Minggu, November 22, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 1230

Dewan Sepakati Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 Sebesar 1.314 Triliun Lebih

0

NARASI- Rapat paripurna ranperda pengesahan APBD Perubahan yang dilaksanakan di gedung DPRD Bintan bersama pemkab Bintan dikantor Bapelitbang Bintan melalui video teleconference.

Bupati Bintan Apri Sujadi Memperlihatkan Salinan Perubahan APBD Kepada DPRD Melalui Vidio Teleconference di Kantor Bapelitbang Bintan.

Dalam laporan Banggar yang disampaikan oleh Sekwan Muhammad Hendri. Dari hasil pembahasan Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bintan, proyeksi pendapatan daerah pada APBD murni ditetapkan sebesar Rp1,32 triliun.

Sekretaris Banggar , Muhamad Hendri Membacakan Hasil Perubahan APBD Didepan Sejumlah Anggota Dewan Bintan

Sedangkan dalam pembahasan Perubahan APBD 2020, pendapatan diproyeksikan sebesar Rp1,109 triliun, atau berkurang sekitar Rp214,1 miliar.

Sejumlah Anggota Dewan Fokus Mendegarkan Rapat Paripurna Pengesahan Ranperda Perubahan APBD

Menurut Hendri dalam bacaanya, Proyeksi pendapatan daerah pada Perubahan APBD 2020 bersumber dari PAD sebesar Rp168,2 miliar.

Sejumlah Dewan Hadir pada Paripurna Pengesahan Ranperda Melalui Vidio Teleconference.

Target ini turun sekitar 44,49 persen dibandingkan proyeksi pada APBD murni, senilai Rp303 miliar. Kemudian, bersumber dari dana perimbangan sebesar Rp788.095 miliar, serta lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp153,388 miliar.

Sekretaris Banggar Berbincang Bersama Anggota Dewan Sebelum Rapat Ranperda Pengesahan Perubahan APBD.

Sedangkan untuk belanja daerah, pada kebijakan APBD murni tahun anggaran 2020, ditetapkan sebesar Rp1,363 triliun. Dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp670,077 miliar.

Bupati Bintan Mendengarkan Pembicaraan Salinan Pengesahan Ranperda Perubahan APBD Melalui Teleconference.

Sedangkan belanja langsung sebesar Rp693,117 miliar. Sementara, pada struktur Ranperda Perubahan APBD 2020 yang disahkan ini, total belanja daerah disepakati sebesar Rp1,313 triliun. Dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp725,001 miliar. Sementara, belanja langsung diproyeksikan sebesar Rp588,869 miliar.

Sejumlah Amggota Dewan Mengisi Absensi Saat Memasuki Ruang Rapat.

“Total belanja daerah sampai akhir tahun 2020 pada Perubahan APBD 2020 ini berkurang sekitar Rp49,323 miliar atau hampir Rp50 miliar, jika dibandingkan total belanja pada APBD murni lalu. Kalau di APBD murni itu total belanjanya Rp1,363 triliun, di Perubahan APBD ini menjadi Rp1,313 triliun,” sebut Hendri. Rabu (16/9).

Usai Rapat Ranperda Pengesahan Perubahan APBD , Komisi I Menandatangani Pemberian Nama Bandara Tambelan.

Belanja daerah sebesar Rp1,313 triliun dibandingkan dengan proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp1,109 triliun, terdapat defisit anggaran sekitar Rp204,17 miliar. Namun penerimaan pembiayaan bersumber dari Silpa 2019, sebesar Rp206,17 miliar.

Wakil Ketua II DPRD Bintan, Agus Hartanto Memasuki Ruang Rapat.

Bupati Bintan Apri Sujadi dalam video teleconference menyampaikan, pihaknya berterimakasih kepada DPRD Bintan yang sudah membahas satu persatu secara rinci.

“Kami pemkab bintan mengucapkan terimakasih kepada DPRS Bintan, semoga sinergitas antar pemda dengan DPRD terus terjalin secara baik demi meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Apri Sujadi, Bupati Bintan. 

