Minggu, November 15, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 880

Jasad Perempuan Ditemukan Tewas Didalam Sumur

0

RASIO.CO, Yogyakarta – Jenazah perempuan ditemukan dalam sumur di tengah hutan pada Pedukuhan Gunung Kukusan, Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap,Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (10/3) kemarin.

Ia teridentifikasi sebagai Tuminem (56) seorang warga Gunung Kukusan. Penemuan Tuminem ini menguak tabir seorang warga yang pamit mau kerja ke luar Kulon Progo namun tidak pernah kembali dan tidak bisa dihubungi.

Dukuh Gunung Kukusan, Jemadi mengungkapkan, Tuminem memang tidak lagi dicari setelah tidak bisa dihubungi oleh keluarganya. Perempuan setengah baya itu sempat pamit kalau ia mau bekerja ke luar kota. Batam merupakan kota yang dituju.

“Dihubungi suami dan anak tidak bisa, tidak ada kontak sama sekali. Dianggap hilang,” kata Jemadi, pada Jumat (11/3). Jemadi menceritakan yang dilansir dalam kompas.com.

Tuminem tinggal di rumah milik anaknya yang sedang bekerja di Batam. Sementara Tukiran, suaminya yang seorang penderes nira kelapa, tinggal di rumah sendiri tidak jauh dari sana. Rumah yang ditempati Tuminem ada di jalan Gunung Kukusan berhadapan dengan kebun kosong milik Saijem. Kebun berupa lereng bukit yang dipenuhi pohon kelapa,

Albasia dan semak, Sumur di mana Tuminem ditemukan berada di tengah kebun sekitar 30 meter jauhnya dari rumah tinggal Tuminem. Jalan menuju sumur itu terbilang cukup sulit, karena berupa lereng dan licin. Sementara warga terdekat berada sekitar 50 meter dari lokasi sumur. Jemadi menceritakan, Tuminem punya rencana untuk bekerja di luar kota.

“Katanya mau pamitan, saya mau kerja lagi, berangkat 24 kemarin,” kata Jemadi.

Sejak itu Tuminem menghilang. Ia tidak bisa dihubungi sampai sekarang. Keluarganya memperkirakan ia sudah pergi. Tidak lama kemudian, seorang warga dari Pedukuhan Gunung Rego menemukan jenazah dalam sumur kebun milik Saijem itu.

Sebelum pemilik lahan meninggal dunia, Legiyo (32) mengaku memang biasa mencari kayu bakar di lahan itu. Legiyo berniat cuci tangan di sumur, Kamis sekitar pukul 15.00. Namun, ia terkejut karena menemukan jasad mengambang dalam kondisi sudah hancur.

“Saya meloncat, lari dan melapor ke dukuh (kepala dusun) dan Pak RT,” kata Legiyo.

Ketika Polisi dan tim rescue tiba di TKP, mereka segera sambil mengevakuasi korban. Polisi juga mengolah TKP dan mengumpulkan alat bukti. Polisi memastikan bahwa jasad dalam sumur itu adalah Tuminem. Hal ini diperkuat kesaksian anak Tuminem pada sepatu yang dikenakan korban.

Selain itu, korban juga mengantongi ponsel. Sampai saat ini, polisi masih menyelidiki kasus tersebut. Terlebih, jasad Tuminem ditemukan dalam kondisi tubuh yang terikat dengan tas yang berisi batu seberat 10 kilogram.

“Mohon ditunggu kabar selanjutnya,” kata Kasi Humas Polres Kulon Progo, Iptu I Nengah Jeffry Prana Widyana melalui pesan singkat.

***

Hakim Vonis 2 Bulan Penjara Nahkoda Kapal Seaway Rubimar

0

RASIO.CO, Batam – Majalis hakim Pengadilan(PN) Batam akhirnya memvonis nahkoda kapal Glenn Vincen A.Madoginog dua bulan penjara serta denda sebanyak Rp.150 juta.

