Sabtu, November 21, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 1176

Ketua DPRD Lingga Tinjau Panen Udang Vaname

0

RASIO.CO, Lingga – Ketua DPRD Kabupaten Lingga turun menyaksikan serta ikut juga panen udang Vaname di tambak udang, Desa Resang, Kecamatan Singkep Selatan, Kabupaten Lingga, Kepri. Jumat (5/2) kemarin.

Ketua DPRD Lingga, Ahmad Nashiruddin
menyampaikan, perkembangan budidaya udang vaname di Kabupaten Lingga sangat menjanjikan, serta mengalami perkembangan yang sangat baik secara bertahap.

“Jika dikelola dengan baik, tentunya akan berdampak pada ekonomi masyarakat, kita berharap masyarakat optimis dan menekuni budidaya ini,” kata Ketua DPRD Lingga kepada media dilokasi tambak saat panen udang vaname di Desa Resang.

Ketua DPRD Lingga yang juga mantan wartawan ini menjelaskan, dalam hal budidaya udang tentu diperlukan konsisten, komitmen dan optimisme yang kuat dari para kelompok-kelompok pembudidaya atau pertambakan udang, agar dapat berkembang lebih luas dan menghasilkan panen yang lebih banyak.

“Kita berharap kelompok atau pembudidaya udang terus optimis dan tidak mudah menyerah, selain itu, diperlukan manajemen pengelolaan keuangan yang baik, agar dapat berkembang dan menghasilkan udang berkualitas dan kuantitas yang lebih besar lagi, setiap pejualan hasil panen para pembudidaya harus dapat mengatur untuk kembali membeli bibit dan kebutuhan lainnya agar terus berkesinambungan,” terangnya.

DPRD dan Pemerintah daerah, lanjut Ahmad Nashiruddin, tentunya mendukung penuh para pembudidaya, apalagi sifatnya yang membangun perekonomian masyarakat, terkait penjualan atau pembeli hasil panen, kedepan jika hasil panen dari kelompok pembudidaya meningkat, DPRD Lingga dan Pemda tentunya akan mencarikan solusi agar hasil panen dapat terjual dengan harga yang layak dan sesuai.

Kelompok pembudidaya, tambahnya, saat ini hanya diperlukan optimis menjadi nelayan budidaya, karena tidak menutup kemungkinan Kabupaten Lingga kedepan, sektor tambak udang Vaname ini bisa menjadi pensuplai udang vaname untuk daerah di Indonesia atau bahkan keluar negeri.

“Lingga memiliki lahan yang sangat luas dan SDM, hanya saja bagaimana kita berkeinginan dan optimis di sektor ini, saya yakin jika ditekuni dengan baik serta mendapatkan dukungan dan bimbingan, udang vaname kedepan bakal jadi sumber penghasilan bagi masyarakat kita,” tutupnya.

Puspan

Promo Menarik Honda”Cintailah Motor Matic Honda Mu & Imlek Di AHASS”.

0

RASIO.CO, Batam -Capella Honda Kepri sebagai Main Dealer sepeda motor Honda wilayah Kepulauan Riau berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk para konsumen setia Honda. Sabtu(06/02).

Bulan yang identik dengan bulan kasih sayang ini, PT Capella Dinamik Nusantara, melalui 34 jaringan AHASS (Astra Honda Authorized Service Station) yang tersebar di Kepulauan Riau, memberikan Promo yang menarik bertajuk “Cintailah Motor Matic Honda Mu & Imlek Di AHASS”.

Promo servis menarik khusus Motor Matik (tidak berlaku untuk tipe ADV150 & PCX150), dan tentunya konsumen Matic usia 5 tahun ke atas.

Dengan service lengkap konsumen setia Honda cukup membayar Rp 140.000 dan bisa mendapatkan free Busi, Promo ini berlaku sampai 1 – 28 Februari 2021.

Promo yang dipersembahkan oleh AHASS Kepri untuk para konsumen setia Honda, “Semoga dengan program special ini, dapat membantu memperlancar sarana kinerja para konsumen setia Honda di Kepri”, kata Johandi, Service Manager PT. Capella Dinamik Nusantara.