Narasi  : jhon
Foto      : jek

Kombes Pol Purwadi Wahyu Anggoro Bagikan Masker Gratis di Malioboro

0

RASIO.CO, Yogyakarta – Mantan Kapolresta Barelang yang saat ini menjabat sebagai Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Purwadi Wahyu Anggoro, S.I.K., M.H terus melakukan pendisiplinan masyarakat terkait protokol kesehatan dengan membagikan masker kepada masyarakat secara gratis, pada hari Senin (14/9) sore lalu.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Purwadi Wahyu Anggoro, S.I.K., M.H. dan Wakapolresta Yogyakarta AKBP Juang Andi Priyanto, S.I.K., S.H., M.Hum, di kawasan Jalan Malioboro Yogyakarta.

Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Purwadi Wahyu Anggoro, S.I.K., M.H menyampaikan, kegiatan tersebut dilakukan bertujuan untuk pendisiplinan masyarakat terkait protokol kesehatan untuk mencegah penularan covid-19.

“Pendisiplinan masyarakat dan pembagian masker diawali dengan apel di area parkir Abu Bakar Ali dengan menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya para petugas menyusuri Jalan Malioboro untuk mengimbau kepada warga masyarakat pendistrian Malioboro untuk selalu mematuhi protokol kesehatan cegah covid-19,” ujar Kapolresta, Kamis (17/9).

Selain itu, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari INPRES No. 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona.

“Polri akan terus melakukan sosialisasi dan imbauan terkait pencegahan covid-19 di wilayah Kota Yogyakarta. Bersama instansi terkait TNI, Dishub dan Satpol PP kita juga terus melakukan patroli gabungan guna pendisiplinan masyarakat,” tegas Kapolresta.

Kita selalu menghimbau kepada masyarakat untuk selalu memakai masker, mencuci tangan dan tetap menjaga jarak serta tidak berkerumun, tutupnya.

Yuyun

Ketua DPRD Batam Sebut Akan Panggil BPN, PT Sentek dan Pihak Yayasan

0

RASIO.CO, Batam – Pimpinan rapat yang juga Ketua DPRD Batam Nuryanto menyampaikan bahwa secara administratif keberadaan bangunan milik yayasan Suluh Mulia Pionir di Perumahan Merlion Squer di Tanjung Uncang – Batu Aji, bisa dikatakan ilegal dan melanggar hukum karena berdirinya bangunan tidak sesuai dengan keinginan warga.

Hal tersebut disampaikan Nuryanto saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) gabungan di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Batam, Batam Centre – Batam (15/9).

“Sesuai dengan Perda yang mana setiap perumahan yang telah selesai dibangun, developer wajib menyerahkan Fasos dan Fasum kepada pihak pemerintah. Ini wajib, guna dan manfaatnya untuk warga perumahan tersebut. Berikutnya minggu depan, kita akan memanggil, menghadirkan pihak BPN Batam, PT Sentek dan Yayasan. Kalau tidak juga ada penyelesaian kita merekomendasikan warga untuk mengambil langkah hukum,” ujar Nuryanto.

Sebelumnya, selaku Ketua RW, Suryadi menyampaikan bahwa Fasilitas umum (Fasum) berupa sekolah yayasan berbasis agama tersebut tidak sesuai dengan keinginan warga, dan permasalahan ini sudah sejak tahun 2010.

“Permasalahan kami ini sudah lama, dari tahun 2010 sampai saat ini. Selaku konsumen, pertama beli dari pihak marketing mengatakan bahwa di Fasum tersebut terdapat fasilitas pendidikan negeri dan lainnya. Namun, kenyataanya berbeda,” terang Suryadi mewakili warga Perumahan Merlion Squer di Tanjung Uncang – Batu Aji.

Berikut, Ketua Tim Penyelesaian Permasalah Fasos dan Fasum, Chairizal menjelaskan bahwa pada tahun 2011 warga pernah melaksanakan aksi demo, dan yayasan tersebut sempat tutup sebentar dan buka kembali. Selanjutnya, pada tahun 2013 pihak yayasan mengadakan pertemuan dengan warga, dan juga pada Musrenbang terdapat kesepakatan ganti rugi bangunan. Namun, sampai sekarang tidak diproses oleh Pemerintah kota Batam (Pemko Batam).

