Sabtu, November 21, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 1162

Kasus IRT Lempar Pabrik Rokok, Polri: Sudah Dimediasi 9 Kali Tapi Gagal

0

RASIO.CO ,JAKARTA – Kasus pelemparan gudang rokok yang dilakukan 4 ibu rumah tangga (IRT) di Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menuai polemik. Banyak pihak yang menyayangkan penahanan yang dilakukan terhadap 4 IRT. Bahkan, dua balita ikut ditahan lantaran masih membutuhkan ASI oleh ibunya.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, pihak Polri melalui Kapolres Lombok Tengah telah melakukan upaya mediasi sebanyak 9 kali. Namun, mediasi tersebut tidak berhasil.

“Telah dilakukan mediasi sebanyak 9 kali oleh Kapolres Lombok Tengah namun tidak berhasil,” kata Argo di Jakarta, (23/2/2021).

Menurut Argo, berkas perkara kasus tersebut sudah lengkap atau P21 tanggal 3 Februari 2021. Kemudian tanggal 16 Februari 2021 dilakukan tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti diserahkan ke kejaksaan. “Selama proses penyidikan para tersangka tidak ditahan,” ungkap Argo.

Argo mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Kajari dan Ketua PN Lombok Tengah untuk melakukan sidang secara virtual dan kelanjutan vonis sidang ke depan.

Terkait kronologis peristiwa ini, mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini menjelaskan, pada 1 Agustus 2020, diperoleh informasi adanya penolakan Warga Dusun Eat Nyiur Desa Wajageseng terkait penolakan beroperasinya UD. Mawar Putra karena dianggap aroma bahan kimia yang digunakan sangat menyengat, sehingga berpotensi menimbulkan sesak nafas, batuk dan penyakit lainnya yang membahayakan kesehatan warga.

Tanggal 3 Agustus 2020 Pukul 09.00 WITA,  telah berlangsung mediasi antara warga Dusun Eyat Nyiur dengan pimpinan UD Mawar Putra atas nama Suardi. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa pihak UD Mawar Putra bersedia mengobati warga yang diduga sakit akibat bau zat kimia tersebut.

Kemudian, tanggal 10 Agustus 2020, pihak UD Mawar Putra membuat surat pengaduan ke Polsek Kopang tentang dugaan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yaitu dilemparinya atap rumah pimpinan UD Mawar Putra, Suardi oleh Rahmatullah. Dengan adanya surat pengaduan tersebut, surat pernyataan perdamaian yang sudah disepakati dibatalkan.

Pada tanggal 8 September 2020 Pukul 09.00 WITA, telah berlangsung hearing di Kantor DPRD Kabupaten Loteng. Warga meminta agar UD Mawar Putra ditutup karena menyebabkan polusi udara dan terganggunya kesehatan warga Dusun Eyat Nyiur.

Selanjutnya, pada 10 September 2020 Pukul 10.00 WITA, telah dilakukan hearing lanjutan di kantor DPRD Kabupaten Loteng membahas legalitas/izin yang dimiliki oleh UD Mawar Putra. Selanjutnya pihak DPRD Kabupaten Loteng, LSM Lira, dan Kades Wajageseng turun melakukan pengecekan ke lokasi UD Mawar Putra, namun tidak ditemukan aktivitas produksi rokok serta bau/aroma yang mengganggu.

Pada tanggal 16 September 2020 Pukul 14.00 WITA, telah beredar video dari salah seorang Warga Dusun Eyat Nyiur atas nama Nurul hidayah melalui saluran Youtube dan Facebook berisikan permintaan tolong kepada Presiden RI agar perusahaan UD Mawar Putra segera ditutup karena mengancam kesehatan warga.

“30 September 2020 Pukul 10.00 WITA, telah berlangsung pertemuan antara Komisi II DPRD Kabupaten Loteng, Camat Kopang dan Kades Wajageseng guna membahas permasalahan yang terjadi. Komisi II DPRD Kabupaten Loteng meminta untuk segera dilakukan mediasi kembali,” ujarnya.

Pada tanggal 7 Oktober 2020 Pukul 11.00 WITA, dilakukan audiensi dari LSM Lira dengan Pemerintah Desa Wajageseng agar Perusahaan UD. Mawar Putra dipindahkan ke lokasi yang jauh dari pemukiman warga. Kemudian tanggal 8 Oktober 2020, LSM Lira dan Warga Desa Wajageseng meminta kades untuk menutup/memindahkan lokasi UD. Mawar Putra dan apabila tidak dipenuhi akan diadakan aksi unras.

“11 Oktober 2020 Pukul 17.25 WITA, telah dilaksanakan mediasi di Polsek Kopang dan tidak menghasilkan kesepakatan. Dan selanjutnya tokoh masyarakat atas nama Dilman berkunjung ke Polsek Kopang dan menyampaikan bahwa Warga Desa Wajageseng bersedia menghentikan permasalahan tersebut apabila Suardi mencabut laporannya,” ucapnya.

