RASIO.CO, Batam – Kasus kapal KM Berkat Saudara Jaya yang diduga menyeludupkan 20 ribu handphone berbagai merek merupakan tangkapan TNI AL siap disidangkan pekan depan di Pengadilan Negeri(PN)Batam. dengan terdakwa Hendrik.
Kapal KLM Berkat Saudara Jaya 99 GT ditangkap bulan Oktober tahun 2018 bertempat di sekitar Utara Pulau Putri Nongsa dengan barang bukti sesuai SIPP PN Batam lebih 241 kardus hanphone berbagai merek dan kapal juga dijadikan barang bukti.
Terdakwa Hendrik didakwa kesatu Pasal 302 ayat (1) Jo pasal 117 ayat (2) UU Nomor :17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan atau kedua Pasal 305 ayat (1) Jo pasal 130 ayat (1) UU Nomor :17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
Diketahui, Kapal Republik Indonesia (KRI) Lepu-861 TNI Angkatan Laut berhasil menangkap kapal yang membawa ribuan handphone berbagai merek. Sebanyak 10 orang anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia diamankan untuk diproses lebih lanjut.
Penangkapan bermula saat KRI Lepu-861 yang tengah melaksanakan patroli di Perairan Selat Singapura, mendeteksi kontak kapal kargo kayu pada posisi 01º 16’’ 259” N – 104º 01’’ 442 ” E, tepatnya di Barat Pulau Putri Nongsa Batam halu 080 dengan kecepatan 6 knots.

Selanjutnya, KRI Lepu-861 melaksanakan prosedur pengejaran, penangkapan dan penyelidikan terhadap kontak kapal tersebut, dilanjutkan dengan peran pemeriksaan dan penggeledahan.
Dari hasil pemeriksaan, diketahui kapal tersebut bernama KLM Berkat Saudara Jaya, berbendera Indonesia, dengan Tonage 99 GT. Kapal berisi 10 orang ABK WNI ini bermuatan 609 koli berisi berbagai macam merek handphone. Kapal berlayar dari Jurong Singapura dengan tujuan melaksanakan transhipment di tengah laut.
“Diperkirakan, jika di-rupiahkan, tangkapan tersebut bernilai kurang lebih Rp20-35 miliar,” kata Panglima Komando Armada I Laksamana Muda TNI Yudo Margono dikutip di VIVA, Jumat 19 Oktober 2018.
Berdasarkan hasil penyelidikan lebih lanjut, KLM Berkat Berkat Saudara Jaya diduga melakukan sejumlah pelanggaran, antara lain Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang digunakan diduga palsu. Dari pengakuan nahkoda kapal bahwa akan melaksanakan transhipment di tengah laut juga melanggar UU Nomor 17 Tahun 2008 pasal 323 jo pasal 219 ayat 1.
Pelanggaran lainnya, diduga muatan kapal tidak sesuai manifest (manifes: 241 kardus, riil: ± 1.008 kardus atau 609 koli isi HP) melanggar UU Nomor 17 Tahun 2008 pasal 40, dan 1 ABK tidak memiliki Buku Pelaut, melanggar UU Nomor 17 Tahun 2008 pasal 312.(red/vv/di).
APRI@www.rasiio.co //

