Sabtu, November 21, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 1031

Hakim Kabulkan Pinjam Pakai Kapal Sea Tanker 11

0

RASIO.CO, Batam – Majelis hakim ketua David P Sitorus mengabulkan pinjam pakai barang bukti kapal berbendera Togo Sea Tanker 11 yang diajukan perusahaan perwakilan Batam.

Sidang yang digelar secara virtual. Selasa(24/08). Diruang sidang Wirjono Prodjodikoro PN Batam, agenda sidang mendegarkan tuntutan JPU Wahyu Oktaviandi dan Samuel Pangaribuan dibacakan JPU Penganti Karyo So Imanuel Gort.

“Pengadilan Batam mengabulkan pengajuan barang bukti pinjam pakai perkara 369/Pid.B/2021/PN BTM sebuah kapal sea tangker 11 dan semoga dipergunakan sebaik-baiknya,” Kata David P Sitorus di ruang sidang PN Batam.

Diketahui, Dimana dalam sidang saksi terdahulu, bahwa diduga kapal Sea Tanker 11 berbendera togo tersebut melakukan aktifitas illegal diperairan wilayah Indonesia sehingga ditegag Beacukai dan Polairud.

Parahnya, Diduga Kapal Sea Tanker 11 berlayar mengunakan dokumen palsu dan kembali dapat berlayar ke Batam diduga mengunakan dokumen palsu untuk perbaikan di Batam.

Ironisnya, Berdasarkan saksi Togu SImanjuntak, bahwa Kapal Sea Tanker 11 sempat dibeli dan juga telah terjadi kesepakan di notaris, namun kapal tersebut dokumen-dokumen berada di salah satu bank disingapura, sehingga dua kali mengajukan pergantian bendera ditolak otoritas negara Indonesia.

Sebelumnya, Terkuak dipersidangan kapal Tanker Sea II berbendera Togo milik perusahaan  Sea Hub Tangker Pte.Ltd di Singapura beroperasi di Indonesia mengunakan dokumen palsu serta melakukan kegiatan illegal berupa limbah di Korea dan Balikpapan.

Ironisnya, Kapal berbendera Togo tersebut berlayar dari Pasir Putih menuju Balik Papan mengunakan dokumen palsu dan ditegah Beacukai Balikpapan Bersama Polairud diduga melakukan kegiatan Ship to Ship minyak illegal.

Dalam agenda keterangan saksi dipersidangan, dengan terdakwa Mohd Syarif seminggu lalu, bahwa pengurusan dokumen pelayaran maupun dokumen perubahan bendera Togo ke bendera Indonesia diduga palsu.

Menurut keterangan saksi Eric Kusuma merupakan perwakilan perusahaan  Sea Hub Tangker meminta terhadap terdakwa Mohd Syarif untuk pengurusan dokumen pergantian bendera kapal dari togo ke bendera indoensia.

“Saya mengenal terdakwa dari Hendry Hermanto merupakan Bagian keuangan PT.LAL dan ketika itu pertemuan awal di Martabak Har,”kata saksi Eric. Senin(26/07) lalu.

Saksi merupakan perwakilan kapal tangker untuk mengatur diwilayah Indonesia, dan karena beroperasi di Indonesia maka akan dilakukan pengurusan pergantian bendara dari bendera Togo, dan kapal terdaftar kapal di Afrika.

Kata dia,  Dirinya Meminta meminta bantuan kapten syarif dan tidak tahu menahu terkait dokumen. Melalui orang dikenalkan kapten syarif.

Sertifikat serta dokumen asal togo, satu set surat dari bendera togo dokumen, untuk merubah ke Indonesia. 596 juta saya kirim ke kapten syarif.

“Dokumen diserahkan di grand I hotel oleh kapten syarif kepada saya. Selanjutnnya kapten syarif memberangkatkan kapal dari pasir Gudang ke Balikpapan.” Ujar saksi.

Kata dia, Kapten Moses, dan meyerahkan dokumen kapten syarif tahun 2019 terdaftar bendera togo.

adi@www.rasio.co //

Kasus Kapal Sea Tangker II: Terdakwa Dituntut Hari Ini

0

RASIO.CO, Batam – Setelah mengalami penundaan selama sepekan, Kasus dugaan pemalsuan dokumen kapal Sea Tanker 11, Pengadilan Negeri(PN) Batam mengagendakan sidang tuntutan hari ini. Selasa(24/08).

