Minggu, November 22, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 1191

5 Kantong Body Part Penumpang Sriwijaya SJ-182 Diserahkan ke DVI

0

RASIO.CO, Jakarta – Rubber Inflatable Boat (RIB) KN SAR Wisnu merapat ke Posko Terpadu JICT 2 membawa 3 kantong berisi serpihan pesawat dan 5 kantong berisi body part korban.

Dilansir basarnas.go.id, Kedelapan lantong tersebut diserahkan kepada SAR Mission Coordinator (SMC) Brigjen TNI (Mar) Rasman. Selanjutnya, serpihan dan body part tersebut diserahkan kepada pihak DVI, Kompol Asep Winardi, Kasubdit Dokpol untuk dibawa ke RS Polri Kramatjati guna pemeriksaan lebih lanjut.

Sedangkan serpihan pesawat diserahkan kepada auditor KNKT yang diwakili oleh Yunus Ardianto.

Hingga sore ini, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian di Last Know position (LKP) kawasan Kepulauan Seribu.

Seperti diberitakan sebelumnya, pesawat Sriwijaya SJ-182 route Jakarta-Pontianak dilaporkan hilang kontak pada Sabtu (09/1/2021) sore sekitar pukul 14.40 WIB.

Pasawat yang bertolak dari Bandara Soekarno-Hatta tersebut mengangkut penumpang sebanyak 56 penumpang, terdiri dari : 46 dewasa, 7 anak-anak, dan 3 bayi.

redaksi@www.rasio.co //

KRI Kurau Temui Serpihan Pesawat Sriwijaya SJ-182

0

RASIO.CO, Jakarta – Serpihan pesawat dan properti korban pesawat Sriwijaya SJ-182 route Jakarta – Pontianak yang diduga kuat jatuh di antara Pulau Lancang dan Pulau Laki kembali berhasil ditemukan.

Barang bukti berupa serpihan ban pesawat dan pakaian anak-anak itu diserahkan oleh Komandan KRI Kurau, Mayor Nurochim kepada Direktur Operasi Basarnas, Brigjen TNI (Mar) Rasman, selaku SAR Mission Coordinator (SMC), di Posko Terpadu JICT 2, Tanjung Priok, Minggu (10/1) pukul 11.00 WIB.

SMC selanjutnya menyerahkan barang bukti tersebut kepada tim DVI untuk diselidiki lebih lanjut.

Hingga siang ini, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian di Last Know position (LKP) kawasan Kepulauan Seribu.

Diketahui, pesawat Sriwijaya SJ-182 route Jakarta-Pontianak dilaporkan hilang kontak pada Sabtu (09/1/2021) sore sekitar pukul 14.40 WIB.

Kabasarnas Marsekal Madya TNI (Purn) Bagus Puruhito selaku SAR Coordinator (SC) pada pelaksanaan operasi SAR pesawat Sriwijaya SJ182 menerima serpihan-serpihan pesawat yang diduga kuat berasal dari pesawat yang sebelumnya diberitakan hilang kontak di kawasan Kepulauan Seribu.

antara Pulau Lancang dan Pulau Laki tersebut penyerahan serpihan badan pesawat tersebut berlangsung di Posko SAR Terpadu Jakarta International Container Terminal (JICT) 2 Tanjung Priok oleh Kepala Kantor SAR Jakarta selaku SAR Mission Coordinator, Minggu (10/1/2021) dinihari sekitar pukul 00.10 WIB.

Serpihan pertama yang sudah dimasukan ke dalam kantong mayat tersebut sampai ke Posko Terpadu, Sabtu (09/1/2021) dinihari sekitar pukul 23.55 WIB.

“Serpihan ini ditemukan oleh tim SAR di antara Pulau Lancang dan Pulau Laki. Serpihan-serpihan ini yang sebelumnya beredar di berbagai media,” ungkap Kabasarnas dikutip dari web basarnas.go.id.

Selanjutnya, kantung berisi serpihan pesawat tersebut diserahkan kepada DVI yang diwakili oleh Kompol Asep Winardi, Kasubdit Dokpol, untuk diperiksa lebih lanjut.

“Yang pasti, kami semua, Basarnas beserta seluruh stake holder atau Potensi SAR bersinergi, bekerja bersama-sama dalam pelaksanaan operasi SAR ini,” imbuhnya. Kabasarnas juga meminta doa seluruh masyarakat agar pesawat yag hilang kontak tersebut segera dapat diketemukan.

Pesawat Sriwijaya SJ-182 route Jakarta-Pontianak dilaporkan hilang kontak pada Sabtu (09/1/2021) sore sekitat pukul 14.40 WIB.

Pasawat yang bertolak dari Bandara Soekarno-Hatta tersebut mengangkut penumpang sebanyak 56 penumpang, terdiri dari : 46 dewasa, 7 anak-anak, dan 3 bayi.

redaksi@www.rasio.co //

Asril Divonis 6 Tahun Penjara Terkait Kasus Korupsi Belanja Konsumsi DPRD Batam

0

RASIO.CO, Tanjungpinang – Mantan Sekwan Asril tersangkut kasus dugaan korupsi Belanja konsumsi unsur pimpinan DPRD Batam priode 2017 s/d 2019 dengan kerugian negara lebih kurang Rp2 miliar, divonis 6 tahun penjara.

Selain divonis majelis hakim tipikor Tanjungpiuang selama 6 tahun penjara, Terpidana Asril juga didenda 200 juta atau subsider 2 bulan kurungan dan juga menbayar uang penganti Rp.1.974.993.044 subider 4 tahun penjara.

