Sabtu, November 21, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 1161

Kemendikbud Raih Penghargaan pada Kompetisi Indonesia Inhouse Magazine Awards (InMA) Tahun 2021

0

RASIO.CO , JAKARTA – Dua majalah internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berhasil meraih penghargaan dalam kompetisi Indonesia Inhouse Magazine Awards yang diselenggarakan Serikat Perusahaan Pers tahun 2021. Pengumuman kompetisi desain sampul majalah, koran, dan rubrik SPS 2021 tersebut dilakukan secara virtual, Kamis (24/2/2021).

Majalah Jendela yang diterbitkan oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM), Sekretariat Jenderal, Kemendikbud meraih penghargaan perak (silver winner) pada kategori Majalah Elektronik Pemerintahan Terbaik (The Best of e-Magazine Government) untuk Edisi 47/November/2020 berjudul “Pembelajaran Selama Masa Pandemi”. Sedangkan, Majalah DIKTI Edition 01/Vol.01/May/2020 yang diterbitkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi meraih penghargaan perak (silver winner) kategori Kementerian dan Lembaga Pemerintah Terbaik.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Nizam menyampaikan harapannya agar penghargaan ini menjadi pemicu bagi Kemendikbud untuk terus memberikan informasi secara masif dan valid sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Prestasi ini tentunya menjadi pemicu agar terus memberikan informasi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama para pemangku kepentingan. Selain itu berbagai kanal media akan terus dioptimalisasi dalam rangka mendukung hal tersebut,” tutur Nizam di Jakarta.

Senada, Pelaksana tugas (Plt.) Kepala BKHM, Hendarman mengapresiasi tim produksi dua majalah tersebut. “Kami ucapkan selamat kepada tim produksi. Publikasi Kemendikbud dalam perwajahan dan konten dapat diterima berbagai pemangku kepentingan, dan menjadi media untuk menyosialisasikan dan mengedukasi publik,” ungkapnya.

“Kami berharap ke depan akan lebih baik sebagai jembatan dan jendela informasi pendidikan dan kebudayaan,” imbuh Hendarman.

Kompetisi tahunan InMA didedikasikan untuk memicu lahirnya karya-karya sampul muka dan konten media cetak dan digital yang kreatif dan inspiratif. Selain itu, juga sebagai apresiasi atas kinerja hebat seluruh pengelola media di Indonesia, pengelola inhouse magazine di setiap korporasi dan lembaga, serta rekan pers mahasiswa di seluruh Indonesia yang telah mencurahkan kreativitas dan gagasannya untuk kemajuan industri dan korporasi. Tahun ini InMA diikuti oleh 168 peserta.

Penjurian dilakukan sejak awal Februari lalu oleh para juri. Tim penilai tersebut adalah Ahmad Djauhar (Dewan Pers), Asmono Wikan (Sekretaris Jenderal SPS Pusat), Danu Kusworo (Redaktur Foto Harian KOMPAS), Ika Sastrosoebroto (President Director Prominent PR), Ndang Sutisna (Direktur Eksekutif First Position Group), Oscar Matulloh (Kurator dan Pewarta Foto Independent), Mas Sulistyo (Design Director DM ID), Nina Mutmainnah (Ketua Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI), dan Agus Sudibyo (Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers). Proses penjurian dilakukan secara luring dan daring.

Sekilas Majalah Jendela dan Dikti

Majalah Jendela dan Majalah Dikti adalah publikasi internal yang terbit secara periodik. Kedua majalah ini mengulas berbagai kebijakan dan program prioritas di lingkungan Kemendikbud yang dikemas dengan bahasa menarik serta dilengkapi dengan ilustrasi dan infografik.

Majalah Jendela edisi 47 berisi tentang kebijakan pembelajaran yang diberlakukan selama masa pandemi. Kebijakan itu mulai dari relaksasi penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS), penerapan kurikulum dalam kondisi darurat, dan ketentuan pelaksanaan pembelajaran tatap muka dan jarak jauh sebagai upaya memutus rantai penyebaran Covid-19.

Adapun sampul majalah ini menampilkan ilustrasi kegiatan pembelajaran yang berlangsung secara tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan. Pada bagian lainnya, terdapat gambar anak dalam bingkai gawai sebagai ilustrasi pembelajaran jarak jauh.

