Sabtu, November 21, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 1149

Pemko Batam Mulai Susun Peta Proses Bisnis

0

RASIO.CO , BATAM – Sekretaris Daerah (Sekda) Batam, Jefridin Hamid, memuka bimbingan teknis (bimtek) Penyusunan Peta Proses Bisnis di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam di Golden Prawn, Bengkong, Selasa (9/3/2021).

Bimtek Penyusunan Peta Proses Bisnis diisi dengan paparan materi dari Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana, Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Ardinal, dan Dosen Teknik Industri, Asisten Ahli Universitas Buana Perjuangan Karawang, Muhammad Sayuti.

“Semoga dengan adanya narasumber mumpuni ini bisa memberikan masukan dan acuan dalam rangka Penyusunan Peta Proses Bisnis di lingkungan Pemko Batam,” ujar Jefridin.

Ia mengatakan, upaya ini sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) 19/2018 tentang Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

“Kegiatan ini sebagai wadah bimbingan untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antaunti organisasi dan menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan,” kata Sekda.

Pada kesempatan itu, Jefridin mengakui jika penyusunan Peta Proses Bisnis merupakan upaya Pemko Batam dalam meningkatkan kinerja OPD dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima.

“Peta Proses Bisnis jangan hanya sampai pada penyusunan dokumennya saja, tetapi perlu ditindaklanjuti dan menjadikannya sebagai pedoman dalam bekerja sehingga bisa mempercepat terwujudnya visi Kota Batam,” kata dia.

Berdasarkan Permenpan RB 30/2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi, Peta Proses Bisnis merupakan salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi, dan dalam rangka penguatan tata laksana. Untuk itu, penyusunan ini wajib dilaksanakan.

“Tujuan penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemrintah ini agar memiliki standar pelaksanaan pekerjaan, sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan, serta mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses, hingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah,” katanya.

Cerobong Asap Pabrik Batubata di Batam Tahun 1896

0

RASIO.CO, Batam – Pabrik batubata Pertama di Batam, Didirikan oleh Raja Ali Kelana Tahun 1896.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam menelusuri cerobong asap pabrik batu bata Batam Brick Works yang berlokasi di Tanjung Uncang, depan PT Viking Engineering Kecamatan Batu Aji, Selasa (9/3).

Pabrik batu bata pertama di Batam ini didirikan oleh Raja Ali Kelana bersama seorang pengusaha kaya dari Singapura bernama Ong Sam Leong, sekitar tahun 1896 silam.

Kepala Bidang (Kabid) Kebudayaan Disbudpar Kota Batam, Muhammad Zen mengatakan, kegiatan tersebut merupakan survei awal Disbudpar terkait rencana pemindahan cerobong asap pabrik batu bata Batam Brick Works menjadi salah satu koleksi Musuem Batam Raja Ali Haji.

Ia menyebutkan cerobong asap ini memiliki ukuran tinggi 3,5 meter, lebar 170 centi meter, diameter cerobong asap 65 centi meter, dan tebal bangunan 52 centi meter.

“Hari ini kami melihat sekaligus mengukur cerobong asap pabrik batu bata Batam Brick Works. Rencananya cerobong tersebut akan dijadikan koleksi Museum Batam Raja Ali Haji,” katanya.

Zen menyampaikan cerobong asap tersebut merupakan satu-satunya bangunan pabrik yang tersisa. Dengan menjadi koleksi museum, pengunjung akan mengetahui salah satu cagar budaya yakni Batam Brick Works.

“Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin Disbudpar dalam upaya mencari dan mengembangkan Musuem Batam Raja Ali Haji,” ujarnya.

Sebagai informasi, bangunan cerobong ini bersusun batu bata Batam Brick Works. Selain itu Bangunan lainnya yang juga menggunakan batu bata Batam Brick Works adalah perigi tua atau sumur berdiamter 1,6 meter yang berada di Pulau Buluh, dan Komplek Makam Temenggung Abdul Jamal di Kecamatan Bulang.

Batu bata ini memiliki merek dagang BATAM yang ditulis dengan huruf kapital di bagian atas atau sampingnya. Di tangan Raja Ali Kelana Batam Brick Works bersinar dan mampu memproduksi 30.000 batu bata yang keras (hard burnt brick) per hari.

Kepala Disbudpar Kota Batam, Ardiwinata menyampaikan survei dan rencana memindahkan cerobong asap pabrik batu bata Batam Brick Works ke Musuem Batam Raja Ali Haji sebagai upaya Pemerintah Kota (Pemko) Batam untuk melindungi salah satu cagar budaya di Kota Batam.

“Kita akan terus menambah koleksi Museum Batam Raja Ali Haji,” terangnya.

Museum Raja Ali Haji sudah didaftarkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama 475 museum lainnya di Indonesia.

Isi dari museum ini menampilkan sejarah peradaban Batam mulai dari Batam sejak zaman Kerajaan Riau Lingga, Belanda, Temenggung Abdul Jamal, Jepang.

Masa Kemerdekaan Indonesia, Pemerintah Kabupaten Kepri, Otorita Pertama, era BJ Habibie, Kota Administratif, masuk Sejarah Astaka, Khazanah Melayu, dan infrastruktur atau era Batam sekarang.


Wagub Marlin Minta Pelatihan Ekspor UKM Ada Hasil Nyata

0

RASIO.CO, Tanjungpinang – Wakil Gubernur Hj.Marlin Agustina meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Provinsi Kepri dalam memberikan pelatihan ekspor untuk pengusaha UKM (Usaha Kecil Menengah) tidak sebatas ceremonial (upacara pembukaan) saja. 

Tetapi bisa menghasilkan kerja nyata sesuai target pemerintah dalam pemulihan ekonomi masyarakat.