Dilansir swarakepri.com, Pembacaan putusan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Guntur Kurniawan didampingi Hakim Anggota Suherman dan Albiferri ini disampaikan dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Jumat(8/1/2021).

Persidangan ini digelar secara virtual dengan menerapkan standar protokol kesehatan COVID-19.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Batam, Hendarsyah Yusuf Permana ketika dikonfirmasi mengatakan pertimbangan hukum Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam diambil alih Majelis Hakim dalam putusannya.

“Seluruh pertimbangan penuntut umum Kejari Batam diambil alih Majelis Hakim Tipikor,”ujar Hendarsyah kepada SwaraKepri,“Jumat(8/1).

Sebelumnya, Asril dituntut 8 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp.1.974.993.044 dalam kasus dugaan korupsi anggaran konsumsi pimpinan DPRD Batam periode 2017-2019.

Tuntutan terhadap terdakwa dibacakan Jaksa Penuntut Umum(JPU) Kejaksaan Negeri Batam, Mega Tri Astuti dalam persidangan yang digelar secara virtual di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Kamis(19/11/2020).

“Menyatakan bahwa terdakwa Asril telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum,” kata JPU.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Asril dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.300.000.000 subsidair 3 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp.1.974.993.044,” lanjut JPU.

JPU menguraikan, membayar uang pengganti dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita Jaksa dan dilelanh untuk menutupi uang pengganti tersebut dan selanjutnya disetor ke Kas Pemerintah Kota Batam.

“Dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun,”ujar JPU.

JPU juga menyatakan uang rampasan barang bukti dikembalikan kepada kas pemerintah kota Batam.

Dalam dakwaan, JPU menjerat terdakwa dengan dakwaan Primer Pasal 2 ayat(1) dan dakwaan Subsider Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

redaksi@www.rasio.co //

SUNTIK VAKSIN, PENTINGKAH?

0

Di tengah kecemasan karena melonjaknya kasus harian terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia pada bulan kesembilan pandemi, kehadiran 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 siap suntik dari China Ahad lalu seperti seberkas cahaya di tengah langit gelap gulita.

Saat kebijakan pengendalian Covid-19 tidak efektif mencegah penularan baru sehingga kasus positif mencapai lebih dari 580.000 kasus dan angka kematian terus naik, harapan kini tertumpu pada vaksin yang diharapkan mampu mendorong tubuh menciptakan antibodi sehingga dapat melawan saat diserang oleh virus. Walau sudah sampai di Indonesia, vaksin ini sebenarnya belum selesai pada uji tahap tiga atau tahap akhir sebelum diproduksi massal.

Penggunaan vaksin Covid-19 saat ini baik di China maupun di Indonesia dalam waktu dekat baru pada tahap pemakaian dengan izin darurat untuk kelompok berisiko tinggi seperti petugas kesehatan.

Jika kelak vaksinasi massal dilakukan, apakah Covid-19 akan segera hilang dari masyarakat Indonesia? Apakah vaksin yang akan digunakan ini benar-benar aman? Apakah vaksin akan efektif melawan virus SARS-CoV-2? Apakah pemberian satu kali vaksinasi akan cukup memadai?

Dua studi terakhir menunjukkan antibodi terhadap Covid-19 hanya bertahan 3-4 bulan pada orang yang sudah sembuh dari penyakit Covid-19. Karena itu terjadi beberapa reinfeksi (orang yang sudah sembuh kemudian sakit lagi). Sejarah vaksinasi menunjukkan ada jenis vaksin yang hanya butuh diberikan sekali untuk seumur hidup, ada yang perlu setiap 10 tahun, dan ada juga yang setiap tahun.https://www.kompas.com/sains/read/2020/12/10/190600523/vaksin-covid-19-tiba-apakah-virus-corona-akan-hilang-karena-vaksinasi-?page=all

Vaksin merupakan zat atau substansi yang berfungsi membantu tubuh melawan penyakit tertentu. Tubuh yang sudah divaksin akan membentuk antibodi terhadap virus tertentu.Karena itu, vaksinasi sangat penting agar tubuh bisa melawan penyakit tertentu.

Selama ini, masih banyak masyarakat beranggapan vaksin dan imunisasi sama. Meskipun memiliki fungsi yang sama, dua istilah ini memiliki sedikit perbedaan.Baik imunisasi dan vaksin berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh pada penyakit tertentu.

Mengutip dari laman Sehat Negeriku Kementerian Kesehatan (Kemenkes), vaksin merupakan produk biologi dari virus yang dilemahkan dan digunakan untuk imunisasi.Sedangkan imunisasi adalah kegiatan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dengan memberikan vaksin. Kekebalan tubuh terhadap penyakit tergantung dari vaksin yang diberikan. https://kesehatan.kontan.co.id/news/pengertian-vaksin-dan-cara-kerjanya-terhadap-tubuh

Sebuah vaksin dinyatakan aman jika tidak ada efek samping, atau efek sampingnya ringan; tidak ada kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI), atau KIPI yang ringan seperti demam dan nyeri. Tapi sebenarnya tidak ada zat yang sama sekali aman. Bahkan air dan oksigen saja bisa menimbulkan bahaya pada keadaan tertentu.

