Sabtu, November 21, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 1177

Wabub Karimun Pimpin Rapat Persiapan STQ Ke-13 tingkat Kabupaten Karimun

0

RASIO.CO , Karimun – Hadir dalam kesempatan tersebut Asisten I Pemerintahan dan Kesra, Kanmenag Karimun, Kabag Kesra, Camat dan KUA Se-Kabupaten Karimun. Rapat dilaksanakan diruang Rapat Cempaka Putih, Kamis (04/02).

Pelaksanaan STQ tingkat Kabupaten Karimun Tahun 2021 dilaksanakan di Kecamatan Kundur yang merupakan tuan rumah pada MTQ tingkat Kabupaten Karimun yang dilksanaakan pada minggu kedua Maret 2021. Pelaksanaan STQ harus dikonsep dengan baik, agar pelaksanaan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tidak melanggar protokol kesehatan.

Kepada camat lanjut Wakil Bupati untuk dapat mensosialisasi dengan baik kepada masyarakat tentang pelaksanaan STQ pada tahun 2021 di Kabupaten Karimun dilaksanakan dengan cara seleksi saja. Hal tersebut ungkap Wabup bukan dikarenakan untuk mengurangi dan memberantas wabah covid-19.

Akan tetapi hal tersebut sambung Wakil Bupati tidak mengurangi hikmat dan kualitas acara pada pelaksanaan STQ di Kabupaten Karimun. Pada pelaksanaan STQ tahun 2021 ada beberapa kegiatan ditiadakan diantaranya pawai taaruf, pameran, stan bazar, dan penampilan kesenian serta pedagang umum.

Pelaksanaan STQ ke 13 Tahun 2021 di tingkat Kabupaten Karimun dilaksanakan di dalam ruangan/gedung. Pada tanggal 15 s/d 18 Maret 2021.  Cabang-cabang yang akan diperlombaan pada STQ ditingkat Kabupaten Karimun Tahun 2021 diantaranya, cabang Tartil, Tilawah, Tahfidz, Tafsir Bahasa arab, dan cabang Hadits.

Humas Pemkab Karimun

Jadwal Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Karimun 2021

0

RASIO.CO, Karimun – Kepala Seksi Bimas Islam H. Riadul Afkar, Kamis (04/02/2021) mewakili Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Karimun mengikuti rapat persiapan pelaksanaan STQ Ke-XIII tingkat Kabupaten Karimun Tahun 2021 diruang Rapat Cempaka Putih.

“Hasil rapat memutuskan bahwa jadwal pelaksanaan MTQ/STQ di Kabupaten Karimun sebagai berikut untuk tingkat Kelurahan / Desa dimulai pada bulan Januari – Pebruari 2021, untuk tingkat Kecamatan dimulai pada bulan Februari – Maret 2021, untuk tingkat Kabupaten dilaksanakan pada Minggu Kedua bulan Maret 2021. Sementara itu untuk tingkat Provinsi dijadwalkan pada bulan April atau Mei 2021 dan di tingkat Nasional pada bulan Juli 2021.” Kata H. Riadul Afkar.

Berikut adalah jadwal pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan di Kabupaten Karimun:
1.    Kecamatan Kundur dilaksanakan pada tanggal 10 – 02 – 2021 dan ditutup pada tanggal 13 – 02 – 2021 di Islamic Centre Kec. Kundur 
2.    Kecamatan Tebing dilaksanakan pada tanggal 12 – 03 – 2021 dan ditutup pada tanggal 15 – 02 – 2021 di Masjid Al Mujahidin 
3.    Kecamatan Moro dilaksanakan pada tanggal 14 – 02 – 2021 dan ditutup pada tanggal 17 – 02 – 2021 di Masjid Baiturrahman 
4.    Kecamatan Meral dilaksanakan pada tanggal 16 – 02 – 2021 dan ditutup pada tanggal 19 – 02 – 2021 di Masjid Agung Karimun 
5.    Kecamatan Ungar dilaksanakan pada tanggal 18 – 02 – 2021 dan ditutup pada tanggal 21 – 02 – 2021 di Gedung Serba Guna Puskesmas 
6.    Kecamatan Karimun dilaksanakan pada tanggal 19 – 02 – 2021 dan ditutup pada tanggal 22 – 02 – 2021 di Gedung Nasional Karimun 
7.    Kecamatan Kundur Barat dilaksanakan pada tanggal 21 – 02 – 2021 dan ditutup pada tanggal 24 – 02 – 2021 di Gedung Balai Gambang 
8.    Kecamatan Meral Barat dilaksanakan pada tanggal 23 – 02 – 2021 dan ditutup pada tanggal 26 – 02 – 2021 di Desa Pangke 
9.    Kecamatan Buru dilaksanakan pada tanggal 25 – 02 – 2021 dan ditutup pada tanggal 28 – 02 – 2021 di Tg. Batu Kecik/Lbk. Puding 
10.    Kecamatan Belat dilaksanakan pada tanggal 02 – 03 – 2021 dan ditutup pada tanggal 05 – 03 – 2021 di Desa Penarah 
11.    Kecamatan Durai dilaksanakan pada tanggal 04 – 03 – 2021 dan ditutup pada tanggal 07 – 03 – 2021 di Masjid Besar Nurul Huda 
12.    Kecamatan Kundur Utara dilaksanakan pada tanggal 06 – 03 – 2021 dan ditutup pada tanggal 09 – 03 – 2021 di Halaman Kantor Camat