Tidak hanya itu, konsumen yang masih dalam waktu Kartu Perawatan berkala 3 (KPB3) mendapatkan angpao Rp. 5000 – Rp 10.000.

Dengan mobilitas yang padat pas banget untuk merawat peforma dari sepeda motor Honda kesayangan anda. Untuk mendapatkan promo ini sangat mudah, konsumen hanya menunjukan broadcast pesan singkat dari petugas AHASS kepada petugas pendaftaran (Service Advisor).

Untuk keperluan servis, bisa saja melalui servis kunjung, dengan menghubungi nomor 0811 – 7777 – 480 atau dengan Link bit.ly/ahasskepri-siap untuk melihat daftar AHASS yang terdekat dari rumah atau tempat kerja rekan rekan semua #DirumahAja #BersamaHonda AHASS Kepri terus memberikan pelayanan terbaik.

Kondisi saat ini yang mengharuskan para masyarakat melakukan physical distancing atau mobilitas kegiatan yang padat, membuat konsumen tidak bisa service, jangan khawatir.

Konsumen Sepeda Motor Honda bisa memanfaatkan AMS (AHASS Mobile Service), yang siap mengunjungi rumah atau kantor konsumen.

Dengan, #DirumahAja, #BersamaHonda, maka konsumen bisa langsung mehubungi AHASS Honda terdekat. Mekanik terbaik AHASS, akan datang beserta sparepart yang dibutuhkan. AHASS Servis Keliling dari Honda ini, merupakan layanan mobile service atau AHASS keliling.

Layanan ini memungkinkan konsumen untuk service di suatu lokasi tertentu di wilayah Batam, tanpa harus ke bengkel AHASS. Layanan terbaru yang menggunakan mobil ini, sudah dilengkapi dengan standar fasilitas AHASS, dan akan berhenti di beberapa titik yang sudah ditentukan, tutup Johandi.

Redaksi@www.rasio.co //

Nizar Ikut Panen Udang Vaname di Dua Tambak

0

RASIO.CO, Lingga – Plt Bupati Lingga ikut panen udang vaname di dua tambak budidaya udang yang berada di Desa Resang, Kecamatan Singkep Selatan dan Desa Tinjul, Kecamatan Singkep Barat, Jumat (5/2).

“Saya berharap hasil panen ini, para kelompok pembudidaya dapat mengatur keuangan untuk manajemen pengembangannya, agar terus berkelanjutan dan mandiri kedepannya,” kata Plt Bupati Lingga, Muhammad Nizar, kepada awak media.

Meski demikian, jelas Nizar, Pemerintah daerah tidak akan tutup mata dan terus berkomitmen untuk memajukan program-program peningkatan perekonomian masyarakat, seperti yang diketahui pemerintah daerah, telah mengucurkan anggaran untuk pengembangan tambak pada kelompok pembudidaya udang vaname disejumlah tempat.

“Kalau kita tidak membenah dengan baik maka akan sia-sia saja, tapi hari ini sudah ditunjukkan dan dibuktikan panen ini sesuai dengan harapan kita semuanya,” terangnya.

Untuk pengembangan, lanjut Nizar, pemerintah daerah berkomitmen memberikan dukungan terhadap program-program peningkatan ekonomi masyarakat, Ia mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama membangun Kabupaten Lingga, dari segala sektor dan kalangan untuk peningkatan agar lebih maju dan sejahtera.

“Insya Allah, panen kita hari ini sudah ada pihak yang membelinya, harapan saya dari hasil panen yang dijual, para kelompok dapat mengelola keuangan dengan baik dan mulai mencicil untuk mempersiapkan kedepannya,” tutupnya.

Puspan@www.rasio.co //

Menparekraf Ajak SMSI Bantu Kebangkitan Sektor Pariwisata

0

RASIO.CO, Jakarta – Menteri Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudin Uno mengajak media-media yang tergabung dalam Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) untuk turut membangkitkan sektor pariwisata.