“Fasum dengan luasnya sekitar 4000-5000 meter persegi, berdiri bangunan tiga lantai dengan 18 ruang kelas milik yayasan. Menurut Pemko Batam waktu itu, lambat prosesnya karena terdapat kesalahan di BP Batam, sementara dari pihak BP Batam kesalahan berada di pihak Pemko Batam,” tegasnya.

Setelah mendengar penyampaian warga, menurut Pegawai BP Batam bahwa Penetapan Lokasi (PL) pihaknya mengalokasikan lahan seluas 100 ribu lebih meter persegi kepada PT Sentek, peruntukannya yaitu perumahan dan jasa, dengan UWT sampai dengan tahun 2032. Sementara menurut fatwa planologi lahan Fasum masuk ke lahan PT Sentek tersebut masih tetap, dan tidak dialihkan ke siapapun.

Sementara itu, dari Dinas Perkimtan Batam pihaknya menjelaskan sampai bahwa saat ini belum ada penyerahan Fasum dan Fasos perumahan oleh pihak developer.

Sedangkan terkait perizinan DPM PTSP Batam, pernah mengeluarkan IMB di lokasi tersebut, dan juga ada melakukan upaya pencabutan IMB pada tahun 2018. Selanjutnya, terkait operasional sekolah yayasan tersebut, Dinas Pendidikan Batam belum ada mengeluarkan izinnya.

sumber:dinamikakep

Walikota Batam Berikan Apresiasi Baksos Polri di Batam

0

RASIO.CO, Batam – Walikota Batam, Muhammad Rudi berikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan yang dilakukan oleh Polri di Batam, pada hari Kamis (17/9).

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengatakan, bantuan untuk masyarakat ini tentunya sangat memberikan manfaat di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

“Peran semua pihak khususnya instansi pemerintah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sebab pandemi Covid-19 yabg terjadi sejak awal tahun 2020 lalu memberikan dampak terhadap ekonomi masyarakat,” ujar Rudi.

Atas nama masyarakat, pihaknya mengucapkan terimakasih kepada Polri khususnya Polda Kepri dan Polresta Barelang atas kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan di Batam.

Mudah-mudahan kolaborasi dan kerjasama kita semua dalam penanganan Covid-19 bisa terus terjalin dengan baik.

Kita semua berharap semoga Covid-19 ini cepat berlalu, tutup Rudi.

Yuyun

Amsakar Pastikan Tidak Ada Bantuan Hukum Terkait Kasus SHM

0

RASIO.CO, Batam – Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad pastikan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Kabag Hukum Pemko Batam, Sutjahjo Hari Murti tersangka terkait atas dugaan kasus korupsi Gratifikasi.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad saat dikonfirmasi awak media, di Golden Prawn Bengkong, pada hari Rabu (16/9).

“Terkait dengan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), tidak ada kebijakan negara untuk memberikan bantuan hukum. Biar proses hukum bergulir karena dari situ pada akhirnya akan nampak persoalan atau kasus yang terjadi,” ujar Amsakar.

Lanjutnya, kita hormati saja dengan prinsip praduga tidak bersalah, jadi kita semua harus ber praduga belum ada kesalahan sebelum ada vonis di ketuk.

Saat ini kami sudah mempersiapkan namun bukan bantuan hukumnya, tapi untuk penggantinya Plt Kabagnya supaya pekerjaan di kantor tetap dapat berlangsung sebagaimana adanya.

Amsakar menambahkan, sementara belum ada hitam diatas putih, belum ada vonis kita lebih bagus kembangkan praduga tidak bersalah karena itu salah satu azaz hukum, tidak ada satu orang pun yang dapat mengatakan seorang bersalah sebelum ada vonisnya.

“Kalau kasus KKN tidak ada langkah aturannya, tidak ada pembelaan untuk kasus seperti itu. Maka nya kasus ini biar bergulir, kita lihat kondisinya seperti apa, tidak ada pembelaan untuk kasus yang terkait dengan korupsi,” tegasnya.

Sementara itu, dalam pengawasan dan pembenahan untuk mencegah sebenarnya kita sudah benahi di sistem sebagai upaya untuk membetulkan tata kelola pemerintah, sudah sekuat tenaga kita lakukan.