Redaksi@

Warga Minta Pembangunan Drainase di Tiga Titik Kampung Seraya

0

RASIO.CO , BATAM – Kelurahan Kampung Seraya menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan di Gerai Melayu, Batuampar, Rabu (3/2/2021). Musrenbang tersebut dibuka langsung Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad.

Dalam musyawarah tersebut, sebanyak 19 usulan prioritas untuk kegiatan tahun 2022. Tiga di antaranya; pembangunan drainase di RT 03 RW 03 sepanjang 65 meter, kemudian di Sakura Permai RT 03 RW 04 sepanjang 100 meter, dan di RT 02 RW 05 sepanjang 300 meter.

Semua usulan tersebut langsung ditanggapi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Dalam kesempatan itu, Amsakar menekankan usulan masyarakat harus disesuaikan urutannya agar skala prioritas pembangunan dapat diperjuangkan hingga Musrenbang tingkat Kota Batam.

“Untuk drainase, tadi dibahas menjadi perhatian karena sudah terjadi longsor dan drainase yang ada rata dengan jalan dan saat hujan deras air meluber hingga ke Jodoh,” ujar Amsakar.

Ia mengaku, sempat turun ke lapangan melihat langsung semua titik longsor yang diakibatkan tidak adanya drainase yang disebabkan cuaca ekstrem, belum lama ini. Ia juga mengingatkan pejabat terkait agar mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

“Masyarakat juga harus legawa jika ada usulan yang tak dapat tampung karena keterbatasan anggaran. Namun, yakinlah kalau program yang diusulkan benar-benar mendesak akan diperjuangkan,” ujarnya.

Ia menyampaikan, Musrenbang tersebut jadi wadah masyarakat dan pemerintah berdiskusi menentukan program yang akan dibahas per tahap hingga ke tingkat kota. Ia mengingatkan peran semua pihak agar semua usulan prioritas dapat direalisasikan.

“Mana yang menjadi kemaslahatan orang banyak, itu yang harus dikedepankan,” kata dia.

Di kesempatan itu, Amsakar membuka forum diskusi dan mempersilakan masyarakat menyampaikan tanggapan dan masukan kepada pemerintah. Ia berharap masyarakat dan pemerintah terus kompak demi pembangunan Batam lebih baik lagi.

“Alhamdulillah, semua sepakat bahwa prioritas pembangunan Batam harus memberi manfaat bagi semua masyarakat Batam,” ujarnya.

sumber : mediacenter.batam.go.id

Musrenbang Momentum Tampung Suara Masyarakat, Bersatu Wujudkan Batam Yang Lebih Maju

0

RASIO.CO , BATAM – Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyampaikan, pihaknya rutin mengikuti Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk mengetahui langsung masukan dari masyarakat.

“Kami ingin tahu permasalahan hingga level paling bawah, sehingga kebijakan yang diambil dapat tepat sasaran,” ucap Rudi usai menghadiri Musrenbang Kelurahan Seibinti Sagulung, Rabu (3/2/2021).

Dalam setiap Musrenbang, Rudi kompak hadir Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad. Dan juga, Ketua PKK Batam yang juga Wakil Gubernur Kepri Terpilih Marlin Agustina Rudi. Kecuali ada agenda lain yang penting, maka mereka akan berbagi tugas.