Hal itu disampaikan Wagub Marlin usai membuka secara resmi acara Pelatihan Ekspor Program Pengembangan Ekspor Dinas Perindustrian  dan Perdagangan Provinsi Kepri  dengan tema Pulihkan Ekonomi, Makmurkan Rakyat, Menuju Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur Berdayasaing dan Berbudaya, Selasa (9/3) di Hotel Baverly Batam.

“Saya tidak mau kegiatan ini hanya sebatas ceremonial saja. Saya minta Disperindag Kepri bisa melaksanakan program ini sampai ada hasil nyata sesuai  tujuan yang ditargetkan,” kata Wagub Marlin.

Tidak itu saja, Hj. Marlin juga meminta kepada narasumber di pelatihan tersebut untuk memberikan ilmunya secara lengkap, menyeluruh tidak setengah-setengah. 

Para pelaku usaha UKM, lanjutnya,  sangat membutuhkan pelatihan ekspor tersebut dalam peningkatan pengetahuan dan kemampuan dalam membangun strategi ekspore impor, manajemen ekspor impor, negosiasi ekspor dan kontak dagang.

Semua ilmu tersebut tidak bisa didapatkan secara otodidak saja tanpa bantuan dari para pakar. 

Untuk para UKM yang sudah mendapatkan pelatihan, Hj. Marlin berharap mereka bisa menularkan ilmu yang didapat dari pelatihan untuk para pelaku UKM lain. Pemerintah tidak akan sanggup menjangkau semua pelaku UKM karena punya keterbatasan juga.

“Bila pelatihan ini dijalankan dengan baik, maka tidak akan ada nanti pelaku UKM kita yang terpuruk. Harus konsistem hingga tercapai target. Terutama soal manajemen usaha,” tambahnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepri Burhanuddin menyebutkan pelatihan ekspor tersebut dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan kepada pelaku usaha UKM agar gairah mereka kembali lagi untuk melakukan ekspor setelah Covid-19 melanda.

“Untuk itu kami hadirkan para narasumber yang sangat mengerti dengan persoalan ekspor impor. Target kita ekonomi Kepri pulih dan bangkit dan  terjalin harmonisasi antara pemerintah dan pelaku usaha dengan baik,” ungkapnya. 

Sektor konsumsi, lanjut Burhanuddin menjadi target Disperindag Kepri.  Sebesar 70 persen pelaku usaha UKM berada di sektor konsumsi. Sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi Kepri. 

“Satu komoditi saja kita benahi, maka sudah bisa menyelamatkan ekonomi beberapa orang. Apalagi banyak komoditi. Pemulihan ekonomi akan cepat kita capai,” tukasnya. 

Turut hadir pada kesempatan tersebut Kepala Dinas UKM Koperasi Kepri Agus, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Misni, Kepala Dinas Kebudayaan Kepri Ketua Komisi II DPRD Kepri, Asmin Patros. Kepala Dinas KUKM Kota Batam Suleman Nababan, serta para nara sumber, dan istri Sekda Kota Batam Yanti Jefridin.


Ansar Lauching Empat Titik Retribusi Labuh Jangkar

0

RASIO.CO, Tanjungpinang – Gubernur H Ansar Ahmad mengatakan hasil pungutan dari labuh jangkar akan memperkuat fiskal daerah.

Kekuatan fiskal ini akan gunakan sebaik dan seefisien mungkin untuk membangun berbagai infrastruktur yang masih dibutuhkan oleh masyarakat.

Juga infrastruktur penunjang investasi ke depan agar seluruh kawasan di Kepri lebih kompetitif.

“Kami akan terus memanfaatkan semua potensi yang ada di wilayah ini. Namun hal ini hanya bisa kami lakukan kalau mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Karena itu terima kasih dan berharap Kemenko Marves, Kementerian Perhubungan dan jajaran lainnya yang terkait di laut terus memberikan dukungan itu bagi kemajuan Kepri,” kata Ansar saat Rapat Koordinasi Bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) sekaligus Launching Pungutan Perdana Jasa Labuh/Parkir Penerimaan Daerah pada Area Labuh Jangkar Pulau Nipah, Kabil Selat Riau, Tanjung berakit dan Karimun di Aula Wan Sri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (09/03).

Turut hadir dikesempatan ini Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Safri Burhanuddin, Staf Ahli Menko Bidang Manajemen Konektivitas Sahat Manaor panggabean, Para Asisten Deputi Kemenko Marves, FKPD provinsi Kepulauan Riau, OPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta Instansi Vertikal.

Ansar Ahmad berkisah bahwa untuk penentuan titik labuh jangkar, Pemerintah provinsi Kepulauan Riau sudah berkali-kali melakukan koordinasi, sehingga semulanya ada 18 titik labuh jangkar akhirnya dengan bantuan Kemeko Marves maka ditetapkan kawasan-kawasan potensi jasa labuh jangkar ini jadi 6 titik potensial.

Setelah melalui diskusi dan didukung oleh legal adviser dari Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, BPKP dan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan serta pihak-pihak lainnya, akhirnya pekan lalu diluncurkan pungutan retribusi ini khusus di kawasan perairan Pulau Galang.

“Hari ini empat lokasi akan kita launching pungutan perdana labuh jangkar kembali yaitu pada area Labuh jangkar Pulau Nipah, Kabil Selat Riau, Tanjung Berakit dan Perairan Karimun,” jelasnya.

Menurut Gubernur Ansar, ini adalah usaha ekstensifikasi sumber pungutan baru bagi pendapatan asli daerah. Memang hitung-hitungan dari hasil pungutan yang dilakukan di perairan Galang, karena Nipah dan Galng ini, merupakan perairan yang sudah eksis untuk kegiatan labuh jangkar, pemprov masih memperoleh untuk hitungan menyeluruh dengan total 1.974.543 GT/ bulan atau 65.818 GT/hari.