Ajakan itu disampaikan Sandiaga saat menjadi pembicara pada Seminar Nasional yang digelar SMSI secara virtual, Rabu (3/2) dengan mengusung tema “Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kebangkitan Ekonomi Kreatif (PENKEK Pasca Pandemi)”.

Seminar nasional ini diselenggarakan untuk menandai Hari Pers Nasional (HPN) 2021.

Selain Sandiaga, hadir juga sebagai narasumber pada seminar tersebut Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Airin Rachmi Diany, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani H Maming dan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Bali Gede Pramana mewakili Gubernur Bali.

Seminar yang diikuti para ketua umum dan pengurus Asosiasi Pariwisata (PHRI, ASITA, AKPI, ASPPI, Cendikiawan Pariwisata, HPI, ASPINDO, PUTRI, MPI, HPP, HHRMA, IFBEC) serta pengurus pusat, pengurus provinsi/kabupaten/kota SMSI se-Indonesia itu dipandu oleh moderator Retno Intani (indonesiatoday.co), Aat Surya Safaat (sin.co.id) dan Hilmi Fabeta (Indonesian Creative Network).

Sandiaga dalam seminar tersebut juga memastikan 1.224 media yang tergabung itu tentunya jumlah wartawannya banyak dengan harapan dapat membantu untuk menata ulang kebangkitan dari sektor pariwisata.

”Melihat kondisi saat ini terdapat 34 juta lapangan kerja yang hidupnya di sektor pariwisata dan ini yang kami inginkan dari juga temen-temen pers nasional. Apalagi SMSI yang anggotaya terdiri 1.224 media siber. Ini saya nobatkan sebagai organisasi perusahaan pers terbesar di dunia,” ungkapnya.

Dikatakan, media siber punya peran yang sangat-sangat strategis dan bisa melakukan langkah kolaborasi dalam tiga pilar di Kemenparekraf yaitu inovasi, adaptasi dan kolaborasi.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia yang juga Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengaku betapa pentingnya berkoloborasi dengan media massa dalam mempublikasikan berbagai program pemerintah, termasuk memajukan pariwisata kreatif
di masa pandemi Covid-19 ini.

“Peran media massa sangatlah penting dan berarti didalam mempublikasikan, program pemerintah untuk memajukan berbagai sektor pembangunan, termasuk pariwisata dan ekonomi kreatif,” jelasnya.

Senada dengan Airin, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Pusat Mardani H Maming menegaskan dunia usaha ekonomi kratif harus berkoloborasi dengan media massa.

“Sebab media itu sangat penting perannya dalam membangun informasi yang positif ke masyarakat untuk meningkatkan dan memajukan ekonomi kreatif dan pariwisata,” kata mantan Bupati Tanahbumbu Kalimantan Selatan itu.

Hal itu juga diakui, Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi (Diskominfo) Pemprov Bali Pramana Gede.

“Untuk mempromosikan pariwisata di Bali tidak terlepas dari peran media sehinggga kehadiran media sangat penting artinya dalam mendukung kepariwisataan dan ekonomi kreatif di Bali,”jelas Pramana Gede.

Sementara itu, Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus mengatakan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2021 terasa sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, ketika dunia belum dilanda Covid-19.

“Di tengah kemerosotan semua bidang usaha akibat virus Covid-19, SMSI bersama 1.224 anggota yang terdiri dari perusahaan media siber, berusaha tetap bergandeng tangan supaya tidak terporak-porandakan akibat dampak Covid-19.

Para anggota SMSI punya tugas penting dalam usahanya, yaitu menjaga semangat diri sendiri, dan menyebarkan informasi yang membawa semangat serta harapan baru untuk masyarakat,” katanya.

Redaksi@www.rasio.co //

Presiden Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal bagi SDM Kesehatan

0

RASIO.CO , JAKARTA – Presiden Joko Widodo pada Kamis, 4 Februari 2021, meninjau pelaksanaan vaksinasi massal yang diperuntukkan bagi para SDM di sektor kesehatan. Vaksinasi massal tersebut digelar di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Kepala Negara menjelaskan, vaksinasi massal tersebut bertujuan untuk semakin mempercepat pelaksanaan vaksinasi bagi tenaga kesehatan agar pemerintah dapat segera memulai pelaksanaan vaksinasi untuk tahap berikutnya.