Sidang yang dipimpin majelis hakim ketua David P Sitorus didampingi dua hakim anggota diruang sidang Wirjono Prodjodikoro PN Batam dengan agenda tuntutan JPU Wahyu Oktaviandi

Baca juga: https://www.rasio.co/polemik-kapal-sea-tangker-ii-kegiatan-ilegal-hingga-pemalsuan-dokumen/

Dimana dalam sidang saksi terdahulu, bahwa diduga kapal Sea Tanker 11 berbendera togo tersebut melakukan aktifitas illegal diperairan wilayah Indonesia sehingga ditegag Beacukai dan Polairud.

Parahnya, Diduga Kapal Sea Tanker 11 berlayar mengunakan dokumen palsu dan kembali dapat berlayar ke Batam diduga mengunakan dokumen palsu untuk perbaikan di Batam.

Ironisnya, Berdasarkan saksi Togu SImanjuntak, bahwa Kapal Sea Tanker 11 sempat dibeli dan juga telah terjadi kesepakan di notaris, namun kapal tersebut dokumen-dokumen berada di salah satu bank disingapura, sehingga dua kali mengajukan pergantian bendera ditolak otoritas negara Indonesia.

Sebelumnya, Terkuak dipersidangan kapal Tanker Sea II berbendera Togo milik perusahaan  Sea Hub Tangker Pte.Ltd di Singapura beroperasi di Indonesia mengunakan dokumen palsu serta melakukan kegiatan illegal berupa limbah di Korea dan Balikpapan.

Ironisnya, Kapal berbendera Togo tersebut berlayar dari Pasir Putih menuju Balik Papan mengunakan dokumen palsu dan ditegah Beacukai Balikpapan Bersama Polairud diduga melakukan kegiatan Ship to Ship minyak illegal.

Dalam agenda keterangan saksi dipersidangan, dengan terdakwa Mohd Syarif seminggu lalu, bahwa pengurusan dokumen pelayaran maupun dokumen perubahan bendera Togo ke bendera Indonesia diduga palsu.

Menurut keterangan saksi Eric Kusuma merupakan perwakilan perusahaan  Sea Hub Tangker meminta terhadap terdakwa Mohd Syarif untuk pengurusan dokumen pergantian bendera kapal dari togo ke bendera indoensia.

“Saya mengenal terdakwa dari Hendry Hermanto merupakan Bagian keuangan PT.LAL dan ketika itu pertemuan awal di Martabak Har,”kata saksi Eric. Senin(26/07) lalu.

Saksi merupakan perwakilan kapal tangker untuk mengatur diwilayah Indonesia, dan karena beroperasi di Indonesia maka akan dilakukan pengurusan pergantian bendara dari bendera Togo, dan kapal terdaftar kapal di Afrika.

Kata dia,  Dirinya Meminta meminta bantuan kapten syarif dan tidak tahu menahu terkait dokumen. Melalui orang dikenalkan kapten syarif.

Sertifikat serta dokumen asal togo, satu set surat dari bendera togo dokumen, untuk merubah ke Indonesia. 596 juta saya kirim ke kapten syarif.

“Dokumen diserahkan di grand I hotel oleh kapten syarif kepada saya. Selanjutnnya kapten syarif memberangkatkan kapal dari pasir Gudang ke Balikpapan.” Ujar saksi.

Kata dia, Kapten Moses, dan meyerahkan dokumen kapten syarif tahun 2019 terdaftar bendera togo.

adi@www.rasio.co //

Sanggar Wansendari Juarai Fesyar Regional Sumatera

0

RASIO.CO , Batam – Sanggar Seni Wansendari keluar sebagai juara satu kategori lomba video kesenian Tari Daerah Islami Festival Ekonomi Syariah Regional Sumatera yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Pengumuman perlombaan dilaksanakan secara virtual pada Minggu, (15/8) kemarin.

