Minggu, November 22, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 1240

Hujan Deras Guyur Kota Batam, Jalan Jendral Sudirman Sukajadi Ambles

0

RASIO.CO, Batam – Akibat curah hujan yang mengguyur sebagian kota Batam yang terjadi pada hari Sabtu (29/8) mengakibatkan Jalan Jenderal Sudirman depan Pom Bensin Sukajadi mengalami rusak parah.

Informasi lapangan, salah satu warga pengguna jalan yang berada di lokasi mengatakan, Banjir lor depan Pom Bensin Sukajadi jalannya amblas.

“Saudara-saudara yang lewat Sukajadi arah Simpang Jam ke Nagoya harap lewat jalur lain bos,” Kata sumber yang engan di publis.

“Ambrul lagi longsor lagi, jalanan banjir. Awas jangan dekat-dekat, ada pengalihan jalan ambles,” tutupnya.

Saat ini petugas Satlantas Polresta Barelang sedang melaksanakan pengalihan arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman. Untuk arus lalu lintas dialihkan ke jalur lambat dari arah Simpang Kepri Mall menuju Laluan Madani.

Yuyun@www.rasii.co //

Ini Kegiatan Puncak HUT ke-74 Jalasenastri

0

RASIO.CO, Tanjungpinang – Kordinator Cabang IV Daerah Jalasenastri Armada I (Korcab IV DJA I) menggelar acara puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Jalasenastri di Gedung Serba Guna (GSG) Yos Sudarso Mako, Jumat pagi (28/8).

Acara tersebut berlangsung sangat sederhana, diawali dengan laporan Ketua Panitia yang disampaikan oleh Wakil Ketua Korcab IV DJA I Ny. Gatot Mardiyono.

Usai memberikan laporan, dilanjutkan sambutan oleh Komandan Lantamal (Danlantamal) IV Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto, selaku Pembina Jalasenastri Korcab IV DJA I.

Sebelum doa, Ketua Korcab IV DJA I Ny. Helena Indarto Budiarto membacakan sambutan tertulis Ketua Umum Jalasenastri Ny.Vero Yudo Margono

Danlantamal IV dalam sambutannya mengatakan “Tema peringatan HUT ke-74 Jalasenastri Tahun 2020, yaitu “Jalasenastri Ikut Berperan Mewujudkan Keluarga Tangguh Dan Sehat Menuju Indonesia Maju”,

saya anggap sangat relevan dengan kondisi saat ini. Hendaknya tema tersebut bukan hanya sekedar slogan semata, namun harus dibuktikan melalui berbagai kegiatan nyata”, tuturnya.

Danlantamal IV menambahkan”Dengan kerja keras dan upaya yang sungguh-sungguh, kita yakin bahwa manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat dan seluruh keluarga besar TNI Angkatan Laut yang pada gilirannya para istri prajurit akan termotivasi untuk ikut berperan lebih aktif dalam organisasi Jalasenastri”, pungkasnya.

Sementara itu Ketua Umum Jalasenastri Ny. Vero Yudo Margono mengatakan “Sebagai istri pendamping suami, hendaknya ibu dapat memahami tugas, kewajiban dan tanggung jawab suami sebagai Prajurit TNI Angkatan Laut sehingga ibu-ibu harus turut memberikan dukungan dan motivasi dalam setiap penugasan suami dimanapun berada.

Jadilah istri yang bisa menjadi penyejuk hati dan pikiran suami dalam suka dan duka, jangan malah jadi menambah beban pikiran suami karena tugas dan tanggung jawab suami sebagai Prajurit TNI Angkatan Laut sudah berat”, pungkasnya

Sebagai acara tambahan dari seluruh rangakaian acara yakni peniupan lilin ulang tahun dan pemotongan kue tart dan tumpeng yang selanjutnya oleh Danlantamal IV diserahkan kepada Ketua Korcab IV DJA I serta Wadanlantamal menyerahkan ke Wakil Ketua Korcab IV DJA I.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wadanlantamal IV Kolonel Marinir Gatot Mardiyono, Asops Danlantamal IV Kolonel Laut (P) Amrin Rosihan Hendrotomo, Aspers Danlantamal IV.

Aspotmar Danlantamal IV Kolonel Laut (KH) Ambar Suwardi, Ketua Ranting C Cabang I Korcab Pasmar-1, Ketua Cabang 1,2,5,9 Korcab IV DJA I serta pengurus Korcab IV DJA I

Redaksi@www.rasio.co //

Danlantamal Pimpin Langsung Sertijab Empat Jabatan Penting

0

RASIO.CO, Tanjungpinang – Danlantamal IV Tanjungpinang Laksamana PertamA Indarto Budiarto memimpin langsung sertijab empat jabatan penting di Mako. Jumat(28/08).

