RASIO.CO, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan sebanyak 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau sepanjang 2025.
Kepala BNPB Suharyanto mengatakan penetapan 16 tersangka membuktikan bahwa penanganan karhutla tidak hanya dilakukan melalui operasi pemadaman, tetapi juga dengan penegakan hukum secara ketat terhadap pelaku yang diduga melakukan pembakaran secara sengaja.
“Satgas hukum sudah bergerak, sudah ada yang jadi tersangka sebanyak 16 orang, dan terdapat 11 kasus yang masuk dalam perkembangan penyidikan,” kata Suharyanto dikutip CNNIndonesia, Selasa (22/7).
Menurutnya, pembakaran lahan secara ilegal menjadi salah satu penyebab utama munculnya titik api yang meluas hingga ke kawasan gambut dan hutan produksi. Oleh karena itu, pendekatan hukum dinilai sangat penting untuk memberikan efek jera.
“Pengendalian karhutla tidak semata-mata pemadaman. Semua indikasi pembakaran disengaja harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.
BNPB mencatat, hingga pertengahan Juli 2025, kebakaran hutan dan lahan merata melanda 12 kabupaten/kota di Riau. Luasan lahan terbakar tertinggi tercatat di Kampar dan Bengkalis, masing-masing melampaui 100 hektare. Sementara di Kabupaten Rokan Hilir, Siak, dan Indragiri Hilir, luas lahan terbakar lebih dari 50 hektare.
Di Kota Pekanbaru, kebakaran melanda area seluas 21,08 hektare atau bertambah sekitar 6 hektare dibanding laporan pekan sebelumnya, dan api dilaporkan masih membara di beberapa titik.
Untuk itu, BNPB terus berkoordinasi dengan Polda Riau, TNI, serta Satgas Karhutla setempat untuk menindak tegas para pelaku, termasuk memastikan pembuktian di lokasi kejadian.
Upaya ini dilakukan bersamaan dengan pengerahan pasukan pemadam di lapangan dan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) tahap tiga, yang ditujukan untuk menurunkan hujan di wilayah rawan guna mempercepat proses pemadaman serta mencegah meluasnya kabut asap.
***