Wansendari mengunakan tiga lokasi objek wisata yang menjadi latar menari, yakni Museum Batam Raja Ali Haji yakni museum yang dibuka (soft opening) bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Batam (HJB) ke-191 tahun, Jumat (18/12).

Soft opening itu ditandai dengan pembukaan tirai yang menutupi sketsa wajah Raja Isa bin Raja Ali atau Nong Isa, oleh Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. Museum ini termasuk wisata sejarah dimana koleksinya menampilkan sejarah peradaban Batam mulai dari Batam sejak zaman Kerajaan Riau Lingga sampai masa infrastruktur saat ini.

Lalu Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah salah satu wisata religi yang ada di Kota Batam. Masjid ini yang terletak di Kecamatan Batu Aji ini merupakan masjid terbesar di Sumatera. Masjid bernuansa Melayu dan arab ini memiliki luas kurang lebih 4 hektare dan dapat menampung sebanyak 25.000 jamaah.

Masjid ini mulai dibangun pada tahun 2017 dan diresmikan pada 20 September 2019. Dan Rumah Potong Limas yakni rumah adat khas Melayu. Rumah tersebut berlokasi di Kecamatan Nongsa.

Pemilik Wansendari Kota Batam, Nandar mengatakan alasannya memilih objek wisata di Kota Batam yakni lokasinya sesuai dengan tema tari yang dilombakan sekaligus ingin mempromosikan tempat wisata yang ada di Kota Batam.

“Lomba yang kami ikuti bentuknya video, jadi kita bisa promosi juga,” ucapnya.

Pada perlombaan ini, Wansendari mengangkat tema berjudul Syariful Anam atau prosesi cukur rambut anak bayi yang berusia 40 hari sampai 2 tahun. Prosesi ini merupakan warisan budaya tak benda dari bumi Melayu.

Pada perlombaan tersebut nandar mengutus lima penari dengan video berdurasi lima menit. Adapun hadiah yang dimenangkan senilai Rp 25 juta.

“Perasaan bangga dan suprise karena tahun ini garapannya tidak seperti tahun lalu, saingannya akademisi. Tetapi berkat ketelatenan penari dan pelatih dalam dua minggu latihan dapat memenangkan lomba ini,” ucapnya.

Ditempat yang sama Dhory juga Pemilik Wansendari Kota Batam mengatakan Lomba Fesyar ini, kali kedua diikuti oleh Wansendari, pada tahun 2020 Wansendari keluar sebagai juara ketiga tingkat regional Sumatera. Ia menambahkan pada perlombaan ini Wansendari menggarap konsep yang mengangkat kearifan lokal dalam konteks kekinian.

“Pada perlombaan itu diikuti peserta usia 15 sampai 22 tahun, dengan harapan anak seusia tersebut dapat mengenal tradisi,” terangnya.

Selain mengenalkan tiga objek wisata, Wansendari juga mengunakan pelamin dan peterakne yang berada di Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam sebagai tempat membuat video. Kemudian kostum yang dipakai yakni busana kurung Melayu.

“Konsep tarian kita sesuai dengan tema yang kita angkat, pada Rumah Limas Potong bermakna tempat mempersiapkan acaranya, lalu peterakne tempat acara syukurannya,” terangnya.

Ia mengklaim Kota Batam mengambil tema yang berbeda dari daerah lainnya, yakni mengangkat objek wisata. “Kami (Wansendari) kalau ke negara lain selalu membawa Batam, contohnya ke Australia,” ucapnya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam, Ardiwinata mengapresiasi atas pencapaian Wansendari sebagai juara satu lomba Fesyer Regional Sumatera.

“Luar biasa, saya sangat senang, saat pandemi ini Wansendari membawa berita membanggakan mendapat juara satu lomba video tari kesenian daerah,” katanya.

Dengan mengangkat objek wisata, prosesi tradisi Melayu, dan busana yang dikemas dalam menjadi sebuah tari, salah satu kegiatan yang sangat positif dan cara yang baik untuk berpromosi di tengah pandemi Covid-19.

Ardi berharap Wansendari sebagai salah satu sanggar binaan Disbudpar Kota Batam terus mempertahankan tradisi dan budaya Melayu. “Jika ada lomba yang mengangkat budaya, ikutilah supaya budaya kita terus dikenal di dalam dan luar negeri,” pintanya.

