RASIO.CO, Batam – Akibat minimnya jumlah kehahadiran anggota DPRD Batam pada Rapat Paripurna Pembahasan RPP APBD Kota Batam, Senin (3/8) membuat Rapat Paripurna diskorsing sampai dua kali.
Sesuai dengan tata tertib DPRD, untuk memenuhi kuorum setidaknya harus dihadiri 25+1 anggota supaya rapat paripurna bisa dilanjutkan.
Namun sayangnya, dari 50 anggota DPRD Batam, yang hadir hanya 19 orang, sedangkan 31 orang lainnya masih tidak hadir.
Setelah dua kali diskorsing, rapat akhirnya dilanjutkan dengan jumlah yang hadir sebanyak 26 orang anggota dewan.
Rapat paripurna ke 9 masa persidangan III ini digelar dengan agenda Laporan Badan Anggaran Atas Pembahasan RPP APBD Kota Batam Sekaligus Pengambilan Keputusan dan Penyerahan Dokumen Rancangan KUA PPAS Perubahan APBD Kota Batam Tahun 2020.
Dalam rapat, Wakil Ketua I DPRD Batam, Kamaluddin yang memimpin jalannya rapat mengatakan, bahwa sesuai dengan pasal 317 ayat 2 UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengambilan keputusan mengenai Ranperda perubahan APBD dilakukan oleh anggota DPRD bersama kepala daerah paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
Ia juga meminta kepada seluruh anggota DPRD baik melalui komisi maupun badan anggaran, segera melakukan rancangan KUA PPAS Perubahan Anggaran Tahun 2020 dengan memanfaatkan waktu yang tersedia seefektif mungkin, agar penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS dan persetujuan bersama perda perubahan APBD Kota Batam tahun 2020 antar DPRD dan kepala daerah bisa tepat waktu.
Saat rapat, Kamaluddin juga meminta kepada seluruh ketua fraksi agar maju ke depan untuk memberikan voting persetujuannya masing-masing. Kemudian hasilnya, seluruh fraksi secara serentak menyetujui agar pelaksanaan dan penyesuaian perubahan tersebut supaya dituangkan melalui keputusan DPRD Kota Batam.
Mengetahui hasil itu, rapat yang juga dihadiri Walikota Batam ini, Wakil Ketua I DPRD Batam kemudian menunda rapat dan menjadwalkannya kembali pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 mendatang.
redaksi@www.rasio.co //