Keamanan vaksin dapat kita lihat pada laporan uji klinik fase 1 dan 2. Tanpa bukti hasil uji klinis fase 1 dan 2 yang baik, maka uji klinis fase 3 tidak dapat dilaksanakan. Artinya, jika sebuah vaksin sedang atau akan menjalani uji klinis fase 3, seperti vaksin Sinovac di Bandung yang melibatkan lebih dari 1.600 relawan, maka dapat diduga bahwa vaksin tersebut terbukti aman.

Dalam uji ini, akan terjawab berapa banyak orang yang mendapat vaksin akan terkena penyakit Covid-19 dibandingkan dengan orang yang mendapat placebo (vaksin kosong). Jika mereka yang mendapat vaksin jauh lebih sedikit mengalami sakit dibandingkan dengan mereka yang mendapat vaksin kosong dan secara statistik perbedaannya signifikan, maka vaksin tersebut efektif dalam situasi penelitian.

Efektivitas dalam masyarakat umum masih harus dibuktikan lebih lanjut. Jika sebagian besar populasi disuntik vaksin, berapa lama vaksin tersebut akan memberikan perlindungan kepada semua populasi? Untuk menjawab ini kita bisa belajar dari sejarah vaksin sepanjang masa.

Kita harus menunggu hasil akhir dari uji klinis vaksin fase 3 yang kini sedang berjalan di berbagai negara, termasuk di Indonesia yang dimulai Agustus lalu. Dalam uji klinis tahap tiga, peneliti memantau kadar antibodi yang terbentuk dan kejadian infeksi Covid-19 pada relawan uji vaksin .
Dengan mengukur kadar antibodi pada bulan pertama setelah vaksinasi, akan terlihat berapa banyak antibodi yang terbentuk pada bulan pertama. Lalu akan dilihat lagi kadarnya pada bulan ke-3: apakah makin tinggi atau tetap saja.

Pemantauan berikutnya pada bulan ke-6: apakah kadar antibodinya masih cukup tinggi atau sudah mulai menurun. Informasi-informasi tersebut akan menentukan apakah vaksin yang diuji cukup baik. Jika vaksin yang diuji saat ini hanya mampu melindungi kita selama, misalnya, 3 bulan, dengan efikasi yang tinggi, maka tetap akan lebih baik mendapat vaksin daripada tidak mendapat vaksin.

Badan Pengawas Obat dan Makanan di Indonesia dan badan-badan sejenis di seluruh dunia mempunyai otoritas untuk memberikan izin penggunaan obat, termasuk vaksin baru, dalam keadaan emergensi.

Dengan mempertimbangkan keamanan dan efikasi serta faktor-faktor lainnya, Emergency Use Authorization akan diberikan. Izin ini bersifat sementara dan dapat ditarik sewaktu-waktu. Salah satu contoh obat yang mendapat EUA dan kemudian dicabut adalah kina untuk mengobati Covid-19.

Pemberian EUA pada vaksin Covid-19 tidak akan menghentikan riset terhadap vaksin. Vaksin yang sedang dikembangkan saat ini sangat bervariasi. Semua calon vaksin itu menunggu pembuktian keamanan dan efikasinya. Kita perlu waktu yang lebih panjang untuk mendapatkan vaksin yang terbukti aman, nyaman, dan efektif. Jadi, jalan menuju penghapusan Covid-19 masih panjang.
https://www.kompas.com/sains/read/2020/12/10/190600523/vaksin-covid-19-tiba-apakah-virus-corona-akan-hilang-karena-vaksinasi-?page=all

Namun, persoalan tentang vaksin ini sudah menjadi perbincangan dikalangan masyarakat Indonesia. Banyak sekali pro dan kontra mengenai penyuntikan vaksin tersebut. Sebagai masyarakat yang bijak , seharusnya kita tetap mematuhi peraturan protokol kesehatan.

Dan apabila vaksin tersebut sudah diperbolehkan di suntikkan kepada masyarakat,Peran pemerintah lah yang bertanggungjawab atas kebijakan tersebut.Karena tujuan pemerintah adalah memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Oleh :Muhamad Viko Falentino Faris Mahasiswa Stisipol Raja Haji Tanjungpinang
Prodi Administrasi Publik

Kinerja Badan Usaha Pelabuhan Tetap Positif di Tahun Pandemi

0

RASIO.CO, Batam – Meski dihadapkan dengan pandemi, kinerja Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Badan Pengusahaan (BP) Batam tetap positif sepanjang 2020.

Realisasi penerimaan BUP BP Batam hingga 31 Desember 2020 mencapai Rp339.484.529.581,- dengan pembagian Rp278.519.435.732,- dari kegiatan di Pelabuhan Barang dan Rp60.965.093.849,- dari kegiatan di Pelabuhan Penumpang.

Meski turun sekitar 5,4 persen dibandingkan realisasi penerimaan tahun 2019 yang mencapai Rp 359.2 Miliar, Direktur BUP BP Batam, Nelson Idris, mengaku, pencapaian di tahun 2020 ini cukup menggembirakan, mengingat sektor pelabuhan penumpang harus terpukul dengan penurunan arus penumpang di Terminal Internasional yang begitu drastis.

Pada tahun 2019, jumlah penumpang yang datang dan berangkat di delapan pelabuhan, baik domestik maupun internasional, mencapai 11.112.684 orang. Sementara pada kurun Januari-Desember 2020, total penumpang yang datang dan berangkat hanya 3.325.256 atau turun 70 persen dibandingkan tahun 2019.