Denda Rp150 juta ini jika dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama dua bulan penjara, sedangkan kapal dikembalikan terhadap terdakwa.

“Menyatakan Terdakwa Glenn Vincen A. Madoginog tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Nahkoda Yang Tidak Mematuhu Ketentuan Yang Berkaitan Dengan tata Cara Berlalu Lintaas;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.” Kata Hakim majelis ketua Mashuri Effendi.(1/03).

Sebelumnya, Terdakwa Glenn Vincent A. Madoginog nahkoda kapal yang diduga masuk periran Indonesia tanpa izin di tuntut JPU  Wahyu Oktaviandi empat bulan penjara serta denda Rp150 juta dan atau denda kurungan 3 bulan penjara.

“Menyatakan terdakwa Glenn Vincent A. Madoginog  bersalah melakukan tindak pidana “Nakhoda yang tidak mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan tata cara berlalu lintas”Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 317 jo Pasal 193 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulandengan perintah agar terdakwa segera ditahan di Rumah Tahanan Batam;

“Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3(tiga) bulan kurungan.” Kata Wahyu , Rabu(02/02) lalu.

Sebelumnya, Kasus dugaan Nahkoda Kapal MT. Seaways Rubymar terdakwa MT. Seaways Rubymar diduga labuh jangkar diperairan Indonesia tanpa izin syahbandar bakal disidang PN Batam.

Terdakwa nahkoda MT. Seaways Rubymar tersebut diagendakan sidangnya oleh PN Batam sesuai SIPP pada Senin(27/12) diruang sidang utama Kusuma Admaja.

Kapal Tanker MT. Seaways Rubymar berbendera Marshal Island GT 40.343 merupakan tangkapan TNI Al di perairan Timur Laut Pulau Bintan.

Nakoda Kapal didakwa  JPU Wahyu Octaviandi dengan Pasal 317 jo Pasal 193 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Dalam dakwaan terdakwa Glenn Vincent A.Madoginog berlayar  dari Calau, Peru tujuan negara Singapura sesuai Port Clereance yang dikeluarkan syahbandar Peru, 05 Agustus 2021.

Dalam perjalanan menuju Singapura kapal mendapatkan perintah dari Operator Kapal V.Ship Uk Limited berupa pesan email “agar kapal berlabuh di timur OPL”.

Sebelum tiba di timur OPL terdakwa selaku nahkoda mengadakan rapat dengan tim anjungan untuk menentukan posisi Lego Jangkar.

Diduga diputuskan lego jangkar koordinat 01º 48,11’ U – 105º 04,66’ T, kemudian pada tanggal 12 September 2021 kapal tiba di East OPL pukul 23.00 waktu setempat nahkoda melakukan labuh jangkar di koordinat tersebut.

Padahal diduga Kapal MT. Seaways Rubymar dalam keadaan baik-baik saja serta tidak dalam keadaan memaksa (force majeure) atau dalam keadaan bahaya atau untuk tujuan memberikan bantuan pada orang, kapal atau pesawat udara yang berada dalam keadaan bahaya.


Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 06.00 WIB KRI Sembilang – 850 berlayar dalam rangka Operasi Alur Segara – 21 BKO Danguskamla Koarmada I.

Saat sedang berlayar ditemukan adanya kontak radar jarak 6 NM yg sedang melaksanakan lego jangkar di perairan Teritorial Indonesia.

Sambil mendekati kontak tersebut KRI Sembilang – 850 mencoba untuk melakukan komunikasi VIA Radio VHF Chanel 16 dan terjalin komunikasi kemudian didapati kontak tersebut adalah MT. Seaways Rubymar berjenis Tanker.

Sekitar pukul 07.30 KRI Sembilang – 850 melaksanakan peran sekoci kemudian tim pemeriksa 1 bergerak menuju MT. Seaways Rubymar untuk melaksanakan pemeriksaan.

Lalu sekitar pukul 08.00 tim pemeriksa 1 On board di MT. Seaways Rubymar untuk melaksanakan pemeriksaaan, dari hasil pemeriksaan didapati nakhoda MT. Seaways Rubymar melaksanakan lego jangkar di perairan teritorial Indonesia tanpa ijin dari otoritas syahbandar.


Berdasarkan catatan Log Book, terdakwa melakukan lego jangkar di laut Teritorial Indonesia, pada posisi 01º 48,11’ U – 105º 04,66’ T lebih kurang 4 (empat) hari lamanya sampai dengan terdakwa diperiksa oleh pihak TNI AL.

Diduga selama terdakwa lego jangkar kapal Kapal MT. Seaways Rubymar berbendera Marshal Island tanpa dilengkapi ijin dari Otoritas Kesyahbandaran Indonesia.

Dan berdasarkan Pasal 18 ayat (2) The United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) sebagaimana telah diratifikasi dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law othe Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut), dijelaskan bahwa “Pelayaran lintas laut damai tersebut harus dilakukan secara terus menerus, langsung serta secepatnya, sedangkan berhenti dan membuang jangkar hanya dapat dilakukan bagi keperluan navigasi yang normal atau kerena keadaan memaksa (force majeure) atau dalam keadaan bahaya atau untuk tujuan memberikan bantuan pada orang, kapal atau pesawat udara yang berada dalam keadaan bahaya”.

Dalam hal terdakwa melakukan lego jangkar tanpa seijin dari otoritas Syahbandar Indonesia maka terdakwa tidak mematuhi tata cara berlalu lintas di wilayah laut Indonesia dan berpotensi membahayakan lalu lintas navigasi di wilayah laut Indonesia.

Seharusnya terdakwa berlayar dari Callau, Peru tujuan ke Singapura sebagaimana Port Clearance terlebih dahulu baru meminta ijin labuh jangkar ke otoritas Kesyahbandaran Indonesia untuk melakukan lego jangkar di tempat yang telah ditentukan oleh Syahbandar.


Bahwa berdasarkan hasil ploating peta posisi 01º 48,11’ U – 105º 04,66’ T, maka diketahui kapal Kapal MT. Seaways Rubymar berbendera Marshal Island GT 40.343 berada di Laut Teritorial Indonesia tepatnya di Perairan Timur Laut Pulau Bintan.

Adi@www.rasio.co //

Kunker Perdana, Rudi Sambut Pangdam Bukit Barisan

0

RASIO.CO, Batam – Wali Kota Batam turut menyambut Panglima Kodam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin di Bandara Hang Nadim Batam, Kamis (10/3). Nampak hadir menjemput Pangdam, Wagub Kepri Marlin Agustina dan juga Ketua DPRD Kepri serta Forkompinda Kota Batam maupun Kepri.

Kunjungan kerja ini merupakan kunjungan perdana pasca serah terima jabatan Pangdam Bukit Barisan yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman di Mabes AD, Jakarta Pusat, Senin 7 Maret 2022 lalu.

Pangdam dan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah I Bukit Barisan Intan Achmad Daniel Chardin tiba sekitar pukul 12.35 WIB dan disambut Tarian Melayu Sekapur Sirih diiringi Musik Akustik Melayu. Selanjutnya ada prosesi adat, yakni prosesi Tepung Tawar oleh LAM Kota Batam.

Redaksi@www.rasio.co//

Tolak Pemekaran Papua, Puluhan Mahasiswa Bentrok dengan Aparat

0

RASIO.CO, Jakarta – Puluhan mahasiswa Papua bentrok dengan aparat di dekat Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/3), saat hendak menuju Kemendagri untuk berunjuk rasa menolak pemekaran wilayah.

Dilansir dalam CNNIndonesia.com, sekitar 30 orang yang mengaku sebagai mahasiswa Papua mulanya mencoba menuju kantor Kemendagri, di Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, melalui Jalan Veteran di dekat gedung Sekretariat Negara, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Di titik itu, puluhan polisi sudah menyiapkan barikade. Demonstran pun dilarang melintas lebih jauh. Negosiasi antara kedua pihak berjalan alot hingga 30 menit. Polisi tetap menolak pedemo melintas. Dorong-dorongan mulai terjadi. Usai beberapa lama, kontak kedua pihak berubah jadi ricuh usai rombongan demonstran menjebol barikade.

Polisi kemudian mengejar mahasiswa yang berhasil menembus barisan. Sebagian terlibat adu pukul. Peserta unjuk rasa bahkan ada yang melukai polisi hingga berdarah meski dengan tangan kosong. Beberapa mahasiswa yang tertangkap dimasukkan ke dalam mobil tahanan. Sisanya masih mencoba melakukan perlawanan.

Dari arah berlawanan di Jl Veteran, pasukan dari Brigif I/Jakpus yang berkendara puluhan sepeda motor menghadang para peserta aksi. Mereka yang sempat lolos barikade polisi pun tak bisa lari lebih jauh dan tertahan di samping Istana.

Barikade itu pun diperkuat dengan tambahan pasukan dari Brimob Polri. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan Provinsi Papua bakal dimekarkan menjadi enam wilayah administrasi. Namun, rencana tersebut belum final.

Enam provinsi yang diusulkan menjadi daerah otonomi baru itu antara lain Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Pegunungan Tengah, Papua Selatan, dan Papua Tabi Saireri.

Rencana pemekaran mengacu pada pada Undang-undang Otonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2021. Pemekaran diklaim untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat OAP.

Namun, rencana itu ditentang sebagian elemen masyarakat Papua, termasuk Majelis Rakyat Papua (MRP), karena merasa tak pernah dilibatkan dalam rencana tersebut.

***

Siapkan Batam Menjadi Lokomotif Ekonomi Nasional

0

RASIO.CO, Batam – Rudi menghadiri pembukaan pra Rakerwil PKS Kepulauan Riau di Aula PIH Kota Batam, Jumat (11/3) pagi. Momentum ini digunakan Rudi untuk kembali memaparkan program pembangunan Batam dan mengajak seluruh elemen berperan menyukseskan pembangunan.

“Saya tak bisa sendiri membangun kota ini, harus dibangun bersama melalui peran kita semua,” ucap Rudi.

Sudah masyhur, geliat pembangunan Batam telah menjadi contoh dan diakui banyak kalangan. Tidak ingin lekas puas, Rudi masih terus ingin memaksimalkan potensi Batam.

“Saya ingin Batam dan Kepri menjadi lokomotif ekonomi nasional. Kita boleh berlatar beda, tapi tujuan utama adalah rakyat sejahtera,” imbuhnya.

Menyongsong Batam yang lebih maju lagi, Batam kini terus berbenah. Berbagai program pembangunan terus dilakukan. Sebut saja pengembangan Bandara Internasional Hang Nadim, yang kelak akan melayani penerbangan langsung wisatawan dari tiga negara.

Selain itu, Pelabuhan Batuampar juga dikembangkan, KEK Kesehatan hingga melanjutkan program infrastruktur lainnya. Hal ini tentu saja tanpa menanggalkan urusan yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

“Kita ketahui Batam ini andalkan jasa. Maka pendukung saya terus kembangkan. Salah satu pariwisata, kalau orang banyak ke Batam ekonomi juga akan semakin meningkat,” papar dia.

Setelah ini semua dibangun, Rudi mengaku tidak ingin masyarakat hanya jadi penonton. Untuk itu ia mendorong semua pihak ikut menikmati hasil pembangunan. “Orang banyak yang datang, bapak ibu siapkan sesuatu dan ini akan bantu ekonomi bapak ibu. Saya ingin kita jangan jadi penonton saja,” harapnya.

Kepada peserta Rakerwil, Rudi mengungkapkan rasa terimakasih atas peran semua pihak yang ikut terlibat membangun Batam. Salah satunya juga dukungan DPRD Batam, yang didalamnya juga Fraksi PKS, sehingga Batam pertumbuhan ekonominya menggembirakan.

