RASIO.CO, Karimun – Polemik keberadaan tambang pasir laut di perairan Pulau Merak dan Pulau Babi di kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, hingga saat ini masih terus menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat.
Bahkan mendapat perhatian serius dari Komisi III DPRD kabupaten Karimun. Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III beserta Badan Pendapatan Daerah dan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Selasa (5/4) lalu, Ady Hermawan mengatakan ada tiga perusahaan tambang yang diketahui beroperasi di Karimun.
“Untuk kegiatan pertambangan pasir laut rakyat ada tiga perusahaan. Yakni, CV , Koperasi Serba Usaha (KSU) Sikup Jaya dan satu lagi dia lupa namanya. Namun pemiliknya atas nama Edi,” ucapnya seperti dikutip dari Batampos.
Ady Hermawan juga merasa jika exploitasi sumber daya alam inipun dianggap tidak berkontribusi bagi PAD serta sangat berpotensi merusak lingkungan.
”Kalau sudah tidak ada izin, kenapa dibiarkan dan tidak dilakukan penindakan?. Sudah PAD tidak dapat, dampak buruk yang ditimbulkan dari penambangan pasir darat sudah pasti menjadi tanggungjawab daerah,” papar Politisi Hanura ini.
Bahkan, kata dia, jika butuh biaya untuk penghijauan nanti, tidak menutup kemungkinan akan ditanggung pemerintah kabupaten.
Menanggapi hal tersebut, Amirullah, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) juga sependapat dengan legislator.
Ia mengganggap jika aktivitas tambang pasir laut maupun darat yang selama ini beroperasi tidak bermanfaat bagi masyarakat dan hanya menguntungkan segelintir oknum saja.
Kata Amirullah sebaiknya penambangan dihentikan dulu sampai dokumen termasuk AMDAL selesai diurus.
“Apapun alasannya, kegiatan itu bisa merusak ekosistem terumbu karang dan pencemaran, lingkungan air laut menjadi keruh, bisa mengganggu para nelayan pesisir. Kalau alasan PAD, cari makan, kita ini semua cari makan, tapi harus pakai aturan juga,” ujarnya Sabtu (9/4).
Amirullah juga menegaskan jika pihaknya (KTNA_red) tidak pernah menghambat investasi di Karimun.
Namun mereka berharap agar setiap investor mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kita tidak melarang orang nak usaha, tapi kenalah taat hukum yg berlaku di negara kita ini, apa lagi ini kampung kita. Anak Tempatan nak usaha itu bagus, siapa lagi nak bangun daerah kita kalau bukan kita?, cuman pakai aturan Jangan sudah ketahuan baru nak urus AMDAL dan lain-lain,” cetusnya.
Selaku pengurus LAM serta KTNA, dirinya sangat mendukung langkah para pengusaha untuk berinvestasi baik di bidang SDA maupun lainnya.
Namun dirinya tetap meminta setiap pihak mengikuti aturan yang berlaku demi kabaikan bersama.
“Kami KTNA setuju anak kita mau usaha dan ikut membantu kemajuan daerah. lebih-lebih lagi saat pandemi ini, mau kemana kita mintak bantu?. Jika sudah di kaji AMDAL nya tentu tidak lagi ada yg di rugikan,” tuturnya lagi.
“Pemerintah, masyarakat dan pengusaha, semua kita diuntungkan, tak perlu kita main stor sana sini. Ikuti aja aturan pemerintah, bayar pajaknya, CSR nya, dan perhatikan keberlangsungan hidup nelayan nya,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, satu dari tiga usaha pertambangan pasir laut bernama CV RAM diketahui sejak tahun 2020 tidak pernah melaporkan kegiatan aktivitas tambang pasir lautnya.
Selain itu, perusahaan tersebut tidak memiliki Kepala Teknik Tambang, serta tidak pernah melakukan evaluasi pasca tambang, baik periodik tiga bulan serta per Enam bulan seperti yang tentukan oleh kementrian ESDM.
Meskipun dianggap bermasalah dan tidak mengikuti peraturan yang berlaku sesuai Undang-undang Minerba Nomor 03 Tahun 2020, dari hasil penelusuran di lapangan, hingga saat ini, (Sabtu), CV RAM masih terus mengeruk pasir laut.
Bahkan, tertanggal 9 April 2022, pihaknya masih mengirimkan dua kapal menuju Selat panjang dengan nama kapal KM Laut Indah (selat panjang) dan KM Sherin Awani dengan jumlah muatan masing-masing sebanyak 88.478 MT.
Leluasanya perusahan tambang pasir tersebut beroperasi meskipun disebut melanggar aturan, menguatkan adanya indikasi suap kepada para aparat penegak hukum.
Dari informasi narasumber media ini, disebut uang sebanyak 300 juta setiap bulannya mengalir ke kantong para oknum penegak hukum baik di darat dan di perairan.
Menanggapi hal tersebut, pegiat antikorupsi di Kepri, M Hafidz mengatakan jika dugaan suap lah yang membuat CV RAM seakan “Kebal” Hukum.
Kata Hafidz, ia ikuti perkembangan masalah pasir laut ini dari awal. Statment Kepala Dinas ESDM provinsi Kepri sudah sangat jelas mengatakan jika pihaknya sejak tahun 2020 tidak pernah mendapat surat apapun soal aktivitas tambang tersebut.
“Ditambah keterangan Inspektur Tambang kementrian ESDM wilayah Kepri, yang mengatakan tidak pernah menerima laporan serta tidak pernah dilibatkan dalam evaluasi seusai dengan peraturan yang berlaku, tapi kenapa aktivitas tambang masih tetap berjalan?, Dah bahkan, mereka sampai hari ini masih melakukan pengiriman pasir laut?, Apakah pihak KSOP, Polairud, serta Penegak hukum lain tidak tahu atau pura-pura tak tahu atas permasalahan ini?,” ujarnya.
Ia juga mengatakan jika dugaan suap tersebut tersebut telah dilaporkan kepada pimpinan instansi terkait ke pimpinan tertinggi di Jakarta.
“Dugaan suap ini sudah lama kita telusuri. Dan benar apa tidaknya, ada aliran dana mulai dari 30 juta, 25 juta, 15 juta, 5 juta bahkan dari nilai ratusan ribu rupiah yang mengalir ke oknum tertentu,” bebernya.
Penyerahan uang dilakukan oleh salah satu oknum pengurus tambang inisial TP setiap tanggal 31 di akhir bulan sampai tanggal 5 di awal bulan.
“Pembiaran ini tentunya kami duga ada kaitannya mengapa hingga saat ini CV RAM masih bebas menambang bahkan mengirimkan kapal bermuatan pasir ke Riau daratan. Jika dugaan suap itu tidak ada, tentunya para penegak hukum pastinya mengambil langkah menghentikan setiap aktivitas penambangan sampai pihak terkait benar-benar mentaati aturan sesuai perundang-undangan”, jelasnya.
Dilansir dalam Satujuang.com, Hingga saat ini, Abdul Razak yang diketahui sebagai direktur perusahan tersebut tidak bersedia memberikan keterangan apapun pada awak media ini.
***
