RASIO.CO, Jakarta – Penangkapan sekitar tujuh terduga pelaku di balik grup Facebook “Fantasi Sedarah” dan “Suka Duka” menambah daftar panjang kasus kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia.
Sebelumnya, kasus hubungan sedarah juga terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara. Hubungan kakak-adik tersebut menghasilkan seorang bayi yang kemudian dibuang menggunakan jasa ojek online (ojol).
Kejadian-kejadian ini memunculkan pertanyaan besar: apakah ruang maya dan dunia nyata masih aman bagi anak-anak? Kasus-kasus ini turut menambah daftar kejahatan seksual terhadap anak, menyusul kasus serupa yang melibatkan AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, Kepala Kepolisian Kabupaten Ngada, NTT.
Menurut data Aliansi Peduli Perempuan dan Anak (APPA), 75 persen narapidana di Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah pelaku kejahatan seksual. Ketua Tim Penggerak PKK NTT, Asti Laka Lena, menyebut hal ini sebagai sinyal darurat.
“Fakta bahwa 75 persen narapidana di NTT adalah pelaku kejahatan seksual menjadikan provinsi ini dalam kondisi darurat terhadap perempuan dan anak,” ujar Asti dalam rapat dengan Komisi III DPR, dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (20/5).
Sosiolog kriminalitas dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Soeprapto, menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan seksual adalah hal wajar, namun penyimpangan perilaku tetap menjadi bagian dari sifat manusia.
Ia menyoroti bahwa media sosial memiliki peran besar dalam normalisasi perilaku menyimpang yang sebelumnya dianggap tabu.
“Jika media sosial tidak dikontrol, masyarakat bisa menganggap perilaku patologis sebagai sesuatu yang normal karena terjadi evasi norma,” ujar Soeprapto, Kamis (22/5).
Inses sebagai Kejahatan, Bukan Sekadar Penyimpangan
Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri, menyebut kasus inses sebagai bentuk kejahatan seksual, bukan sekadar penyimpangan.
“Kita harus berhati-hati menyebutnya sebagai gangguan atau kelainan, karena jika disebut penyakit, bisa saja pelaku malah dianggap perlu diobati, bukan dihukum,” ujarnya.
Meski hukum Indonesia belum secara eksplisit mengatur soal hubungan sedarah, Reza menegaskan bahwa pelaku tetap dapat dijerat dengan berbagai pasal. Bila korban adalah anak, pelaku bisa dikenai UU Perlindungan Anak, UU Tindak Kekerasan Seksual, UU Pornografi, dan UU ITE jika ada penyebaran konten.
Dorongan Penerapan Hukuman Kebiri
Pakar hukum pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia, Supardji Ahmad, mendorong penerapan hukuman kebiri untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak.
“Kasus-kasus ini harus jadi alarm serius. Hukuman kebiri bisa memberi efek jera,” tegasnya.
Hukuman kebiri telah diatur dalam UU Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016, serta dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 mengenai tata cara pelaksanaan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku.
***