“Meskipun di puskesmas-puskesmas dan rumah-rumah sakit di daerah sudah memulai vaksinasi, tapi kita ingin mempercepat proses vaksinasi ini sehingga tadi di Istora Gelora Bung Karno secara massal dimulai vaksinasi untuk tenaga kesehatan,” ujar Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, sekembalinya dari peninjauan.

Untuk diketahui, hingga saat ini, sebanyak 700.266 tenaga kesehatan memperoleh suntikan dosis vaksin Covid-19. Jumlah tersebut mencapai kurang lebih 45 persen dari target sebesar 1,5 juta tenaga kesehatan.

“Inilah yang ingin kita kejar sehingga kita bisa segera memulai yang di luar tenaga kesehatan. Kita harapkan vaksinasi bisa dipercepat,” tuturnya.

Saat melakukan peninjauan, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, tiba di lokasi sekira pukul 13.11 WIB. Sesaat setelah ketibaan tersebut, Presiden langsung meninjau jalannya alur pendaftaran peserta vaksinasi massal, proses penapisan kesehatan, hingga observasi yang dilakukan terhadap peserta yang telah menerima suntikan dosis vaksinasi di meja-meja yang telah disusun sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan, Maxi Rein Rondonuwu, menjelaskan bahwa vaksinasi massal tersebut diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan. Kurang lebih sebanyak lima ribu tenaga kesehatan ditargetkan untuk dapat mengikuti kegiatan vaksinasi massal pada hari ini baik melalui pendaftaran yang telah dibuka maupun mendatangi langsung lokasi vaksinasi dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap kriteria penerima vaksin.

“Kita ketahui bersama bahwa tenaga kesehatan itu merupakan garda terdepan. Bapak Presiden berpesan bahwa tenaga kesehatan itu harus yang pertama dan harus selesai di bulan Februari ini untuk vaksin dosis pertama dan kedua,” ucapnya saat ditemui di lokasi.

Kegiatan vaksinasi massal serupa sebelumnya sudah pernah dilakukan di sejumlah wilayah lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung.

Maxi menuturkan, pelaksanaan vaksinasi massal ini sekaligus persiapan untuk melakukan vaksinasi dengan jumlah peserta yang lebih besar pada tahap berikutnya yang diharapkan dapat selesai pada akhir April 2021 mendatang.

“Ini sekaligus latihan kita untuk melakukan vaksinasi secara massal seperti ini untuk mengantisipasi vaksinasi tahap berikut untuk (tenaga) pelayanan publik yang jumlahnya ada 18 juta supaya kita terbiasa,” ujarnya.

sumber : presidenri.go.id

HUT ke-74, Rudi-Amsakar Ajak HMI Bangun Kota Batam

0

RASIO.CO , BATAM – Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, Muhammad Rudi dan Amsakar Achmad, mengajak para kader Himpunan Mahasiswa Islam Kota Batam terus berkontribusi dalam pembangunan Kota Batam. Hal itu ia sampaikan menyambut HUT ke-74 HMI yang bertepatan 5 Februari 2021.

Ia mengatakan, peran HMI dan gerakan mahasiswa lain di Batam dinilai penting untuk menyempurnakan cita-cita Batam Bandar Dunia Madani. Selain itu, HMI juga perlu berperan dalam menyatukan umat agar tidak terjadi perpecahan di Indonesia. Ia menilai, HMI punya peran melalui kajian dan sebagainya di tingkat mahasiswa maupun dengan cara lainnya.

“Mari kita sama-sama mengokohkan komitmen keislaman dan kebangsaan demi kerukunan dan kemajuan Kota Batam khususnya,” kata dia, Jumat (5/2/2021).

Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad yang mengaku besar dan dibesarkan HMI tersebut ingin organisasi tersebut makin terbilang dan punya peran penting dalam membangun Batam.

“Selamat Milad ke-74, yakin usaha sampai,” ujar Amsakar.