“Penurunan trafik penumpang hingga 70 persen tentu sangat besar, namun kita bisa imbangi dengan realisasi penerimaan di Pelabuhan Barang yang terus merangkak naik,” ujar Direktur BUP BP Batam, Nelson Idris, dalam konferensi pers di Kantor Badan Usaha Pelabuhan, Batu Ampar, Batam, Jumat (8/1/2021).

Ia berharap, tahun 2021 ini, beberapa kegiatan yang masih belum maksimal dilaksanakan, seperti kegiatan KSO Bunkering BBM di Pelabuhan Batu Ampar dan Kabil, Ship To Ship (STS) & Floating Storage Unit (FSU) dan pemanfaatan dermaga selatan Batu Ampar, yang kini tengah dilakukan perbaikan, dapat menggenjot pendapatan Pelabuhan Barang BUP menjadi Rp416 Miliar.

Sementara itu di sektor Pelabuhan Penumpang, Nelson mengatakan Pemerintah RI dan Singapura telah menyepakati penerapan Travel Corridor Arrangement/Reciprocal Green Lane (TCA/RGL) sejak bulan Oktober 2020. Ia berharap pada tahun 2021 ini pelaku bisnis akan mulai memanfaatkan fasilitas ini sehingga pintu-pintu pelabuhan penumpang dapat kembali bergairah dan mendatangkan pendapatan bagi BP Batam hingga Rp 101.5 Miliar di Tahun 2021.

“Jika semua kegiatan beroperasi normal, maka kami targetkan pendapatan Badan Usaha Pelabuhan di tahun 2021 dapat mencapai angka Rp 517,5 Miliar,” ujar Nelson.

Menuju Operator Pelabuhan Kelas Dunia, Pelabuhan Batu Ampar Siap Terapkan Auto Gate Sistem

Pelabuhan Batu Ampar terus berbenah demi memberikan pelayanan yang efektif dan efisien bagi para penguna jasa. Direktur BUP BP Batam, Nelson Idris, mengatakan, bahwa dalam waktu dekat pihaknya bersama KPU Bea Cukai Batam akan segera meluncurkan Auto Gate System di Pelabuhan Batu Ampar.

Auto Gate System sendiri merupakan fasilitas pelabuhan yang menggunakan sistem otomasi sehingga pengguna jasa yang akan masuk dan keluar dari area pelabuhan akan terekam secara otomatis di sistem tanpa perlu mengantre, yang kerap menyebabkan kemacetan di ruas jalan Batu Ampar.

“Auto Gate System ini akan terhubung dengan aplikasi milik Bea Cukai, sehingga nantinya tidak perlu lagi ada pengecekan manual oleh petugas di Pos Keluar,” ujar Nelson.

Nelson, menambahkan, bahwa penerapan otomasi melalui Auto Gate System ini, diharapkan dapat menjawab keluhan para pengguna jasa yang selama ini harus mengantre panjang di pos pemeriksaan Bea Cukai saat kegiatan bongkar muat sedang padat di Pelabuhan Batu Ampar. Selain itu, kata Nelson, Auto Gate System ini juga dapat meningkatkan sistem keamanan pelabuhan karena tak semua kendaraan dapat bebas lalu lalang di Pelabuhan yang telah menerapkan ISPS Code ini.

“Sistem ini mengharuskan pengguna jasa untuk mengurus pass tahunan terlebih dahulu baru mendapatkan kartu pass yang bisa digunakan untuk masuk dan keluar lewat Auto Gate System ini. Sehingga dengan penerapan Auto Gate System ini, ISPS Code juga kita jalankan,” imbuhnya.

Batam Jadi Pilot Project National Logistik Ecosystem

Penerapan Auto Gate System yang dijadwalkan akan diluncurkan pada akhir Januari 2021 ini menjadi bukti bahwa BP Batam, melalui Badan Usaha Pelabuhan, terus berupaya mengubah wajah Batu Ampar. Pada tahun 2020, BUP BP Batam juga telah menerapkan digitalisasi dalam pelayanan jasa kepelabuhanan.

Nelson, menguraikan, Pelabuhan Batu Ampar telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat menjadi pilot project penerapan sistem National Logistik Ecosystem (NLE) melalui Batam Logistic Ecosystem (BLE). NLE sendiri memperkaya peran Indonesia National Single Window (INSW) yang mengintegrasikan perizinan lebih dari 15 Kementerian/lembaga (K/L) di lingkungan pemerintah (government to government). Sementara NLE tidak hanya mengkomodir kolaborasi G2G tetapi juga mampu memfasilitasi kolaborasi platform business to business (B2B) dari hulu ke hilir.

“NLE sendiri merupakan aplikasi yang dibangun oleh pemerintah sebagai wadah bertemunya pengusaha dan para pemilik platform yang bertujuan memutus mata rantai birokrasi layanan logistik dan membuka informasi layanan kepada publik seluas-luasnya yang pada akhirnya akan menurunkan biaya logistik,” ujar Nelson.

Untuk skala Batam, dibentuklah Batam Logistic Ecosystem (BLE) yang memungkinkan diterapkannya single entry untuk semua layanan perizinan dalam satu platform terintegrasi yang melibatkan regulator, seperti BP Batam, KPU Bea Cukai Batam, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Batam, Kantor Imigrasi Batam dan Balai Karantina Batam, sehingga pengguna jasa cukup satu kali melakukan input data yang akan secara otomatis terhubung dengan platform di instansi lainnya.