Proses mediasi pun dilakukan kembali di tingkat Polres. Namun lagi-lagi tidak menemukan jalan tengah. Adapun total mediasi yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian sebanyak 9 kali.

Usai gagal mediasi, terjadi aksi pelemparan batu terhadal atap gudang UD Mawar Putra, sehingga membuat para pekerja takut dan menghentikan aktivitas pekerjaan. Kejadian ini kemudian dilaporkan ke Polres Lombok Tengah.

Pihak Suardi membuat laporan polisi ke Polres Lombok Tengah. Berkas perkara pun saat ini sudah lengkap, namun terhadap terlapor tidak dilakukan penangkapan dan penahanan.

Redaksi@www.rasio.co //

Surprise Cinta Honda

0

RASIO.CO , BATAM – Hallo Sobat dan konsumen setia Honda! Bulan penuh cinta, pastinya dengan semarak penuh cinta, ditengah kondisi pandemi ini, mari kita bersama-sama tetap menjaga kesehatan dan selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun agar di New Normal ini kita bisa semakin semangat, aktif dan produktif tentunya bersama Honda yang selalu setia menemani hari harimu.

Kami memberikan promo promo menarik pastinya membuat konsumen jadi semakin untung! sapa Syaiful selaku Sales Manager Main Dealer Honda Kepri

Masih bingung harus memilih Honda varian apa, saat ini tidak perlu khawatir lagi, PT Capella Dinamik Nusantara (Capella Honda Kepri) selaku Main Dealer Sepeda Motor Honda di Kepulauan Riau memberikan penawaran menarik di motor keren, irit dan lincah yang satu ini! Yaitu New Honda BeAT Sporty khusus type CBS ISS, dengan desain yang semakin sporty compact dan dengan ketangguhan mesin juga iritnya, bikin konsumen semakin enjoy lincah leluasa dalam berkendara, cukup dengan DP 1.8 juta dan angsuran super ringan 832 ribu, dan tentunya ada tambahan aksesories keren yang tentunya bikin Honda BeAT kamu semakin keren dan di tambah dengan bonusnya 2 jaket keren sekaligus.

Konsumen sudah bisa memilikinya dengan banyak bonus yakni free angsuran 1 kali. “dan mendapatkan diskon senilai 100 ribu”, tambah Syaiful.

motor matik casual fashionable yang irit lincah ini yang tentunya sangat disukai para kawula muda ada Genio, cukup DP 1.6 Juta saja dan angsuran ringan hanya 828 Ribu langsung ditambah diskon 300 Ribu, Free Aksesoris keren dari Honda dan tentunya Free angsuran sebanyak 1 kali.

All New Honda Scoopy khusus type Sporty Capellah Honda Kepri memberikan promo khusus angsuran cukup terjangkau mulai 975 Ribu dengan DP 2.1 Juta, dan dapatkan bonus 1 kali angsuran,motor Ikonik dan Fashionable ini dapat dimiliki dengan mudah.

“Promo bertajuk Suprise cinta Honda ini khusus kami berikan kepada seluruh konsumen setia Honda pada bulan ini saja”, Imbuh Syaiful.

Konsumen tidak perlu khawatir, seluruh karyawan Honda barisan terdepan dalam pelayanan kepada konsumen selalu meperhatikan protokel kesehatan.

”Dengan ini, harapan kami konsumen bisa lebih nyaman dan tidak perlu khawatir, silahkan datang ke showroom dealer Honda terdekat, kami siap dengan standar protokol kesehatan,lebih aman dan nyaman, kenyamana konsumen prioritas bagi kami” pungkas Syaiful.

Amsakar Ingatkan OPD Pentingnya Arsip

0


RASIO.CO , BATAM – Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam terkait pentingnya sebuah arsip. Ia mengungkapkan, arsip adalah dokumen penting yang harus dijaga dan dipelihara.


“Membuat hingga menjaga arsip ini butuh kesadaran bersama, tidak hanya pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan saja,” kata Amsakar saat membuka Sosialisasi Penyelamatan Arsip Negara secara Sistemik dan Terkendali di Hotel Aston, Batam, Selasa (23/2/2021).


Amsakar dalam kesempatan itu juga menggugah kesadaran bagi peserta yang merupakan perwakilan dari semua OPD di Batam tersebut dengan mencontohkan bagaimana sulitnya mencari arsip tentang Raja Ali Haji, Temenggung Abdul Jamal, hingga Raja Isa.


“Bagitu penting arsip itu, tapi sejauh mana kita peduli. Sudah tiba waktunya kita masuk pada pengelolaan arsip yang baik, sehingga kita perlu menyiapkan dari sekarang dan kita harus menyadarinya dan menyiapkan arsip terbaik untuk kepentingan masa depan nantinya,” ujar Amsakar.