“Ada namanya Mall Pelayanan Publik, lelang elektronik, seluruh transfer daerah tidak ada istilah bawa uang mentah, semua harus melalui rekening yang bersangkutan dari Kasda,” tambah Amsakar.

Contoh lain insentif RT/RW langsung diserahkan ke RT/RW, ini upaya kami untuk menekan agar praktek yang tidak semestinya dapat kita tekan sedemikian rupa.

Namun dalam kesehariannya tetap ada ruang, siapa yang bisa menjamin kalau 12 ribu pegawai bisa mematuhi sesuai aturan, siapa yang jamin.

Jadi intinya, kalau terkait dengan persoalan KKN tidak ada kewenangan daerah atau pemerintah untuk memberikan bantuan hukum, tutup Amsakar.

Diberitakan sebelumnya, bahwa Kajaksaan Negeri (Kejari) Batam tetapkan Kabag Hukum Pemko Batam, Sutjahjo Hari Murti tersangka terkait kasus dugaan korupsi Gratifikasi dan berhasil mengamankan uang tunai Rp.560 juta diduga hasil kejahatan tersangka.

Yuyun

Polisi Tangkap Tersangka Penipuan Rp1,2 Miliar

0

RASIO.CO, Batam – Jajaran Kepolisian Ditreskrimum Polda Kepri mengamankan pelaku penipuan senilai Rp1,2 miliar berinisial EE.

Modus penipuan tersangka berinisial EE yang diduga melakukan tindak pidana penipuan, Penggelapan, dan pemalsuan surat dengan modus menjanjikan Pengelolaan Kantin Pada Proyek Pembangunan Apartemen Kepada Masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Wadir Reskrimum Polda Kepri Ruslan Abdul Rasyid didampingi Kasubdit II DIitreskrimum Polda Kepri, dan Ps. Paur 1 Subbid Penmas Bid Humas Polda Kepri saat menggelar Konferensi Pers di Polda Kepri pada Rabu (16/9).

“Berawal dari LP-B / 95 / IX / 2020 / SPKT-KEPRI, TANGGAL 12 SEPTEMBER 2020 di SPKT Polda Kepri terkait dengan tindak pidana penipuan, Penggelapan, dan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Tersangka Berinisial EE.”

Dan berdasarkan Laporan Polisi tersebut Tim Ditreskrimum Polda Kepri Melakukan Penyelidikan Dipimpin Oleh Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda Kepri.” Jelas Wadir Reskrimum Polda Kepri Ruslan Abdul Rasyid.

Dari hasil penyelidikan ditemukan modus operandi yang dilakukan adalah dengan Tersangka EE mengaku sebagai staff PT. PP Persero Tbk, yang menjabat sebagai General Manager Affair dalam proyek pembangunan Apartemen Pollux Habibie Batam.

Lalu tersangka juga ditunjuk GMA dalam Pembangunan Apartemen Renne Mansion di Bengkong yang pembangunannya juga akan dilaksanakan oleh PT. PP Persero yang akan dimulai pada bulan April 2020 selama 4 tahun 8 bulan.

Pelaku menyakinkan korban memperlihatkan surat tugas berkop PT. PP Persero yang berisikan penunjukan Tersangka EE sbg General Manager Affair , serta surat berkop PT. PP Persero yang berisikan penetapan harga makanan.

Sehingga seolah-olah proyek pengelolaan kantin tersebut benar adanya. agar korban tertarik, Tersangka EE mengatakan jika dalam pembangunan tsb, PT. PP Persero akan mendatangkan 14.000 karyawan, dan akan membuka 17 kantin yang akan ditunjuk langsung oleh PT. PP Persero melalui proses lelang tertutup.

Dimana keputusan untuk memilih calon pengelola kantin merupakan kewenangan Tersangka yang ditunjuk sebagai gma, untuk harga makanan yang ditetapkan sebesar Rp. 23.800,- perbungkus.

Sebanyak 3 kali sehari, dimana pembayaran dapat diklaim ke PT. PP Persero pada hari ke 14. selanjutnya Tersangka EE meminta uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada korban sebagai jamiinan.

Dari hasil penyidikan oleh tim subdit 2 ditreskrimum polda kepri, diketahui jika Tersangka EE benar pernah bekerja di PT. PP Persero dalam proyek pembangunan apartemen pollux habibie batam.