Menurut Amsakar, potensi mahasiswa khususnya HMI agar terus meningkatkan kapasitas diri. Pasalnya, ada tantangan global yang besar yang pasti akan dihadapi. Amsakar menambahkan, ia ingin HMI mampu menjawab tantangan besar masa depan.

“Saya yakin, kader-kader HMI mampu bersaing. Sejauh ini, saya merasa besar, dan dibesarkan di HMI, harapannya kader-kader dapat membangun kesadaran kolektik dan mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa, khususnya bagi Batam,” kata dia.

Redaksi@www.rasio.co //

Rapat Persiapan STQ Le-13 Karimun

0

RASIO.CO, Karimun – Wakil Bupati Karimun bpk H. Anwar Hasyim, M.Si pimpin rapat persiapan pelaksanaan STQ Ke-13 tingkat Kabupaten Karimun Tahun 2021. Kamis (04/02).

Hadir dalam kesempatan tersebut Asisten I Pemerintahan dan Kesra, Kanmenag Karimun, Kabag Kesra, Camat dan KUA Se-Kabupaten Karimun.

Rapat dilaksanakan diruang Rapat Cempaka Putih pada pukul 09.30 Wib.
Pelaksanaan STQ tingkat Kabupaten Karimun Tahun 2021 dilaksanakan di Kecamatan Kundur yang merupakan tuan rumah pada MTQ tingkat Kabupaten Karimun yang dilksanaakan pada minggu kedua Maret 2021.

Wakil Bupati Karimun – Pelaksanaan STQ harus dikonsep dengan baik, agar pelaksanaan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tidak melanggar protokol kesehatan.

Pelaksanaan STQ ditingkat kecamatan harapan Wakil Bupati untuk tidak dilaksanakan dengan cara asal-asalan saja.

Kepada camat lanjut Wakil Bupati untuk dapat mensosialisasi dengan baik kepada masyarakat tentang pelaksanaan STQ pada tahun 2021 di Kabupaten Karimun dilaksanakan dengan cara seleksi saja.

Hal tersebut ungkap Wabup bukan dikarenakan untuk mengurangi dan memberantas wabah covid-19.
Akan tetapi hal tersebut sambung Wakil Bupati tidak mengurangi hikmat dan kualitas acara pada pelaksanaan STQ di Kabupaten Karimun.

Pada pelaksanaan STQ tahun 2021 ada beberapa kegiatan ditiadakan diantaranya pawai taaruf, pameran, stan bazar, dan penampilan kesenian serta pedagang umum.

Pelaksanaan STQ ke 13 Tahun 2021 di tingkat Kabupaten Karimun dilaksanakan di dalam ruangan/gedung. Pada tanggal 15 s/d 18 Maret 2021.

Cabang-cabang yang akan diperlombaan pada STQ ditingkat Kabupaten Karimun Tahun 2021 diantaranya, cabang Tartil, Tilawah, Tahfidz, Tafsir Bahasa arab, dan cabang Hadits.(red/hk).

Batam Komitmen Jadi Kota Peduli HAM

0

RASIO.CO , BATAM – Pemerintah Kota Batam menyatakan akan terus berkomitmen menjadi kota yang peduli terhadap Hak Asasi Manusia.

Hal itu disampaikan oleh Sekda Kota Batam, Jefridin bahwa selama ini Pemko Batam berkomitmen untuk terus peduli HAM. Hal ini juga menjadi perhatian utama Pemko Batam.

“Perlindungan dan pemenuhan HAM menjadi pilar penting bagi Kota Batam. Keberhasilan pembangunan adalah ketika kita semua peduli terhadap HAM,’ kata Jefiridin.

Terutama terkait dengan hak pendidikan anak, Pemko Batam menurutnya terus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan anak-anak Kota Batam.

Sejak di bawah kepemimpinan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi anggaran pendidikan selalu di atas 20 persen dari APBD.

“Karena kami sadar bahwa pendidikan adalah urusan wajib. Karena itu setiap tahun anggaran pendidikan selalu tidak pernah di bawah 20 persen,” katanya.