Kemudian, majalah Dikti mengupas mengenai salah satu program prioritas yaitu Kampus Merdeka secara mendalam yang disertai dengan berbagai informasi untuk mendukung program tersebut.

Kembangkan SDM Digital, Menkominfo Dorong Keterlibatan Aktif Pemda

0

RASIO.CO , JAKARTA – Fokus Pemerintah dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital tidak hanya membangun infrastruktur digital saja. Pengembangan sumber daya manusia digital juga menjadi perhatian agar terwujud talenta digital yang menjadi pelaku utama dalam transformasi digital di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan upaya mewujudkan talenta digital menjadi kerja bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Pengembangan sumber daya manusia digital, sesuai arahan Presiden Joko Widodo merupakan pekerjaan utama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia digital ini pekerjaan besar harus kita lakukan bersama-sama,” ujarnya dalam Rapat Kerja Nasional Akselerasi Transformasi Digital: Pengembangan SDM melalui Program Literasi Digital, dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (24/02/2021).

Menteri Johnny menjelaskan saat ini, Kementerian Kominfo menyiapkan pengembangan SDM digital mulai dari tingkat basic hingga advance. “Yang kita sebut dengan tingkat paling dasar adalah Gerakan Nasional Literasi Digital,” jelasnya.

Selain pengembangan SDM digital tingkat basic, Menteri Kominfo mendorong pemerintah daerah mendukung pelatihan di tingkat intermediate dan advance dalam rangka menyukseskan smart city dan program digital lainnya. 

“Kami menyediakan program di tingkat intermediate yang disebut dengan digital leadership. Pada tahun 2021 akan tersedia 100 ribu seat Digital Talent Scholarship (DTS) bagi milenial kita, anak-anak muda kita yang berijazah, baik yang sekolah menengah atas apalagi yang berijazah sarjana,” ujarnya

Menurut Menteri Johnny, program DTS sangat dibutuhkan generasi muda saat ini menyoal intermediate skill seperti cloud computing, big data, artificial intelligence, augmented reality, virtual reality untuk menghasilkan tenaga-tenaga dengan skill tingkat menengah.

Dalam program DTS, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan berbagai perusahaan teknologi global untuk melahirkan para prosefesional dan terampil menguasai bidang yang memberikan tutorial, pendampingan dan pelatihan.

“Ini penting agar anak-anak kita dan milenial kita yang saat ini work from home, study from home juga mengisi waktunya dengan mengikuti gerakan digital talent scholarship,” jelas Menteri Kominfo.

Sedangkan di tingkat advance, Menteri Johnny menjelaskan Kementerian Kominfo menghadirkan Program Digital Leadership Academy (DLA). Program tersebut menggandeng startup founder dalam bentuk pelatihan-pelatihan offline.

“Kami bekerja sama dengan perusahaan teknologi global bersama-sama dengan negara mitra seperti india, Tiongkok, Singapura. Pelatihan ini penting untuk pemerintah daerah, karena apa? Karena ini juga untuk mendukung program smart cities yang sedang kita kembangkan bersama,” tandasnya.

Literasi Digital

Kementerian Kominfo bersama Siberkreasi dan Katadata pada November 2020 merilis hasil Survei Literasi Digital Nasional di 34 provinsi. Survei menunjukkan responden menyatakan akses internet semakin cepat, terjangkau dan tersebar sampai ke pelosok. Masyarakat menggunakan internet untuk berkomunikasi melalui pesan singkat, melakukan aktivitas di media sosial, serta menonton video secara online.

Survei Siberkreasi dan Katada itu sejalan dengan hasil Survei APJII pada periode yang sama, dimana terdapat 196,71 juta pengguna internet di Indonesia atau sekitar 73,7% dari total penduduk. Hal itu menunjukkan ada lompatan pengguna internet dan media sosial di Indonesia.

Untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, yang juga berarti mengembangkan sumberdaya manusia di tingkat basic, Menteri Kominfo mengajak pemerintah daerah mendukung Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi.

“Gerakan yang paling dasar menyoal pengembangan SDM Indonesia. Hal itu untuk memperkenalkan keahlian dasar kepada masyarakat agar siap bertransformasi dari aktifitas di ruang fisik ke ruang digital,” jelasnya.

Menurut Menteri Johnny, GNLD Siberkreasi yang dimulai tahun 2017, hingga saat ini telah menjangkau 75 juta warganet dengan partisipan aktif sebanyak 200 ribu orang di 462 titik lokasi. “Atau dengan kata lain di 462 ibukota kabupaten dan kota,” tandasnya.