Jika penerapan BLE ini berjalan dengan baik, Nelson tak memungkiri bahwa sistem ini akan diduplikasi di kota-kota lainnya dan terintegrasi dalam sistem induk bernama National Logistic Ecosystem (NLE).

Selain memberikan kemudahan bagi pengguna jasa karena lebih efisien dari segi pengisian data, ia berharap penerapan BLE maupun NLE nantinya dapat berimplikasi pada penurunan biaya logistik.

“Efisiensi waktu dalam hal pengurusan administrasi membuat pelayanan juga lebih cepat sehingga biaya-biaya yang tidak resmi bisa diminimalisir sehingga biaya logistik dapat lebih murah,” ujarnya.

Permudah Pengusaha

Nelson, menambahkan, bahwa ada banyak kemudahan yang kini dapat dirasakan para pengguna jasa kepelabuhanan dengan digitalisasi. Untuk pengurusan Pemberitahuan Kedatangan Kapal Asing (PKKA) misalnya, yang dahulu hanya bisa diurus di Pusat (Kementerian Perhubungan), kini telah dilimpahkan kewenangannya kepada Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam dan Tanjung Balai Karimun sehingga proses pengurusan hanya memakan waktu satu jam saja.

“Dulu PKKA mengurusnya bisa 3-4 hari, sekarang satu jam bisa keluar. Jadi memang pengusaha dipermudah sekali dengan adanya digitalisasi,” imbuh Nelson.

Bentuk penerapan digitalisasi lainya yang juga mempermudah pengusaha adalah penerapan Inaportnet yang ditandai dengan pelaksanaan Go Live Inaportnet pada Kamis, 5 November 2020.

Nelson, mengatakan, bahwa BUP BP Batam dan KSOP Khusus Batam telah berkoordinasi sejak September 2020 untuk mempersiapkan penerapan Inaportnet di Batam melalui kegiatan sosialisasi dengan para stakeholder terkait, seperti Perusahaan Pelayaran, Perusahaan Bongkar Muat dan Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.

“Dengan dilaksanakannya Go Live Inaportnet maka pelayanan kapal dan barang di pelabuhan di Batam wajib menggunakan Inaportnet, sehingga mempermudah bagi BUP BP Batam dan KSOP Khusus Batam dalam melakukan pengawasan, pengendalian dan pengaturan pelayanan kapal dan barang di pelabuhan Batam. Harapannya sistem Inaportnet ini juga akan terhubung dengan sistem Indonesia National Single Window (INSW) dan National Logistik Ecosystem (NLE),” ujar Nelson.

Nelson tak menampik bahwa perubahan-perubahan ini terjadi karena dukungan Pemerintah Pusat, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi yang selalu mendorong agar Batam bisa menjadi percontohan bagi daerah lainnya di Indonesia dalam menciptakan iklim investasi yang menggairahkan terutama di sektor maritim.

Dari hasil rapat daring maupun offline bersama Pemerintah Pusat inilah, institusi terkait di Batam terus menggenjot progress perbaikan di masing-masing internal hingga integrasi sistem berhasil diwujudkkan.

“Dengan integrasi sistem ini diharapkan pelayanan tatap muka dengan petugas dapat dikurangi dan progress layanan dari masing-masing instansi juga dapat terbaca secara transparan di platform yang terintegrasi,” jelas Nelson.

Rencana Pengembangan Pelabuhan Batu Ampar

Tak hanya fokus pada pembenahan sistem dengan digitalisasi, BP Batam, ujar Nelson, juga tengah menggodok pengembangan Pelabuhan Batu Ampar dari segi infrastruktur dan suprastruktur.

Dalam Rencana Induk Pelabuhan 2020, pengembangan Pelabuhan Batu Ampar Jangka Pendek (2021-2025) direncanakan akan dimulai dengan perkuatan dermaga utara sepanjang 700 meter, pembangunan lapangan peti kemas seluas 2-10 Ha, perkuatan dermaga utara lama sebagai terminal multipurpose sepanjang 408 m dan pendalaman alur pelayaran kolam depan dermaga menjadi -8 LWS.

Dari segi suprastruktur, BUP BP Batam akan melakukan pengadaan peralatan bongkar muat 2 unit Gantry Crane, 5 Unit Trantainer untuk kegiatan multipurpose di dermaga timur, 2 Unit Reach Stacker, 2 Unit Top Loader, 10 Unit Head Truck dan 20 Unit Chassis.

Dengan pengembangan jangka pendek ini, diharapkan pada tahun 2025, arus peti kemas di Pelabuhan Batu Ampar mencapai 1,8 Juta TEUS dan dapat mengakomodir kapal dengan kapasitas 3000 TEUS atau kapal generasi ke-3 untuk angkutan Peti Kemas Domestik.

Meski bertahap, Nelson optimis bahwa ke depannya, dengan pengembangan infrastruktur dan perlengkapan suprastruktur ini, dapat mengantarkan Pelabuhan Batu Ampar sebagai Green Port percontohan di Indonesia.

“Kami juga sedang merancang penerapan teknologi digital Terminal Operating System (TOS). Digitalisasi TOS tidak hanya meningkatkan pelayanan karena handling peti kemas menggunakan sistem, namun juga menghemat pengeluaran biaya operasional pengguna jasa yang dapat menurunkan biaya logistik,” tandasnya.

redaksi@www.rasio.co //

BP Batam lakukan Perubahan Tarif Limbah B3

0

RASIO.CO Batam – BP Batam melakukan penyesuaian tarif Layanan Air Limbah yang disosialisasikan kepada para tenant yang tergabung dalam Kawasan Pengelolaan Limbah Industri Bahan Berbahaya dan Beracun (KPLI-B3) Kabil, pada Kamis (7/1/2021) di Gedung Marketing Center BP Batam, Batam Centre

Perubahan besaran tarif layanan ini tertuang dalam Perturan Kepala BP Batam Nomor 28 Tahun 2020 Atas Perubahan Peraturan Kepala BP Batam Nomor 15 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan Sumber Daya Air, Limbah, dan Lingkungan pada Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan.

