy Johanis merupakan tersangka kasus jual beli ruko Mitra Raya 2 di Batam. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri Kombes Pol Nasriadi mengatakan, pihaknya sudah menerbitkan surat DPO atas nama Johanis dan Thedy Johanis pada Senin (15/5).

“Surat DPO terhadap kedua orang tersebut sudah kita terbitkan,” kata Nasriadi dikutip tribunbatam.

Atas status DPO yang dilayangkan Polda Kepri, kedua tersangka pun juga telah dicekal bepergian ke luar negeri oleh Imigrasi. Hal itu disampaikan Plt. Humas Kemenkumham Kepri, Tiwi Rahayu.

“Dari Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah, pihak Kumham sudah melakukan pencekalan kepada DPO dimaksud,” ujarnya, Selasa(16/5). Sebagai informasi, Johanis merupakan ayah Thedy Johanis.

Mereka Direktur PT Mitra Raya Sektarindo Djoni Ong, Thedy Johanis (Direktur PT Jaya Putra Kundur) dan Johanis (Direktur Utama PT. Jaya Putra Kundur) tyang mana PT Jaya Putra Kundur merupakan perusahaan yang mendapatkan hak pengelolaan lahan. Kemudian melakukan kerja sama dengan PT Mitra Raya Sektarindo selaku developer.

Alasan Penetapan DPO

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri Kombes Pol Nasriadi mengatakan, penetapan DPO terhadap kedua orang itu dilakukan karena Johanis dan Thedy Johanis sudah dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan sebagai tersangka.

Polisi juga telah melakukan pengecekan dan pencarian terhadap Johanis dan Thedy Johanis ke rumah dan perusahaannya. Namun keduanya tidak ditemukan.

“Kita menduga tersangka mencoba kabur dari panggilan polisi. Untuk itu kita menerbitkan DPO terhadap kedua tersangka,” tuturnya.

Sementara Djoni Ong telah memenuhi pemeriksaan sebagai tersangka.

Polda Kepri sudah berkoordinasi dengan Kanwil Kemenkumham Kepri dan Ditjen Imigrasi untuk mencekal kedua DPO agar tidak melarikan diri ke luar negeri. Saat ini polisi mendapatkan indikasi bahwa keberadaan Direktur Utama PT. JPK yaitu Johanis sedang berada di Singapura.

Nantinya akan dilakukan berbagai upaya hingga sampai red notice.

“Setelah kita menyebarkan status DPO ini dan jika masih tidak ada juga itikad baik dari kedua tersangka untuk menyerahkan diri, maka kita akan lakukan Red Notice,” imbuhnya.

Saat ini ada 59 serifikat yang belum diserahkan oleh PT Jaya Putra Kundur kepada konsumen PT Mitra Raya Sektarindo.

***

Print Friendly, PDF & Email

Pemko Batam Gesa Pengembang Serahkan Pengelolaan PSU

putri
-
0
Pemko Batam Gesa Pengembang Serahkan Pengelolaan PSU

RASIO.CO, Batam – Pemerintah Kota Batam menggelar Rapat Koordinasi Penertiban Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Kota Batam, Senin (15/05) di Aula Kantor Walikota Batam. Rapat Koordinasi ini dihadiri  Kasatgas Wilayah I.1 Korsup KPK, Maruli Tua dan Satgas Wilayah 1.1 Korsup KPK, Tridesa Nurcahyo dan Muhammad Jhanattan.  

Jefridin, Sekretaris Daerah Kota Batam mengucapkan terimakasih kepada Tim Satgas Wilayah I.1 Korsup KPK yang secara intens melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di Kota Batam.

Harapannya melalui Rapat Koordinasi ini dapat menghasilkan inovasi dan terobosan yang positif untuk menggesa penyelesaian proses serah terima PSU ini di Kota Batam. Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh Pengembang di Kota Batam dan Ketua DPD REI Kota Batam, Achyar Arfan.

“Semua ini tidak lain agar Pemko Batam dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik, termasuk dalam hal penyelenggaraan PSU perumahan dan permukiman dengan tujuan agar lebih tertib administrasi, efektif dan efisien,” tutur Jefridin.

Ia mengatakan pelaksanaan pelayanan publik di Perumahan, tidak hanya menggesa pembangunan saja, namun hal yang lebih mendasar menurutnya adalah legalitas lahan PSU perumahan sebagai aset daerah.