Menteri Johnny mengharapkan gerakan literasi digital dapat menjangkau 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Dengan demikian, GNLD Siberkreasi dapat menjangkau sekaligus mengajak masyarakat untuk memahami hal mendasar agar bersama-sama bermigrasi dari ruang fisik ke ruang digital. “Dalam rangka mendukung setidaknya kehidupan sosial dan kehidupan perekonomian masyarakat, termasuk di dalamnya UMKM dan ultra mikro on boarding,” ujarnya

Menurut Menteri Kominfo, sebanyak 64 juta UMKM dan ultra mikro di Indonesia diharapkan pada tahun 2024 nanti, sekitar 30 juta diantaranya sudah menjadi UMKM dan ultra mikro digital.

“On boarding ini penting sekali dan untuk itu, gerakan nasional literasi digital berada pada posisi yang sangat strategis untuk melakukan literasi digital,” jelasnya.

Menteri Johnny menyatakan GNLD Siberkreasi perlu mendapat dukungan yang kuat dari seluruh komponen masyarakat dan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.  Belum lagi GNLD Siberkreasi telah mengharumkan nama bangsa di Forum International Telecommunication Union (ITU) PBB.

“Gerakan ini mendapat recognize dan endorsement dari PBB melalui International Telecommunication Union dengan menjadi Champion ITU PBB pada tahun 2018 dan Prize Winner tahun 2020. Itu berarti gerakan ini mendapat perhatian secara internasional, karena ini dilakukan secara masif,” tandasnya.

Rapat Kerja Nasional Transformasi Digital dihadiri oleh 313 pimpinan daerah gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota, bupati dan wakil bupati serta jajaran pemerintah daerah di seluruh Indonesia. 

sumber : kominfo.go.id

BP Batam Terima Kunjungan Kerja DPRD Komisi II Kota Pematangsiantar Pelajari Pengelolaan Air di Batam

0

RASIO.CO , BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Direktorat Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan, menerima kunjungan kerja rombongan Komisi II DPRD Kota Pematangsiantar ke BP Batam, pada Rabu 24 Februari 2021.

Kunjungan kerja yang dilakukan oleh Rombongan DPRD Komisi II Kota Pematangsiantar yang berjumlah 9 orang dilaksanakan selama 2 hari, mulai dari tanggal 24-25 Februari 2021 dengan melakukan peninjauan ke Kantor SPAM Batam dan lokasi WTP di Batam.

Tujuan dari kunjungan kerja Komisi II DPRD Kota Pematangsiantar adalah untuk memperoleh informasi tentang Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penurunan Non Revenue Water (NRW) dalam rangka Peningkatan Pelayanan dan Pendapatan Perusahaan.

Saat melakukan kunjungan kerja ke SPAM Batam, rombongan DPRD Komisi II Kota Pematangsiantar diterima oleh Direktur Utama SPAM Batam, Sutedi Raharjo beserta jajaran.

“BP Batam bersama PT Moya Indonesia berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik dan berusaha agar SPAM Batam dapat memenuhi kebutuhan air masyarakat Batam. Kami juga telah membangun Geographical Information System (GIS) untuk mengelola data jaringan dan kepelangganan, membangun billing system untuk penagihan rekening, website dan media komunikasi pendukung operasional, serta bekerja sama dengan eksternal payment point agar masyarakat dapat dengan mudah untuk melakukan pembayaran,” kata Sutedi Raharjo dalam sambutannya.

Ketua Komisi II DPRD Pematangsiantar, Rini Silalahi, dalam sambutannya menyampaikan tujuan kunjungan kerja ialah untuk menggali informasi bagaimana BP Batam melakukan pengelolaan air di Batam.

“Kami juga ingin membandingkan biaya tetap yang diadakan di Batam dengan yang kami adakan di Pematangsiantar. Hal ini nantinya akan kami sampaikan kepada Pemerintah Daerah Pematangsiantar untuk dapat menjadi pertimbangan,” kata Ketua Komisi II DPRD Pematangsiantar, Rini Silalahi.

