RASIO.CO, Lingga – Dalam Rapat Paripurna DPRD Lingga, Wakil Bupati Lingga menyampaikan penjelasan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tahun 2022. Senin (14/2) pagi.
Diantaranya, Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Ranperda tentang Pemekaran Desa Persiapan Menjadi Desa, serta Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2018 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Semua Ranperda akan menjadi prioritas bagi Pemkab Lingga dalam pembangunan di tahun 2022.
Wakil Bupati Lingga, Neko Wesha Pawelloy menyampaikan, untuk Ranperda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dirancang agar setiap pelaku usaha atau perusahaan yang bermitra di Kabupaten Lingga, mempunyai kewajiban melaksanakan pembangunan berkelanjutan sesuai tata kelola perusahaan yang baik.
Dilanjutkan, sementara Ranperda tentang Pemekaran Desa Persiapan menjadi Desa, merupakan lanjutan terhadap wacana pemekaran 11 desa persiapan. yang saat ini telah melalui beberapa tahap sesuai Permendagri nomor 1 tahun 2017 tentang Desa Persiapan.
“Dari 11 desa persiapan, 7 desa sudah dinyatakan layak. Sisanya masih ada 4 desa persiapan lagi yang masih dalam proses evaluasi,” kata Neko di ruang rapat DPRD Lingga.
Untuk Ranperda-Ranperda Perubahan dilakukan sebagai tindak lanjut dari Undang Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di mana perubahan itu perlu ditindaklanjuti dalam bentuk memberikan kepastian hukum.
Kemudian usai penjelasan tersebut, Wakil Bupati Lingga menyerahkan sejumlah Ranperda tersebut ke DPRD Lingga untuk segera dibahas di tingkat fraksi. Ranperda diterima langsung Wakil Ketua DPRD Lingga, Aziz Martindaz yang sekaligus memimpin jalannya rapat paripurna.
Puspan