Ia bersyukur Batam menjadi percontohan dalam menerapkan aplikasi SIMPAN atau sistem informasi penyelamatan arsip negara bersama Solo, Boyolali, Kalsel, dan Deli Serdang. Dengan adanya aplikasi tersebut, diharapkan pengelolaan arsip di Batam lebih baik lagi.


“Dengan pengelolaan arsip yang baik, kita menciptakan jejak yang baik untuk masa depan Batam. Bagi peserta, ikuti dengan baik. Khusus untuk permasalahan Covid-19 selama ini, juga harus ada arsipnya,” katanya.


Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam, Samudin, melaporkan bahwa kegiatan tersebut sempat diagendakan 2020 lalu. Namun, karena pandemi Covid-19, ditunda tahun ini. Kegiatan itu, kata dia, dinilai sangat penting karena seluruh arsip yang tercipta adalah tanggung jawab pimpinan Organisasi Pimpinan Daerah (OPD).


“Tujuan kegiatan ini mewujudkan pengelolaan arsip yang baik sesuai Undang-undang,” kata dia.
Selain itu, kegiatan tersebut juga untuk menambah ilmu pengetahuan tentang kearsipan yang baik sesuai Undang-undang. Adapun kegiatan itu dilaksanakan selama empat hari ke depan.


“Membahas penyelamatan arsip, dilanjutkan proses pengarsipan, dan penyususnan arsiap, uji coba sistem aplikasi simpan,” kata nya.

Redaksi@www.rasio.co

Tingkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat, Pemko Batam Gelar Sosialisasi Roadmap Reformasi Birokrasi

0


RASIO.CO , BATAM – Pemerintah Kota Batam berkomitmen meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi. Tujuannya agar penyelenggaraan pemerintahan lebih berdaya guna dan berhasil guna, dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan ke depan.


Hal ini disampaikan, Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin Hamid saat membuka kegiatan sosialisasi Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 di lingkungan Pemerintah Kota Batam tahun 2021 yang digelar di Golden Prawn, Bengkong, Selasa (23/2/2021) pagi.


Kegiatan ini menghadirkan pemateri dari Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpar RB) melalui virtual meeting yaitu Aisz Rajasa dan Nararia Hastutiningtyas.


“Pelaksanaan reformasi birokrasi ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek KKN,” kata Jefridin.


Jefridin menyebutkan, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui agenda reformasi birokrasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Untuk itu, Jefridin menyampaikan perubahan mindset dan culture set harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukkan performa atau kinerjanya.

“Perjalanan panjang pemerintah dalam memperbaiki birokrasi dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan, baik dari aspek perencanaan maupun aspek pelaksanaan di lapangan. Namun hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi mendapat terus berjalan,” terangnya.


Di tengah upaya mendorong peningkatan layanan dan reformasi birokrasi, Jefridin mendorong peningkatkan kompetensi dan kualitas para ASN sebagai tulang punggung birokrasi. Di sisi lain aspek pelayanan yang berkualitas dibarengi dengan penataan kinerja pegawai merupakan bagian yang penting dalam reformasi birokrasi.


“Perlu loncatan perbaikan, baik dari segi regulasi, proses dan penilaian mengingat masih tingginya resistensi terhadap perubahan yang positif,” ujar dia.


Harapan Jefridin terhadap kegiatan ini termaktub dalam bait pantun yang ia bacakan.


Sensasi Indah Kala Rekreasi
Makan Enak Jiwa Semangat
Sosialisasi Roadmap Reformasi Birokrasi
Tingkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat.


“Melalui sosialisasi, saya berharap seluruh utusani satuan organisasi perangkat daerah dan peserta dapat semakin mengetahui dan melaksanakan agenda reformasi birokrasi,” harapnya.

Redaksi@www.rasio.co //

Rudi: Jaga Kekompakan Kendalikan Inflasi

0

RASIO.CO, Batam – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengajak semua pihak pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga kekompakan dalam mengendalikan inflasi.

Inflasi yang stabil merupakan prasyarat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebab itulah inflasi perlu dikendalikan. Terlebih lagi di tengah merosotnya ekonomi Batam dampak dari pandemi Covid-19.

“Mari jaga terus kekompakan untuk selalu komitmen dalam mengendalikan inflasi Batam,” kata Rudi saat membuka rapat koordinasi pengendalian inflasi di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (23/2).

Rudi mengatakan pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini memberikan dampak terhadap ekonomi dan daya beli masyarakat. Maka itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk mejaga daya beli masyarakat tetap terjaga.

Karena itu setiap kebijakan yang di keluarkan Pemko Batam saat ini adalah bagaimana bisa memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Sehingga ekonomi bisa bergerak dan daya beli masyarakat tidak menurun.

“Karena itu saya sampaikan terimaksih banyak kepada bapak dan ibu atas komitmen dan kerjasama yang terjalin dengan baik selama ini,” katanya.