Namun bukan menjabat sebagai General Manager Affair melainkan sebagai supir yang bekerja dari tanggal 07 mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019.

Adapun proyek pengelolaan kantin tsb ditawarkan oleh Tersangka EE kepada masyarakat mulai bulan Februari 2020, dan sampai dengan tgl 15 September 2020 korban yang sudah datang ke ditreskrimum polda kepri yang merasa dirugikan oleh Tersangka EE sebanyak 15 orang, dengan total kerugian sementara mencapai Rp. 1.200.000.000,- .

“Tim Berhasil Melakukan Penangkapan Terhadap Tersangka EE Di Kfc Batam Center pada saat Akan Bertemu Dengan Korban, Kemudian Tersangka Dibawa Ke Polda Kepri Guna Dilakukan Pemeriksaan Lebih Lanjut.” Tutur Wadir Reskrimum Polda Kepri Ruslan Abdul Rasyid.

Pasal yang disangkakan adalah Pasal 378 KUHP Dan Atau Pasal 372 KHUP dan atau Pasal 263 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 6 (Enam) tahun penjara”. Tutup Wadir Reskrimum Polda Kepri.

APRI@www.rasio.co //

Isdianto Mendengarkan Curhat RT/RW se-Tanjungpinang

0

RASIO.CO, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau H. Isdianto mendengarkan keluh dan kesah perwakilan RT dan RW se Kota Tanjungpinang, Rabu (16/9) di Gedung Daerah.

Dalam kesempatan ini Asirin selaku ketua forum RT dan RW kota Tanjungpinang mengungkapkan suka dan dukanya menjadi RT dan RW. Karena selalu menerima kritikan pedas dari masyarakat yang merasa tidak puas. Terutama masyarakat yang tidak terima karena tidak menerima bantuan saat ada pembagian.

“Alhamdulillah kami selalu menerima dengan lapang dada, apapun bentuk kritikan dan bahkan hinaan yang ditujukan kepada kami. Karena kami sadar, bahwa kamilah sasaran utama komain masyarakat,” kata Asirin.

Asirin juga mengugkapkan kekecewaannya atas hilangnya beberapa program pemerintah yang dinilai bagus dan sangat bermanfaat untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan. Seperti program P3DK, RTM dan RTLH.

“Program-program itu sangat bagus namun sekarang justru tidak ada lagi. Kami harap kedepan program ini ada lagi,” kata Asirin.

Menanggapi hal ini Gubernur Kepulauan Riau H. Isdianto mengakui jika memang beberapa program tersebut dulunya ada dan sangat bagus. Digagas sejak jaman Gubernur Ismeth Abdullah, H. Muhammad Sani dan Nurdin Basirun. Namun karena keadaan anggaran yang tidak mencukupi, akhirnya tidak bisa dilanjutkan.

“Meski demikian kedepannya kita akan melakukan progran yang mirip dengan itu semua yang sistem penganggarannya sharing antara Pemprov dan Pemkab atau Pemko. Programnya bisa apa saja, yang jelas sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing,” ujar Isdianto.

Isdianto juga menghimbau agar forum RT dan RT senantiasa kompak, tetap menjaga silaturahmi serta menjaga kondusifitas warganya masing-masing agar tetap nyaman, tentram dan damai.

“Keberhasilan kepala daerah tergantung pada RT dan RW, karena RT dan RW lah yang memiliki masyarakat. Bukan bupati, Walikota atau Gubernur. Makanya tingkatkan terus silaturahmi, saling bahu-membahu satu sama lain,” kata Isdianto.

redaksi@www.rasio.co //

Kebersamaan Sukseskan Pembangunan, Gubernur Ajak Semua Bersatu

0

RASIO.CO, Tanjungpinang – Gubernur Kepri, H. Isdianto mengajak seluruh elemen di Kepulauan Riau untuk bersatu dalam upaya mensukseskan pembangunan. Kebersamaan menjadi salah satu pondasi kunci keberhasilan.

“Karena kita tidak bisa mengerjakan sesuatu yang besar sendirian. Kesuksesan pembangunan, perlu komitmen kebersamaan untuk sama-sama mencapai tujuan itu,” ujar Isdianto di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Rabu (16/9) pagi.