“Karena anggaran Pemko Batam terbatas, maka kami butuh bantuan provinsi,” kata Rudi.

Ia bersyukur, saat Musrenbang juga kerap dihadiri perwakilan anggota DPRD Batam, yang memiliki sejumlah rencana pembangunan yang termuat dalam pokok pikiran (pokir). Seperti dalam Musrenbang Seibinti yang langsung dihadiri dua anggota DPRD Batam.

“Saya yakin kalau kita semua bersatu pembangunan ini akan lebih mudah,” imbuhnya.

Dalam arahannya saat Musrenbang, Rudi menyampaikan dirinya akan terus berbuat untuk Batam. Gayung bersambut, di tengah keterbatasan anggaran yang bersumber APBD Batam, dirinya yang kini sebagai Kepala BP Batam dapat mengarahkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur kepentingan investasi.

“Kalau dari kota (Pemko Batam) saja, tak akan cukup, tapi BP ini yang terkait investasi. Yang paling besar akan kami kembangkan adalah bandara dan pelabuhan, jika keduanya semakin baik, investasi akan banyak masuk dan masyarakat juga dapat manfaatnya,” terang Rudi.

Cukup banyak pembangunan lain yang juga bakal dikerjakan dalam waktu dekat ini, seperti pengembangan sejumlah ruas jalan. Seperti jalan dari Batuampar menuju bandara, jalan dari simpang Kawasan Industri Taiwan ke Batubesar dan lainnya. Di Sagulung Batuaji sendiri, yakni penataan Simpang Barelang dan Simpang Basecamp. Secara bertahap, ruas jalan di Batam akan ditata seutuhnya hingga ke jalan-jalan perumahan yang dapat melalui dan Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK).

“Kalau kota yang kita cintai ini sudah hebat dan bagus, orang akan ramai ke Batam. Kalau sudah ramai tak perlu banyak promosi orangpun akan datang, bagus biaya promosi untuk pembangunan saja,” terangnya disambut tepuk tangan warga.

Tidak lupa ia meminta masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan. Yang paling utama yang kini bisa dilakukan adalah ikut aktif menerapkan protokol kesehatan (prokes) dalam upaya menangani Covid-19. Sekilas keduanya tak memiliki keterkaitan, Rudi menerangkan jika Covid-19 belum tertangani orang akan enggan ke Batam. Alhasil pendapatan daerah juga investasi akan terhambat yang akhirnya pembangunan juga ikut terganggu.

“Jadi saya minta keikutsertaan kita semua. Sambil tunggu vaksin yang untuk masyarakat, prokes ini tolong tetap dipatuhi,” harap dia.

sumber : mediacenter.batam.go.id

Jefridin : Pemko Batam Komitmen Dukung Konversi Bank Riau Kepri Menjadi Bank Syariah

0

RASIO.CO , BATAM – Pemerintah Kota Batam mendukung penuh langkah manajemen Bank Riau Kepri dalam mempercepat penetapan peraturan daerah tentang konversi Bank Riau Kepri (BRK) menjadi Bank Syariah.

Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin mengatakan rencana konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah sudah dibahas sejak tiga tahun lalu. Pemko Batam sendiri juga telah menyampaikan secara resmi dukungan konversi tersebut.

“Komitmen kami sudah jelas untuk mendukung konversi ini. Pak Wali Kota Batam (Muhammad Rudi) juga sudah menandatangani Untuk mendukung hal itu,” kata Jefridin saat melakukan zoom meeting bersama Pansus DPRD Riau, Rabu (3/2/2021).

Dalam kesempatan itu, Jefridin menyampaikan bahwa saat ini yang harus dilakukan adalah menggesa Ranperda Perubahan Perda Nomor 10 tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Riau.

Diskusi yang dilakukan saat ini kata dia seharusnya lebih membahas isi dalam Ranperda tersebut. Bukan lagi mempertanyakan kepada para pemegang saham terkait setuju atau tidak, terkait dengan rencana konversi tersebut.

“Seharusnya memang lebih membahas kepada pengayaan materi Ranperda. Bukan lagi setuju atau tidak setuju, karena sudah dibahas sebelumnya,” kata Jefridin.