Redaksi@www.rasio.co//

Marlin Hadiri Rakor Evaluasi P4GN

0

RASIO.CO , Batam –  Wagub Marlin hadiri Rakornas nasional evaluasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Graha Kepri, Batam, Selasa (24/8).

Marlin mengatakan generasi di Kepri punya peran penting dalam kemajuan daerah ini. Mereka harus terus mewujudkan mimpi besar untuk kemajuan daerah ini dengan tumbuh sehat tanpa narkoba. Juga menumbuhkan mental perlawanan terhadap narkoba.

“Narkoba itu musuh bersama yang mengancam dan merusak kehidupan bermasyarakat. Karena itu kita harus berjuang bersama membersihkan Kepri dari penyalahgunaan narkoba. Generasi Kepri harus bebas dari narkoba,” katanya.

Wagub Marlin mengikuti rakor itu secara virtual. Acara dibuka oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan dihadiri oleh Gubernur/Wakil Gubernur seluruh Indonesia serta stake holder terkait.

Wagub Marlin tampak menyimak berbagai arahan yang disampaikan Menko Mahfud saat membuka acara. Sesekali mencatat beberapa hal yang dianggap penting. Wagub Marlin pun menggarisbawahi beberapa poin yanh disampaikan Menko Mahfud dan membicarakam dengan Plt. Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kepri Efrida Tambunan. Agar menanggapi hal-hal yang disebut Menko saat sambutan yang perlu diperhatikan daerah.

Mengingat pentingnya arahan tersebut, karena narkoba tidak hanya menjadi urusan BNN (Badan Nasional Narkotika) namun juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan seluruh elemen bangsa. Semua harus terlibat seluruhnya dalam penyelesaian masalah narkoba.

Apalagi di saat Pandemi Covid-19 catatan BNN pusat memperlihatkan adanya peningkatan penyalahgunaan narkoba. Data BNN disebutkan Menko Mahfud dari Januari – Maret 2021  mencatat peningkatan narkob dari tahun 2020. Sampai Maret 2021 barang bukti sabu yang diperoleh mencapai 808,67 kg (70.19 persen). Sementara tahun 2020 barang bukti hanya sebanyak 1.152,2 kilogram. Ada 684 daerah dan ribuan jalur tikus rawan narkoba.

Redaksi@www.rasio.co//

Kapolres Lingga Tinjau Vaksinasi di Singkep

0

RASIO.CO, Lingga – Kapolres Lingga melakukan peninjauan ke lokasi Vaksinasi, TNI-Polri bersama Pemkab Lingga di Kecamatan Singkep, untuk melihat langsung pelaksanaan vaksinasi berjalan lancar, aman dan tertib, dan mematuhi Prokes, Senin (23/8) kemarin.

Dalam melakukan peninjauan tersebut, Kapolres Lingga, AKBP Arief Robby Rachman SH, SIK, MSi bersama Danpuslatpurmar 9 Dabo Singkep, Mayor MAR, Adid Kurniawan Wicaksono, M.Tr.Opsla, Sekda Kabupaten Lingga, Syamsudi, S.Pd, Kepala Dinkes PPKB Kabupaten Lingga, Abdul Mulkan Azima.

“Kegiatan Vaksinasi TNI-Polri dan Pemkab Lingga, dilaksanakan di 11 Lokasi di Kecamatan Singkep, yang dalam pelaksanaan Vaksinasi ini dilakukan dengan cara door to door, mendatangi warga yang belum pernah di Vaksin Covid-19, untuk melakukan Vaksinasi di lokasi yang telah di sediakan,” kata Kapolres Lingga, AKBP Arief Robby Rachman melalui rilisnya kepada media.

Kapolres Lingga menyampaikan, percepatan vaksinasi Covid-19 menjadi salah satu fokus penanganan di Kabupaten Lingga, yang dilakukan oleh Pemkab Lingga bersama TNI-Polri, untuk terbentuknya herd immunity sehinga pencegahan penyebaran Covid-19, di masyarakat dapat terkendali.

