RASIO.CO, Batam — Kepolisian Daerah Kepulauan Riau menetapkan Direktur PT Agrilindo Estate (AE), seorang pengusaha berinisial BY (63), sebagai tersangka dalam perkara dugaan penguasaan lahan milik Badan Pengusahaan (BP) Batam di Pulau Rempang.
Penetapan tersangka dilakukan karena BY diduga secara melawan hukum tidak mengembalikan lahan seluas 175,39 hektare, meskipun izin usaha PT Agrilindo Estate telah dicabut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepri Kombes Ronni Bonic mengatakan, lahan tersebut berada di kawasan strategis pengembangan Rempang yang seharusnya berada sepenuhnya di bawah kewenangan BP Batam.
“Lahan tersebut berada di wilayah strategis pengembangan kawasan Rempang, seharusnya berada di bawah kewenangan penuh BP Batam,” kata Ronni dalam konferensi pers di Batam, Kamis (5/2) sore.
Ronni menjelaskan, perkara ini bermula dari laporan BP Batam yang masuk ke Polda Kepri sekitar dua tahun lalu. Dalam proses penyelidikan, diketahui bahwa izin PT Agrilindo Estate telah dicabut oleh Kementerian LHK pada 2023.
Pencabutan izin tersebut telah berkekuatan hukum tetap setelah gugatan yang diajukan PT Agrilindo Estate ke Pengadilan Tata Usaha Negara ditolak. Dengan demikian, tidak terdapat lagi dasar hukum bagi perusahaan untuk menguasai atau memanfaatkan lahan tersebut.
“Meski izin telah dicabut dan telah ada perintah pembongkaran dari BP Batam, PT Agrilindo Estate diduga masih memanfaatkan lahan tersebut,” ujar Ronni.
Ia menegaskan, berdasarkan surat keputusan Menteri LHK, lahan seluas 175,39 hektare itu telah resmi menjadi area yang berada di bawah pengelolaan BP Batam.
Dalam proses penyidikan, penyidik Polda Kepri mengamankan sebanyak 23 jenis barang bukti. Barang bukti tersebut meliputi dokumen perizinan dari Kementerian LHK, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, hingga BP Batam.
Atas perbuatannya, tersangka By dijerat dengan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Kehutanan juncto Undang-Undang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp7,5 miliar. Selain itu, tersangka juga dikenakan Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Ronni menambahkan, tersangka telah diserahkan oleh penyidik kepada Rumah Tahanan Negara Batam melalui Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
“Tersangka telah diserahkan ke Rutan Batam oleh Kejaksaan Tinggi Kepri untuk proses hukum selanjutnya,” kata Ronni.
Akibat perbuatan tersangka, BP Batam disebut mengalami kerugian karena tidak dapat mengelola lahan seluas 175,39 hektare yang berada di kawasan strategis pengembangan Rempang.
Polda Kepri juga mengimbau masyarakat agar waspada terhadap praktik mafia tanah dan tidak mudah tergiur tawaran pengelolaan lahan tanpa dasar hukum yang sah.
YD