Jefridin juga menegaskan bahwa Pemko Batam selaku salah satu pemegang saham Bank Riau Kepri, pasti akan menambah saham kepemilikannya jika memang menguntungkan ke depannya. Karena itu pihaknya berharap agar para direksi bisa membuat terobosan yang dapat terus mengembangkan Bank Riau Kepri.

“Karena ini menjadi bagian dari investasi, kalau rugi bagaimana kita bisa tambah modalnya. Karena itu harus untung,” tegas Jefridin.

sumber : mediacenter.batam.go.id

Resedivis Udin Tato Garap Lima Anak Dibawah Umur, Terancam di Kebiri

0

RASIO.CO, Batam – Sungguh Perbuatan Tidak Terpiji, UT Alias Udin Tato merupakam resedivis kasus pembunuhan dididuga berhasil menggarap lima anak dibawah umur dan Kini meringkuk disel Mapolda Kepri.

Udin Tato berhasil dibekuk jajaran kepolisian Subdit IV Ditkrimum Polda Kepri di perumahan Bida Asri, Batam. Parahnya, Udin Tato diduga menggarap korbannya di pondok pengalian pasir, Nongsa Batam.

Modus Udin Tato, menjemput anak balita usia 4 tahun tersebut, sepulang.mengaji serta akam diajak makan bakso dan diduga usai menggarap korban di kasih uang seribu rupiah.

“Kronologis kejadian berawal pada pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 23.30 wib, telah datang seorang wanita dewasa yang merupakan ibu dari seorang anak perempuan berumur 4 tahun, dari keterangannya bahwa anak korban telah mengalami pencabulan oleh tetangga korban”. Ujar Kasubdit IV Ditreskrimum Polda Kepri AKBP Dhani Catra Nugraha, SH., S.Ik., MH.

“Saat korban selesai melaksanakan kegiatan pengajian di Masjid perumahannya lalu tersangka ini mengajak anak tersebut dengan berpura-pura akan dibelikan bakso kemudian tersangka melakukan aksi bejatnya yaitu mencabuli korban di pondok penggalian pasir,”

“Setelah melakukan pencabulan terhadap korban ini yang bersangkutan memberikan uang kepada korban sebesar Rp. 1.000,-., lalu tersangka pulang kerumah dan melakukan Masturbasi. Menurut pengakuan tersangka juga bahwa dia melakukan hal tersebut dalam kondisi mabuk akibat mengonsumsi minuman keras, lalu hasratnya muncul dan melampiaskan dengan hal bejat tersebut,” kata Kasubdit IV Ditreskrimum Polda Kepri AKBP Dhani Catra Nugraha, Rabu(3/02).

Lanjutnya, Setelah menerima laporan dari orang tua korban tersebut, tim Subdit IV dan piket fungsi Ditreskrimum Polda Kepri melakukan penyelidikan dan pencarian yang di duga Udin Tato.

Tim berhasil menangkap seorang laki-laki dirumahnya, tersangka Berinisial UT Alias Udin Tato diamankan atas dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.

“Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka ini, menurut pengakuannya ada 5 korban anak perempuan lainnya dengan kisaran umur dari 4 tahun sampai dengan 7 tahun. Identitas adalah Inisial UT Alias Udin Tato, 47 Tahun, SD (Tidak Tamat), Islam, Alamat Perumahan Bida Asri, Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam,”

“Tersangka ini merupakan residivis kasus pembunuhan di Dabok Singkep pada tahun 2004 yang lalu dan telah menjalani hukumannya selama 6 tahun”. Jelas Kasubbid IV.

Ia menjelaskan, Modus Operandi nya adalah tersangka melakukan bujuk rayu terhadap anak dibawah umur dengan memberikan uang jajan sebesar rp.1000,- kemudian melakukan aksi pencabulan terhadap anak dibawah umur tersebut.

Barang Bukti yang diamankan adalah 1 celana anak-anak warna kuning, 1 baju anak lengan panjang warna kuning bermotif bunga, 1 jilbab anak warna biru, 1 kaos merah, 1 celana pendek loreng warna abu-abu, 1 celana dalam warna abu-abu, 1 kaos dalam warna biru dan 1 lembar uang pecahan Rp. 1000,-.

Pasal yang dipersangkakan adalah Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 Tahun dan Denda sebanyak 15 Milyar Rupiah.