“Bagi masyarakat dihimbau untuk melakukan Vaksin bagi yang belum, karena penting dilakukan guna meningkatkan kekebalan tubuh terhadap Penularan Covid-19 dan tetap mematuhi Prokes, dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas dan interaksi, untuk menjaga Kesehatan diri,” tutupnya.

Puspan

Nizar Apresiasi Kinerja Tim Pansus DPRD

0

RASIO.CO, Lingga – Bupati Lingga hadiri rapat Paripurna DPRD tahun 2021, membahas tentang agenda persetujuan ranperda-ranperda menjadi Perda Kabupaten Lingga, secara virtual di gedung daerah, Daik Lingga. Senin (23/8) kemarin.

Paripurna yang dihadiri Ketua DPRD Lingga, Ahmad Nasiruddin dan beberapa anggota DPRD, serta Wakil Bupati Lingga, Neko Wesha Pawelloy tersebut, ranperda yang disetujui yakni, ranperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, ranperda penyelenggaraan ketertiban umum serta ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Bupati Lingga, Muhammad Nizar mengapresiasi atas kinerja Tim Pansus DPRD Kabupaten Lingga, dalam membahas dan mengkaji ranperda yang sebelumnya telah diusulkan, dengan disetujui 3 ranperda tersebut, diharapkan dapat memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam pembangunan di daerah, sebagai mana visi dan misinya Nizar-Neko.

Selain itu, lanjut Nizar, persetujuan ranperda tersebut sekaligus menjadi petunjuk serta pedoman, pada pelaksanaan pembangunan sehingga tercapai pemerintah yang bersih atau good government.

“Alhamdulillah, dengan proses dan tahapan yang telah kita sepakati bersama, ranperda tersebut akhirnya disetujui, semoga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana yang kita cita-citakan bersama,” kata Bupati Lingga melalui rilia yang diterima media. Senin (23/8/2021).

Bupati Lingga mengatakan, hasil persetujuan bersama ranperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan ranperda penyelenggaraan ketertiban umum, akan segera disampaikan ke pihak Provinsi Kepulauan Riau, melalui biro hukum untuk segera mendapatkan nomor registrasi dan di undang dalam lembaran daerah Kabupaten Lingga.

“Untuk ranperda RPJMD, akan disampaikan ke Provinsi melalui biro hukum untuk dievaluasi,” terangnya.

Nizar juga menyampaikan upayanya bersama Wakil Bupati, terkait pembangunan akses darat ke Desa Mentuda, Kecamatan Lingga, menurutnya dalam RPJMD yang telah disampaikan hingga 2026, ia menargetkan untuk menuntaskan akses darat tersebut, dalam kurun waktu jabatan mereka sebagai Bupati dan Wakil Bupati.

“Jauh daripada itu kami sudah berkoordinasi dengan dinas teknis, untuk segera dilakukan dalam kurun waktu menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati, agar dapat dinikmati masyarakat Mentuda dan sekitarnya,” tutupnya.

Puspan

Proyek Jalan Tanjung Bungsu dihentikan sementara

0

RASIO.CO, Lingga – DPRD Lingga sepakat bahwa pengerjaan proyek jalan senilai tiga milyar lebih tersebut dihentikan sementara. Setelah beberapa anggota bersama Wabup Lingga turun langsung ke lokasi proyek pengerjaan jalan di Tanjung Bungsu, Lingga.

Wakil Bupati Lingga, Neko Wesha Pawelloy mengatakan, setelah turun bersama Komisi II DPRD Kabupaten Lingga, ke lokasi pengerjaan proyek jalan tersebut, terdapat banyak fakta yang terungkap dan ditemukan beberapa kelalain dalam pengerjaan proyek tersebut.

“Jadi tadi kami sudah laporkan ke DPRD dan kami juga sudah meminta klarifikasi dari konsultan proyek dan Dinas PUTR, sehingga pada rapat dan yang kami saksikan tadi, yang dipimpin Komisi II DPRD Lingga di kantor DPRD Lingga, kami selaku Pemerintah daerah merekomendasikan proyek tersebut dihentikan sementara,” kata Neko kepada media. Senin (23/8/2021).