Pemko Batam dijelaskannya bahwa saat ini juga terus melakukan upaya penanganan Covid-19 dengan cepat. Sehingga diharapkan jumlah kasus Covid-19 bisa terus menurun setiap harinya.

“Mudah-mudahan bisa segera selesai Covid-19, sehingga pemulihan ekonomi bisa berjalan dengan cepat,” katanya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam, Rahmad Iswanto mengatakan pihaknya bersyukur bahwa inflasi sepanjang tahun 2020 berhasil dikendalikan sebesar 1,12 persen (yoy).

“Namun yang menjadi tantangan adalah bagaimana menjaga inflasi ini tetap terkendali ke depannya,” kata Rahmad.

Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Batam Febrialin. Turut hadir Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepri Musni Hardi K Atmaja dan sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemko Batam.

Redaksi@www.rasio.co //

Kebijakan Politis dalam Pengangkatan ASN P3K

0

Kebijakan politis dalam pengambilan sebuah keputusan dalam pendidikan merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindarkan.

Hal ini karena penyelenggaraan sistem pendidikan melibatkan banyak pihak, lembaga, dan organisasi untuk mencapai tujuan pendidikan.

Kebijakan politis ini ditandai dengan aktifitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah dan mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat (Deliar Nur: 1982).

Berbeda dengan Miriam Budarto (1982) yang mengatakan politik merupakan macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau Negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.

Secara sederhana peranan politik di dalam pendidikan diindikasikan untuk mempercepat pencapaian tujuan pendidikan.

Kebijakan pengangkatan guru honorer melalui skema ASN P3K dilatarbelakangi oleh permasalahan-permasalah yang terjadi di dalam pendidikan pada saat ini.

Masalah ini mendorong pemagku kebijakan untuk membuat kebijakan yang memiliki relevansi solutif terhadap permasalahan.

Secara umum masalah dalam pendidikan adalah permasalahan yang muncul dari kurang tepatnya kebijakan yang pengambilan keputusannya didasari oleh kepentingan subjektif.

Hal ini pemicu tidak terselesaikan masalah-masalah umum, lazim dan aktual di dalam pendidikan yang mengakibatkan tidak tercapai standar pendidikan nasional.

Melihat fakta-fakta empiris bahwa pendidikan Indonesia belum mampu mewujudkan harapan bangsa karena belum bisa mencapai Standar Pendidikan Nasional (Lia Yuliana, 2019: 199).

Berdasarkan Kemendikbud (2019) permasalahan umum pendidikan Indonesia adalah permasalah di bidang pemerataan pendidikan (education access), mutu pendidikan, efesiensi pendidikan, relevansi pendidikan, dan masalah aktual pendidikan.

Permasalahan aktual pendidikan pada saat ini adalah kualitas dan kuantitas guru di indonesia. Berdasarkan data yang dirilis Kemendikbud tahun 2021 bahwa kompetensi guru masih rendah dengan dibuktikan rata-rata hasil Ujian Kompetensi Guru (UKG) secara nasional sebesar 5.7.

Permasalahan ini dapat diartikan sebagai penyebab utama rendahnya kualitas pendidikan Indonesia secara nasional. Hal ini dibuktikan hasil pengamatan PISA tahun 2018 dimana nilai rata-rata siswa Indonesia jauh di bawah negara-negara lain.

Permasalahan lain yang muncul adalah kekurangan guru di Indonesia, khususnya di daerah tertinggal, terluar, dan terbelakang (3T). Permasalahan pemenuhan kebutuhan jumlah guru ini disebabkan oleh faktor geografis dan keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan (Lantip., et al, 2019: 40).
Indonesia masih kekurangan guru sebanyak 540.246 pada tahun 2019.

Jumlah kekurangan ini terus meningkat pada tahun 2020 dan tahun 2021. Berdasarkan data yang dirilis Kemendikbud 2021 Indonesia kekurangan guru sebanyak 1.1 juta.

Permasalahan ini disebabkan oleh keadaan geografis yang kurang mendukung karena kondisi alam Indonesia, seperti lokasi kerja yang sulit ditempuh karena harus melewati sungai dan laut yang minim sarana transportasi (Lantip., et al, 2019: 40).

Permasalahan kekurangan guru di atas merupakan prihal utama pengambilan kebijakan politis Kemendikbud tahun 2021 tentang pengangkatan guru honorer melalui skema ASN P3K.

Kebijakan ini dikatakan politis karena dipandang dapat merugikan aspek-aspek tertentu jika dibandingkan dengan proses perekrutan ASN sebelumnya.

Meskipun demikian kebijakan ini dipandang masih tetap dilakukan melalui prosedur yang benar karena dalam pengambilan keputusan melibatkan berbagai lembaga seperti KemenPANRB, BKN, BPKP, BSSN, dan BPPT.

Kebijakan ini juga diputuskan berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP No 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Perpres No 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh PPPK, Perpres No 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK, dan Peraturan BKN No. 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PPPK.