General Manager Sumber Daya Air, Limbah dan Lingkungan, Ibrahim, mengatakan, penyesuaian tersebut perlu dilakukan untuk memberikan kontribusi terhadap biaya operasi dan pengelolaan kawasan.

“Ada beberapa tarif, khususnya dalam pengelolaan KPLI–B3 Kabil yang harus diturunkan agar memiliki daya saing. Namun juga ada tarif sewa yang dinaikkan dengan mempertimbangkan biaya operasional dan biaya pemeliharaan yang semakin tinggi,” ujar Ibrahim.

Kenaikan tarif tersebut, lanjut Ibrahim, juga dipicu oleh biaya operasional dan pemeliharaan kawasan serta fasilitas KPLI–B3 Kabil yang cukup besar, menilik biaya-biaya yang telah dikeluarkan tahun 2019 mencapai lebih dari Rp 4 milyar untuk membiayai operasional, pemeliharaan dan pembangunan fasilitas.

Adapun penyersuaian tarif layanan jasa sarana dan prasarana Kawasan Pengelolaan Limbah Industri (KPLI-B3) mencakup tarif sewa lahan per m²/tahun, tarif sewa pemakaian jasa timbang, ruang kantor, forklift, loading bay, biaya pengelolaan kawasan KPLI-B3 berupa keamanan, kebersihan, pemeliharaan jalan/drainase, lampu penerangan jalan, dan IPAL, serta biaya pass masuk orang dan kendaraan.

Meski memberlakukan kenaikan pada beberapa tarif layanan, Ibrahim, mengatakan, para tenant memberikan respon positif atas penyesuaian tersebut.

“Secara umum responnya baik, selagi tujuannya untuk mendukung pengembangan fasilitas dan meningkatkan pelayanan, para tenant mendukung kebijakan yang ditetapkan oleh BP Batam,” tutur Ibrahim.

Kegiatan sosialisasi ini turut dihadiri oleh Kepala Bidang Pentarifan BP Batam, Haris Adi Purnomo, Manager Komersial BP Batam, Lusy Novita, Asisten Manager Pemasaran Dan Pengembangan Usaha, Dedi Suherli, Asisten Manager Tata Lingkungan BP Batam Suriadi Sembiring, serta dihadiri oleh lebih dari 20 perwakilan tenant KPLI BP Batam. (r).

redaksi@www.rasio.co // `

Guru Lingga Raih Peringkat I Nasional di Ajang HGN 2020

0

RASIO.CO, Lingga – Sempena Dirgahayu Hari Bhakti Kementrian Agama RI ke-75, Forum Peningkatan Kompetensi Guru Madrasah Kabupaten Balangan (FPKGMB), melakukan kegiatan penyajian materi dan bimbingan dalam membuat Laporan Karya Inovatif yang diikuti 776 peserta, dari seluruh Indonesia dengan sistem Webiner.

“Alhamdulillah, salah seorang guru Kabupaten Lingga, Nuraini, S.Pd. SD, guru SDN 005 Singkep Pesisir, meraih Peringkat I Nasional dari 8 Kategori yang dilombakan,” kata Junaidi Adjam, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Kabupaten Lingga, kepada Rasio.co, Jum’at (8/1/2021).

Junaidi menjelaskan, dalam Webinar Nasional, Hari Guru Nasional Tahun 2020, kegiatan yang diselenggarakan FPKGMB dari 23 hingga 26 November 2020 tersebut, Nuraini membuat Karya Inovatif Pembelajaran, Meraih Prestasi di Ajang Nasional dengan meraih Peringkat I.

Webinar ini, lanjut Junaidi, diselenggarakan oleh FPKGMB secara Daring (Dalam jaringan) melalui via Zoom Meeting untuk penyajian materi, dan WhatshApp Group untuk bimbingan dalam membuat laporan karya inovatif dengan 4 orang pemateri.

“Kita bersyukur dan bangga, bahwa guru di Lingga masih punya dedikasi dan kreatifitas, untuk berprestasi hingga ke Tingkat Nasional,” terangnya.

Untuk diketahui, bagi peserta yang ingin mendapatkan sertifikat pola 32 jam, maka peserta wajib mengumpulkan tugas, setelah melalui bimbingan dari para pemateri dan panitia, sekitar 200 peserta yang mengumpulkan tugas, dari 200 peserta yang mengirim Laporan dinilai oleh panitia, menjadi 40 peserta dibuatkan lomba sempena dengan Dirgahayu Hari Amal Bakti Kementrian Agama RI Ke 75.

Adapun 8 kategori tersebut yaitu.

  1. Kategori Alat Pelajaran (Laporan Karya Inovatif dan Video Terbaik).
  2. Kategori Pembuatan Video Alat Pembelajaran.
  3. Kategori Alat Peraga (Laporan Karya Inovatif dan Video Terbaik).
  4. Kategori Video Pembelajaran Kreatif.
    5 Kategori Laporan Karya Inovatf Alat Pelajaran.
  5. Kategori Laporan Karya Inovatif Alat Peraga Pelajaran.
  6. Kategori Laporan Karya Inovatif (Teknologi Tetap Guna).
  7. Kategori Laporan Karya Inovatif berupa karya seni.