Dari situ Kepri baru mendapatakan pendapatan 42 juta perhari, 1,3 milliar perbulan maka kemungkinan baru mendapatkan perolehan pertahun itu 15 milliar rupiah lebih.

“Akan tetapi dengan tambahan lokasi yang akan kita luncurkan hari ini, kita punyai target 1 tahun untuk setiap hari, kapal yang menggunakan fasilitas labuh jangkar ini, target kita bisa mencapai 1 juta GT sehingga perhari kita mendapatkan pendapatan Rp700 juta sehingga 1 tahun kita bisa memperoleh pendapatan retribusi plus minus Rp200 millar rupiah,” kata Ansar.

Ansar yakin angka tersebut bisa capai. Terlebih pemerintah mendorong para mitra kerja pada kawasan-kawasan jasa labuh ini untuk terus melakukan ekspansi pasar, membangun jaringan pasar yang lebih luas memberikan pelayanan yang lebih baik.

“Kita yakin setiap hari kapal-kapal yang berlalu-lalang, kata orang Melayu, di depan Singapura, Batam dan Bintan itu rata-rata 350 sampai 400 kapal masing-masing 500 GT. Kalau 5 sampai 10 persen saja mereka berlabuh di kawasan labuh jangkar kita maka Rp200 miliar itu akan bisa kita capai,”

Gubernur Ansar, yakin.

Kalau dilihat di radar saat ini, ungkap Ansar, banyak sekali kapal yang berlabuh di tempat-tempat yang dianggap liar. Mereka belum berlabuh di kawasan kawasan labuh jangkar seperti di depan perairan Berakit, atau di depan pulau Telang dan di beberapa wilayah yang lain.

Karena itu Ansar menekankan agar semua harus berupaya bersama agar mereka wajib berlabuh di kawasan labuh jangkar yang sudah ditetapkan

“Oleh Karena itu, setelah ini kita akan menindaklanjuti rapat untuk membentuk tim Satgas atau tim koordinasi bersama Bakamla kemudian Pengkogabwilhan, Danlantamal dan Polairud dan stakeholder terkait untuk membentuk tim bersama agar kapal-kapal yang hari ini berlabuh di kawasan-kawasan di luar kawasan jasa labuh kita giring mereka agar melabuhkan kapalnya di kawasan labuh jangkar yang sudah kita tetapkan,”katanya.

Saat ini, kata Gubernur, Pemprov Kepri dalam kebijakan anggaran akan menggunakan prinsip-prinsip Tight Money Policy atau pengetatan ikat pinggang. Hal ini agar optimalisasi pembangunan daerah dapat dilakukan sungguh-sungguh.

“Kami juga sedang merestrukturisasi APBD.

Kita mencoba lakukan terus intensifikasi pemungutan lebih baik. Kami berharap kalau hari ini baru 30 persen lebih mungkin kontribusi PAD terhadap APBD kami mudah-mudahan ke depan bisa meningkat bisa mencapai lebih dari 50 persen.

Itu menandakan daerah ini mampu mengoptimalisasi potensi daerahnya secara optimal. Yang pasti dalam pengolaan pendapatan ini, speednya harus lebih cepat, jangan sampai dukungan sudah dari Pemerintah Pusat namun kitanya yang lambat dalam pelaksanaannya,” kata Ansar.

Semetara itu Penasihat Menteri Bidang Pertahanan dan Keamanan Maritim Kemenko Marves Marsetio yang ditemui setelah acara menyampaikan bahwa dengan ditetapkan area labuh jangkar ini menjadikan provinsi Kepulauan Riau lebih kompetitif.

Juga memberikan tambahan baru bagi pendapatan asli daerah.

“Dulu sebelum ada kebijakan labuh jangkar, orang ngurus namanya PKKA (Perizinan Kepengurusan Kapal Asing ) izinnya 5-7 hari, sekarang hanya 1 jam online sehingga sudah banyak kemudahan-kemudahan.

Bahwa area lego jangkar ditetapkan telah jelas, dulu tidak jelas masuk kemana. Pemerintah daerah dengan Peraturan Menteri Keuangan yang terbaru bahwa ada hal khusus yang diberikan kepada kepri ini untuk mendapatkan bagian dari jasa labuh ujangkar ini. Pusat sangat mendukung hal ini, dan dalam waktu dekat akan ditinjau secara langsung oleh Bapak Menko Marves,” jelasnya.


Kasus Lahan Galang, Terbukti Palsukan Surat Alas Hak, Hakim Vonis Apeng 20 Bulan

0

RASIO.CO, Batam – Majelis hakim PN Batam berkeyakinan Sutrisman alias Apeng terbukti melakukan pemalsuan tandatangan 5 surat alas hak di galang dan memvonis 20 bulan penjara. Selasa(09/03).

Vonis majelis hakim selama 20 bulan penjara lebih ringan dari tuntutan JPU Mega Tri Astuti selama 3 tahun penjara.

Majelis hakim berkeyakinan atas keterangan saksi-saksi serta Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. Lab : 4243/DTF/2020.

Sehingga hakim berkeyakinan terdakwa bersalah melanggar pasal kedua dakwaan JPU yaitu, pasal Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 79 KUHPidana.

Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa, belum pernah dihukum da sopan dipersidangan,”Terdakwa Sutrisman alias Apeng dihukum 1,8 tahun penjara,”kata Majlelis hakim ketua diruang sidang Soebekti PN Batam.

Diketahui, Terdakwa Sutrisman alias Apeng awalnya diduga melakukan pemalsuan tandatangan 5 alas hak di lahan Pantai Tegar Putri, Galang Batam.

Dimana pada waktu lalu, Saksi Yusrizal sebagai camat galang priode tahun 1993 s/d 1998 diundang polsek galang menghadiri mediasi sengketa lahan antara Sutrisman dan Syahrizal dan Haryadi.