Begitu juga dengan kesehatan, sesuai undang-undang anggaran kesehatan minimal 10 persen dari APBD. Pemko Batam sudah melaksanakan hal itu, bahkan untuk anggaran kesehatan mendekati hampir 15 persen.

“Tahun lalu anggaran kita juga banyak dialokasikan untuk kesehatan. Karena Covid-19,’ ujarnya.

Pemerintah Kota Batam kembali mendapatkan penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebagai kota peduli HAM tahun 2019.

Penghargaan itu diterima langsung Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad di kantor Gubernur Kepri. Dan disaksikan langsung oleh Presiden Jokowi melalui video conference.

Amsakar mengatakan penghargaan itu diberikan karena Kota Batam telah berhasil dalam pemenuhan dan pelayanan publik, sebagai salah satu bagian dari hak-hak dasar warga. Dan komitmen ini akan terus dilakukan oleh Pemko Batam.

“Seperti penyediaan fasilitas bagi disabilitas ditempat umum, kantor pemerintahan,” kata Amsakar.

sumber : mediacenter.batam.go.id

Pemko dan DPRD Batam Sepakati Dua OPD Berganti Nama

0

RASIO.CO , BATAM – Pemerintah Kota Batam bersama DPRD Batam menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah menjadi Peraturan Daerah.

Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna laporan pansus ranperda tersebut di ruang rapat utama DPRD Batam, Kamis siang. Sidang dipimpin Wakil Ketua DPRD Batam Ruslan Ali Wasyim yang juga dihadiri Wali Kota Batam Muhammad Rudi.

“Selanjutnya terhadap Ranperda disepakati (menjadi Perda) akan disampaikan ke gubernur guna meminta nomor registrasi,” ucap Rudi dalam pidatonya.

Rudi menyampaikan dalam proses pembahasan antara tim pansus DPRD dan Pemko Batam berkembang dinamika terhadap pengayaan materi, substansi dan isi dari ranperda tersebut yang menghasilkan beberapa rumusan, masukan dan saran penting. Antara lain penyesuaian nomenklatur Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam dan nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran.

BP2RD menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) merujuk pada pasal 9 ayat 2 Permendagri nomor 5 tahun 2017. Selanjutnya Dinas Pemadam Kebarakaran menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merujuk pada pasal 3 ayat 2 Permendagri Nomor 16 tahun 2020.

“Dengan demikian maka dilakukan penyesuaian nomenklatur terhadap dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini untuk dirumuskan masuk dalam perubahan Perda Nomor 10 tahun 2016,” ucap Rudi.

Sementara terkait rencana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi instansi vertikal, Wakil Ketua Pansus Nina Mellanie memaparkan, dengan terbitnya Permendagri nomor 11 tahun 2019 status Kesbangpol tetap sebagai perangkat daerah dan tidak menjadi instansi vertikal.

Nina menambahkan, hal lain yang ditambahkan dalam materi renperda ini selain perubahan nomenklatur dan tugas pokok dan fungsi dari BP2RD menjadi Bapenda dan perubahan nomenklatur dan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Hal ini senada dengan yang disampaikan Wali Kota Batam Muhammad Rudi.

“Hal lain yakni, perubahan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, perubahan tugas pokok dan fungsi inspektorat dan perubahan tugas pokok dan fungsi RSUD,” ucap dia.

Ia memaparkan, Kesbangpol, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Bapenda secara kelembagaan perlu dituangkan dan menjadi materi dan substansi perubahan perda nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Disebutkan, Kesbangpol memiliki tipologi kelembagaan tipe A, dengan tugas dan fungsi menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur tentang Badan Kesbangpol adalahPpermendagri nomor 11 tahun 2019 tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Selanjutnya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang memiliki tipologi kelembagaan tipe B. Dengan adanya Permendagri nomor 16 tahun 2020 tentang pedoman nomenklatur Dinas Damkar provinsi dan kabupaten/kota maka menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan kebakaran dan penanggulangan bencana.