Jabatan Asrena Danlantamal IV, Asintel Danlantamal IV, Kakuwil Lantamal IV dan Dansatrol Lantamal IV resmi diserahterimakan dari Danlantamal IV kepada Letkol Laut (S) Dwiarmanto, dari Kolonel Laut (P) Ari Aryono, kepada Kolonel Laut (P) Tommy Herlambang, serta dari Kolonel Laut (S) G.Hariyono, kepada Kolonel Laut (S) Joko Wahyudi.

Sementara itu Sertijab Dansatrol Lantamal IV dilokasi yang sama dengan waktu dan tepat yang berbeda dari Kolonel Laut (P) H.Wijaya Sinaga, kepada Letkol Laut (P) Arif Prasetyo.

Kolonel Laut (P) Ari Aryono selanjutnya akan menempati jabatan baru sebagai Kasubdis Litpers Dispamsanal Mabesal di Jakarta, Kolonel Laut (S) G.Hariyono, menempati jabatan baru sebagai Irben It Kolonlamil di Jakarta serta Kolonel Laut (P) H.Wijaya Sinaga, akan menempati jabatan baru sebagai Iropslat It Koarmada I di Jakarta.

Sedangkan Letkol Laut (S) Dwiarmanto, sebelumnya menjabat sebagai Pabandya Dalwasgar Ban I Ren Sopsal Mabesal di Jakarta, Kolonel Laut (P) Tommy Herlambang, sebelumnya menjabat sebagai Asintel Danguskamla Koarmada I di Batam,

Kolonel Laut (S) Joko Wahyudi, sebelunya menjabat sebagai Kaakun (PPSPM) Kupus Diskual Mabesal di Jakarta, serta Letkol Laut (P) Arif Prasetyo, sebelumnya menjabat sebagai Kapuskodal Koarmada I.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wadanlantamal IV Kolonel Marinir Gatot Mardiyono, Para Pejabat Utama Lantamal IV, Para Kadis dan Kasatker Lantamal IV.

Redaksi@www.rasio.co //

Pengamat Nilai Ada yang Janggal Hakim dan Jaksa Kabulkan Pengunduran Kasmarni sebagai Saksi Aliran Dana Rp. 23.6 M

0

PEKANBARU –Aneh dan janggal Hakim dan Jaksa menerima mundurnya Kasmarni, istri tersangka korupsi Bupati Bengkalis non aktif, Amril Mukminin .

Padahal Balon Bupati Bengkalis 2020 tersebut dihadirkan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam pembuktian dakwaan kedua, terkait aliran dana Rp. 23.6 M dari dua orang pengusaha sawit yang melibatkan Kasmarni sebagai penerima baik langsung maupun melalui rekening pribadinya.

Hal itu disampaikan oleh Praktisi Hukum
R.Adnan, S.H., MH, kepada awak media, Kamis, (27/8).

Menurut Dosen Hukum Acara Pidana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Dharma Andigha Bogor, dan Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung ini, memang dalam aturannya saksi dapat mengundurkan diri oleh sesuatu pertimbangan.

“Namun dalam kasus ini, saksi Kasmarni sesuai dengan dakwaan Jaksa diduga terlibat menerima aliran dana sebesar Rp 23.6 M dari dua orang pengusaha sawit yang juga menjadi saksi dan mengakui terkait aliran dana tersebut,” kata R. Adnan heran.

Oleh karena itu, sebagai orang yang memahami hukum, dirinya tidak dapat memahami pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan mundurnya Kasmarni sebagai saksi.

“Dengan tidak berpikir buruk ya, ini ada sesuatu yang janggal. Kalau pendapat saya, dengan bukti yang ada, Kasmarni itu mestinya sudah jadi tersangka,” tegasnya.

Hal yang tak berbeda juga disampaikan oleh pakar hukum Dr. Nurul Huda. Menurut dosen Universitas Islam Riau (UIR) ini, perlu dipertanyakan apa yang menjadi pertimbangan hakim mengabulkan mundurnya saksi.

“Namun demikian, dengan mundurnya Kasmarni sebagai saksi, secara diam-dian Kasmarni mengakui dakwan Jaksa terkait aliran dana Rp.23.6 M dari pengusaha sawit tersebut,” kata Nurul Huda.

Di awal sidang lanjutan dugaan gratifikasi dari pengusaha sawit di Pengadilan Tipikor Pekanbaru secara online di Kamis (27/8), Kasmarni menyampaikan langsung pengunduran dirinya sebagai saksi.

“Izin yang mulia (majelis hakim), saya mengundurkan diri sebagai saksi, sehubungan dengan panggilan KPK tertanggal 24 agustus 2020 untuk persidangan sebagai saksi,” ucap Kasmarni dari sambungan aplikasi Zoom.
Alasan mengundurkan diri sebagai saksi itu, menurut Kasmarni, yang menjadi pesakitan dalam perkara tersebut adalah suami sahnya, Amril Mukminin.

“Karena terdakwa adalah suami saya,” lanjutnya.

Hal itu, diterangkan Kasmarni, sebagaimana diatur dalam Pasal 168 KUHAP mengenai orang-orang yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi.