Pada saat mediasi di polsek galang tersebut, terdakwa membawa 9 surat alas hak yang terdakwa gunakan sebagai bukti kepemilikan tanah milik terdakwa dan setelah saksi Yusrizal melihat dan meneliti surat alas hak yang dibawa oleh terdakwa Sutrisman Alias Apeng tersebut.

Saksi Yusrizal melihat tanda tangan 5 surat tanah yang dibawa terdakwa tersebut adalah bukan tanda tangan saksi Yusrizal selaku camat galang saat itu, yang mana 5 surat alas tersebut adalah sebagai berikut :

Surat Alas Hak No. 186, a.n Saleh, dengan rincian sebagai berikut :

Surat Keterangan No. 186 / KRS. / G-1 / 93,- tanggal 20 Maret 1993, Surat tersebut ditandatangani Kepala Desa Karas a.n H. Jafar Madun pada tanggal 20 Maret 1993 (Cap dan ditandatangani) dan Mengetahui Camat Galang a.n Drs. Yusrizal (Cap dan ditandatangani) dengan Register Nomor : 89 / GL / 93, tanggal 25 Maret 93.

Surat Pernyataan Sempadan Tanah, tanggal 20 Maret 1993, surat tersebut mengetahui Kepala Desa Karas a.n H. Jafar Madun pada tanggal 20 Maret 1993 (Cap dan ditandatangani).
Surat Pernyataan a.n Saleh, tanggal 20 Maret 1993.

Sket Lokasi Tanah yang Dikuasai a.n Saleh, surat tersebut mengetahui Kepala Desa Karas a.n H. Jafar Madun (Cap dan ditandatangani), dengan luas ± 2 HA atau 20.000 M2.

Surat Ganti Kerugian Atas Tanah / Balik Nama dari Saleh kepada Suherman, yang ditandatangani (mengetahui) oleh Kepala Desa Karas, dengan Register Nomor : 124 / G-R / 95, tanggal 28 Pebruari 1995 (Cap dan ditandatangani).

Surat Alas Hak No. 1782, a.n Burhan, dengan rincian sebagai berikut :

Surat Keterangan No. 1782 / Krs. / G-1 / 95,- tanggal 20 Juli 1995, surat tersebut ditandatangani Kepala Desa Karas a.n H. Jafar madun pada tanggal 20 Juli 1995 (Cap dan ditandatangani) dan Mengetahui Camat galang a.n Drs. Yurrizal, (Cap dan ditandatangani) dengan Register Nomor : 714 / GL / 95, tanggal 30 Juli 95.

Surat Pernyataan Sempadan Tanah, tanggal 20 Juli 1995, surat tersebut mengetahui Kepala Desa Karas a.n H. Jafar Madun pada tanggal 20 Juli 1995 (Cap dan ditandatangani).
Sket Lokasi Tanah yang Dikuasai a.n Burhan, , dengan luas ± 2 HA atau 20.000 M2.

Surat Ganti Kerugian Atas Tanah / Balik Nama dari Burhan kepada Sutrisman, yang ditandatangani (mengetahui) oleh Kepala Desa Karas, dengan Register Nomor : 75 / KRS / 95, tanggal 27 Juli 95 (Cap dan ditandatangani).

Surat Alas Hak No. 749, a.n Sudarto, dengan rincian sebagai berikut :

Surat Keterangan No. 749 / Krs. / G-1 / 95,- tanggal 20 September 1995, surat tersebut ditandatangani Kepala Desa Karas a.n H. Jafar madun pada tanggal 20 September 1995 (Cap dan ditandatangani) dan Mengetahui Camat Galang a.n Drs. Yusrizal (Cap dan ditandatangani) dengan Register Nomor : 893 / GL / 95, tanggal 22 September 95.

Surat Pernyataan Sempadan Tanah, tanggal 20 September 1995, surat tersebut mengetahui Kepala Desa Karas a.n H. Jafar madun pada tanggal 20 September 1995 (Cap dan ditandatangani).

Sket Lokasi Tanah yang Dikuasai a.n SUDARTO, surat tersebut mengetahui Kepala Desa Karas a.n H. JAFAR MADUN (Cap dan ditandatangani), dengan luas ± 2 HA atau 20.000 M2.

Surat Alas Hak No. 750, a.n JALAL, dengan rincian sebagai berikut :

Surat Keterangan No. 750 / Krs. / G-1 / 95,- tanggal 20 September 1995, surat tersebut ditandatangani Kepala Desa Karas a.n H. Jafar Madun pada tanggal 20 September 1995 (Cap dan ditandatangani) dan Mengetahui cCamat galang a.n Drs. Yusrizal L (Cap dan ditandatangani) dengan Register Nomor : 892 / GL / 95, tanggal 22 September 95.

Sket Lokasi Tanah yang dikuasai a.n JALAL, surat tersebut mengetahui Kepala Desa Karas a.n H. Jafar madun (Cap dan ditandatangani), dengan luas ± 2 HA atau 20.000 M2.
Surat Ganti Kerugian Atas Tanah / Balik Nama dari Jalal kepada Sutrisman, yang ditandatangani (mengetahui) oleh Kepala Desa Karas, dengan Register Nomor : 311 / GR / 2003, tanggal 23 April 2003 (Cap dan ditandatangani).

Surat Alas Hak No. 1210, a.n SUDARTO, dengan rincian sebagai berikut :

Surat Keterangan No. 1210 / Krs. / G-1 / 1996, tanggal 14 Maret 1996, surat tersebut ditandatangani Kepala Desa Karas a.n H. Jafar madun pada tanggal 14 Maret 1996 (Cap dan ditandatangani) dan Mengetahui Camat galang a.n Drs. Yusrizal (Cap dan ditandatangani) dengan Register Nomor : 500 / GL / 96, tanggal 20 April 96.