Dalam rapat tersebut, Neko menjelaskan, DPRD Lingga meminta dinas terkait, agar menghentikan sementara kegiatan proyek peningkatan jalan di Tanjung Bungsu, yang anggarannya melalui DAK yang dititipkan di Dinas PUTR, sebelum Dinas terkait dapat menunjukan Adendum atau perpanjangan pengerjaan kepada DPRD Lingga.

“Pihak dinas tidak dapat menunjukan Adendum perpanjangan pengerjaan, dan ini tentu menjadi pukulan bagi kami sebagai pemerintah daerah, kita akui kita kecolongan dengan adanya kejadian ini, dan ini akan menjadi pelajaran bagi kita bersama kedepannya,” terangnya.

Neko melanjutkan, bersama DPRD Lingga dirinya sepakat untuk menghentikan sementara proyek itu adalah jalan terbaik, untuk memaksimalkan lagi kegiatan-kegiatan proyek di Kabupaten Ligga, apalagi ditengah kondisi pandemi saat ini, dimana anggaran harus benar-benar dimaksimalkan.

Untuk itu, ia berharap partisipasi masyarakat untuk bersama-sama Pemkab Lingga dan DPRD Lingga, untuk dapat mengawasi proyek-proyek yang melalui dana APBD.

“Peran serta masyarakat sangat kami harapkan, kami akan terus berkolaborasi bersama DPRD Lingga, agar pembangunan di Lingga dapat berjalan maksimal, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, apalagi disaat pandemi ini, kita membutuhkan anggaran yang besar untuk pemulihan,” tutupnya.

Puspan

Kunjungi Lingga, Dinas Perkim Bahas Perumahan KAT

0

RASIO.CO, Lingga – Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kepri temui Bupati Lingga membahas perihal rencana rehab perumahan suku laut atau Komunitas Adat Terpencil yang berada di Kabupaten Lingga, Senin (23/8).

Kepala Bidang (Kabid) Perkim Provinsi Kepri, Nurzulecha mengatakan, Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Perkim, telah mencanangkan program bantuan rehab rumah KAT tahun 2022, khususnya di Kabupaten Lingga ada 100 unit bantuan rehab rumah dengan total bantuan lebih kurang 3,5 miliar.

“Bantuan dari pak Gubernur ini ingin membantu rumah suku laut di Kabupaten Lingga, program Gubernur ini untuk tahun depan,” kata Nurzulecha kepada media usai pertemuan.

Selain bantuan Provinsi tersebut, jelas Nurzulecha, pemerintah Kabupaten Lingga diminta untuk menyiapkan bantuan serupa, sebagai bentuk kolaborasi antara Pemerintah daerah dan Pemerintah Provinsi, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat KAT.

Dinas Perkim Provinsi sendiri, lanjut Nurzulecha, turut menggandeng Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah) sebagai mitra program pemerintah, dalam waktu dekat pihaknya bersama dengan Dinas Perkim Kabupaten, akan melakukan survei lokasi ke beberapa pulau yang menjadi tempat domisili warga suku laut, kita cek rumahnya rusak parah atau tidak, karena bantuan tersebut sifatnya silang tergantung kerusakan.

“Ini sebagai bentuk kolaborasi antara provinsi dan kabupaten, yang pasti provinsi sudah 100 rumah dan daerah nanti menunggu keputusan Bupati, dapat ditambah 50 atau 100 unit rumah bantuan kabupaten,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Lingga, Muhammad Nizar mengapresiasi niat baik pemerintah provinsi, dan Pemerintah daerah dalam hal ini bersedia berkerjasama, baik dalam meninjau lokasi maupun dalam penambahan jumlah unit bantuan rehab nantinya.

Untuk itu, ia meminta Dinas Perkim dan Dinas Sosial Kabupaten, untuk melanjutkan pemetaan dan menyegerakan peninjauan lokasi ke pulau-pulau tempat warga suku laut.

“Alhamdulillah, pemerintah daerah menyambut baik rencana pak Gubernur, secara teknis nanti akan dilanjutkan dinas kita,” tutupnya.