Menurut Isdianto, kebersamaan itu penting karena setiap elemen punya kapasitas dan kemampuan masing-masing, begitupun dengan tanggungjawab dan peran yang dimiliki. Ide dan masukan juga menjadi penting.

“Karna kesemuanya saling berkesinambungan, semua diharapkan dapat berperan aktif,” lanjutnya.

Gubernur Isdianto yang mengisi aktifitas paginya di Gedung Daerah, menerima sejumlah kunjungan silaturahmi dan audensi antara lain dengan dengan Tokoh Masyarakat Tanjungpinang, PTK Non ASN (Guru-guru Honorer), PTT Pemprov Kepri, Sopo Bodang KKBI (Batak Islam) , Pimpinan Bank BTN Syariah Cabang Batam dan Ikatan Pemuda Bugis Nusantara Provinsi Kepri.

Dengan para Tokoh Masyarakat, silaturahmi yang dikemas dalam sarapan bersama tersebut Isdianto menyampaikan ucapan terimakasihnya, berkat para tokoh masyarakat di berbagai kalangan terdapat wadah untuk aspirasi bagi masyarakat.

“Sehingga ide-ide pemikiran yang datang dari para tokoh maayarakat sampai kepada Pemerintah tentu dalam hal ini Pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin mengakomodir pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut,” kata Isdianto.

Kemudian saat audensi dengan PTK Non ASN dan Isdianto memberikan apresiasi besar kepada pada tenaga pendidik atas dedikasi dan pengabdiannya selama ini untuk pendidikan, begitupun dengan rombongan perwakilan PTT Pemprov Kepri.

Isdianto menekankan akan tetap memperhatikan kesejahteraan para guru, meskipun mencari solusi terkait kejelasan status para guru honorer dalam waktu dekat cukup sulit, tapi dirinya akan mencari solusi jangka pendek.

“Misalnya kita buat payung hukum, Pergub agar bisa bantu mensejahterakan PTK Non ASN yang masa kerjanya di atas 5 tahun, tidak menutup kemungkinan diberikan tunjangan/insentif dengan tetap memperhatikan kekuatan anggaran kita,” kata Isdianto.

Begitupun saat Audensi bersama Sopo Bodang HKBI (Himpunan Keluarga Batak Islam) dan Ikatan Pemuda Bugis Kepri, Isdianto menekankan bahwa keberagaman adalah kekuatan. Secara pribadi, adik kandung alm. Muhammad Sani itu tidak mengkotak-kotakan perbedaan.

“Semua sama, dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mari kita bersama, jadikan keberagaman sebagai kekuatan untuk membangun Kepri agar semakin maju lagi,” tekadnya.

Kepada Pimpinan Bank BTN Syariah Cabang Batam yang menyatakan kesiapannya untuk bekerjasama dengan Pemprov dibidang pengelolaan keuangan secara syariah juga di apresiasi Isdianto. Dirinya bersama jajaran terkait akan menindak lanjuti dan pelajari terkait kerjasama ini.

redaksi@www.rasio.co //

Kemenag Kota Batam Kukuhkan Pengurus IRTQ Batam

0

RASIO.CO, Batam – Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kota Batam, H Zulkarnain Umar melakukan pengukuhan terhadap Pengurus Ikatan Rumah Tahfidz Qur’an (IRTQ) Kota Batam masa bakti 2020-2023, di Aula Lantai IV Kantor Pemko Batam, Rabu (16/9).

Kemenag Kota Batam, H Zulkarnain Umar mengatakan, IRTQ ini adalah pertama di Provinsi Kepri bahkan ditingkat nasional. Oleh karena itu IRTQ ini adalah dari Batam untuk Kepri dan nasional.

Zulkarnain menjelaskan, terbentuknya IRTQ ini sama halnya dengan terbentuknya Ikatan Persaudaraan Imam Masjid beberapa waktu lalu, yang mana awalnya adalah dari Batam dan setelah itu baru dibentuk ditingkat nasional dan Provinsi lainnya.

“Selamat kepada pengurus yang sudah dilantik, geliat Al-quran di Kota Batam sudah bangkit dan menjadi cahaya untuk Batam. Bapak dan ibuk adalah para pengerak Al-Qur’an di Kota Batam ini,” jelas Zulkarnain.