“Untuk operasional pelaksanaan proses serah terima ini, Pemko Batam telah membentuk perangkat pendukung yaitu Tim Verifikasi yang akan memproses penyerahan PSU dari Pengembang kepada Pemko Batam,” sebutnya.

Katanya, Pemko Batam berupaya mempercepat proses penyerahan PSU ini. Proses penyerahan PSU ini diantaranya dengan melakukan koordinasi dengan pihak Pengembang. Termasuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi terhadap pengawasan dan pemanfaatan PSU di perumahannya masing-masing.

Kasatgas Wilayah I.1 Korsup KPK, Maruli Tua tugas KPK adalah menjalankan Undang-undang termasuk dalam upaya menyelamatkan aset dan mendorong pencegahan korupsi untuk ketertiban aset daerah. Dalam paparannya disampaikan ada tujuh jenis korupsi, salah satunya terkait dengan masalah aset, terkhusus PSU.

“Tugas KPK jelas, nomor satu yakni mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan menyelamatkan keuangan negara. Oleh karenanya penertiban PSU merupakan salah satu upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan seluruh Pengembang dengan agar bersama-sama menghormati hukum dan peraturan yang berlaku.

“Kepada sejumlah Pengembang yang sudah korperatif dan telah menyerahkan PSU kepada Pemko Batam, kami mengucapkan terima kasih. Kepada pengembang yang tidak menyerahkan PSU sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana,” tuturnya.

Dalam Rapat Koordinasi itu juga dilakukan serah terima PSU oleh tiga Pengembang kepada Pemerintah Pemko Batam. Tiga Pengembang yang melakukan serah terima PSU yakni, PT. Uway Makmur, PT. Aviari Utama dan PT. Pembangunan Nusa Indah. Serah terima itu ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima PSU antara perwakilan pengembang dengan Sekretaris Daerah Kota Batam.

Rapat Koordinasi dihadiri Inspektur Inspektorat Daerah Kota Batam, Hendriana Gustini, Kepala Dinas Perkimtan Kota Batam, Eryudhi, Direktur Pengelolaan Pertanahan BP Batam, Kepala Dinas Pertanahan Kota Batam.

Redaksi@www.rasio.co//

Print Friendly, PDF & Email

Pesta Perak Imamat di Hadiri Rudi

redaksi
-
0
Pesta Perak Imamat di Hadiri Rudi

RASIO.CO, Bintan – Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, turut menghadiri perayaan Pesta Perak Imamat 25 Tahun RD Lucius Poya Hobamatan di Gereja Katolik Santa Perawan Maria Sungai Kecil, Kabupaten Bintan, Minggu (14/5).

Seribuan jemaah pun terlihat antusias saat menyambut kehadiran orang nomor satu di Kota Batam tersebut.

Bukan tanpa alasan, sosok Rudi yang juga menjabat sebagai Wali Kota Batam sedang menuai pujian dari banyak pihak berkat beberapa rencana strategisnya dalam membangun Kota Batam.

Terbukti, tangan dingin Rudi berhasil menjadikan Kota Batam sebagai lokomotif perekonomian di Provinsi Kepri.

Dengan catatan, ekonomi Kota Batam tumbuh 6,84 persen sepanjang 2022 lalu. Angka tersebut naik 2,09 persen dari tahun sebelumnya yang mencatatkan persentase sebesar 4,75 persen.

Tidak hanya itu saja, Kota Batam juga menyumbangkan 82,9 persen realisasi investasi pada Triwulan I (Januari-Maret) 2023 di Provinsi Kepri. Angka ini pun jauh lebih baik dibandingkan kabupaten/kota lainnya.

“Tujuan saya hadir adalah untuk bersilaturahmi dengan masyarakat di sini. Saya juga menjadi bagian dari bapak dan ibu sekalian. Mari kita saling bersinergi dan menjaga kekompakan agar pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri bisa lebih baik,” ujar Rudi dalam pidatonya.

Rudi berpesan agar seluruh jemaah dapat menjaga kesatuan dan persatuan.

Ia juga mengapresiasi kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Bintan. Menurutnya, hal tersebut menjadi kunci penting dalam memaksimalkan pembangunan daerah.

“Saya berharap, kemajuan Kota Batam juga dapat memberikan dampak positif untuk perekonomian ke depan,” tambahnya saat menyampaikan progres pembangunan Kota Batam.

Selepas menghadiri perayaan Pesta Perayaan Imamat di Gereja Katolik Santa Perawan Maria Sungai Kecil, Rudi yang juga menjadi bagian dari keluarga besar Flores Kabupaten Bintan pun menyempatkan diri untuk berkunjung ke rumah salah seorang warga yang tak jauh dari lokasi kegiatan.