Puspan

Tinjau Beberapa Proyek Jalan, Wabup Lingga Temukan Beberapa Masalah

0

RASIO.CO, Lingga – Tinjau beberapa proyek jalan Wabup Lingga temukan beberapa masalah, diantaranya lambatnya pengerjaan dan hampir habis masa kerjanya, serta kondisi kontruksi khususnya aspal yang masih terlihat kasar di jalan di Tanjung Busu, Desa Resun, Kecamatan Lingga Utara, Minggu (22/8) lalu.

“Atas temuan ini, kami akan panggil dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, untuk mendapatkan penjelasan terkait pengerjaan proyek ini, apakah sesuai RAB atau tidak, apakah masa kerjanya masih cukup atau tidak,” kata Wakil Bupati Lingga, Neko Wesha Pawelloy kepada melalui rilis yang diterima media. Senin (23/8/2021).

Tidak hanya memanggil dinas terkait, namun Neko mengaku akan melakukan komunikasi dengan DPRD Lingga, untuk dapat bersama-sama melakukan pengawasan, terkait beberapa proyek pemerintah agar menjadi atensi bersama.

Selain itu, Neko juga mengajak seluruh komponen masyarakat, agar bersama-sama mengawasi proyek-proyek pemerintah di Kabupaten Lingga, agar dapat dikerjakan secara maksimal dan tidak melanggar hukum.

“Kita tidak mau main-main dengan proyek pemerintah ini, yang jelas-jelas menggunakan uang rakyat, jadi kami akan kejar terus agar proyek-proyek pemerintah dikerjakan secara maksimal, jangan sampai ada unsur-unsur yang melanggar hukum,” tutupnya.

Puspan

Rudi Paparkan Ranperda Perubahan APBD Kota Batam

0

RASIO.CO , Batam – Rudi memaparkan Ranperda Perubahan APBD Kota Batam. Hal itu disampaikan pada Rapat Paripurna di DPRD Batam, Senin (23/8) kemarin.

Dijelaskannya bahwa penerimaan pendapatan dan pembiayaan semula sebesar Rp2.968.574.058.069,00 berubah menjadi Rp 2.921.147.486.859,00 atau turun 2 persen.

“Pendapatan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp 2.860.863.224.402,00 berubah menjadi Rp 2.650.544.986.343,00 atau turun 7 persen,” kata Rudi.

Perubahan pendapatan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2021 dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp1.432.639.685.193,00 atau turun 15 persen.

Kemudian, pendapatan transfer semula sebesar Rp1.319.207.339.209,00 berubah menjadi Rp1.289.424.306.402,00 atau turun 2 persen. Selanjutnya lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, semula sebesar Rp 109.016.200.000,00 atau naik 27 persen.

“Sementara, dalam penyusunan belanja daerah pada Ranperda Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan saat ini merupakan hasil kesepakatan yang tertuang dalam Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2021,” kata Rudi.

Belanja daerah pada Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp2.968.574.058.069,00 atau turun 2 persen. Kendati demikian, alokasi belanja tetap memenuhi urusan pendidikan minimal sebesar 20 persen sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan urusan kesehatan minimal sebesar 10 persen sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Untuk belanja operasi diarahkan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang merupakan ketentuan dari Pemerintah Pusat dan kebijakan Pemerintah Daerah yang dilandaskan pada ketentuan perundangan yang berlaku.

“Mengakomodir usulan tambahan kegiatan atau sub kegiatan sepanjang kegiatan tersebut bersifat penting atau mendesak, berorientasi publik dan dapat dilakukan pada Tahun Anggaran berjalan, serta mengakomodasi kewajiban Pemerintah Kota Batam kepada pihak ketiga,” katanya.

Kebijakan belanja disinkronkan dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta peraturan perundangan berlaku. Penggunaan anggaran belanja diprioritaskan untuk penanganan pandemi Covid-19 yang berasal dari Dana Transfer Umum minimal sebesar 8 persen sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Penyediaan anggaran belanja untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan optimalisasi pelaksanaan penyediaan jaring pengaman sosial.

“Sedangkan untuk penerimaan pembiayaan perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 107.710.833.667,00 berubah menjadi Rp 270.602.500.516,00 atau naik 151,00 persen,” katanya.

Redaksi@www.rasio.co//