Kasus ini akan terus kita dalami lagi dan tidak menutup kemungkinan masih banyak korbannya dan lebih dari 5 orang anak perempuan dibawah umur terutama anak-anak Balita dibawah Lima Tahun, anak-anak diumur tersebut yang sering dijadikan korban oleh tersangka ini.

Pada saat kita periksa tersangka ini banyak mengatakan lupa, namun tentunya penyidikan kita tidak berhenti sampai disini saja.

Redaksi@www.rasio.co //

Dapatkan Bonus 2 Jaket Sekaligus

0

RASIO.CO, Batam – Hallo Sobat dan konsumen Honda! Bulan penuh cinta, pastinya dengan semarak penuh cinta, ditengah kondisi pandemi ini.

Mari kita bersama-sama tetap menjaga kesehatan dan selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun agar di New Normal ini kita bisa semakin semangat, aktif dan produktif tentunya bersama Honda yang selalu setia menemani hari harimu.

Kami memberikan promo promo menarik pastinya membuat konsumen jadi semakin untung! sapa Syaiful selaku Sales Manager Main Dealer Honda Kepri
Masih bingung harus memilih Honda varian apa.

Saat ini tidak perlu khawatir lagi, PT Capella Dinamik Nusantara (Capella Honda Kepri) selaku Main Dealer Sepeda Motor Honda di Kepulauan
Riau memberikan penawaran menarik di motor keren.

Irit dan lincah yang satu ini! Yaitu New Honda BeAT Sporty, dengan desain yang semakin sporty compact dan dengan ketangguhan mesin juga iritnya, bikin konsumen semakin enjoy lincah leluasa dalam berkendara, cukup dengan DP 1.400 Ribu.

Dan angsuran super ringan 796 ribu, dan tentunya ada tambahan aksesories keren berupa Rubber Step Floor & Garn CVR Muffler yang tentunya bikin Honda BeAT
kamu semakin keren.

Dan di tambah dengan bonusnya 2 jaket keren sekaligus dan tidak lupa kami berikan gratis plat holder. Konsumen sudah bisa memilikinya dengan banyak bonus yakni free angsuran 1 bulan.

“khusus Pelajar atau Mahasiswa kita berikan promo khusus untuk skuter metik ini dengan diskon 400 Ribu”, tambah Syaiful.

Tak kalah menarik juga dengan New Honda BeAT Street, street matic ini juga bisa didapatkan hanya dengan DP senilai 1.900 Ribu dengan angsuran super ringan senilai 804 Ribu.

Seluruh karyawan Honda barisan terdepan dalam pelayanan kepada konsumen selalu meperhatikan protokel kesehatan seprti, menggunakan masker dan face shield dan menerapkan
jarak interaksi minimal 1 meter

Tersedia hand sanitizer, juga disediakan sneeze guard, partisi transparan untuk menghalangi percikan bersin.

Tidak hanya itu saja, secara rutin showroom dealer Honda melakukan kegiatan disinfektan hingga ke area bengkel servis dan perawatan, mengatur konfigurasi susunan jarak kursi di ruang
tunggu.

Termasuk jarak kursi di meja transaksi, bahkan ada garis pembatas berjarak minimal 1 meter di area parkir dan juga di area pembayaran di kasir showroom. Dengan ini, harapan kami konsumen bisa lebih nyaman dan tidak perlu khawatir.

Silahkan datang ke showroom dealer Honda terdekat, kami siap dengan standar protokol kesehatan…lebih aman
dan nyaman, kenyamana konsumen prioritas bagi kami, pungkas Syaifu.

Redaksi@www.rasio.co //

Prinsip Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana

0

Sejatinya hukum pidana telah mengatur tentang urusan individu atau badan hukum dengan Negara, mengingat tujuan dari hukum pidana itu sendiri yakni untuk melindungi kepentingan umum.

Perbuatan-perbuatan yang dapat mengancam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat diancam dengan bermacam hukuman. Bentuk hukuman yang diberikan berbeda-beda pula, bisa berupa denda, penjara, hingga bentuk yang paling ekstrem yaitu hukuman mati.