Sedangkan, Bapenda melalui Permendagri nomor 5 tahun 2017 tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan, merupakan badan dengan tipologi kelembagaan tipe A dan memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

“Untuk beberapa perangkat daerah seperti Sekretariat DPRD, inspektorat dan RSUD, perubahan yang dilakukan tidak dimasukan ke dalam materi perubahan Perda Nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, dikarenakan perubahan yang terjadi adalah pada aspek tugas dan fungsi, bukan kelembagaan, sehingga cukup melalui peraturan kepala daerah,” paparnya.

Redaksi@www.rasio.co //

Pemerintah Terbitkan Keputusan Bersama Tiga Menteri

0

RASIO.CO , JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama, menerbitkan Keputusan Bersama tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Keputusan ini merupakan wujud konkret komitmen pemerintah dalam menegakkan “Bhinneka Tunggal Ika”, membangun karakter tolerasi di masyarakat dan menindak tegas praktik-praktik pada sektor pendidikan yang melanggar semangat kebangsaan tersebut.

Dalam peluncuran yang diselenggarakan secara daring pada Rabu (3/2) di Jakarta, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim menguraikan tiga hal penting yang menjadi pertimbangan dalam menyusun SKB tiga Menteri ini. Pertama, bahwa sekolah memiliki peran penting dan tanggung jawab dalam menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; serta membangun dan memperkuat moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama yang dianut peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

“Kedua, sekolah berfungsi untuk membangun wawasan, sikap, dan karakter peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Serta membina dan memperkuat kerukunan antar umat beragama,” terang Mendikbud Nadiem.

Yang ketiga, pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk perwujudan moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama, tambah Mendikbud.

Enam keputusan utama dari aturan ini di antaranya adalah 1) keputusan bersama ini mengatur sekolah negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda); 2) peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara: a) seragam dan atribut tanpa kekhususan agama, atau b) seragam dan atribut dengan kekhususan agama.

“Hak untuk memakai atribut keagamaan adanya di individu. Individu itu adalah guru, murid, dan tentunya orang tua, bukan keputusan sekolah negeri tersebut,” imbuhnya.

Selanjutnya, 3) Pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama; 4) Pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan bersama ini ditetapkan.

“Implikasinya, kalau ada peraturan yang dilaksanakan baik sekolah maupun oleh Pemda yang bertentangan dengan aturan ini, dalam waktu 30 hari maka aturan tersebut harus dicabut,” tegas Mendikbud.

Kemudian, 5) jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan bersama ini, maka sanksi yang akan diberikan kepada pihak yang melanggar yaitu: a) Pemda memberikan sanksi kepada kepala sekolah, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan, b) gubernur memberikan sanksi kepada bupati/walikota, c) Kemendagri memberikan sanksi kepada gubernur, d) Kemendikbud memberikan sanksi kepada sekolah terkait BOS dan bantuan pemerintah lainnya.

“Tindak lanjut atas pelanggaran akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku. Ada sanksi yang jelas bagi pihak yang melanggar,” lanjut Mendikbud.

Terakhir, 6) peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari ketentuan keputusan bersama ini sesuai kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh.

Keputusan Bersama Tiga Menteri ini dirancang untuk dapat menegakkan keputusan-keputusan terkait yang telah ditetapkan sebelumnya serta melindungi hak dan kewajiban warga masyarakat Indonesia terutama peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah negeri.

Mencintai Keberagaman Sejak Dini

Dalam paparannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, dunia pendidikan harus menjadi lingkungan yang menyenangkan. Kunci keberhasilan suatu bangsa terletak kualitas SDM yang bersifat komprehensif. Tidak hanya terletak pada penguasaan hal teknis tapi juga moralitas dan integritas, salah satunya adalah toleransi dalam keberagaman.

“Sekolah sejatinya juga mempunyai potensi dalam membangun sikap dna karakter peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan untuk menyemai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Toleransi dan menjunjung tinggi sikap menghormati perbedaan latar belakang agama dan budaya suatu keniscayaan dan realitas bagi bangsa kita,” terang Mendagri Tito Karnavian.

Dengan diterbitkannya keputusan bersama ini, Pemda diharapkan dapat mengambil langkah-langkah penyesuaian. “Bagi yang tidak sesuai, mohon untuk segera menyesuaikan karena ada sanksi bagi yang tidak sesuai,” tegas Mendagri.