Dari penjelasan di atas, maka dapat diformulasikan sebuah thesis, Apakah kebijakan politis Kemendikbud ini relevan dengan permasalah kualitas dan kuantitas pendidikan di Indonesia, baik dalam jangka pendek dan jangka panjang?.

Untuk menjawab thesis tersebut, maka penulis menguraikan argumentasi berdasarkan pola analisis SWOT yang terdiri dari aspek kekuatan (strengths), aspek kesempatan (opportunity), aspek kelemahan (weakness), dan aspek ancaman (threats).

  1. Kekauatan Kebijakan (strengths)
    Kekuatan kebijakan ini dapat ditafsir dari sejak tujuan kebijakan ini ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kekurangan guru yang berkualitas di Indonesia. Kebijakan ini sesuai dengan filsafat merdeka belajar di Indonesia.

Tujuan pemenuhan kekurangan guru ini membuka peluang bagi guru-guru honor mendapatkan status resmi dari pemerintah sebagai abdi negara.

Mendapatkan penghasilan yang jauh lebih baik dari sebelumnya untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan. Kebijakan ini juga sejalan dengan program Nawacita Presiden Indonesia Tahun 2014.

Seleksi guru honor menjadi ASN P3K dipandang sangat transparan, akuntabel, efesien, efektif, dan integritas. Karena seleksi dilakukan berbasis computer tanpa pungutan biaya.

Sehingga hal ini memudahkan calon pelamar yang memenuhi syarat mudah mengikuti seleksi yang dapat diikuti sampai 3 kali maksimal jika tidak lulus pada seleksi pertama dan kedua.

  1. Kesempatan Kebijakan (opportunity)
    Kebijakan politis ini memberikan kesempatan kepada guru-guru honor baik di sekolah negeri dan swasta yang sudah terdaptar di Data Pokok Sekolah (DAPODIK) menjadi ASN dengan perjanjian kontrak kerja.

Dampak dari kebijakan ini tentu dapat meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia dengan terpenuhinya kekurangan tenaga pengajar di sekolah-sekolah yang kekurangan guru.

Secara umum, kebijakan ini dapat mengatasi berbagai masalah seperti lapangan pekerjaan bagi para sarjana pendidikan, ketahanan ekonomi dan pangan, kualitas kehidupan masyarakat, dan keadilan sosial.

  1. Kelemahan Kebijakan (weakness)
    Kebijakan politis ini disamping memiliki kekuatan, tentu pasti memiliki kelemahan. Ada asumsi yang dapat diinterpretasikan dibalik kebijakan ini, yaitu untuk menghimpun kekuatan dan pengaruh yang bertujuan untuk mendapatkan simpati dari masyarakat Indonesia.

Disamping itu, adanya pemberhentian ASN P3K jika kebijakan berubah setelah pemegang kekuasaan berganti. Guru yang diangkat melalui skema ASN P3K tidak mendapatkan tunjangan masa tua. Hal ini akan disetujui pada persetujuan perjanjian kerja dimana setiap peserta yang lolos menjadi ASN P3K tidak bisa menuntut hal ini di kemudian hari.

  1. Ancaman Kebijakan (threats)
    Secara asumtif bahwa kebijakan ini dapat menimbulkan berbagai persoalan di kemudian hari jika tidak dijalankan secara transparan, akuntabel, efesien, efektif, dan integritas.

Hal ini akan mengurangi tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah. Selanjutnya, adanya ancaman pemberhentian ASN P3K jika tidak mampu mencapai target kerja yang ditetapkan.

Menimbulkan konflik di masa yang akan datang jika kebijakan ini tidak berkelanjutan secara kontinum.
Berdasarkan bangunan argumentasi di atas, maka reiterasi tulisan ini dapat dinyatakan bahwa kebijakan politis pengangkatan guru honorer melalui skema ASN P3K dapat menyelesaikan permasalah kekurangan guru di Indonesia. Pemenuhan guru melalui kebijakan ini dapat meingkatkan efektifitas dan kaulitas pendidikan Indonesia pada saat ini dan pada masa yang akan datang.

Ditulis: Oleh Albert Efendi Pohan
Mahasiswa Doktoral Universitas Negeri Yogyakarta

Email: albert.efendipohan@gmail.com

Ini Surat Edaran Kapolri Penanganan Kasus UU ITE

0

RASIO.CO, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

Surat Edaran itu bernomor: SE/2/11/2021 ditandatangani langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit pada Jumat, 19 Februari 2021.

Dalam Surat Edaran tersebut, Kapolri mempertimbangkan perkembangan situasi nasional terkait penerapan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital.

“Maka diharapkan kepada seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat,” ujar Kapolri dalam Surat Edaran tersebut.

Bahwa dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dimaskud, Polri senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif.

