RASIO.CO, Batam – Tim panitia khusus DPRD Batam bersama organisasi perangkat daerah (OPD) Pemko Batam merampungkan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Batam tahun 2021.
Laporan pansus atas LKPj tersebut pun dibacakan di dalam forum Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Jumat (13/5). Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, dan dihadiri Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad.
“LKPJ ini telah dibahas secara marathon, bersamaan dengan bulan Ramadan dan situasi pandemi Covid-19, namun tidak menyurutkan semangat anggota pansus untuk menyelesaikannya tepat waktu,” ujar Kamaluddin.
Menurut laporan, yang dibacakan Ketua Pansus LKPJ, Aman S.Pd, masih banyak catatan penting
Dalam pembahasannya, pansus menyoroti empat ruang lingkup berupa capaian indikator makro ekonomi dan sosial daerah; capaian indikator kinerja visi dan misi daerah; capaian indikator kinerja keuangan daerah; dan capaian indikator kinerja organisasi perangkat daerah.
Dari segi evaluasi kinerja makro ekonomi, dinilai bahwa pandemi Covid-19 yang berlangsung selama dua tahun berpengaruh terhadap menurunnya capaian ekonomi. Namun, pansus memandang perekonomian Batam di tahun 2022 telah mulai pulih.
Terbukti sebagaimana dilaporkan dalam LKPJ 2021, ekonomi Batam tumbuh positif 4,75 persen, yakni meningkat dibanding tahun 2020 yang tumbuh minus 2,55 persen.
Kemudian, tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2021 capau 11,64 persen, yakni turun 0,15 persen dibanding tahun 2020 sebelumnya yang sebesar 11,79 persen. Meski demikian, pansus menyoroti angka kemiskinan masih meningkat 0,30 persen dari tahun sebelumnya. Dimana persentase penduduk miskin menjadi 5,05 persen di tahun 2021, sementara di tahun 2020 4,75 persen.
“Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Batam dalam mengatasi dampak dari pandemi Covid-19 untuk menekan atau menahan laju peningkatan kemiskinan pada tahun 2021 belum cukup efektif hasilnya,” ujar Aman.
Atas belum pulihnya secara normal kinerja ekonomi dan kesejahteraan sosial, pansus merekomendasikan beberapa hal. Di antaranya Pemko Batam perlu segera mengidentifikasi sektor perekonomian penyumbang PDRB yang masih terkontraksi dan yang sudah normal kembali.
Selanjutnya, upaya pemulihan ekonomi dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan mendorong sektor lain tumbuh lebih cepat. Beberapa strategi untuk menjaga perekonomian Kota Batam di tahun 2022 dan 2023, berupa pemberian bantuan sosial kepada masyarakat.
Mempertahankan kemampuan konsumsi masyarakat; perlindungan sektor pertanian pangan dan non pangan. Peningkatan pemulihan ekonomi bagi UMKM melalui fasilitas kemudahan pembiayaan, permodalan, pemasaran, penguatan digitalisasi pemasaran produk dan pelayanan.
“Pemulihan sektor pariwisata juga penting sebagai salah satu sektor unggulan Kota Batam,” tambah Aman.
Selain itu, pansus juga mendorong Pemko Batam menjalankan upaya taktis dan strategis untuk menarik investasi masuk ke Kota Batam.
Serta mempercepat realisasi konsumsi pemerintah tahun 2022 dengan mengutamakan sumber daya dan produk lokal agar produksi barang dan jasa masyarakat bergerak pulih kembali.
Pansus juga mendorong percepatan pengurangan penduduk miskin. Diharapkan pada tahun 2022, penurunan angka kemiskinan lebih progresif capaiannya, dan mampu mengejar target sustainable development goals bahwa tahun 2030 dunia tanpa kemiskinan dalam bentuk apapun.
“Target akhir RPJMD Tahun 2021, kemiskinan di Kota Batam 4,79 persen gagal dicapai, sebab sampai tahun 2021 kemiskinan masih 5,05 persen dari jumlah penduduk,” jelas Aman.
***