Ketua Komisi II DPRD Pematangsiantar, Rini Silalahi, juga menyampaikan kesannya terhadap pengelolaan air di Batam, ia mengatakan pengelolaan air di Batam cukup bagus, di mana saat ini dikelola oleh BP Batam dan dioperasikan oleh PT Moya di mana supply air di Batam tidak terganggu.

Redaksi@www.rasio.co//

Bengkong Sadai Juara Umum STQ VIII

0

RASIO.CO , BATAM – Seleksi Tilawatil Quran (STQ) VIII tingkat Kecamatan Bengkong resmi ditutup, Selasa (23/2/2021) malam. Kelurahan Bengkong Sadai keluar sebagai juara umum.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin Hamid, mengapresiasi penyelenggaran STQ tingkat Kecamatan Bengkong. Ia juga menyampaikan selamat bagi peserta yang menang serta diminta menyiapkan diri untuk ikut bertanding di STQ tingkat Kota Batam yang akan digelar 16-20 Maret mendatang di Dataran Engku Putri.

“Selamat bagi Kelurahan Bengkong Sadai yang ditetapkan sebagai juara umum, dan khusus qari dan qariah yang juara mudah-mudahan di tingkat kota nanti juga bisa menjadi juara,” kata Jefridin saat mewakili Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, menutup STQ VIII tingkat Kecamatan Bengkong di Kantor Camat Bengkong.

Dalam kesempatan itu, Jefridin berpesan agar seluruh peserta maupun masyarakat Bengkong khususnya dapat mengambil manfaat dari penyelenggaraan STQ tersebut. Ia mengajak semua pihak membaca, memahami dan mengamalkan Alquran.

“Hakikatnya, penyelenggaraan STQ ini bertujuan memasyarakatkan dan mengamalkan Alquran,” kata Sekda.

Dengan begitu, kata dia, cita-cita mewujudkan masyarakat qurani benar-benar tercapai dan Batam Bandar Dunia Madani dapat dirasakan seluruh masyarakat Batam. Apalagi, kata dia, menjelang Ramadan ini, ia berharap di seluruh masjid dapat menggemakan bacaan ayat-ayat Alquran.

“Mudah-mudahan ini terus kita laksanakan dan sekali lagi selamat bagi para pemenang semoga mampu membawa nama baik Bengkong di STQ tingkat Kota Batam,” katanya.

Sebelumnya, Camat Bengkong, Fairus Ramadhan Batubara, melaporkan jumlah peserta STQ VIII tingkat Kecamatan Bengkong berjumlah 57 peserta. Total peserta berasal dari empat kafilah; Bengkong Laut 14 peserta, Bengkong Indah 14 peserta, Bengkong Sadai 11 peserta, dan Tanjung Buntung 18 peserta.

“Cabang yang dilombakan yakni Tilawah, Tartil, Tahfiz Alquran, dan Rebana,” ujar Camat.

Dalam pegelaran yang mengangkat tema Dengan STQ VIII Tahun 2021 Kita Tingkatkan Silaturahmi Melalui Prestasi Menuju Insan Qurani tersebut, panitia sudah menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

“Selama kegiatan, menerapkan protokol kesehatan Covid-19; menjaga jarak, penggunaan masker, penyediaan hand sanitizer, pembatasan jumlah pengunjung, pembatasan waktu kegiatan,” kata dia.

Redaksi@www.rasio.co //

Seputar Vaksin COVID-19 untuk Lansia

0

RASIO.CO , JAKARTA – Vaksin COVID-19 yang sudah tersedia dan sudah mulai didistribusikan di Indonesia saat ini adalah vaksin CoronaVac dari Sinovac. Badan POM juga sudah mengeluarkan izin bagi vaksin Sinovac untuk digunakan pada lansia.

Izin ini dikeluarkan oleh BPOM karena vaksin Sinovac sudah menyelesaikan uji klinis yang melibatkan ± 400 orang lansia sehat (usia di atas 60 tahun). Vaksin diberikan sebanyak 2 kali dengan jarak 28 hari.

Lansia sehat yang dimaksud adalah lansia yang belum pernah terinfeksi virus Corona, tidak dalam keadaan demam atau flu, tidak memiliki alergi vaksin, dan tidak ada kontak dengan orang yang terinfeksi virus Corona.

Berdasarkan uji klinis yang telah dilakukan, vaksin Sinovac sudah terbukti aman dan efektif pada lansia. Efikasi vaksin Sinovac untuk lansia pada uji klinis ini bahkan mencapai 98%.