Suami Marlin Agustina itu merasa terkesan ketika melihat kekompakan masyarakat Flores di sana.

“Kolaborasi yang maksimal antara pemerintah dan masyarakat dapat memajukan suatu daerah,” pungkasnya.

Redaksi@www.rasio.co //

Print Friendly, PDF & Email

Ansar : Jadikan Hari Marwah Kepri Suatu Tekad Satukan Hati Bangun Kepri

putri
-
0
Ansar : Jadikan Hari Marwah Kepri Suatu Tekad Satukan Hati Bangun Kepri

RASIO.CO, Bintan (Advetorial) – Malam Puncak Pekan Kebudayaan Daerah dan Road To Gebyar Melayu Pesisir Sempena Hari Marwah Provinsi Kepri Ke -21 Tahun 2023 di Monumen Relief Antam Kijang, Kabupaten Bintan, Senin (15/05) malam berlangsung meriah dan dihadiri oleh Gubenur Kepri H. Ansar Ahmad

Turut hadir pada acara ini Bupati Bintan Roby Kurniawan, Ketua BP3KR Datok H. Huzrin Hood, Kepala perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri Suryono, Perwakilan FKPD Kepri dan Bintan,  Perwakilan OPD Kepri dan Bintan, Tokoh Budayawan Malaysia dan Singapura serta Para Pejuang Pembentukan Provinsi Kepri.

Hari Marwah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) ke-21 tahun 2023  kali ini yang dipusatkan di Monumen Relief Antam, Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, berlangsung selama dua hari mulai Minggu (14/05) hingga Senin (15/05), dengan menggelar beberapa rangkaian kegiatan diantaranya Jalan Sehat, Perlombaan Gasing, Festival Tari Bintan, Bazaar UMKM  serta FGD Bidang Kebudayaan. 

Gubernur Ansar dalam sambutannya, menyetujui permintaan Ketua BP3KR Datok Huzrin Hood yang meminta perayaan Hari jadi Pemerintah Provinsi Kepri setiap tanggal 24 September dijadikan sebagai Hari Amanah Kepri.

“Kita semua mari sama-sama mempertegas, tanggal 24 september menjadi Hari Amanah Masyarakat Kepri karena kita semua pemimpin yang dipilih, tugas utama kita adalah menjaga amanah dan melakukan yang terbaik untuk masyarakat,”tegasnya.

Kepada Pemerintah Kabupaten Bintan dan terkhusus kepada Bank Indonesia Perwakilan Kepri Gubernur Ansar memberikan apresiasi setinggi-tingginya karena bekerja dengan baik, membantu pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan UMKM di Kepri sehingga mempercepat proses recovery ekonomi pasca covid-19 dengan melaksanakan kegiatan Road to Gebyar Melayu pesisir Ke seluruh Kabupaten/Kota Se-provinsi Kepri dan event puncaknya akan dilaksanakan di bulan September 2023 bersempena dengan event 3 negara IMT-GT.

“Mudahan kerjasama kita dengan bank Indonesia ini tetap terjalin baik, dan menjadi era kebangkitan UMKM di Kepri sebagai daerah perbatasan yang punya potensi ekspor produk unggulan yang potensial,” ucapnya.

Menutup sambutannya Gubernur Ansar mengajak semua masyarakat Kepri untuk menjadikan Hari marwah Kepri yang diperingati hari ini sebagai suatu tekad untuk menyatukan hati, memadukan hati, membulatkan niat dan memantik semangat untuk terus membangun Kepri agar menjadi Provinsi yang terbaik.

“Saat ini Provinsi Kepri juga telah menjadi salah satu Provinsi terbaik di Indonesia, berkat kerjasama semua pihak dari FKPD, Para Bupati/ Walikota, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan tentunya seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Terimakasih kepada para pejuang pembentukan Provinsi Kepri, Selamat hari Marwah Kepri,” tutupnya. 

Redaksi@www.rasio.co//

Print Friendly, PDF & Email

KPK Akan Periksa Sekretaris MA sebagai Tersangka Besok

putri
-
0
KPK Akan Periksa Sekretaris MA sebagai Tersangka Besok

RASIO.CO, Jakarta – KPK memanggil Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan dan Dadan Tri Yudianto (swasta) untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara pada Rabu (17/5) besok.