Sket Lokasi Tanah yang dikuasai a.n Sudarto, surat tersebut mengetahui Kepala Desa Karas a.n H. JAFAR MADUN (Cap dan ditandatangani), dengan luas ± 2 HA atau 20.000 M2.

Surat Ganti Kerugian Atas Tanah dari Achmad kepada Sudarto, tanggal 23 April 2003, dengan Register Kepala Desa Karas a.n Jafar madunNomor : 312 / GR / 2003, tanggal 23 April 2003 (Cap dan ditandatangani).

Bahwa dari 5 surat alas hak milik terdakwa Sutrisman Alias Apeng yang diduga palsu tersebut juga terdapat 1 surat alas hak yang telah dibuatkan surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) sebagai bukti ganti rugi terdakwa Sutrisman Alias Apeng kepada pemilik tanah yang diduga palsu
yaitu SKGR Nomor : 75/KRS/95 tanggal 27 Juli 1995 sebagai bukti ganti rugi yang telah dilakukan terdakwa Sutrisman Als Apeng kepada saudara Burhan atas Surat Alas Hak No. 1782, a.n Burhan ,

surat keterangan ganti kerugian tanah tersebut dibuat pada tahun 2000 namun isi surat SKGR Nomor : 75/KRS/95 tanggal 27 Juli 1995 dibuat oleh terdakwa Sutrisman Alias Apeng seolah-olah dibuat dan ditanda tangani tahun 1995 sebagai mana tertuang didalam surat tersebut dan SKGR Nomor : 75/KRS/95 tanggal 27 Juli 1995 tersebut juga digunakan terdakwa Sutrisman Alias Apeng sebagai bukti kepemilikan tanah milik terdakwa Sutrisman Alias Apeng pada saat mediasi di Polsek Galang tersebut.

Bahwa setelah saksi Yusrizal melihat dan mengetahui surat alas hak yang dibawa oleh terdakwa Sutrisman Alias Apeng adalah diduga memang benar palsu dan bukan tandatangannya kemudian saksi Yusrizal merasa dirugikan dan melaporkan peristiwa tersbut ke Polda Kepulauan Riau.

Adi@www.rasio.co //

Ayo, Cek Motor Gratis di AHASS

0

RASIO.CO, Agar selalu kondisi motor anda prima, Ayo segera lakukan cek gratis di bengkel Group AHASS merupakan rekan Capella Honda Kepri.

Program pengecekan motor gratis dilaksanakan 10 Maret – April 2021 di 34 jaringan AHASS yang tersebar di Kepri.

program terlaksana PT Capella Dinamik Nusantara selaku Main Dealer sepeda motor Honda wilayah Kepri (Capella Honda Kepri) bersama dengan PT Astra Honda Motor melalui program “Cek Aja Dulu Ke AHASS” bagi semua konsumen sepeda motor Honda.

Program “Cek Aja Dulu Ke AHASS” sebagai bentuk dukungan Capella Honda Kepri kepada masyarakat dalam memastikan kondisi sepeda motor Honda yang terus prima guna mendukung mobilitas masyarakat dalam beraktivitas.

Beragam program special dapat dirasakan oleh para konsumen setia AHASS dengan mendapatkan layanan pemeriksaan gratis pada layanan Oli, Spark plug, Brake system, Lighting system, Battery, Tire, Chain drive.

Tidak hanya itu kami juga memberikan program special tambahan seperti Ganti Oli bebas antri, Diskon part/jasa, selain itu para konsumen yang mengikuti program ini juga mendapatkan antrian khusus di PIT Ekspres bengkel AHASS, tidak perlu antri.

Promo ini kami berikan untuk para konsumen setia Honda, “Semoga dengan program special ini, dapat membantu memperlancar sarana kinerja para konsumen setia Honda di Kepri”, kata Johandi, Service Manager PT. Capella Dinamik Nusantara.Selasa(09/03).

Pengecekan kendaraan sepeda motor merupakan salah satu langkah yang perlu dilakukan pengguna sepeda motor secara rutin dalam mewujudkan keselamatan berkendara, seperti slogan berkendara Honda #Cari_aman

redaksi@www.rasio.co //

ASN Pemko Batam Divaksin di Empat Rumah Sakit

0

RASIO.CO, Batam – Untuk memutus tali rantai covid-19, ASN Pemko Batam mulai divaksin secara bertahap di empat rumah sakit di kota Batam.

Lebih kurang 1.082 orang ASN dilingkungan pemko batam di suntik divaksin diawali pejabat essalon II hingga berlanjut ke eselon III, IV, ULP dan Pejabat Fungsional Inspektorat.

Adapun rincian yang divaksin berdasarkan lokasi pelaksanaan vaksinasi yakni, di RSUD Embung Fatimah sebanyak 326 orang, RSAB 133 orang, RS BP Batam sebanyak 129 orang, di RS Budi Kemuliaan sebanyak 198 orang.

Lalu di RS Bunda Halimah sebanyak 97 orang, di RS Elisabeth Batam Kota sebanyak 97 orang serat di RS Keluarga Husada sebanyak 102 orang.

Selebihnya merupakan pejabat eselon III, IV, ULP dan Pejabat Fungsional Inspektorat yang divaksin Selasa (9/3/2021) dan Rabu (10/3/2021).

“Hari ini di mulai vaksinasi untuk ASN Pemko Batam, sementara hanya sampai esselon IV dulu sedangkan staf menyusul di termin selanjutnya,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam Didi Kusmarjadi, Selasa (9/3/2021).

Para ASN ini divaksin di tujuh rumah sakit di Batam dan didukung oleh tim dari Puskemas se-Batam.

“Untuk menghindari kerumunan, jadwal ASN yang divaksin telah diatur,” terang Didi.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Jefridin Hamid telah menandatangani surat edaran nomor 48 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksin Covid-19 kepada pejabat Eselon II, III, IV, ULP dan Pejabat Fungsional Inspektorat di lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun 2021.