Dari uji klinis ini juga ditemukan bahwa efek samping yang dirasakan umumnya bersifat ringan dan sedang. Efek samping paling banyak adalah nyeri di tempat suntikan. Efek samping lainnya yang juga bisa muncul adalah demam, rasa lelah, batuk ringan, mual, dan diare. Namun, efek samping tersebut hilang dalam 2 hari.

Selain vaksin Sinovac, ada beberapa vaksin lainnya yang juga sudah boleh diberikan untuk lansia dan sudah dipesan oleh pemerintah Indonesia. Vaksin tersebut antara lain vaksin Pfizer-BioNTech, vaksin Oxford-AstraZeneca, dan vaksin Moderna.

Vaksin Pfizer-BioNTech dan Moderna pun memiliki efikasi yang baik pada lansia, yaitu di atas 93%. Sama seperti vaksin Sinovac, efek samping yang terjadi rata-rata bersifat ringan dan sementara.

Kendati terdapat laporan mengenai efek samping vaksin COVID-19 yang berdampak serius atau fatal pada lansia, jumlahnya terbilang sangat sedikit dan tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan vaksinasi COVID-19. Semua lansia yang dilaporkan mengalami efek samping serius juga sudah berusia di atas 70 tahun dan memiliki penyakit penyerta.

Pemberian Vaksin COVID-19 untuk Lansia di Indonesia

Vaksinasi COVID-19 untuk lansia akan dimulai dari tenaga kesehatan (nakes) berusia di atas 60 tahun, kemudian dilanjutkan dengan vaksinasi untuk lansia yang bukan tenaga kesehatan (nonnakes).

Berikut adalah tahapan proses pemberian vaksin COVID-19:

  • Calon penerima vaksin COVID-19 akan menerima SMS untuk menjalani vaksinasi dari pemerintah melalui nomor PEDULI COVID.
  • Calon penerima vaksin COVID-19 akan diarahkan untuk melakukan registrasi ulang secara elektronik. Bila lansia calon penerima vaksin tidak memiliki telepon genggam, data dirinya akan dikumpulkan oleh petugas setempat.
  • Lansia akan diberikan vaksin COVID-19 sebanyak 2 kali dengan selang waktu 28 hari. Pemberian dua dosis vaksin COVID-19 dimaksudkan agar imunitas terhadap virus Corona bisa terbentuk secara maksimal.

Vaksin COVID-19 diharapkan bisa menjadi solusi untuk menghentikan rantai penyebaran virus Corona di Indonesia, terutama pada orang-orang yang berisiko tinggi mengalami penyakit berat atau kematian akibat virus ini, seperti lansia.

Kendati BPOM sudah mengeluarkan izin pemberian vaksin Sinovac kepada lansia, kita semua tetap perlu mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

sumber : alodokter.com

Bendungan Napun Gete Pacu Produktivitas Pertanian dan Peternakan NTT

0

RASIO.CO , NTT – Bendungan Napun Gete yang merupakan salah satu dari tujuh bendungan yang dibangun semasa pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah siap beroperasi. Dalam kunjungan kerja ke provinsi tersebut pada Selasa, 23 Februari 2021, Presiden meninjau sekaligus meresmikan bendungan yang dibangun dengan anggaran sebesar Rp880 miliar.

Presiden mengatakan bahwa dalam tiap kunjungannya ke NTT, satu hal yang selalu dimintakan ialah mengenai pembangunan bendungan. Namun, Kepala Negara amat memahami hal itu karena memang kunci kemakmuran NTT terletak pada bagaimana pengairan mampu dialirkan ke persawahan dan peternakan setempat melalui bendungan-bendungan yang ada.

“Saya sudah tidak bisa menghitung lagi berapa kali saya datang ke NTT. Setiap saya datang ke NTT, awal-awal, selalu yang diminta adalah bendungan. Permintaan itu adalah betul. Jangan minta yang lain-lain karena kunci kemakmuran di NTT ini adalah air. Begitu ada air, semua bisa ditanam, tanaman tumbuh, buahnya diambil, daunnya bisa dipakai untuk peternakan karena di NTT ini juga sangat bagus untuk sektor peternakan,” ujarnya saat menyampaikan sambutan peresmian.