Penyidik Polri pun diminta memedomani hal-hal sebagai berikut:

a. mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya

b. memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat

c. mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber

d. dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil

e. sejak penerimaan laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi.

f. melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan Bareskrim/Dittipidsiber (dapat melalui zoom meeting) dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada

g. Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimatum remidium) dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara.

h. terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme

i. korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali

j. penyidik agar berkoordinasi dengan JPU dalam pelaksanaanya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan

k. agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil dan memberikan reward serta punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan.

“Surat Edaran ini disampaikan untuk diikuti dan dipatuhi oleh seluruh anggota Polri,” ujar Kapolri dalam Surat Edaran.


DPRD Gelar Paripurna Penetapan Kepala Daerah 2021-2024

0

RASIO.CO, Lingga – Ketua DPRD Kabupaten Lingga Ahmad Nasirudin, mengesahkan rapat paripurna pengumuman usulan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga terpilih, masa jabatan 2021-2024 ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Lingga, yang dihadiri sejumlah pejabat daerah.

Dalam pembukaannya, usai membacakan dasar hukum pelaksanaan rapat paripurna tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Lingga mewakili DPRD Kabupaten Lingga, yang didampingi wakil ketua I DPRD Kabupaten Lingga, Aziz Martindaz dan Wakil Ketua II DPRD Lingga Al Ghazali, serta anggota DPRD lainnya, mengucapkan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pilkada 2020 yang lalu.

“Semoga Bupati dan Wakil Bupati dapat mengemban amanah sesuai dengan visi dan misi yang pernah disampaikan pada sidang paripurna penyampaian visi misi yang lalu di hadapan anggota DPRD Lingga,” ujar Ahmad Nasirudin, dalam sambutannya.

Selain itu dalam pidatonya Ahmad Nasirudin menyampaikan, bahwa DPRD Lingga, berharap agar kedua pemimpin terpilih dapat mengemban amanah, beriman, bertaqwa serta arif dan bijaksana serta sifat terpuji lainnya, sehingga apa yang telah disampaikan dalam visi misi tersebut, dapat berjalan sebagaimana mestinya.

“Selanjutnya hasil dari paripurna ini akan diserahkan, kepada Mendagri melalui Gubernur Kepri sebagai salah satu syarat agar Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat segera dilantik menjadi definitif,” ujarnya.

Diakhir pidatonya Ketua DPRD Lingga juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat, para calon Bupati dan Wakil Bupati baik yang terpilih maupun yang tidak terpilih, serta para ketua-ketua partai, dan penyelenggara pemilu pada Pilkada Kabupaten Lingga tahun 2020 yang lalu.

Rapat paripurna tersebut juga dihadiri, Pjs Bupati Lingga Syamsudi, beserta jajaran pemerintah Kabupaten Lingga, yang berlangsung dengan penuh khidmat dan mengikuti protokol kesehatan.

puspandito@www.rasio.co //

Gubernur Ansar Hadiri Wisuda Sarjana XVI Umrah

0

RASIO.CO , TANJUNGPINANG – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad mengatakan bahwa menjadi wisudawan/ wisudawati bukan lah akhir dalam perjalanan menimba ilmu. Karena sejatinya setelah wisuda, baru perjalanan awal untuk berkontribusi baik untuk keluaga, masyarakat, bangsa dan negara.

“Teruslah berkarya dan beriteraksi menambah keilmuan saudara dimanapun berada. Saya sebagai Gubernur saja setiap hari belajar, agar tidak ketinggalan dengan perkembangan,” kata Ansar saat memberikan sambutan pada acara Sidang Terbuka Senat Universitas Maritim Raja Ali Haji, Wisuda Sarjana XVI di Auditorium Kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Pulau Dompak, Selasa (30/03).

Turut hadir Staf Ahli Gubernur Bidang Kesra Mahadi Rahman, Kepala badan Kesbangpol Linmas Lamidi, Kepala Biro Kesra Aiyyub, Perwakilan FKPD, Wakil Rektor I Umrah Viktor Amrifo, Wakil Rektor II Umrah Agus Salim, Para Dekan UMrah serta para orang tua wisudawan.

Kepada wisudawan/ wisudawati, Ansar juga berpesan agar mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajari di Kampus. Untuk memberikan manfaat kepada masyarakat yang ada di Kepulauan Riau.

“Ilmu yang didapat bagikan kepada masyarakat. Teruslah mengasah keterampilan agar dapat menjadi para entrepreneur baru serta para motivator-motivator baru yang dapat memberikan pendampingan guna meningkatkan produktivitas masyarakat,” katanya.

Gubernur Ansar menyampaikan bahwa berdasarkan survey dari lembaga yang kredibel, diperediksikan bahwa apada tahun 2045 Indonesia akan tumbuh menjadi salah satu negara dengan perekonomian terbesar, sejajar dengan Tiongkok dan Amerika Sarikat.