“Kemendagri memberi perhatian penuh terhadap kualitas pendidikan yang berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila agar tercipta karakter peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang menjunjung tinggi toleransi, sikap saling hormat-menghormati di tengah berbagai perbedaan latar belakang dan budaya,” imbuh Tito Karnavian memberi penekanan.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengungkapkan, masih banyak sekolah yang memperlakukan anak didik dan tenaga pendidik yang tidak sesuai dengan Keputusan Bersama Tiga Menteri ini. Seyogyanya, agama bukan menjadi justifikasi untuk bersikap tidak adil kepada orang lain yang berbeda keyakinan.

“Lahirnya Keputusan Bersama Tiga Menteri ini sebagai upaya kita untuk mencari titik persamaan dari berbagai perbedaan yang ada di masyarakat kita. Bukan memaksakan supaya sama tapi masing-masing umat beragama memahami ajaran agama secara substantif bukan hanya simbolik,” terang Menag.

“Memaksakan atribut agama tertentu kepada yang berbeda agama, saya kira itu bagian dari pemahaman (agama) yang hanya simbolik, Kita ingin mendorong semua pihak memahami agama secara substantif,” tegasnya.  

Salah satu indikator keberhasilan moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat Indonesia dijelaskan Menag terletak pada toleransi, harmonisasi umat beragama melalui perlindungan hak sipil dan hak beragama, serta mengukuhkan kerukunan sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. “Oleh karena itu, Kemenag terlibat aktif dalam penerbitan SKB ini,” katanya.

Adapun peran Kemenag dalam SKB Tiga Menteri ini adalah melakukan pendampingan dan penguatan pemahaman keagamaan dan praktik beragama yang moderat ke pemerintah daerah dan/atau sekolah yang tidak melaksanakan ketentuan dalam SKB Tiga Menteri. Kemenag juga dapat memberikan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi kepada Kemendagri dan Kemendikbud terkait pemda dan/atau sekolah yang tidak melaksanakan ketentuan dalam SKB Tiga Menteri.  

“Keputusan Bersama Tiga Menteri ini adalah kiat pemerintah dalam hal ini Kemendikbud, Kemendagri dan Kemenag untuk terus menerus mengupayakan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk Indonesia yang lebih baik,” jelas Menag.  

Acara pengumuman Keputusan Bersama Tiga Menteri dihadiri oleh perwakilan lembaga negara serta organisasi masyarakat. Turut hadir Hetifah Sjaifudian, Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI); Agus Sartono, Deputi bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK); Rita Pranawati, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI); para pejabat dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Selain itu hadir perwakilan dari organisasi guru dan tenaga kependidikan, organisasi keagamaan, serta organisasi terkait kependidikan lainnya, di antaranya Arifin Junaidi dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saur Hutabarat dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta, Heny Supolo dari Yayasan Cahaya Guru, Eva Latifah dari Persatuan Guru Republik Indonesia, David Tjandra dari Perkumpulan Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia, Vinsensius Darmin Mbula dari Majelis Nasional Pendidikan Katolik, Fahrisa Marta dari Federasi Serikat Guru Indonesia, Hermin Tri Prasetyowati dari Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.  

Untuk aduan dan pelaporan terkait pelanggaran SKB, masyarakat dapat menghubungi Unit Layanan Terpadu (ULT), Gedung C, Lantai Dasar, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270; atau menghubungi pusat panggilan: 177, Portal ULT: http://ult.kemdikbud.go.id/, email: pengaduan@kemdikbud.go.id, maupun Portal Lapor: http://kemdikbud.lapor.go.id

“Untuk memonitor pelaksanaan kebijakan ini, masyarakat harus terlibat didalamnya. Terkait pelanggaran, silakan mengadukan ke ULT, Pusat Panggilan 177, Portal ULT, Portal Lapor, dan platform lainnya. Di mana nanti secara terpusat akan kami monitor untuk memastikan pelanggaran ini tidak terjadi,” tutup Mendikbud.

sumber : kemdikbud.go.id