Surat edaran ini, menindaklanjuti arahan Walikota Batam tanggal 5 Maret 2021 dan sehubungan dengan adanya kebijakan Pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) serta untuk mengantisipasi munculnya klaster baru, perlu dilakukan penyuntikan Vaksin Covid 19 yang dilakukan secara bertahap kepada seluruh PNS dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

redaksi@www.rasio.co //

PWI Tanjungpinang Pertanyakan Pengalihfungsian Balai Wartawan Raja Ali Haji

0

RASIO.CO, Tanjungpinang – Balai Wartawan Raja Ali Kelana di Batu 8 Atas Tanjungpinang yang diperuntukan untuk wartawan sudah lebih lima tahun dikuasai organisasi lain yang tidak ada kaitannya dengan kewartawanan.

Balai Wartawan yang berdiri di lahan eks PT Antam ini dibangun sejak Tanjungpinang masih masuk kabupaten Kepulauan Riau yang dipimpin Bupati Abdul Manan Saiman.

“Saat itu tokoh-tokoh PWI seperti Almarhum Akmal Atatrik, Almarhum Marjunis dan Almarhum Nasution. Ada juga sesepuh wartawan yang juga budayawan Rida K Liamsi yang ikut mengusulkan saat itu.”

“Mereka mengajukan lahan itu untuk dibangun balai wartawan hingga pembangunannya dikabulkan oleh Bupati saat itu. Lantas di masa walikota Tanjungpinang saat dijabat oleh Suryatati A Manan, gedung itu diresmikan menjadi Balai Wartawan Kepulauan Riau Raja Ali Kenala,” sebut Ridarman Bay, tokoh PWI di Tanjungpinang menceritakan histori Balai Wartawan tersebut.

Menurut Ridarman, pada tahun 2003, balai wartawan itu sempat dipakai oleh PWI Tanjungpinang sebagai sektariat kewartawanan. Hanya saja sejak masa kepengurusan PWI Tanjungpinang habis, lahan itu kosong.

“Kok sekarang ada pihak lain yang mengausai gedung yang dibagun oleh pemerintah itu dan tdiak sesuai dengan peruntukannya,” kata Ridarman Bay.

Karena desakan dari sejumlah wartawan, akhirnya Zakmi selaku ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyurati Walikota Tanjungpinang untuk mempertanyakan keberadaan balai wartawan itu tyang dikuasai pihak lain.

Zakmi menduga ada upaya pengambilan secara sepihak oleh organisasi. Hal itu terlihat dari pengrusakan nama balai yang semula dipajang di depan gedung itu.

“Plang nama Balai Wartawan Kepulauan Riau Raja Ali Kelana, sudah dicopot. Sekarang tertera nama organisasi lain di teras depan gedung tersebut,” sebut Zakmi saat audiensi dengan walikota Tanjungpinang Rahma, Senin (8/3/2021).

Zakmi mengaku, wartawan merupakan organisasi pekerja pers yang tentunya anggotanya merupakan karyawan di media massa.

“Meski pekerja, organisasi wartawan di Tanungpinang saat ini harus menyewa kantor organisasi. Padahal, sudah ada balai wartawan yang mestinya bisa menjadi kantor organisasi pekerja pers. Jadi kami mohon kepada Ibu Walikota Tanjungpinang untuk mengalokasikan gedung sesuai dengan peruntukannya,” kata Zakmi kepada Walikota Tanjungpinang.

Rahma mengaku, sejak ia menjabat sebagai Wakil Walikota dan kini sudah menjadi Walikota tidak pernah mengeluarkan rekomendasi pengalihfungsian balai wartawan tersebut.

“Terima kasih masukannya dan kami akan mencoba meminta kembali gedung tersebut untuk dipergunakan oleh wartawan. Kami akan cek dulu, dan semoga rekan-rekan dalam waktu dekat bisa menempati gedung tersebut tanpa harus memikirkan sewa kantor seperti yang sduah terjadi beberapa tahun terakhir ini,” kata Rahma.

Turut hadir dalam audeinsi tersebut Bendahara PWI Tanjungpinang-Bintan Donil Nasir, Ketua Bidang Humas PWI Tanjungpinang-Bintan Rony Nainggolan, Bidang Lingkungan Hidup Novendra, Kepala Dinas Kominfo Tanjungpinang Ruly.


Gubernur Kepri Upayakan Dana Pusat Untuk Pembangunan

0

RASIO.CO , TANJUNGPINANG – Gubernur Provinsi Kepri H Ansar Ahmad SE MM mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengupayakan untuk dapat menarik dan mendapatkan dana pembangunan dari setiap kementerian di pusat.

Hal ini disampaikan Gubernur Provinsi Kepri H Ansar Ahmad di Tanjungpinang, Senin (08/3), beberapa waktu lalu.

“Saya akan dorong setiap OPD untuk dapat berupaya untuk dapat mendapatkan dana pembangunan dari pemerintah pusat,” ujar Ansar.

Pasalnya, menurut nya banyak alokasi dan anggaran pembangunan di kementerian dan pemerintah pusat yang dapat dimanfaatkan di daerah.

“Saya tahu, karena saat saya menjadi DPR RI berada di komisi V yakni anggaran, sehingga saya tahu,” tegas Ansar.

Menurut Ansar, dengan anggaran pusat tersebut selain dapat mempercepat pembangunan ditengah kondisi anggaran daerah saat ini.

“Apalagi mengingat kondisi anggaran daerah kini, gunakanlah peluang tersebut. Tarik dana-dana pembangunan tersebut untuk pembangunan daerah,” jelas Ansar.

Ansar yakin dengan begitu pembangunan di Provinsi Kepri dapat terus berjalan di situasi seperti saat ini.

“Dan jika pembangunan berjalan maka dapat mempercepat pula pertumbuhan ekonomi Kepri,” ujar Ansar lagi.

Kemendikbud Gemakan Seruan Inspirasi tentang Perempuan Pemimpin dan Kesetaraan Gender

0

RASIO.CO , JAKARTA – Memperingati Hari Perempuan Internasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) menggelar Webinar Virtual “Perempuan Pemimpin dan Kesetaraan Gender” secara virtual, Senin (8/3).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menyoroti bahwa masih terdapat ‘tiga dosa besar’ dalam dunia pendidikan yang amat berpengaruh pada tumbuh kembang peserta didik dan keputusan mereka dalam menggapai cita-cita, yakni: intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan (bullying).

“Tiga hal ini sudah seharusnya tidak lagi terjadi di semua jenjang pendidikan dan dialami oleh peserta didik kita, khususnya perempuan, karena peserta didik perempuan umumnya lebih rentan terhadap tindak kekerasan,” ujar Mendikbud pada pidato pembukaannya yang disampaikan secara virtual, Senin (8/3).

Mendikbud memastikan, Kemendikbud terus berupaya mendorong terciptanya lingkungan belajar yang aman bagi peserta didik perempuan, dengan menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan bagi Jenjang PAUD, Dasar, dan Menengah.

Saat ini, Kemendikbud juga tengah merancang peraturan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi guna menindaklanjuti permasalahan. Berangkat dari pengaduan siswa, guru, dan masyarakat; Kemendikbud mendorong sekolah dan perguruan tinggi untuk membentuk satuan kerja pencegahan kekerasan.

“Rancangan peraturan dan mekanisme ini dibuat dengan penuh kehati-hatian dan pertimbangan agar pelaksanaannya dapat berjalan secara tepat dan sesuai harapan,” tegas Mendikbud.

Akan tetapi, Mendikbud mengingatkan bahwa upaya yang dilakukan ini hanyalah satu ombak kecil di tengah upaya menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan. Sebab, berawal dari kesadaran dan kemauan  seluruh lapisan masyarakatlah maka perjuangan dapat diupayakan menjadi gelombang yang lebih besar.

Lebih lanjut, Mendikbud menekankan bahwa lingkungan belajar yang kondusif dan suportif bagi perempuan, mulai dari rumah, sekolah, perguruan tinggi, sampai tempat kerja; akan mendorong munculnya lebih banyak perempuan pemimpin di masa depan dengan kecerdasan dan karakter unggul.

“Momentum Hari Perempuan Internasional ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa perjuangan mencapai kesetaraan gender masih panjang dan membutuhkan gotong royong semua golongan untuk mewujudkannya. Mari terus pertahankan semangat hari perempuan yang telah hidup lebih dari setengah abad ini, untuk Indonesia setara bersama,” imbau Mendikbud.

Regulasi Kemendikbud Dukung Penguatan Karakter Perempuan Pemimpin

Kemendikbud menerbitkan berbagai kebijakan untuk menciptakan sekolah yang menyenangkan dan aman bagi peserta didik perempuan serta mengembangkan karakter kepemimpinan.

Sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru dan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikkan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal.

“Dalam regulasi-regulasi ini, terdapat banyak program kegiatan yang dapat diikuti oleh anak-anak perempuan secara khusus, maupun bergabung dengan anak-anak laki-laki, dengan tujuan membangun karakter dan pemahaman di luar aspek kognitif, karena keberhasilan anak amat ditopang oleh pendidikan karakter, bukan hanya aspek kognitif,” jelas Inspektur Jenderal Kemendikbud, Chatarina Girsang pada kesempatan yang sama.

Dalam peraturan-peraturan tersebut, menurut Chatarina, terdapat berbagai kegiatan yang membangun kepercayaan diri dan karakter santun, mencegah perilaku negatif dan dapat disesuaikan dengan bakat dan minat masing-masing peserta didik.

“Melalui Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) Kemendikbud, akan terus melakukan kegiatan penguatan karakter bagi anak perempuan, agar mereka mampu mengembangkan talentanya dengan karakter positif,” harap Chatarina.

Menjadi Perempuan Pemimpin, Belajar Bertanggung jawab dan Percaya Diri

Ibu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Franka Makarim menyatakan bahwa seorang superwoman adalah perempuan yang menyadari bahwa dirinya dapat melakukan apapun yang ia cita-citakan. Nilai-nilai kepemimpinan dalam diri seorang perempuan tercermin dari kepercayaan diri dan rasa tanggung jawab yang ia miliki.

Pada kesempatan ini, Franka Makarim mengungkapkan kisah masa kecilnya. Di mana saat berusia 9 tahun, ia dibesarkan oleh ibu dan neneknya karena sang ayah telah meninggal dunia.

Keteladanan dan nilai tanggungjawab yang ditunjukkan oleh kedua wanita tersebut, diakui Franka telah menumbuhkan keyakinan dan rasa percaya dirinya untuk melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab.

“Saya berterima kasih sekali pada Ibu saya yang telah membesarkan saya juga Eyang saya, yang dalam usia tuanya tetap aktif bekerja dan berorganisasi. Wanita-wanita inilah yang telah memberikan contoh dalam hidup saya, bahwa kita bisa melakukan apa yang kita mau dan bertanggungjawab. Baik itu di rumah bersama keluarga maupun dalam memberi dampak pada masyarakat,” jelas Franka yang juga sebagai pendiri label perhiasan Nusantara Tulola Jewelry.

Franka mengakui, secara global, makin banyak dukungan di antara sesama perempuan untuk terus maju menjalankan perannya. “Kita punya tanggung jawab sebagai istri, ibu, dan karyawan atau pekerja, misalnya. Ini laki-laki juga punya tanggungjawab pada keluarga dan pekerjaan. Bagaimana kita membagi tanggung jawab di rumah dan dalam pekerjaan, ini semoga  bisa semakin dilakukan,” ujarnya.  