“Sesuai dengan agenda tim penyidik akan dijadwalkan pemanggilan dua orang pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan suap pengurusan perkara di MA pada Rabu (17/5) bertempat di Gedung Merah Putih KPK,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dikutip cnnindonesia, Senin (15/5).

Dia meminta Hasbi dan Dadan kooperatif memenuhi panggilan penyidik. KPK kemungkinan bakal langsung menahan keduanya untuk meminta pertanggungjawaban hukum.

“Kami harapkan sikap kooperatif keduanya untuk penuhi panggilan tim penyidik dimaksud,” ucap Ali.

Dalam proses penyidikan ini, KPK telah mencegah Hasbi dan Dadan bepergian ke luar negeri selama enam bulan.

Hasbi dicegah per tanggal 9 Mei 2023 sampai 9 November 2023, sedangkan Dadan dicegah per tanggal 12 Januari 2023 sampai 12 Juli 2023.

KPK sudah mengungkap dugaan aliran uang Rp11,2 miliar ke Dadan dan Hasbi terkait pengurusan perkara nomor: 326 K/Pid/2022 atas nama Budiman Gandi Suparman selaku Pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana.

Sebelumnya, lembaga antirasuah telah memproses hukum 15 orang tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA.

Mereka ialah hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh; hakim yustisial sekaligus asisten Gazalba, Prasetio Nugroho; staf Gazalba, Redhy Novarisza; hakim yustisial sekaligus panitera pengganti MA Elly Tri Pangestu; hakim yustisial/panitera pengganti MA Edy Wibowo.

Kemudian PNS pada Kepaniteraan MA yaitu Desy Yustria dan Muhajir Habibie; PNS MA Nurmanto Akmal dan Albasri; pengacara Yosep Parera dan Eko Suparno; serta Debitur KSP Intidana Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto; dan Ketua Yayasan RS Sandi Karsa Makassar Wahyudi Hardi.

***

Print Friendly, PDF & Email

Tilang Manual Kembali Berlaku, Polri Sebut Pelanggaran Lalin Meningkat

putri
-
0
Tilang Manual Kembali Berlaku, Polri Sebut Pelanggaran Lalin Meningkat

RASIO.CO, Jakarta – Mabes Polri menyatakan kebijakan tilang secara manual terhadap para pengguna jalan dilakukan kembali lantaran pelanggaran lalu lintas meningkat di lokasi yang tak terjangkau kamera ETLE alias tilang elektronik.

“Pada lokasi-lokasi yang tidak terjangkau oleh kamera ETLE terjadi peningkatan pelanggaran terutama pada pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam keterangannya, Senin (15/5).

Sandi menyebut butuh penguatan dalam menggelar tilang ETLE, khususnya pada ruas jalan yang tidak terdapat kamera tilang elektronik. Jenderal bintang dua itu memastikan tilang manual ini hanya menyasar pengguna jalan yang melakukan pelanggaran secara kasat mata, bukan dengan melaksanakan razia.

“Tilang manual dilakukan pada pengguna jalan yang tertangkap tangan oleh petugas saat melakukan pelanggaran lalu lintas,” jelasnya dikutip cnnindonesia.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sempat mengeluarkan instruksi meniadakan tilang manual. Dalam arahannya, Listyo meminta anggota Satuan Lalu Lintas hanya untuk memberi teguran. Instruksi ini dikeluarkan dalam Surat Telegram Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022, tertanggal 18 Oktober 2022.

Terbaru, Kapolri kembali mengeluarkan Surat Telegram Nomor : ST/380/IV/HUK.6.2/2023 tentang pemberlakuan tilang manual.

Ditlantas Polda Metro Jaya menyatakan salah satu alasan penerapan kembali tilang manual di wilayah Jakarta karena ada sudah ada petunjuk dari Mabes Polri.

“(Alasannya) sudah ada petunjuk dari Mabes,” kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Jhoni Eka Putra saat dikonfirmasi, Senin (15/5).

***

Print Friendly, PDF & Email
1...582583584...1,670Halaman 583 dari 1,670

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

TENTANG KITA

Diterbitkan | Dikelola : PT. Laksana Rasio Media Inovasi | Pengesahan Kemenkum HAM, No AHU 59522. AH. 01.01 Tahun 2018. Alamat : Town House Cluster Puri Melati Blok A No. 2B, Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau Media rasio.co telah terverifikasi administrasi dan faktual oleh dewanpers dengan ID 9564

Hubungi kami: rasiowebmedia@gmail.com

IKUTI KITA

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv