RASIO.CO, Karimun – Bupati Karimun Membuka Acara Forum SKPD Tahun 2022 di Gedung Nilam Sari, Rabu ( 03/03).
Turut Hadir Wakil Bupati Karimun, Ketua DPRD Kabupaten Karimun, Sekda Karimun, Asisten III & Kepala Dinas serta Para Kepala OPD di lingkup pemerintah kabupaten karimun.
Redaksi@www.rasio.co//
RASIO.CO, Karimun – Ketua DPRD kabupaten Karimun dan Sekwan DPRD Kabupaten menghadiri acara koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD / Lintas SKPD Kabupaten Karimun Tahun 2022, dalam rangkaian penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Karimun tahun 2023.
Kegiatan Tersebut berlangsung di gedung serbaguna Nilam sari Kantor Bupati Karimun. (02/03).
***
RASIO.CO, Karimun – Baperlitbang Kabupaten Karimun menggelar kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rabu (2/3) di Gedung Serba Guna Kantor Bupati Karimun.
Forum SKPD lintas SKPD tahun 2022 dibuka secara resmi oleh Bupati Karimun DR H Aunur Rafiq didampingi Wakil Bupati H Anwar Hasyim. Turut hadir Sekda Karimun HM Firmansyah, Kepala OPD, serta Camat se Kabupaten Karimun.
Kepala Baperlitbang Kabupaten Karimun Drs H. Fajar Horison Abidin. M.Si dalam sambutannya mengatakan, Forum SKPD dilaksanakan untuk menindaklanjuti hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan. Selanjutnya, menjadi bahan masukan dalam proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD.
“Untuk dietahui bersama bahwa kita baru saja menyelesaikan Musrenbang di 12 (dua belas) kecamatan se-Kabupaten Karimun. Tujuan untuk membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan tingkat desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan,” ujar Fajar.
Selain itu, musrenbang tingkat kecamatan juga bertujuan untuk membahas, dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan. Serta menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah.
“Usulan prioritas setiap desa/kelurahan dari masing-masing kecamatan yang dihasilkan pada Musrenbang kecamatan diinput ke dalam SIPD yang kemudian disinkronkan dengan rancangan awal (ranwal) renja SKPD serta dibahas dan difilter melalui Forum SKPD yang kita laksanakan pada hari ini,” terang Fajar.
Sebagai laporan kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati bahwasannya sampai dengan jadwal yang telah ditentukan, secara akumulasi telah terinput usulan dari 12 kecamatan, 29 kelurahan, dan 42 desa yaitu sebanyak 175 usulan yang terverifikasi.
Rinciannya, Kecamatan Karimun ada 18 usulan, Tebing (16), Meral (16), Meral Barat (9), Kundur (18), Kundur Utara (10), Kundur Barat (17). Selanjutnya Kecamatan Belat (16), Ungar (12), Buru (12), Moro (20), dan Durai (11) usulan.
Melalui Forum SKPD ini, ujar Fajar, pihaknya sangat mengharapkan peran aktif dari setiap SKPD untuk menyusun skala prioritas sesuai dengan program dan kegiatan yang diusulkan oleh kecamatan. Agar usulan-usulan tersebut dapat menjadi daya ungkit dalam mencapai indikator kinerja.
Sementara Bupati Aunur Rafiq menegaskan, Forum SKPD memiliki fungsi strategis, dan penting. Karena itu, melalui Forum SKPD bersama-sama mensinkronkan serta merumuskan usulan prioritas pembangunan yang dihasilkan Musrenbang Kecamatan.
Usulan tersebut akan menjadi bagian dari renja SKPD sekaligus menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun tahun 2023.
“Jadi melalui Forum SKPD tahun 2022 ini, dokumen perencanaan yang didukung tema pembangunan tahun 2023 “Peningkatan Ekonomi Melalui Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan SDM yang Unggul” yang selaras dengan tagline “Karimun Bangkit, Karimun Sehat” dapat terwujud,” papar Bupati.
Karenanya, Bupati mengharapkan seluruh mekanisme, dan tahapan penyusunan perencanaan benar-benar keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menyampaikan usulan, saran dalam penyusunan perencanaan di Kabupaten Karimun.
***
RASIO.CO, Batam – Terungkap dipersidangan PN Batam terduga terdakwa Ismail Harum mengunakan speedboad SB Bintang East untuk menyeludpkan rokok tanpa cukai dengan tujuan Palalawan-Riau.
Tidak hanya itu, selain berusaha menyeludupkan rokok berbagai merk yang diduga tanpa cukai, terdakwa juga berusaha menyeldupkan 300 koli balpres dan mikol.
Kapal SB.Bintang East yang dinahkodai Ismail Harum bdrhasil ditegah pihak Beacukai batam sekira November 2021 dan kapal saat ini dijadikan barang bukti di PB Batam.
Dipersidangan terungkap bahwa yang diduga menyuruh membawa kapal Andi yang merupakan dahulunya sebagai enyewa kapal milik firmansyah yang kapal sandar di Tanjungriau dan ditangkap saat usai muat di jembatan empat, Barelang, Batam.
“Saya yang memerintahkan terdakwa jadi nahkoda kapal SB Bintang East dan kapal saya kontrak selama setahun,”
“Kapal merupakan kapal ekspedisi membawa barang-barang tujuan palalawan-riau dan tahu kapal ditangkap beacukai dan kapal saat ini berada di tanjunguncang,” ujarnya dipersidangan PN batam. Selasa(01/03).
Namun, ketika majelis hakim mempertayakan apakah usaha anda punya legalitas dalam hal ekspedisi?
Dan apakah saudara yang memerintahkan terdakwa berangkat membawa barang tanpa dokumen tersebut?
Serta apakah saudara mengetahui muatan kapal berisi 300 koli ballpress dan puluhan rokok illegal dimuat dalam kapal tersebut?
Saksi Andi mengakui dipersidangan bahwa dirinyalah yang memerintahkan terdakwa serta mengetahui bahwa dokumen kapal tidak ada dari beacukai batam
“tak jelas usaha anda ini,” balas hakim lagi.
Dipersidangan, Terdakwa Ismail Harum dijerat JPU Pasal 102 huruf f Undang-Undang RI No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
Dan Kedua, Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.
Dipersidanganpun dalam keterangan saksi penagkap dari beacukai batam menyampaikan bahwa, ada emapt orang ketika itu diamankan dan ada 300 koli balpres dari berbagai negara asing serta rokok illegal dan disitu jelas ada kerugian negara.
“Setelah diperiksa kelngkapan dokumen kapal teryata untuk balpres dan rokok tidak ada dokumen yang dikeluarkan beacukai,” ujar saksi.
Ia menjeaskan, Penangkapan kapal SB Bintang East merupakan informasi masyarakat dan tim Patrolis melakukan pemeriksaan atas dokumen kapal, dokumen muatan kapal, dan muatan yang berada di atas kapal.
Berdasarkan pemeriksaan didapat muatan yang terdapat di atas kapal SB. Bintang East (GT. 16) adalah berupa ±300 koli barang kirman yang beberapa di antaranya tertulis Made in Korea, Made in China, Made in Australia, Made in Vietnam, dan lain-lain.
Barang-barang berupa sejumlah ±300 koli barang kirman yang beberapa di antaranya tertulis Made in Korea, Made in China, Made in Australia, Made in Vietnam,Mikol dan Rokok illegal.
Barang tersebut tidak dilindungi dengan dokumen kepabeanan dan tidak pernah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Bea dan Cukai untuk dikeluarkan dari Batam menuju ke Kab. Pelalawan, Provinsi Riau.
RASIO.CO, Karimun – Wakil Bupati Karimun menghadiri syukuran satu tahun kepemipinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri. Selasa (1/3).
Syukuran ini dihadiri oleh Mantan Gubernur Kepri Drs H. Ismeth Abdullah, sejumlah FKPD di Kepri, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di Kepri, tokoh masyarakat serta tokoh agama.
Mengambil dari Diskominfo Kepri, Gubernur Ansar dan Wagub Marlin genap setahun memimpin Kepri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40/P tahun 2021 yang ditandatangani pada tanggal 24 Februari 2021 tentang pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri untuk masa jabatan 2021-2024.
Saat itu pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri disejalankan dengan pelantikan Gubernur Sumatera Barat dan Gubernur Bengkulu.
Acara syukuran diisi dengan Acara diisi dengan berbagai peluncuran inovasi-inovasi Pemprov Kepri dibawah kepemimpinan Gubernur Ansar dan Wagub Marlin. Tak tanggung-tanggung, 4 aplikasi berbasis digital dilaunching sekaligus yaitu JAPRI GUB, MI Bedil SIMA-PK, SIMANJA V2, dan E-DISPOSISI.
JAPRI GUB (Jaring Aspirasi Gubernur) adalah aplikasi pengaduan atau wadah penyampaian aspirasi masyarakat kepada Gubernur Kepri, kemudian MI BEDIL SIMA-PK (Media Informasi Berbasis Digital Sistem Manajemen- Pendidikan Kepri) adalah sistem informasi dan administrasi pendidikan yang ditujukan kepada tenaga pendidik dan masyarakat.
Kemudian SIMANJA (Sistem Informasi Manajemen Kinerja) versi 2 yang telah menerapkan SOTK dan SKP baru sesuai aturan terbaru Menpan RB, dan E-DISPOSISI yang merupakan aplikasi disposisi surat beserta catatan yang diperintahkan pimpinan kepada instansi terkait.
Inovasi lain yang diresmikan pada kesempatan tersebut adalah Penggunaan Tanda Tangan Elektronik menggunakan aplikasi Besign di Lingkungan Pemprov Kepri serta Lauching ID card Pegawai Pemprov Kepri diintegrasikan dengan kartu e-money BRI (BRIZZI).
Revitalisasi Pulau Penyengat yang merupakan salah satu program prioritas Ansar di tahun 2022 ini juga akan disertai dengan program digitalisasi. Peresmian Program Digitalisasi UMKM di Pulau Penyengat ditandai dengan Penyerahan Barcode QRIS Bank Riau Kepri kepada 5 Perwakilan UMKM juga disejalankan dengan syukuran ini.
Disela-sela syukuran, Staf Khusus Gubernur, Suyono Saeran meluncurkan dua buah buku yang ia tulis yaitu “Perjalanan Meraih Mimpi”, buku yang memotret tentang perjalanan Ansar dalam belantara politik sampai akhirnya terpilih sebagai Gubernur Kepri pada Pemilukada 2020.
Lalu buku “Kepri Terang Menyalakan Pulau” yang menceritakan perjuangan Gubernur Ansar mewujudkan Kepri Terang, menyalakan listrik desa dan dusun secara merata di Kepri.
Redaksi@www.rasio.co//
RASIO.CO, Batam – BP Batam menyerahkan Laporan Keuangan Unaudited BP Batam Tahun 2021 kepada BPK RI. Selasa (1/3). Laporan diserahkan secara langsung oleh Wakil Kepala BP Batam dan diterima oleh Plt. Anggota VI BPK RI.
Dalam sambutannya, Purwiyanto mengatakan, sebagaimana diamanatkan bahwa Satuan Kerja mempunyai tugas untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sebagai landasan BPK RI dalam proses audit yang berujung pada pemberian opini.
“Dengan pembinaan dan arahan BPK RI, kami akan berusaha semaksimal mungkin agar Laporan Keuangan BP Batam Tahun 2021 dapat mempertahankan kembali opini WTP yang telah kami capai sebelumnya,” ujar Purwiyanto.
Purwiyanto juga mengatakan, pada proses audit nantinya, pegawai BP Batam dapat konsisten dalam melakukan perbaikan.
“Kami bertekad untuk terus memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan BP Batam sesuai dengan evaluasi dan rekomendasi auditor BPK RI serta akan menindaklanjuti semua masukan dan rekomendasi BPK RI, sehingga tata Kelola keuangan kami akan lebih baik dan Good Governance,” ujar Purwiyanto.
“Semoga untuk pemeriksaan Laporan keuangan tahun 2021 ini kami berharap bisa mendapatkan Opini WTP kembali untuk ke-6 kalinya,” harap Purwiyanto.
Plt. Anggota VI BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, mengapresiasi BP Batam yang aktif melakukan sinergi dengan BPK RI terkait laporan keuangan. Hal ini menunjukkan adanya komitmen bersama untuk terus mendukung dan meningkatkan kualitas dalam pengelolaan dan tanggungjawab pada keuangan negara.
“Pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yakni, kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern (SPI),” ujar Nyoman Adhi Suryadnyana.
Dalam kesempatan yang sama, Nyoman Adhi Suryadnyana, mengatakan pihaknya juga memberikan perhatian untuk BP Batam kedepan, yakni mencakup beberapa aspek, seperti pengelolaan pemanfaatan Lahan, Aset dan Pendapatan PNBP.
Ia berharap hal-hal yang direkomendasikan oleh BPK RI dapat diterima dan terealisasi oleh BP Batam di bawah kepemimpinan Rudi.
“Pada prinsipnya, kami sangat terbuka jika ada permasalahan. Kami memerlukan dukungan BP Batam dalam membantu menyediakan data dan informasi yang diperlukan selama pelaksanaan kegiatan kedepan, sehingga dapat berjalan lancar dan tepat waktu,” ujar Nyoman Adhi Suryadnyana.
Turut hadir mendampingi Anggota bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro dan Kepala Biro Keuangan, Siswanto.
Redaksi@www.rasio.co//
RASIO.CO, Karimun – Bupati Karimun menghadiri pengukuhan pengurus Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri resor Karimun periode 2021-2026. Eri Januardin resmi dikukuhkan sebagai Ketua KBPP Polri Resor Karimun oleh Ketua Umum DPD KBPP Polri Kepulauan Riau. Minggu (27/2) lalu.
Pengukuhan ini juga turut dihadiri oleh Ketua DPRD Karimun Muhammad Yusuf Sirat S.IP, Sekretaris Daerah Karimun Drs Muhammad Firmansyah M.Si, Kapolres Karimun AKBP Tony Pantano S.IK SH dan Dandim 0317/TBK, Letkol Inf Agus Rediyanto SE.
Dalam pengukuhan ini, Bupati Karimun dan Kapolres Karimun juga menerima jaket kebesaran KBBP Polri yang dipasang langsung oleh Ketua Umum DPD KBBP Polri Kepulauan Riau.
Dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus KBPP Polri Resor Karimun yang telah resmi dikukuhkan. Ia meyakini pengurus KBBP Polri Resor Karimun mampu mengemban amanah dengan baik sebagai wadah bagi anak-anak Polri di Kabupaten Karimun.
“Saya yakin KBPP Polri Karimun dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, salah satunya untuk memperkuat silaturahmi bagi seluruh anak-anak Polri di Kabupaten Karimun, semoga kedepannya dapat eksis ditengah masyarakat,” katanya.
Ia juga berpesan agar KBBP Polri Resor Karimun dapat bergandengan tangan dengan pemerintah daerah dan seluruh Paguyuban Suku, Kerukunan Keluarga, Ormas, OKP dan elemen masyarakat lainnya di Karimun.
“Mari kita bergandengan tangan dengan seluruh elemen masyarakat untuk membangun Kabupaten Karimun yang kita cintai ini, kita majukan dan jaga sama-sama kampung kita ini,” ujarnya.
“Karena kedepan kalian lah generasi berikutnya menggantikan kami yang sudah tua-tua ini untuk melanjutkan estafet pembangunan Kabupaten Karimun,” lanjutnya lagi.
Redaksi@www.rasio.co//
RASIO.CO, Karimun – Bupati Karimun Mendampingi Wakil Gubernur Kepulauan Riau Ibu Marlin Agustina menghadiri Kegiatan Peringatan Isra Mi’raj di Surau Al-Hidayah Desa Lubuk Kecamatan Kundur, Rabu (02/03).
Redaksi@www.rasio.co//
RASIO.CO, Jakarta – Kemenparekraf meluncurkan Kharisma Event Nusantara 2022 di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Selasa (1/3). Dalam peluncuran itu, sebanyak 110 event yang masuk Kharisma Event Nusantara 2022. Satu di antaranya yakni Kenduri Seni Melayu (KSM) yakni even budaya dari Kota Batam.
Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno, dalam sambutannya mengatakan KEN merupakan wadah perkumpulan event Indonesia. Tak hanya itu KEN merupakan strategi Kemenparekraf berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mempromosikan destinasi, meningkatkan kunjungan wisatawan, serta memberikan dampak positif bagi ekonomi dan budaya.
“Ada lima aspek utama pemilihan Ken 2022 diantaranya ide potensi inovasi, pengembangan ekraf, pertunjukan budaya, dan strategi komunikasi dan media,” katanya.
Sandiaga menyebutkan, sebelumnya sebanyak 319 usulan event dari 34 provinsi, kabupaten, kota. Seluruh event ini dikurasi tahap satu dan dua diperoleh 171 event yang layak presentasi di depan para kurator sehingga terpilihlah 110 event yang masuk KEN 2022.
“Selamat kepada provinsi, kabupaten, kota yang terpilih, Kemenparekraf siap membantu pendampingan sehingga naik kelas,” ucapnya.
Lanjut dia, bagi event yang belum terpilih untuk tetap semangat, Kemenparekraf akan mendukung kegiatan di luar KEN 2022. “Saya mendorong para stakeholder untuk terlibat dalam pengembangan event,” pintanya.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam, Ardiwinata, mengucapkan terima kasih atas kembali terpilihnya KSM dalam KEN 2022. Masuknya KSM tersebut menjadi semangat bagi Kota Batam untuk menampilkan acara yang sukses.
Sebelumnya, Ardi mempresentasikan sudah KSM dihadapan para kurator lewat zoom meeting, Selasa (8/2) lalu. Menariknya, KEN diselenggarakan sekaligus memberikan panduan bagi para pelaku event terkait penerapan protokol CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability).
Ardi menyampaikan, KSM merupakan event budaya yang digelar oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam sejak tahun 1999. Pada 2021 lalu merupakan tahun ke-23. KSM dihadiri oleh negara serumpun, seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam. Namun situasi Covid-19, KSM diikuti pengiat seni dalam negeri.
“Event (KSM) ini yang ditunggu oleh teman-teman seluruh Indonesia dan di luar negeri. KSM perna dihadiri oleh teman-teman dari Rusia Filipina, Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam,” ucapnya.
Pada tahun 2022 ini, direncanakan KSM digelar pada September mendatang. Batam mempunyai PPKD yang berisikan kearifan lokal, seperti permainan tradisional, bahasa, ritus, dan sebagainya. Selain menghadirkan musik, tari, membacakan puisi, pada tahun 2022 ini, KSM akan menghadirkan permainan tradisional, seperti gasing, patuk lele, angkung, dan kesenian teater Makyong.
“KSM ini wadah bagi pengiat seni, berbagai kegiatan bisa dilaksanakan termasuk menganyam,” ucapnya.
KSM juga melibatkan pelaku pariwisata. Pada kegiatan tersebut mereka membuat paket wisata sehingga ada perputaran ekonomi dari event tersebut. Jika Covid-19 berakhir, Ardi ingin mengemas KSM yang spektakuler dan mengundang kembali negara serumpun.
“Event ini sangat dibutuhkan di Singapura. 10 tahun yang lalu saya perna menghadirkan Elly Kasim,” terangnya.
Redaksi@www.rasio.co//
RASIO.CO, Batam – Anggota DPRD Kota Batam ramai-ramai menolak Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 1 Tahun 2022 dalam rapat Paripurna, yang dihadiri Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad di DPRD Batam. Rabu (2/3).
Pada Perwako ini, Pemko Batam melakukan penegasan mengenai pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Dalam hal ini, kebijakan pengembangan daerah yang datang dari Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Batam, mendapat pembatasan menjadi 20 pokir yang akhirnya dapat diusulkan agar segera dilaksanakan oleh Pemko Batam.
“Dalam setahun kami dari fraksi Hanura bisa melakukan 18 kali reses atau kunjungan kerja ke masyarakat kami. Dalam setiap reses, banyak keluhan masyarakat yang harus kami akomodir, dan harus disampaikan ke OPD Pemko Batam. Tapi kini hanya dibatasi total 20 usulan yang sekali lagi saya tekankan merupakan masukkan dari masyarakat,” tegas perwakilan Fraksi Hanura, Rubina dilansir dalam batam.suara.com.
Menurutnya, pembatasan ini sangat tidak masuk akal, melihat saat ini permasalahan infrastruktur, dan fasilitas pendukung bagi masyarakat di Kota Batam masih belum dapat terpenuhi. Salah satunya adalah fasilitas kesehatan bagi ibu dan anak di wilayah pemukiman, yaitu keberadaan Posyandu yang kini diketahui memerlukan perhatian lebih dari Pemko Batam.
“Di tempat saya, ada Posyandu yang sudah sangat tidak layak. Para tenaga yang ada disana tapi tetap melakukan tanggung jawab mereka. Kalau dibatasi seperti ini, proyek fisik yang dekat ke masyarakat tentu akan terlewat nantinya,” terangnya.
Hal senada juga dilontarkan oleh perwakilan fraksi PKB, Aman yang meminta dengan tegas agar Pemko Batam dapat merevisi Perwako 1 Tahun 2022.
Aman menegaskan bahwa seharusnya Pemko Batam, tidak membatasi usulan masyarakat. “Reses adalah forum resmi yang diatur undang-undang, mewajibkan anggota DPRD menampung aspirasi masyarakat. Pemko seharunya ikut menampung hasil reses kami, dan bukan membatasinya,” papar Aman.
Di lokasi terpisah, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad belum dapat dapat menjawab mengenai penolakan para anggota DPRD. Pihaknya mengaku masih menampung aspirasi, mengenai usulan revisi Perwako Nomor 1 Tahun 2022.
“Saat ini akan kami tampung dulu, sembari nanti kalau memang perlu akan dilakukan perubahan. Karena memang pokir itu, saat ini tidak semuanya dapat direalisasikan,” tegas Amsakar.
***
Diterbitkan | Dikelola : PT. Laksana Rasio Media Inovasi | Pengesahan Kemenkum HAM, No AHU 59522. AH. 01.01 Tahun 2018. Alamat : Town House Cluster Puri Melati Blok A No. 2B, Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau Media rasio.co telah terverifikasi administrasi dan faktual oleh dewanpers dengan ID 9564
Hubungi kami: rasiowebmedia@gmail.com
© Newspaper WordPress Theme by TagDiv