“Alhamdulilah tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 4,75 persen, dari tahun sebelumnya minus 2,55 persen,” ungkap Rudi disambut tepuk tangan peserta Rakerwil.

Gencar dalam pembangunan fisik, tak berarti pembangunan non fisik ditinggalkan. Bahkan menurut Rudi, keduanya harus diseiringkan. Bukan isapan jempol belaka, keduanya dijewantahkan dalam berbagai program. Sesuai visi Batam bandar dunia madani yang modern dan sejahtera.

“Syiar agama juga terus jalankan, siapkan anak-anak kita menyongsong Indonesia Emas 2045,” imbau Rudi.

Redaksi@www.rasio.co//

Ansar Dorong Seluruh UMKM Kepri Tersertifikasi Halal

0

RASIO.CO, Tanjungpinang – Gubernur Kepri resmi membuka Public Hearing dan Temu Konsultasi Pendampingan Proses Produk Halal yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Agama Kepulauan Riau,Tanjungpinang. Rabu (09/03) lalu.

Dalam arahannya, Ia sangat mendukung dan mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang membantu UMKM di daerah untuk bisa memiliki sertifikasi halal. Terlebih tema yang diusung dalam acara ini adalah

“Akselerasi 10 juta Sertifikat Halal dalam Mensukseskan Pemulihan Ekonomi Nasional”. 

“Saya kira kebijakan ini sangat signifikan karena memang membranding produk halal hari ini dan kedepan menjadi keniscayaan yang harus kita lakukan,” ujarnya.

Menurutnya, labelisasi halal akan membuat masyarakat semakin  percaya dengan kemananan dan kebersihan produk UMKM, sehingga menjadi nilai tambah bagi produk UMKM di Kepri yang berujung pada pemulihan ekonomi. 

“Sertifikasi halal ini harus kita dukung sepenuhnya, kita mau Kepri berandil besar mengejar target sepuluh juta sertifikasi halal,” katanya. 

Ia pun menambahkan dengan posisi Kepri yang merupakan salah satu penyumbang pariwisata terbesar di Indonesia, maka dengan tersertifikasi halalnya seluruh produk UMKM di Kepri akan membuat konsumen wisatawan yang datang ke Kepri akan semakin tertarik membeli produk-produk UMKM. 

“Hal itu akan memberikan kredit poin positif bagi Kepri bahwa Kepri adalah provinsi yang mendorong produknya bersih dan baik karena bersertifikasi halal,” tegas Gubernur Ansar. 

Dalam acara ini, Kanwil Kemenag Provinsi Kepri secara khusus mengundang dua narasumber yaitu Kepala BPJPH Kementerian Agama RI dan Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal.

Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Kepri, Mahbub Daryanto menyebutkan jumlah pendaftar PPH sampai saat ini sudah mencapai 926 UMKM. Ia melaporkan sertifikasi halal pada tahun 2020 sudah tersertifikasi halal 200 UMKM dan tahun 2021 sudah 214 UMKM. 

“Dukungan pemerintah daerah sangat membantu program sertifikasi halal ini, dan kami siap untuk memperluas program ini secara menyeluruh,” ujar Mahbub Daryanto. 

Upaya pendampingan PPH merupakan  perwujudan dari amanat regulasi JPH. PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2021 yang mengatur secara khusus mekanisme Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMK. 

Sebagaimana ketentuan regulasi, PPH atau Proses Produk Halal itu sendiri adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.  

Pendampingan PPH dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi.

Redaksi@www.rasio.co//

Seorang Warga Meninggal Usai Banjir Bandang Landa Enam Desa di Tuban

0

RASIO.CO, Jakarta – Satu orang warga dilaporkan meninggal dunia akibat banjir bandang yang melanda enam desa di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, pada Kamis (10/3).