Hingga saat ini, terdapat tiga dari tujuh bendungan yang telah dapat diselesaikan pembangunannya. Selesainya pembangunan Bendungan Napun Gete ini menyusul pembangunan bendungan lainnya, yakni Raknamo di Kupang dan Rotiklot di Belu, yang masing-masing selesai pada tahun 2018 dan 2019.

“Tinggal empat dalam proses. Tapi tadi pagi Gubernur menyampaikan pada saya minta tambahan dua lagi. Padahal provinsi yang lain paling banyak itu dua atau satu. Tapi yang memang di sini bendungan sangat dibutuhkan,” imbuh Presiden.

Bendungan Napun Gete yang diresmikan Presiden kali ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dan termasuk proyek strategis nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Bendungan tersebut memiliki kapasitas tampung hingga 11,22 juta meter kubik dengan luas genangan mencapai 99,78 hektare.

Dibangun mulai Desember 2016, bendungan ini memiliki manfaat untuk pengairan irigasi bagi kurang lebih 300 hektare sawah di sekitarnya. Selain itu, Bendungan Napun Gete juga dapat memberikan suplai air baku sebanyak 214 liter per detik bagi dua per tiga penduduk Kabupaten Sikka dan berpotensi menghasilkan daya listrik sebesar 0,1 megawatt.

Kepala Negara sangat berharap agar bendungan-bendungan yang dibangun di Provinsi NTT ini benar-benar dapat memacu produktivitas sektor pertanian dan peternakan NTT sekaligus menjadikan NTT untuk terlepas dari statusnya sebagai provinsi yang masih tertinggal.

“Kalau nanti satu per satu bendungan selesai, insyaallah dengan gubernur dan wakil gubernur yang baik, dengan bupati dan wakil bupati yang baik, memimpin rakyatnya, menggiring semuanya untuk produktif, saya yakin tidak lama lagi NTT akan makmur dan tidak menjadi provinsi yang kategorinya kalau di negara kita masih pada kondisi yang kurang,” ucapnya.

Sementara itu, dalam laporannya di kesempatan yang sama, Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diongo mewakili warga setempat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, pembangunan bendungan di provinsi tersebut merupakan salah satu bentuk kehadiran pemerintah pusat untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat.

“Ini adalah mahakarya yang dipersembahkan oleh Bapak Presiden kepada kami dalam upaya penanganan hak-hak dasar masyarakat. Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sikka dari hati yang tulus menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Bapak Presiden,” ujarnya.

Lebih jauh, Bupati Sikka juga menjanjikan bahwa dengan kehadiran Bendungan Napun Gete ini baik Pemerintah Kabupaten Sikka maupun masyarakatnya akan lebih giat dan produktif untuk dapat menggalakkan indeks pertanaman dari yang semula satu kali tanam dalam tiap tahunnya menjadi tiga kali tanam sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

“Dengan terbangunnya bendungan ini, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sikka akan lebih giat menggalakkan indeks pertanaman dari 100 menjadi 300 atau tanam tiga kali dalam satu tahun untuk meningkatkan produktivitas pertanian dalam mendukung ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi nasional,” tuturnya.

Hadir dalam acara peresmian tersebut di antaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, dan Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo.

sumber : presidenri.go.id

Presiden Tinjau Vaksinasi Massal Tenaga Pendidik dan Kependidikan di SMAN 70 Jakarta

0

RASIO.CO , JAKARTA – Presiden Joko Widodo pada hari ini, Rabu, 24 Februari 2021, meninjau secara langsung kegiatan vaksinasi Covid-19 massal tahap kedua yang menyasar tenaga pendidik dan kependidikan. Kegiatan tersebut dipusatkan di SMA Negeri 70 Jakarta yang terletak di kawasan Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

“Hari ini vaksinasi untuk tenaga pendidik dan kependidikan telah dimulai dan saya tadi menyaksikan semuanya berjalan lancar. Para guru, tenaga pendidik, semuanya yang di sini prosesnya telah dimulai,” kata Presiden dalam keterangannya selepas peninjauan.

Dalam peninjauan di lokasi, Presiden tiba sekitar pukul 11.10 WIB. Presiden tampak didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Vaksinasi kali ini menyasar 650 orang pendidik dan tenaga kependidikan yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga pendidikan tinggi. Untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan, vaksinasi dibagi menjadi tiga waktu yakni pukul 08.00-10.00 WIB sebanyak 250 orang, pukul 10.00-12.00 WIB sebanyak 150 orang dan 13.00 WIB hingga selesai sebanyak 250 orang.

