RASIO.CO, Batam – Pemadaman listrik massal (blackout) yang melanda Kota Batam dalam beberapa hari terakhir memicu kritik dari berbagai elemen masyarakat.
Insiden ini dinilai mencederai citra Batam yang selama ini digadang-gadang sebagai pusat investasi strategis dan penyangga ekonomi nasional.
Menanggapi kondisi tersebut, akademisi Universitas Ibnu Sina (UIS) Batam, Dr. Sumardin, SE.,M.Si., menyampaikan pandangan kritis sekaligus menawarkan solusi konkret untuk pembenahan sistemik PT PLN Batam.
Menurut Sumardin, persoalan listrik di Batam tidak bisa lagi dipandang sebagai gangguan teknis biasa. Dampaknya sangat fatal bagi ekosistem investasi dan perekonomian lokal.
“Batam didesain dengan regulasi khusus sebagai kawasan industri dan pusat manufaktur.”
“Ketika listrik padam total hingga berjam-jam, kerugiannya tidak hanya kulkas warga yang mati, tetapi miliaran rupiah pada sektor industri, perbankan, dan logistik yang terhenti,” ujar Sumardin.
Ia juga menyoroti lemahnya manajemen komunikasi krisis dan mitigasi PLN Batam.
“PLN Batam terkesan terjebak pada pola reaktif, menunggu ada kerusakan baru sibuk perbaikan, bukan proaktif melakukan pencegahan sistemik berbasis prediksi risiko,” tegasnya.
Tiga Solusi Konkret untuk PLN Batam
Sebagai akademisi, Sumardin tidak hanya melontarkan kritik, tetapi juga menyodorkan tiga pilar solusi:
1. Modernisasi Menuju Smart Grid
PLN Batam harus mempercepat revitalisasi teknologi dengan sistem _smart grid_ yang mampu mendeteksi dan mengisolasi titik gangguan secara otomatis sebelum meluas menjadi blackout sistemik. Jalur pasokan cadangan (redundancy system) juga harus disiapkan agar pasokan bisa dialihkan tanpa pemadaman massal.
2. Audit Aset Vital dan Pembersihan ROW
Alasan gangguan akibat cuaca atau hewan mencerminkan lemahnya proteksi fisik pada aset transmisi. Perlu audit independen berkala terhadap keandalan pembangkit dan pembersihan Ruang Bebas (Right of Way/ROW) di sepanjang jalur secara ketat.
3. Transparansi Informasi dan Kompensasi Otomatis Manajemen komunikasi krisis wajib dibenahi agar masyarakat mendapat informasi aktual yang valid. Selain itu, regulasi kompensasi ganti rugi bagi pelanggan industri maupun rumah tangga harus diterapkan secara transparan dan otomatis, misalnya melalui pemotongan tagihan bulanan sebagai bentuk akuntabilitas publik.
Di akhir pernyataan, Sumardin mendesak Pemerintah Kota Batam, BP Batam, dan Kementerian ESDM untuk memperketat pengawasan terhadap tata kelola PLN Batam.
“Listrik adalah urat nadi perekonomian Batam. Jangan sampai ambisi besar menarik investor internasional kandas hanya karena kita tidak mampu mengelola stabilitas energi,” tutupnya.
Redaksi@www.rasio.co //