Konsep pemberian ganti kerugian terhadap korban selama ini dianggap bukan merupakan ruang lingkup hukum pidana, melainkan hukum perdata yang mengatur hubungan antarindividu. Tidak heran jika pandangan masyarakat terhadap hukum pidana adalah sebatas pada pemberian hukuman sebagai konsekuensi atas suatu perbuatan agar timbul efek jera pada diri pelaku.

Akan tetapi, hukum pidana saat ini semakin berkembang. Kini pemidanaan tidak hanya sebatas penghukuman terhadap pelaku, melainkan juga berfokus pada perlindungan korban serta upaya pemulihan terhadap suatu akibat dari perbuatan tindak pidana.

Prinsip perlindungan korban dan pemulihan dalam hukum pidana sekarang ini merupakan salah satu penekanan dalam keadilan restoratif. Peran korban dan pihak lain yang terdampak oleh tindak pidana juga menjadi unsur penting dalam mewujudkan yang siring disebut dengan keadilan restoratif.

Salah satu pasal yang bisa digunakan untuk mewujudkan keadilan restoratif yakni tercantum pada Pasal 98 hingga Pasal 101. Pasal 98 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan bahwa,

“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”

Untuk itu permohonan penggabungan perkara ganti kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) UU KUHAP tersebut diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Pada Prinsipnya keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian masalah hukum yang mendahulukan kepentingan korban.

Belajar dari kasus First Travel
Dirampasnya aset First Travel untuk negara dalam putusan Mahkamah Agung yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara tindak pidana penipuan dan pencucian uang sebagai tanggung jawab pidana dari korban para calon jemaah dianggap telah mengusik rasa keadilan masyarakat.

Apalagi dalam tuntutan-nya, Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini tidaklah menuntut “aset” yang menjadi barang bukti dalam perkara tersebut dirampas untuk negara, melainkan agar barang bukti dan uang yang disita dari First Travel dikembalikan kepada korban.

Putusan MA ini memang juga tidak dapat dilepaskan dari adanya “surat penolakan” dari Pengurus Pengelola Asset Korban First Travel untuk menerima pengembalian barang bukti tersebut.
Dalam hukum acara pidana,

Hakim memang dikonstruksikan untuk bersikap “aktif” dalam menegakkan hukum acara untuk mencari kebenaran yang hakiki (kebenaran materiil) dalam suatu perkara pidana.

Tetapi, suatu putusan hakim idealnya tidak sekadar bersifat legalistik formil, melainkan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Aspek Kemanusiaan Penyitaan adalah salah satu upaya paksa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP, Pasal 38 s/d 46 KUHAP, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP dalam konteks Praperadilan, Pasal 128 s/d 130 KUHAP, Pasal 194 KUHAP, dan Pasal 215 KUHAP.

Adapun definisi dari penyitaan telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP, yaitu Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Oleh karena penyitaan termasuk dalam salah satu upaya yang dapat melanggar hak asasi manusia, maka sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri.

Untuk melindungi kepentingan publik, dalam hal ini adalah pemilik yang sah dari “benda” yang disita oleh penyidik tersebut, maka dalam Pasal 46 KUHAP juga telah mengatur tentang mekanisme pengembalian benda sitaan, yaitu benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang, atau kepada mereka yang paling berhak, dengan cara dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut.

Yang paling menarik dalam hal ini adalah Penjelasan Pasal 46 KUHAP adalah penegasan bahwa dalam pengembalian benda sitaan hendaknya sejauh mungkin diperhatikan “segi kemanusiaan”, dengan mengutamakan pengembalian benda yang menjadi sumber penghidupan.
Kasus First Travel bisa menjadi pembelajaran dalam upaya menerapkan pendekatan keadilan restoratif terhadap tindak pidana yang secara nyata menyebabkan kerugian materiil bagi para korban.

Jika saja jaksa penuntut umum memberitahu hak korban mengenai ketentuan Pasal 98 KUHAP dan mendorong korban untuk memintakan penggabungan kepada hakim, besar kemungkinan bahwa hasil lelang aset First Travel yang disita akan terlebih dahulu digunakan untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh korban, bukan diserahkan kepada negara.

Penggunaan pasal ini sebenarnya bisa menjadi peluang bagi aparat penegak hukum untuk melindungi kepentingan korban First Travel. Sayangnya, aparat penegak hukum dalam kasus First Travel tidak menggunakan ketentuan Pasal 98 KUHAP, sehingga yang terjadi justru sebaliknya: aset yang dirampas justru menjadi milik negara dan tidak digunakan untuk mengganti kerugian korban.