“Atas peristiwa itu, seorang warga dilaporkan meninggal dunia,” demikian dikutip dari keterangan resmi Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, dalam keterangan tertulis, Jumat (11/3).

Ia mengatakan enam desa yang terdampak banjir bandang tersebut meliputi Desa Temayang, Desa Padasan, Desa Karanglo, Desa Jorojero, Desa Margomulyo dan Desa Wolutengah.

“Berdasarkan laporan visual, arus banjir terpantau cukup deras melintasi pemukiman warga. Sebuah mobil minibus terseret arus banjir hingga masuk ke sungai,” ujarnya dilansir dalam cnnindonesia.com.

Berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Tuban, kata Abdul, peristiwa banjir bandang dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah tersebut. Ia mengatakan, peristiwa tersebut juga menyebabkan satu buah tanggul jebol.

Kendati demikian, pihaknya belum mengetahui secara pasti dampak kerugian materiil yang ditimbulkan bencana banjir bandang itu. Sebab, sampai saat ini pihaknya masih melakukan proses pendataan lebih lanjut.

“BPBD Kabupaten Tuban bersama instansi terkait, relawan dan masyarakat terus melakukan kaji cepat, evakuasi serta penyelamatan warga terdampak. Bantuan logistik dan peralatan juga telah diberikan kepada warga terdampak oleh tim BPBD Kabupaten Tuban,” tuturnya.

Sementara itu, BMKG telah mengeluarkan informasi peringatan dini cuaca yang mengatakan bahwa hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dan dapat disertai petir masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Tuban hingga Sabtu (12/3).

Menyikapi hal tersebut, maka Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menghimbau kepada seluruh unsur pemangku kebijakan di daerah dan masyarakat agar dapat mengantisipasi adanya potensi bencana susulan yang dapat dipicu oleh faktor cuaca.

“Upaya seperti pemantauan dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), pembersihan sampah maupun material lain yang dapat menyumbat aliran air,” jelasnya.

“Monitoring kondisi tanggul, jalan dan jembatan hingga pemantauan debit air saat terjadi hujan lebat disarankan agar dilakukan secara berkala,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan agar masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai dapat mengevakuasi dirinya jika terjadi hujan menerus dengan intensitas tinggi selama lebih dari satu jam. Selain itu ia juga meminta agar masyarakat memperhatikan kondisi debit sungai dan hindari lereng curam yang minim vegetasi.

“Perhatikan kondisi debit sungai dan hindari lereng curam yang minim vegetasi,” pungkasnya.

***

Jefridin Buka Bimtek LPPD Kota Batam

0

RASIO.CO, Batam – Sekda Kota Batam membuka secara resmi Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2021 Tahun Anggaran 2022. Kamis (10/3.

Ia menyampaikan, LPPD merupakan laporan yang disampaikan oleh pemda kepada pemerintah pusat. Yang didalamnya memuat capaian kinerja penyelenggaraan  Pemda dan pelaksanaan tugas pembantuan selama satu tahun anggaran. Laporan ini wajib disusun dan disampaikan, sebagaimana amanat pasal 69 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Laporan ini paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat. Seluruh data dan informasi yang dimasukkan ke dalam LPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif,” papar Jefridin.

Lanjut dia, LPPD menjelaskan arah kebijakan umum pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan, serta penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan terdiri dari, urusan wajib dan urusan pilihan. Yang pada dasarnya merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antar pemerintah dan pemerintah daerah  atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan.

“Laporan ini  juga menggambarkan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan-urusan yang secara teknis dilaksakanan oleh perangkat daerah,” terangnya.

Karena pentingnya laporan tersebut, ia meminta kepada perangkat daerah, dalam penyusunan dan penyampaian LPPD dapat  menyampaikan laporan dengan data yang benar, cara yang benar serta dilengkapi dengan eviden yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga, hasil evaluasi yang dihasilkan tentunya akan menggambarkan kondisi yang sesungguhnya dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Dengan demikian, kepala daerah akan mengetahui langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk membenahi kinerja urusan pemerintahan yang belum optimal dilaksanakan,” terangnya.

