RASIO.CO, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo memperketat aturan bagi kepala daerah yang ingin melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Gubernur, wali kota dan bupati yang mau dinas luar negeri, haru mengajukan izin maksimal 10 hari sebelum keberangkatan.
Terkait aturan itu, Mendagri telah menerbitkan surat edaran bernomor 099/5545/SJ dan 099/5546/SJ.
‘Sehubungan dengan hal itu, kiranya permohonan izin perjalanan dinas luar negeri oleh Pemerintah Daerah diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri 10 (sepuluh) hari sebelum keberangkatan ke luar negeri,’ demikian salah satu penggalan isi yang dikutip dari surat edaran yang berlaku mulai Senin (1/7).
Tjahjo menyampaikan standar operasional prosedur (SOP) itu sebagai langkah menertibkan administrasi perjalanan dinas di lingkungan pemerintah daerah. SOP itu juga berlaku bagi para ASN dan anggota DPRD di daerah.
Politikus PDIP itu mengatakan, SOP tersebut sebagai penegasan aturan administrasi yang tertuang dalam pasal 39 ayat 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Pengetatan waktu permohonan izin itu juga berkaitan dengan proses administrasi yang harus dilakukan Kemendagri dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Sekretaris Negara.
“Permohonan izin dinas ke luar negeri, apabila diberikan kurang dari sepuluh hari sebelum keberangkatan akan terkendala dengan limit waktu dalam proses penyelesaian administrasi perjalanan dinas luar negeri,” katanya dikutip dari CNN Indonesia.com, Selasa (2/07).
Gandeng KPPU awasi lelang
Selain soal aturan dinas luar negeri kepala daerah, Tjahyo mengatakan, pihaknya saat ini juga menggandeng Komisi Pengawas persaingan Usaha (KPPU) untuk meminimalisir korupsi dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa di pusat dan daerah. KPPU diberikan akses penuh oleh pemerintah pusat untuk memonitor dan berkomunikasi dengan pemerintah daerah (pemda).
Kerja sama ini dilakukan melalui penandatangan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antar kedua lembaga pada Senin (1/7).
Menurut Tjahyo, proses pengadaan barang dan jasa di daerah dan pusat terbilang rawan korupsi. Sebab, proses pengadaan berkaitan dengan perencanaan anggaran secara keseluruhan.
“Salah satu area rawan korupsi yang sedang disoroti oleh penegak hukum adalah masalah pengadaan barang dan jasa, terkait denga anggaran, danah ghibah, dan bantuan sosial (bansos),” ujarnya.
Tjahyo berharap, KPPU dapat membantu peran pemerintah untuk memastikan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan mekanisme yang seharusnya. Misalnya, masing-masing pihak tak mencari keuntungan dengan melakukan praktik monopoli untuk pengadaan barang dan jasa.
“Kami memberikan otoritas penuh untuk membangun komunikasi yang ada. Intinya, jangan ada monopoli, semua sesuai aturan mekanisme yang ada,” kata dia.
Ketua KPPU, Kurnia Toha mengatakan, sebagian besar perkara di yang ditelisik oleh lembaganya menyangkut soal pengadaan barang dan jasa di seluruh Indonesia. Ia mengaku kerap terjadi kerja sama antara pelaku usaha dengan ASN di daerah demi keuntungan masing-masing pihak.
“Di KPPU 65 persen itu menyangkut pengadaan. Kelemahannya memang banyak terjadi kerja sama antara pelaku usaha untuk memenangkan tender seperti itu, pelaku usaha melibatkan pelaksanaan tender,” katanya.
*****