Hal ini sangat mendasar karena bangsa ini dianugerahi bonus demografi yang merupakan suatu keadaan di mana penduduk yang masuk ke dalam usia produktif jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Bonus demografi ini tentunya bis amenjadi ancaman dan keuntungan yang harus diantisipasi. Menjadi ancaman apabila tidak mampu memanfaatkannya dengan membangun SDM yang lebih baik lagi.

“Oleh karena itu Pemerintah Provinsi bersungguh-sungguh dari waktu ke waktu bersama entitas pendidikan membangun mutu dan kualitas pendidikan mulai dari jenjang pendidkan yang paling dasar, mulai dari tingkat pedesaan hingga perkotaan sehingga bonus demografi yang menopang kemajuan bangsa dapat kita nikmati dalam waktu yang tidak lama lagi,” jelasnya.

Ansar juga menyampaikan kondis terkini perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena pandemic Covid-19, dintaranya menurunnya pertumbuhan ekonomi yang sempat menyentuh minus 6,6 persen.

Namun dengan berbagi kebijakan baik program pemberdayaan masyarakat untuk mendorong UMKM, relaksasai dan pemberian insentif bagi para investor, menggenjot ekspor dan menekan impor, membuka secara perlahan sektor pariwisata serta mendorong konsumsi masyarakat dan belanja Pemerintah Provinsi serta Kabupaten Kota maka kita harapkan diawal tahun 2022 perekonomian akan tumbuh positif diangka 1,8 sampai dengan 3,5 persen.

“Masih banyak peluang yang terbuka lebar untuk kemajuan Kepri diantaranya sektor perikanan dan kelautan, bisnis logistik, Oil dan gas serta berbagai peluang lainnya. Saya ajak semua, khususnya wisudawan untuk menangkap ruang peluang yang masih besar ini untuk memajukan Kepri. Jangan hanya ingin menjadi PNS apalagi honor Pemprov,” ajaknya.

Sementara itu dalam rekaman Video yang ditampilkan, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan pada kesempatan ini juga turut memberikan selamat dan pesan kepada Wisuda Sarjana XVI UMRAH.

“Majukan sektor kemaritiman di Indonesia. Para alumni harus memberikan sumbangsihnya, terus berinovasi dan ciptakan berbagai hal untuk memajukan bangsa dan membanggakan almamater. Jadikan UMRAH jadi kampus yang cerdas, madani dan transfromatif. Banggalah menjadi anak muda Indoensia untuk menatap masa depan yang terbaik,” pesannya.

Dalam pada itu Rektor UMRAH Agung Dhamar syakti dalam sambutannya melapokan bahwa Wisuda Sarjana XVI berjumlah 378, dan prosesi wisuda dilakukan dengan protokol kesehatan dengan menghadirkan hanya sebagian mahawsiswa di auditorium dan selebihnya mengikuti melalaui zoom meeting.

Untuk kedepan dirinya berharap dukungan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk memberikan kemudahan akses bagi para mahasiswa Kepri yang sebagian besar anak tempatan untuk dapat mengeyam bangku perkuliahan.

“Harapan kami agar Pemda, baik Provinsi dan Kabupaten/Kota agar terus dapat berkontribusi dengan memberikan fasilitas berupa program beasiswa bagi anak-anak kepri sehingga ikut berkontrbusi bagi kemajuan bangsa, negara dan agama,” harapnya.

Sebelumnya Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad beserta Rektor, Dekan, tenaga pendidik serta Civitas Univeristas maritime Raja Ali Haji, melakukan peletakan Batu Pertama pembangunan Masjid Muhitul Ulum yang berari Masjid yang menjadi Samudera pengetahuan yang terletak berada di bagian paling belakang Kampus.

Redaksi@www.rasio.co

Bentuk Tim Kajian UU ITE, Tiga Kementerian Tindak Lanjuti Arahan Presiden

0

RASIO.CO , JAKARTA – Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo mengenai pengkajian kriteria implementatif dan rumusan substansi Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Hukum dan HAM mengambil langkah strategis dengan membentuk tim pelaksana kajian. 

“Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Menko Polhukam Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  Kementerian terkait dalam hal ini Kementerian Kominfo dan Kementerian Kumham akan mengambil langkah-langkah,” ujar Menteri Kominfo Johnny G. Plate dalam Konferensi Pers usai rapat Pengarahan Kepada Tim Kajian Teknis UU ITE, bersama Menkopolhukam di Ruang Nakula Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (22/02/2021).

Mengenai langkah yang akan diambil, Menteri Kominfo menyatakan salah satu prinsip yang dikedepankan adalah menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.  Menurut Menteri Johnny, Indonesia telah memilih berdemokrasi, menganut kebebasan pers, kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat.  Karenanya semua syarat mutlak itu, Indonesia berada pada titik tidak balik lagi atau point of no return. 

“Yang menjadi tugas kita bersama adalah menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi, kualitas kebebasan pers, kualitas berserikat, kualitas berkumpul dan kualitas menyampaikan pendapat. Dan payung hukum hulu seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah salah satu di Undang-Undang ITE,” jelasnya.