Puspan@www.rasio.co //

Dikabarkan Polisi Grebek Gelper Lucky City Batam

0

RASIO.CO, Batam – Gelanggang Permainan(Gelper) Permainan Anak dan Dewasa Lucky City terletak di pasar pujabahari,.Kota Batam dikabarkan di grebek polisi.Selasa(05/01).

Informasi lapangan, gelper yang beroperasi lebih kurang dua pekan tersebut diduga tidak.memiliki izin, namun tetap beroperasi dan diduga kuat melakukan undian berhadiah motor bagi pemain yang beruntung.

“Kabarnya polda kepri yg.grebek mas, tiga unit mobil avanza tim turun kelokasi dan.membubarkan.pemain dan kabarnya terindikasi berbau judi,*

“Dari kasir pemain.tukar rokok, lalu kebelakang yg masih lokasi gudang lucky city tuk menukarkan dgn uang,” kata frs sumber media dilokasi ketika digrebek. Jumat(08/01).

Kata dia, Gelper Lucky City merupakan permindahan dahulu ada di Formosa dengan pemgelola Ameng dan beroperasi hampir dua minggu dan untuk menarik pengunjung pihak penyelenggara adakan undian berhadiah motor.

“Dua hari sebelumnya hadiah dua motor, pemain dapat undian motor, habis tu barulah di grebek,” ujarnya.

Hingga berita ini diunggah, media belum nerhasil mengkonfirmasi terhadap pihak kepolisian atas kebenaran.pemggrebekan gelper tersebut, namun dilakukan pemantau di tkp hingga saat ini gelper masih belum beroperasi alias tutup.

Adi@www.rasio.co //

Pojok Iklim Perdana 2021 Fokuskan Aksi Mitigasi Dan Adaptasi Menuju COP-26

0

RASIO.CO , JAKARTA – Menuju COP-26 UNFCCC yang akan diadakan akhir tahun 2021 di Glasgow, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyelenggarakan diskusi Pojok Iklim pada Rabu (6/1). Diskusi perdana di tahun 2021 ini dilakukan secara virtual dengan pembahasan tentang aksi nyata dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia. 

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global, telah menunjukkan upaya nyata dalam memenuhi target Nationally Determined Contribution (NDC) untuk menurunkan emisi 29?ngan upaya sendiri, dan meningkatkan target penurunannya hingga 41% pada tahun 2030 dengan dukungan internasional.  

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Wamen LHK), Alue Dohong, berharap pada kesempatan diskusi kali ini dapat mengupas seputar perkembangan kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, aksi cerdas dari para pihak yang memperlihatkan pelaksanaan komitmen Pemerintah Indonesia, dan perkembangan isu internasional dan capaian energi terbarukan, guna mendukung persiapan Indonesia untuk COP 26.

“Indonesia telah berhasil berkontribusi terhadap pencapaian NDC 24,4% pada tahun 2017 dari target 29% pada tahun 2030. Dalam diskusi kali ini saya berharap para narasumber dan peserta Pojok Iklim dapat saling bertukar ide dan pandangan, khususnya pada beberapa fokus substansi yaitu pengembangan dan replikasi forum multipihak dalam konteks membangun kebijakan pengendalian perubahan iklim di Indonesia, penguatan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam masa pemulihan pandemi COVID-19,” jelas Alue Dohong.

Selanjutnya, Wamen LHK menambahkan bahwa beberapa substansi yang juga menjadi fokus adalah tentang penegasan komitmen dan optimasi sektor energi Indonesia dalam kerangka pengendalian perubahan iklim, penyediaan dukungan sains dan inovasi dalam upaya pengendalian perubahan iklim, pengembangan dan penyediaan akses pendanaan perubahan iklim serta pengarusutamaan peran non-state actors dalam upaya pengendalian perubahan iklim. 

“Diskusi Pojok Iklim kali ini hendaknya juga menggarisbawahi seruan status Darurat Iklim yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam peringatan lima tahun Persetujuan Paris 2015 Climate Ambition Summit yang diadakan secara virtual pada Sabtu, 12 Desember 2020. Seruan tersebut mendorong seluruh negara untuk mempercepat upaya pengurangan emisi gas rumah kaca,” pungkas Alue Dohong.

Ketua Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Sarwono Kusumaatmadja, dalam pemaparannya menyampaikan tema sentral COP 26 di Gasglow adalah layak diperkirakan akan konsentrasi ke aksi adaptasi dan mitigasi untuk kurangi emisi GRK dalam konteks kelangsungan hidup manusia dan keutuhan ekosistem alam. “Indonesia sudah memiliki program-program aksi nyata dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim  yang  memberikan  hasil yang konkrit yaitu berupa pengurangan drastis insiden karhutla, penurunan deforestasi yang diakui dunia internasional, serta revitalisasi DAS Citarum,” tambah Sarwono.

Selanjutnya, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Ruandha Agung Sugardiman juga menambahkan, salah satu bentuk persiapan menuju COP 26 di Gasglow harus dengan perencanaan, pelaksanaan aksi mitigasi, adaptasi, serta sistem monitoring dan evaluasi, kebutuhan kelengkapan informasi ini sangat penting untuk mendukung penyampaian laporan ke dunia internasional mengenai informasi yang terus diperbaharui tentang emisi GRK.