Senada dengan itu, Irjen Kemendikbud, Chatarina Girsang mengatakan, bahwa superwoman adalah perempuan yang dapat melakukan apa saja di manapun posisinya saat ini.

“Seorang superwoman harus percaya diri (bahwa) dia bisa mencapai cita-cita dan saya meyakini, perempuan dikaruniai Tuhan kemampuan mengerjakan segala sesuatu dalam waktu bersamaan, yaitu multitasking,” ungkap Chatarina.

Chatarina menyoroti pentingnya peran keluarga dalam membentuk karakter anak perempuan.  “Sejak kecil, ayah saya mendidik anak-anak perempuannya untuk berani maju, bermanfaat bagi sesama, dan tidak perlu takut, asalkan kami bertindak sesuai prinsip yang benar. Tidak perlu juga takut bersaing dengan laki-laki, karena perempuan punya hati yang kuat dan luas untuk berbagi dengan sesama,” ungkap Chatarina.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Angkie Yudistia, menyoroti bahwa peran perempuan masih terkendala stigma yang ada di masyarakat, khususnya bagi perempuan difabel. Ia mengungkap kesulitan yang kerap dihadapi karena sebagai perempuan penyandang disabilitas, ia harus memakai alat bantu dengar.

“Tetapi, bagi perempuan, hanya ada dua pilihan. Mau menyerah atau optimis? Alangkah sayangnya kalau kita menyerah,” ujar Angkie seraya mendorong kaum perempuan untuk juga menguasai teknologi dan literasi finansial di era modern ini.

“Kita harus punya pola pikir bagaimana beradaptasi dengan keterbatasan ini,” imbuh Angkie yang merupakan pendiri Thisable Enterprise itu.

Ditambahkan Chatarina, salah satu tantangan besar bagi perempuan sebagai pemimpin adalah dalam membagi waktu dan peran. Oleh karena itu, ia menuturkan bahwa perempuan harus mampu beradaptasi percaya diri, berani, dan memiliki empati pada sesama.

“Ketika saya di rumah, saya melepaskan titel dan jabatan. Pengertian dan dukungan keluarga sangatlah penting. Sejak awal, suami dan anak-anak saya sangat mendukung, maka saya mampu berkiprah di Kemendikbud. Dengan kehadiran teknologi, kapanpun saya dapat berkomunikasi dengan keluarga,” terang Chatarina.

Menyambung pernyataan sebelumnya, Angkie juga menegaskan bahwa perempuan harus belajar menerima kondisi diri sendiri dan berdamai dengan perbedaan yang ada.

“Berbeda itu tidak apa-apa. Justru dengan berbeda, lebih banyak nilai-nilai yang kita pelajari bersama. Perempuan dapat membangun cinta terhadap diri sendiri, dan kemudian bisa menumbuhkan rasa mencintai dan menyayangi sesamanya,” kata Angkie.

Perempuan Mengatasi Perundungan

Salah satu isu besar dalam dunia pendidikan adalah perundungan (bullying) yang juga rentan dialami perempuan. Angkie Yudistia mengakui, peran keluarganya amat besar dalam membantunya mengatasi perundungan.

“Sejak kecil, saya menerima stigma karena menyandang disabilitas. Tetapi saya beruntung tumbuh dalam lingkungan keluarga suportif. Saya diajarkan terus meningkatkan kemampuan diri dengan sekolah setinggi mungkin dan tidak membalas bullying dengan emosi,” jelas Angkie.

Senada dengan itu, Irjen Chatarina menyatakan bahwa anak-anak harus didorong agar menjadi berani dengan diberikan afirmasi terhadap karakter positif dan membangun kepercayaan diri.

“Saya sering mengatakan pada anak saya, ‘Halo anak cantik, anak ganteng, anak pintar’. Itu bukan sekadar pujian, tetapi membangun kepercayaan diri bahwa mereka bukanlah seperti yang mereka pikirkan ketika mereka tidak percaya diri. Kita bisa mengajarkan pada anak kita bagaimana menyikapi bullying dengan menunjukkan diri tidak takut, dan kalau sesuatu membuat kita tidak nyaman, kita harus berani menyampaikan,” ujar Chatarina.  

Ibu Mendikbud Franka Makarim menyatakan hal yang sama. Ia mengaku pernah mengalami perundungan di sekolah, dan ia menilai bahwa perundungan punya efek jangka panjang. Beruntung, saat itu belum ada yang namanya cyber-bullying (perundungan dunia maya) yang kini marak terjadi di antara peserta didik. Baginya, nilai di dalam keluarga itu yang dapat membantu menghadapi perundungan.

“Bagi saya dan Pak Nadiem, kami menekankan kepada anak-anak kami, bahwa siapa mereka dan nilai mereka sebagai manusia, tidak tergantung dari persetujuan orang, terutama di media online. Dan itu juga tanggung jawab kita sebagai orang tua yang harus semakin kita perdalam. Kita harus ingat bahwa peran kita adalah untuk memberikan ketangguhan dan nilai di dalam diri anak-anak kita,” tegas Franka.

Franka yakin, perempuan selayaknya berani untuk menyuarakan pilihan dan harapannya. Penting untuk mengkomunikasikan kemauan kita agar nilai kesetaraan dalam pekerjaan maupun keluarga dapat dirasakan. Termasuk mengutarakan keinginan dalam hal karir, seperti apakah ingin berkarya sebagai ibu rumah tangga di rumah atau mau mengikuti kursus, belajar lagi, atau mempunyai anak.

“Mari kita menemukan suara kita agar dapat menyampaikan apa yang kita inginkan dengan cara yang baik, pada orang-orang yang dapat membantu kita mencapai itu,” tutup Franka.