Sementara itu, Ketua umum IRTQ Kota Batam, Tahir Abu menambahkan, hari ini kita telah melakukan pengukuhan terhadap Pengurus Ikatan Rumah Tahfidz Qur’an (IRTQ) Kota Batam masa bakti 2020-2023.

“Ini merupakan inisiator dari Kemenag Kota Batam, karena fenomenal Rumah Tahfidz di Kota Batam sudah menjamur dan antusiasmenya sudah luar biasa,” ucapnya.

Lanjutnya, Alhamdulillah IRTQ ini secara kelembagaan pertama di Indonesia, jumlah Rumah Tahfidz Qur’an (RTQ) yang bergabung di IRTQ ini ada 67 dari semua Kecamatan yang ada di Kota Batam.

Kedepan tim akan merancang sebuah kurikulum agar rumah tahfidz mempunyai kurikulum sebagai panduan, karena selama ini belum ada kurikulum di rumah tahfidz yang paten.

Kita berharap pembentukan IRTQ ini bertujuan sebagai wadah yang ada di Kota Batam untuk pemersatu dalam sebuah wadah agar Pemko kota Batam dapat memperkuat lagi karena sebagian RTQ masih sangat manual sekali, tutupnya.

Yuyun@www.rasio.co //

Nuryanto Kecewa, Pejabat Pemko Batam Tidak Hadir di Rapat Pembahasan ATB

0

RASIO.CO, Batam – Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto kecewa, pasalnya pihak Pemko kota Batam tidak hadir di dalam Rapat koordinasi terkait akan berakhirnya konsensi pengelolaan air antara BP Batam dan PT. ATB.

Dimana rapat tersebut sesuai jadwalnya akan digelar pada hari Rabu (16/9) di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kota Batam, namun para pejabat pemerintah tidak menghadiri rapat tersebut.

“Bismillahirrahman nirrohim rapat saya buka, dan Alhamdulillah rapat saya tutup,” ucap Nuryanto dengan kecewa, di ruang kerjanya, Rabu (16/9).

Nuryanto menegaskan, para pemangku kepentingan serta pihak-pihak yang semestinya bertanggung jawab untuk hadir, saya katakan bahwa para pemimpin kita merupakan pemimpin yang tidak bertanggung jawab.

“Hari ini DPRD Kota Batam menggelar rapat koordinasi dengan Kepala BP Batam, Walikota Batam dan sejumlah pejabat lainnya, namun sebagian besar pejabat eksekutif yang diundang ternyata tidak datang menghadiri rapat,” ucap Nuryanto.

Rapat koordinasi ini akan membahas masalah konsesi pengelolaan air antara BP Batam dan PT. ATB yang akan berakhir pada tanggal 14 November 2020 nanti.

Nuryanto mengaku pihaknya kecewa terhadap para pejabat pemerintah yang tidak menghadiri rapat itu.

Menurutnya, mereka menganggap remeh permasalahan air di Kota Batam.

“Menurut kami DPRD, air sesuatu yang sangat penting, tunggu tanggal main,” tegas Nuryanto.

Kita akan menjadwalkan rapat kembali pada hari Jum’at mendatang, karena DPRD telah menerima pengaduan dari beberapa warga masyarakat terkait dengan kekisruhan antara BP Batam dan PT ATB.

“Kita tidak bisa bicara sepihak. Oleh karena itu, kita dengarkan dulu informasi dari beberapa pihak yang kita undang,” tambah Nuryanto.

Nuryanto menambahkan, masalah antara BP Batam dan PT. ATB berpotensi menjadi makin kacau, tapi disisi lain kami tidak menginginkan warga Batam terkendala mendapatkan air bersih.

“Air itu masalah hidup dan kebutuhan masyarakat Batam, jangan sampai masyarakat kita terganggu,” ungkapnya.

Sejak menjabat di DPRD Batam, dirinya tidak pernah mengetahui poin-poin isi perjanjian konsesi antara BP Batam dan PT ATB, karena selama ini DPRD tidak pernah dilibatkan, tutupnya Nuryanto.

Yuyun@lwww.rasio.co //