Sebagai informasi, Pemerintah Indonesia melalui KLHK telah menyelenggarakan forum diskusi mingguan multi-pihak Pojok Iklim sejak tahun 2016 dengan konsentrasi pada proses adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia, guna mengaktualisasikan isu perubahan iklim di berbagai sektor serta mensinergikan inovasi dan praktek cerdas dari berbagai daerah.  Wamen LHK memaparkan bahwa diskusi Pojok Iklim selama ini telah memberikan masukan dan ide inovatif bagi pengembangan kebijakan pengendalian perubahan iklim di Indonesia dan diharapkan forum Pojok Iklim ini dapat terus dikembangkan ke depan, termasuk salah satunya sebagai forum untuk mempersiapkan bagi Indonesia dalam rangka menghadapi COP26 UNFCCC yang akan diadakan di Glasgow di akhir 2021.

sumber : menlhk.go.id

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Hanya Terbatas di Beberapa Kabupaten/Kota

0

RASIO.CO , JAKARTA – Melengkapi penjelasan kebijakan terbaru terkait upaya pengendalian Covid-19, yaitu pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, Pemerintah menegaskan kembali bahwa pemberlakuan pembatasan tersebut tidak dilakukan di semua wilayah Kota/Kabupaten di Jawa dan Bali, namun hanya dilaksanakan terbatas di beberapa Kota/Kabupaten saja.

Menko Airlangga menjelaskan “Pemberlakuan pembatasan dilakukan hanya terbatas di beberapa Kota/Kabupaten saja, yaitu yang memenuhi parameter yang telah ditetapkan (kasus aktif, tingkat kematian, tingkat kesembuhan ataupun tingkat keterisian RS), dan menjadi prioritas untuk pengendalian Covid-19 di wilayah tersebut.”

Pemberlakuan yang hanya terbatas di beberapa Kota/Kabupaten tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa Pemerintah melihat ada beberapa daerah yang mempunyai risiko tinggi dan menjadi episentrum peningkatan kasus Covid-19, terutama di Ibukota Provinsi dan daerah (Kota/Kabupaten) di sekitarnya. Daerah-daerah seperti ini mengalami peningkatan kasus Covid-19 yang cukup tinggi, namun di sisi lain juga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, sehingga Pemerintah memandang perlu untuk segera dilakukan upaya pengendalian Covid-19, dengan tetap menjaga momentum mulainya pemulihan ekonomi di daerah tersebut.

Karena itu kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah tidak melakukan pelarangan, namun memberlakukan pembatasan berbagai aktivitas dan kegiatan masyarakat, terutama kegiatan yang berpotensi meningkatkan jumlah kasus positif Covid-19. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini adalah bukan pelarangan kegiatan, melainkan pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan terhadap beberapa kegiatan masyarakat, agar kegiatan tersebut tidak menjadi klaster baru dan sumber penyebab terjadinya peningkatan kasus positif Covid-19. Menko Airlangga menegaskan “Pembatasan kegiatan masyarakat ini adalah bukan pelarangan kegiatan, tetapi merupakan pembatasan agar kegiatan masyarakat tersebut tidak menjadi sumber penyebaran Covid-19”.

Pemberlakuan pembatasan yang diterapkan di beberapa Kota/Kabupaten tersebut, telah diatur lebih lanjut melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021 mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covd-19). Menteri Dalam Negeri memberikan instruksi bahwa untuk meningkatkan pengendalian penyebaran pandemi COVID-19  maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, dan terpadu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Karena itu diinstruksikan kepada beberapa Kepala Daerah agar mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan virus COVID-19.

Selain itu, Instruksi Mendagri ini juga menetapkan secara terbatas beberapa Kota/Kabupaten yang menjadi prioritas di wilayahnya untuk dilakukan pemberlakuan pembatasan. Beberapa Kota/Kabupaten yang menjadi prioritas tersebut antara lain: (1) DKI Jakarta: Seluruh wilayah DKI Jakarta; (2) Jawa Barat: dengan prioritas wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan wilayah Bandung Raya; (3) Banten: dengan prioritas wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan; (4) Jawa Tengah: dengan prioritas wilayah Semarang Raya, Banyumas Raya dan Kota Surakarta serta sekitarnya; (5) DI Yogyakarta: dengan prioritas wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul,  Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulonprogo; (6) Jawa Timur: dengan prioritas wilayah Surabaya Raya dan Malang Raya; (7) Bali: dengan prioritas wilayah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar serta sekitarnya.

Gubernur dapat menetapkan Kota/Kabupaten lain di wilayahnya untuk dilakukan pemberlakuan pembatasan, dengan mempertimbangkan keempat parameter yang telah ditetapkan (tingkat kematian, tingkat kesembuhan, tingkat kasus aktif ataupun tingkat keterisian RS), dan pertimbangan lain untuk memperkuat upaya pengendalian Covid-19.

Melalui upaya pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan ini diharapkan akan dapat mengendalikan peningkatan kasus positif Covid-19 di beberapa Kota/Kabupaten yang mempunyai risiko tinggi dan berpotensi menjadi episentrum peningkatan kasus Covid-19, sehingga upaya memanfaatkan peluang dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi tetap dapat diwujudkan. “Perlu ditegaskan lagi bahwa upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi, harus tetap dibarengi dengan upaya pengendalian Covid-19”, tutup Menko Airlangga.

sumber : ekon.go.id