Mengenai adanya keberatan tentang pasal dalam UU ITE yang dianggap krusial, multitafsir atau pasal karet, Menteri Kominfo menegaskan hal itu telah diajukan pihak yang berkeberatan ke Mahkamah Konstitusi melalui judicial review. “Kurang lebih sebanyak 10 kali dan mendapatkan penolakan. Namun demi manfaat untuk kehidupan bermasyarakat dan kehidupan sosial, maka terbuka selalu kemungkinan dalam rangka menambah, mengurangi, mengubah untuk penyempurnaan undang-undang itu sendiri,” tandasnya.

Dalam Keputusan Menko Polhukam Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian UU ITE, terdapat  Tim Pelaksana yang diketuai oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkopolhukam Sugeng Purnomo, Sub Tim I dari Kementerian Kominfo dipimpin Staf Ahli Bidang Hukum Kementerian Kominfo Henri Subiakto, dan Widodo Ekatjahjana selaku Ketua Sub Tim II Kemenkumham. 

Peran Kominfo

Berkaitan dengan arahan Presiden, Menteri Johnny menegaskan bahwa Kementerian Kominfo akan menangani kajian dan pedoman pelaksanaan Undang-Undang ITE khususnya pada pasal krusial seperti pasal 27, pasal 28, dan pasal 29 UU ITE.

“Pedoman pelaksanaan undang-undang ITE ini bukan norma hukum baru. Jangan sampai keliru ditafsirkan seolah-olah membuat satu tafsiran terhadap undang-undang, karena sudah jelas penjelasan atas undang-undang sudah ada di bagian penjelasan undang-undang, dan penafsiran akhir dalam pelaksanaan judicial system kita bagi masyarakat pencari keadilan adalah menjadi kewenangan hakim,” tandasnya.

Menurut Menteri Kominfo, Pedoman Pelaksanaan UU ITE yang dibuat dinilai sebagai acuan bagi aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti UU ITE apabila disengketakan atau terjadi sengketa yang berkaitan denganregulasi tersebut. 

“Baik itu oleh Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia atau lembaga-lembaga lainnya di ruang fisik, dan tentunya oleh Kominfo dalam menjaga ruang digital,” jelasnya.

Menteri Johnny menyatakan bahwa suatu keniscayaan bagi Indonesia saat ini bertransformasi ke ruang digital. Sehingga di era transfomasi digital dibutuhkan payung hukum yang memadai guna menjaga dan mengawal ruang digital digunakan dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang yang aman, bersih, kondusif, produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. 

“Di sisi yang lain harus mampu menjamin pemenuhan rasa keadilan masyarakat. Untuk itu, Saya juga menggarisbawahi betul jangan sampai dalam pelaksanaan dua tim berdampak pada kekosongan payung hukum di dalam ruang digital,” ujarnya. 

Libatkan Masyarakat

Menurut Menteri Kominfo, tidak bisa dimungkiri, ruang digital merupakan ruang masyarakat yang hampir semua aktifitasnya seperti aktifias di ruang fisik. “Masyarakat kita telah bertransformasi dari phyical space ke digital space, karenanya payung-payung hukum yang menyangkut tata kelola kehidupan kemasyarakatan tidak saja di dalam ruang-ruang fisik, tetapi juga di dalam ruang ruang,” tegasnya.

Menurut Menteri Johnny, ruang digital Indonesia saat ini merupakan komponen penting bahkan ruang digital bangsa-bangsa lain di dunia yakni terkait dengan data. “Karenaitu penting untuk kita memastikan tata kelola data dapat dilakukan dengan baik, mengingat data bergerak ekstrateritorial, data bergerak lintas batas yurisdiksi suatu negara,” ungkapnya. 

Menteri Kominfo menyatakan saat ini, dalam forum internasional, posisi Indonesia saat ini cukup kuat dan tegas dalam mengatur protokol yang memadai dalam tata kelola pergerakan data lintas batas negara. 

“Disamping undang-undang ITE, undang-undang terkait lainnya dibutuhkan untuk menjaga agar ruang digital kita bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, dan dapat menjamin keadilan bagi pencari atau pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat.” tandasnya.

Menteri Johnny menegaskan bahwa pemerintah akan kerja maraton dengan melibatkan  komponen masyarakat, para ahli akademisi dan lingkungan kerja kementerian/lembaga terkait termasuk menerima masukan dari awak media dalam rangka menghasilkan suatu pedoman pelaksanaan yang dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penegakan hukum di Indonesia. 

“Di sisi yang lain masukan-masukan dalam rangka penyempurnaan UU ITE itu sendiri agar  bermanfaat bagi masyarakat, dan sejauh mungkin menghindarkan diri lagi dari potensi pasal-pasal karet yang baru,” imbuhnya.

sumber : kominfo.go.id