Setelah dilakukan di DKI Jakarta, vaksinasi bagi tenaga pendidik dan kependidikan ini diharapkan bisa diikuti dengan kegiatan serupa di provinsi-provinsi lain. Dengan memprioritaskan pemberian vaksin kepada tenaga pendidik, Presiden berharap kegiatan belajar mengajar tatap muka bisa segera dilakukan.

“Targetnya pada bulan Juni nanti lima juta guru, tenaga pendidik dan kependidikan insyaallah sudah bisa kita selesaikan semuanya sehingga di bulan Juli saat mulai ajaran baru semuanya bisa berjalan normal kembali. Saya kira targetnya itu,” tandasnya.

Untuk diketahui, vaksinasi ini merupakan kelanjutan program vaksinasi massal nasional yang telah dimulai sejak 13 Januari 2021. Pada tahapan pertama, vaksinasi dilakukan dengan menyasar sumber daya manusia di bidang kesehatan. Adapun vaksinasi tahapan kedua kali ini menyasar para pelayan dan pekerja publik, termasuk di dalamnya para tenaga pendidik dan kependidikan.

sumber : presidenri.go.id

Apel Siaga Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan

0

RASIO.CO, Karimun – Pemerintah Kabupaten Karimun berserta Forkompinda dan sejumlah unsur FKPD Karimun menggelar apel siaga Dalam upaya antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di lapangan apel sarja arya racana Mapolres Karimun. Rabu (24/02)

Apel tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Karimun bpk H. Anwar Hasyim, M. Si Komandam Kodim 0317/TBK, Komandan Lanal Tanjung Balai Karimun, Kapolres Karimun, Danki 2 Batalion A pelopor dan sejumlah kepala OPD Kabupaten Karimun, OKP, organisasi masyarakat dan pramuka.

Humas pemkab karimun.Foto : Ek

Penuhi Kebutuhan Masyarakat, Pemerintah Terapkan Strategi Hilir-Hulu Digitalisasi Indonesia

0

RASIO.CO , JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan Pemerintah menerima banyak permintaan dari masyarakat dan pemerintah daerah berkaitan dengan kebutuhan digitalisasi dan dukungan untuk transformasi digital nasional. 

“Saya mendapat permintaan permohonan dan harapan dari seluruh pelosok tanah air, bahwa di banyak wilayah masih blankspot, masih belum tersedia layanan sinyal 4G,” ujar Menteri Kominfo dalam Rapat Kerja Nasional Akselerasi Transformasi Digital: Pengembangan SDM melalui Program Literasi Digital yang berlangsung virtual dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (24/02/2021).

Dalam raker virtual yang dihadiri seluruh gubernur, bupati dan walikota itu, Menteri Johnny memaklumi permohonan dan permintaan tersebut karena kebutuhan di era transformasi digital saat ini. Guna memenuhi kebutuhan itu, Menteri Kominfo menegaskan strategi pembangunan infrastruktur yang sebelumnya dimulai dari hulu kini diubah menjadi ke hilir.

Menteri Johnny menyontohkan pembangunan lebih  dari 342 ribu km kabel serat optik jaringan pita lebar atau backbone network di seluruh Indonesia, baik di darat maupun di laut. Meskipun jaringan pita lebar belum sepenuhnya menjangkau wilayah pemukiman masyarakat, pelayanan administrasi pemerintahan masyarakat dan wilayah kegiatan keseharian masyarakat. 

“Sehingga mulai tahun 2020 yang lalu kami merancang pola pembangunannya yang terbalik, bukan saja dari hulu dan menyambung ke hilir, tapi justru dari hilir untuk mengukur dan melihat wilayah mana saja yang coverage sinyalnya belum tersedia,” jelasnya.

Melalui pola pembangunan yang baru, menurut Menteri Kominfo, Pemerintah meyakini pembangunan infrastruktur digital dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin didorong akibat dampak dari pandemi Covid-19.

“Tidak itu saja, kami juga memanfaatkan 9 satelit yang terletak di orbit, 5 satelit nasional kita dan 4 satelit asing yang saat ini digunakan untuk mendukung kebutuhan internet atau telekomunikasi nasional kita,” tandasnya.