Solusi Alternatif Mencermati proses hukum di Indonesia yang terkesan rumit, kita semua berharap pembaharuan KUHAP sebagai induk hukum acara pidana yang menaungi semua kewenangan penegak hukum sebagai sarana untuk memberikan keadilan bagi para pencarinya dalam waktu yang sesingkat mungkin menjadi suatu urgensi yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan DPR.

Oleh : RISMAN R. SIREGAR, S.H.
Praktisi Hukum di Kota Batam.

Wabub Rapat Daring

0

RASIO.CO, Karimun – Wakil Bupati Karimun bpk H. Anwar Hasyim, M.Si menghadiri rapat daring Dalam rangka menyukseskan program merdeka belajar sebagai upaya meningkatkan akses dan kualitas pembelajaran bagi semua peserta didik terutama yang memiliki kualitas rendah KMA diruang rapat melati kantor bupati Karimun. Senin, (01/02).

Foto : Edo

Tiga Ruas Jalan di Karimun diusulkan Jadi Jalan Nasional

0

RASIO.CO , Karimun – Sebanyak tiga ruas jalan di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau diusulkan untuk dinaikan statusnya menjadi jalan nasional.

Usulan tersebut mencuat ketika Fraksi Partai Golkar menyampaikan pandangannya dalam rapat paripurna DPRD Karimun mengenai Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), Senin (18/1/2021) lalu. Adapun ketiga ruas jalan itu diantaranya, jalan Coastal Area Karimun, Kecamatan Karimun – Bandara Raja Haji Abdullah, Kecamatan Tebing sepanjang 11,5 kilometer.

Ruas jalan di Coastal Area Tanjung Balai Karimun, salah satu jalan yang akan diusulkan jadi jalan nasional. (foto: yra)
Ruas jalan di Coastal Area Tanjung Balai Karimun, salah satu jalan yang akan diusulkan jadi jalan nasional.

Kemudian, jalan Tanjungbatu, Kecamatan Kundur – Sawang, Kecamatan Kundur Barat – Pelabuhan Tanjungmaqom, Selat Beliah, Kecamatan Kundur Barat sepanjang 43 kilometer . Terakhir, Tugu Stadion Badang Perkasa, Kecamatan Tebing – Pelabuhan Peti Kemas Malarko, Kecamatan Tebing sepanjang 10,5 kilometer.

Raja Rafiza, Anggota DPRD Karimun fraksi Partai Golkar mengatakan, sebanyak tiga ruas jalan yang diusulkan menjadi jalan nasional itu semula merupakan jalan provinsi. Saat ini, kata dia, ketiga ruas jalan tersebut sudah masuk dalam rancangan jalan nasional di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Sudah dimasukkan ke usulan Kementerian PUPR dan estimasi anggarannya mungkin juga sudah ada,” ujar Rafiza, Rabu (3/2/2021).

Ia mengungkapkan, apabila usulan jalan nasional tersebut diterima. Nantinya, pembangunan serta pemeliharaan jalan dapat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kami harap pemerintah daerah dapat mendorong usulan ini agar pembangunan jalan bisa melalui anggaran pusat tak lagi pemerintah daerah,” kata Rafiza.

Sementara itu, Bupati karimun Aunur Rafiq menyambut baik usulan agar ketiga ruas jalan tersebut menjadi jalan berstatus nasional. Menurutnya, peralihan status jalan nasional itu sangat penting. Mengingat, panjang ruas jalan nasional di Kabupaten Karimun masih tergolong sangat pendek.

Ia mencontohkan seperti ruas jalan nasional dari Kelurahan Pasir Panjang menuju Stadion Badang Perkasa yang hanya lebih kurang sepanjang 50 kilometer.

“Kita mengusulkan ini karena ruas jalan nasional kita paling pendek, karena terdiri dari pulau pulau kecil,” ucap Rafiq, Rabu (3/2/2021).

“Jika usulan tersebut diterima, pembangunan dan pemeliharaan jalan nantinya melalui dana APBN, seperti jalan nasional di jalan Kelurahan Pasir Panjang itu bisa kita lihat cantik, lebar dan luas yang tentunya ada pengembangannya,” tambahnya.

sumber : beritakepri.id