Jefridin menyebutkan, disamping input data dari masing-masing perangkat daerah, hal lain yang mempengaruhi hasil evaluasi secara elektronik melalui Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD)  adalah hasil review oleh APIP Kota Batam.

Sesuai dengan amanat pasal 10 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemda. Juga, pasal 9 Permendagri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dinyatakan bahwa reviu (verifikasi dan penilaian) dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan Pemda dilakukan oleh APIP inspektorat daerah masing-masing.

“Reviu yang dilakukan oleh APIP Kota Batam  tentunya akan sangat berarti dalam menjamin akurasi dan keabsahan data dan dokumen yang disampaikan. Jika APIP Kota Batam  dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal akan berdampak terhadap peningkatan kualitas data capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan begitu juga sebaliknya,” jelas Sekda.

Memungkasi arahannya dalam kegiatan ini, Jefridin berharap peserta dapat ikut dengan serius dan dipahami. Sehingga bermanfaat bagi masing-masing tim kepanitiaan, tim reviu dan tim teknis organisasi perangkat daerah yang telah ditunjuk dalam penyusunan LPPD Kota Batam.

Redaksi@www.rasio.co//

Aunur Hadiri Musrenbang Karimun Tahun 2022

0

RASIO.CO, Karimun – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad resmi membuka Musrenbang Kabupaten Karimun tahun 2022 di gedung Nilam Sari, Kantor Bupati Karimun, Tanjung Balai, Karimun. (11/03).

Musrenbang ini digelar Pemerintah Kabupaten Karimun dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun tahun 2023, yang mengusung tema “Peningkatan Ekonomi Melalui Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Sumber Daya Manusia yang Unggul”.

Gubernur Ansar menyampaikan jika Musrenbang harus dimanfaatkan untuk bisa menyerap aspirasi dari berbagai stakeholder demi kemajuan daerah Karimun. Saat ini berbagai indikator di bidang ekonomi dan sosial secara perlahan menunjukkan tanda-tanda perbaikan.

 “Karena musrenbang di kabupaten dan kota akan secara berkesinambungan dengan Musrenbang tingkat provinsi, maka dari itu kita harus bisa memanfaatkan momen ini secara maksimal,” ujar Gubernur Ansar.

Pada kesempatan tersebut, Ansar mengungkapkan arah kebijakan pembangunan wilayah kabupaten Karimun berdasarkan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 yaitu Pengembangan pelabuhan penumpang domestik di Kabupaten Karimun, Pengembangan Bandara Domestik Raja Haji Abdullah, pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang kegiatan industri,  pembangunan jalan, jembatan, drainase, air bersih, listrik dan pelabuhan.

“Pembangunan yang akan kita lakukan di Provinsi Kepri harus bisa menerapkan prinsip keadilan perekenomian secara merata,” jelas Gubernur Ansar.

Sementara itu, Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan pelaksanaan musrenbang merupakan satu kesatuan sistem perencanaan dan dilakukan setelah musrenbang kelurahan/desa, musrenbang kecamatan, dan forum Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) selesai.

“Hal ini dilakukan mengingat kebutuhan/aspirasi masyarakat dari proses musrenbang akan mampu menghasilkan filtrasi partisipatif rancangan RKPD tahun 2023, yang didalamnya memuat substansi berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang akan diusulkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun,” ucap Aunur Rafiq.

Dengan kerangka waktu pelaksanaan musrenbang tersebut, diharapkan mampu menghasilkan program partisipatif dalam koridor system pembangunan. Melalui proses musrenbang ini diharapkan mampu menerjemahkan instrument-instrumen prioritas untuk menghasilkan struktur program yang solutif terhadap persoalan yang dihadapi saat ini.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2023 adalah menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan provinsi, mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah melalui musrenbang kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD dilaksanakan, mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah, menyepakati prioritas pembanguan daerah serta program dan kegiatan prioritas.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim, Ketua DPRD Kabupaten Karimun Yusuf Sirat, Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun Muhammad Firmansyah, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepri Hj. Dewi Kumalasari,Kepala Badan Kesbangpol Lamidi, Kepala Barenlitbang Andri Rizal, Kepala Dinas Pendidikan Andi Agung, Kepala Biro Kesra Aiyub, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Dody Sepka, dan Staf Khusus Gubernur Kepri Suyono Saeran dan Nazaruddin.

