
RASIO.CO, Batam – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep mendeportasi warga negara asing (WNA) yang melanggar aturan keimigraian selama di Indonesia. Kali ini WNA asal Malaysia berinisial MA (36) dipulangkan ke negaranya karena tinggal di Indonesia melebihi masa waktu izin tinggalnya (overstay).
Plt. Kepala Kantor Imigrasi Dabo Singkep, Raden Imam Jati Prabowo melalui Kasi Inteldakim, Indra Leksana mengatakan, terduga MA (36) warga negara Malaysia dengan dokumen perjalanan paspor yang diterbitkan oleh Malaysia.
Tanggal 8 Juni 2017 berlaku sampai dengan 8 Desember 2022, untuk jenis Visa nya yaitu bebas Visa kunjungan, dan masuk melalui Pelabuhan Sri Bintan Pura, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau.
“Pelaku berada di wilayah Indonesia di Kota Tanjungpinang pada tahun 2019, dan di Desa Linau pada tahun 2020 hingga saat diperiksa telah berakhir masa berlaku izin tinggalnya lebih dari 60 hari dari batas waktu izin tinggal, dan di Desa Linau terduga tinggal bersama istrinya yang merupakan warga Desa Linau,” kata Indra Leksana didampingi Faisal Mustary, Kasubsi Intelijen Keimigrasian dan Kasubsi Teknologi Keimigrasian Denny Saputra, di Balai Runding, Kantor Imigrasi Dabo Singkep, Jumat (17/6).
Indra menjelaskan, kronologis penjemputan paksa WNA asal Malaysia tersebut, pada 30 Mei 2022 tim Inteldakim mendapat informasi dari masyarakat, diduga adanya seorang warga negara asal Malaysia di Desa Linau, sejak tahun 2020 lalu yang menurut pengamatan masyarakat, WNA tersebut tidak pernah kembali ke negara nya sejak kedatangan pertama kali.

“Mendapat informasi tersebut, pada 1 Juni 2022 tim Inteldakim melakukan pengumpulan bahan keterangan mengenai informasi tersebut dan tim berhasil bertemu dengan terduga, dari sana kami membawa satu paspor kebangsaan Malaysia atas nama MA untuk penyelidikan awal,” terangnya.
Indra melanjutkan, dari penyelidikan awal paspor terduga tim Inteldakim sebanyak 3 kali berturut- turut melayangkan surat pemanggilan terhadap terduga untuk dilakukan pemeriksaan di Kantor Imigrasi Dabo Singkep, namun terduga mengabaikan surat panggilan tersebut.
“Pada terduga dikirim surat panggilan 3 kali untuk pemeriksaan, namun dengan alasan ketiadaan biaya, terduga tidak pernah memenuhi panggilan. lalu pada tanggal 14 Juni 2022 tim Inteldakim menjemput paksa terduga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ungkapnya.
Indra menambahkan, adapun pasal yang dilanggar yakni, Pasal 78 ayat 3 Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yakni orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakuknya dan masih berada di wilayah Indonesia lebih dari 60 hari dan dikenakan tindakan admistratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.
“Terduga akan dikenakan tindakan deportasi yang rencananya melalui pelabuhan Sri Bintan Pura Kota Tanjungpinang, paling lambat 7 hari setelah keputusan pendeportasian dikeluarkan,” tutupnya.