Dalam rancangan atau roadmap pembangunan infrastruktur digital guna memenuhi pelayanan publik yang lebih baik, Kementerian Kominfo mengacu pada lebih dari 501 ribu titik pusat layanan publik di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, masih tersisa sekitar 150 ribu belum tersedia akses internet.

“Kantor desa, sekolah, puskesmas, pusat layanan kamtibmas, kepolisian dan seterusnya yang berada  di garis terdepan sebanyak 150 belum terlayani dengan akses internet. Untuk itu, kami telah merancang dan kami harapkan melalui Satelit Satria 1 dengan kapasitas 150 Gbps, salah satu dari lima satelit terbesar di dunia saat ini untuk melayani kebutuhan itu,” jelas Menteri Johnny.

Menteri Kominfo mengajak pimpinan kepala daerah dan masyarakat di seluruh Indonesia untuk bersabar. Sebab, pemerintah optimis Satelit Multi Fungsi atau satelit Satelit Satria 1 nantinya akan diletakkan di orbit dan untuk comersial operation date dilakukan pada kuartal ketiga tahun 2023 nanti.

“Kepada pimpinan kepala daerah, saya ingin menyampaikan bahwa harapan-harapan kami mendengarnya, kami menjawab dan melakukan pembangunan untuk keperluan secara nasional kita, dalam rangka meningkatkan internet link ratio, dan memperkecil digital divide diantara wilayah nasional kita,” imbuhnya. 

sumber : kominfo.go.id

Penandatangan Kinerja dan Penyerahan DPA

0

RASIO.CO , Karimun – Penandatangan Kinerja dan Penyerahan DPA di halaman kantor Bupati, Rabu (24/02)

Hadir pada kegiatan tersebut Bupati Karimun, Wakil Bupati Karimun, Ketua DPRD Karimun, Sekretaris Daerah, Serta seluruh kepala OPD serta camat.

Dalam sambutan Sekda Kab. Karimun Bpk. Dr. Muhd. Firmansyah, M.Si, menyampaikan bahwa penilaian kinerja pemerintah daerah khususnya kabupaten karimun tahun 2019 kita masih memperoleh nilai BB Dan pada tahun 2020 masih dalam tahap proses penilaian. Secara penilaian internal untuk tahun 2019 tingkat seluruh opd yang ada di kab. Karimun Untuk penilaian 10 besar tahun 2019

  1. Inspektorat daerah, 2. Baperlitbang, 3. Badan Pendapatan Daerah, 4. DPMPTSP, 5. Dinas Sosial, 6. Dinas kesehatan, 7. Dinas PMD, 8. Sekretariat Daerah, 9. BPKAD, 10. BKPSDM

Dalam laporannya Sekda juga menyampaikan untuk rekan-rekan OPD agar dapat Memeriksa, memperhatikan, mengawasi dan tidak hanya menandatangani sistem yang telah kita gunakan. Karena apa bila hal ini tidak kita cermati dari sekarang oleh seluruh pimpinan yang menilai masing2 kinerja bawahannya, secara fisik hal ini berpengaruh terhadap tambahan pendapatan pegawai yang di peroleh.

Bupati Karimun Bpk. Dr. H. Aunur Rafiq, M.Si, dalam sambutannya menyampaikan berharap semua pimpinan OPD dapat mengoptimalkan penyerapan anggaran guna pencapaian indikator, target kinerja serta pelaporan capaian kinerja. Pelaporan ini penting sebagai upaya pengendalian program kegiatan, sekaligus evaluasi atas capaian kinerja yang dituangkan dalam dokumen laporan pemerintah daerah, tiap tahun anggaran dan diharapkan dari penilaian setiap tahunnya harus meningkat.

Dalam Arahannya Bupati juga menyampaikan DPA dapat diterima sebagai pedoman penyusunan kegiatan berharap dan diharapkan agar seluruh rekan-rekan opd untuk komitmen dalam melaksanakan seluruh tanggung jawab, wewenang dan mampu menjalankan tugas sesuai ketentuan.

Tunjangan kerja yang di Terima harus sesuai dengan beban kerja dan pekerjaan yang di laksanakan harus di laporkan Harus dan tidak ada manipulasi data. Apa bila di temukan ketidak sesuaian tunjangan kerjanya dengan beban kerja dan laporan kerjanya tidak sesuai makan akan di lakukan pengembalian Maka dari itu kita harus ingatkan dan berikan motivasi.

Humas Pemkab Karimun