***

Ansar Luncurkan Qris Bank Riau Kepri Didampingi Aunur

0

RASIO.CO, Karimun – Gubernur Kepri Ansar Ahmad didampingi Bupati Karimun Aunur Rafiq melakukan launching QR Code Indonesian Standard (QRIS) Bank Riau Kepri untuk boarding pass pelabuhan Sri Tanjung Gelam. Dalam kesempatan tersebut, Ansar menyampaikan, keberadaan aplikasi QRIS Bank Riau Kepri sebagai alat pembayaran digital dalam memudahkan aktivitas sehari-hari.

” Sudah hampir tiga tahun terjadi pandemi Covid-19, tapi ada hikmah dibalik itu. Yaitu, masyarakat mulai mempelajari berbagai aktivitas dengan cara digital. Salah satunya, kerjasama dengan Bank Riau Kepri melalui aplikasi QRIS dengan transaksi digital. Dan, hari ini (Kamis-red) untuk menggunakan boarding pass dengan QRIS,” terangnya, Kamis (10/3).

Dengan demikian, saya bersama kepala daerah lainnya Bupati Walikota bersama-sama untuk melahirkan kampung-kampung digital. Artinya, masyarakat untuk bertransaksi melalui digital. ” Di Kepri kita kejar, agar bisa mencapai Provinsi Digital bersama-sama kepala daerah di Kepri,” ungkapnya.

Sedangkan, Direktur Operasional Bank Riau Kepri Said Syamsuri menjelaskan, melalui aplikasi QRIS Bank Riau Kepri sebagai penyedia pembayaran, transaksi pembiayaan dengan sangat mudah. Tujuan QRIS Bank Riau Kepri adalah untuk menunjang program pemerintah dalam inclusi ekonomi dan perluasan digital perbankan.

Kemudian, mendukung dan meningkatkan indeks Provinsi Kepri khususnya dalam program elektronik aplikasi transaksi pemerintah daerah sebagai upaya meningkatkan transparansi tata kelola keuangan pemerintah daerah, serta pengintegrasian sistem pengelolaan keuangan daerah. Dan, mendorong clasplasi socialist guna mewujudkan keuangan yang inklusif.

” Per Februari 2022 ini, penggunaan yang telah menggunakan QRIS Bank Riau Kepri sebanyak 933 merchant. Dengan total pengguna atau user sebanyak 16.223 user, dengan transaksi mencapai 35.885 transaksi. 1.012 transaksi dipergunakan bagi pelaku usaha mikro,” terangnya.

Untuk di Provinsi Kepri sendiri, penggunaan QRIS Bank Riau Kepri yaitu Karimun, Anambas, Natuna, Bintan, Tanjungpinang. Artinya, hampir semua kabupaten/kota di Provinsi Kepri dan Riau sudah semua menggunakan QRIS Bank Riau Kepri.

” Kali ini kita bekerjasama dengan BUP Karimun, dalam pemanfaatkan QRIS Bank Riau Kepri dalam pembelian boording pass di pelabuhanSri Tanjung Gelam,” katanya.

Sementara itu Dirut BUP Karimun Yuwono menyambut baik kehadiran QRIS Bank Riau Kepri dalam rangka meningkatkan mempermudah dalam pembelian boarding pass di pelabuhan Sri Tanjung Gelam.

” Mudah-mudahan bisa meningkatkan PAD Karimun, kedepan bisa terus ditingkatkan inovasi ini,” ucapnya.

***