Adapun poinnya yakni, (a) keluarga sedarah atau semanda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. Lalu pada poin (b), saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.

“Dan poin (c) suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa,” terang mantan Camat Pinggir yang saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Bengkalis.

Atas pernyataan tersebut, jaksa KPK Takdir Suhan SH menyampaikan, tidak keberataan terhadap permohonan Kasmarni itu.

“Tidak keberatan saksi mengundurkan diri sebagai saksi,” sebut JPU. Atas hal tersebut, majelis hakim yang dipimpin oleh Lilin Herlina SH MH, mengabulkan permintaan Kasmarni tersebut.

“Karena diatur dalam Undang-undang, maka kami kabulkan,” kata hakim menegaskan.

Selain Kasmarni, persidangan itu, jaksa KPK juga menghadirkan 2 orang saksi lainnya, yakni Jonny Tjoa dan Adyanto. Keduanya merupakan pengusaha sawit yang memberikan uang kepada Amril Mukminin melalui Kasmarni.

Jonny Tjoa mengaku tidak mengetahui kala itu Amril Mukminin sebagai anggota DPRD Bengkalis. Ia hanya mengetahui saat itu Amril Mukminin sebagai tokoh masyarakat.

“Saya tahunya dia (Amril) tokoh masyarakat. Itu tahun 2012. Saya punya PT di sana,” akunya Jonny.

Diakui, dirinya menemui Amril Mukminin dikarenakan saat itu banyak gangguan dan permasalahan yang terjadi di pabrik kelapa sawit miliknya.

“Sebelum pertemuan dengan Amril, banyak gangguan di sana,” kata Jonny.

Dalam pertemuan tersebut, lanjut Jonny, dirinya membicarakan mengenai permasalahan yang terjadi di sekitaran pabriknya. Ia juga membicarakan supaya terdakwa memfasilitasi tandan buah segar sawit masyarakat untuk masuk ke pabriknya.

“Ada perjanjian, setiap buah yang masuk itu ada fee Rp5 per kilo. Kita transfer melalui rekening atas nama Kasmarni,” jelasnya. 

Fee perjanjian itu, disampaikan saksi, diserahkan ke Kasmarni berdasarkan arahan dari Amril Mukminin. Yang mana, pemberiannya dilakukan setiap bulannya.

“Setoran per bulan. Kalau dihitung sekitar 12 miliar lebih. Itu terhitung sejak 2013 sampai 2019. Uang disetor ke rekening Bank Cimb Niaga atas nama Kasmarni,” ucapnya.

Berbeda halnya dengan keterangan Adyanto. Ia menyampaikan, menyerahkan fee Rp5 per kilogram kepada Kasmarni secara tunai.

“Saya langsung kasih ke Buk Kasmarni secara tunai. Amril yang nyuruh. Setor per bulan, biasa ada Rp180 juta, ya gak tentu, sesuai bon yang masuk,” ungkap Adyanto.

Uang itu, lanjut dia, mulai diberikan kepada istri Amril Mukminin sejak tahun 2014 silam. Pemberian tersebut terhenti, setelah dirinya diperiksa oleh penyidik lembaga antirasuah pada Juli 2019.

“Terakhir setor setelah diperiksa KPK. Kalau ditotalkan sekitar Rp10 miliar lebih. Saya langsung setor tunai. Kadang Rp180 juta, tidak tentu. Kasmarni maupun Amril, tidak pernah keberatan,” akunya.

wan@pkb.www.rasio.co //

Batam Kondusif, Kapolresta Barelang Silaturahmi Bersama Paguyuban Kota Batam

0

RASIO.CO, Batam – Dalam rangka silaturahmi Kamtibmas, Kapolresta Barelang AKBP Yos Guntur Yudi. F.S, S.H, SIK, MH menggelar pertemuan bersama Paguyuban Kota Batam, di Ruangan Aninditha Lantai 2, Mapolresta Barelang, pada hari Jum’at (28/8) sekira Pukul 10.00 Wib.

Kegiatan tersebut juga di hadiri oleh Kasat Binmas Kompol Dunya Harun, Kasipropam AKP Endi Simanjuntak, Ketua Payuguban se Kota Batam sebanyak 34 Orang.

Kapolresta Barelang AKBP Yos Guntur Yudi. F.S, S.H, SIK, MH mengatakan, peran para tokoh-tokoh sendiri dinilai sangat penting untuk menjaga situasi di Kota Batam Tetap Kondusif. Apalagi dikala masa-masa pandemi corona seperti ini, dimana masyarakat diminta untuk berkerjasama dengan pemerintah setempat demi memutus wabah penyebaran Covid-19.

“Selain itu, dalam menghadapi pesta demokrasi mari kita bekerjasama dalam menciptakan Pilkada 2020 agar berjalan aman dan kondusif,” ucap Kapolresta Barelang.

Kapolresta Barelang menghimbau, Penerapan adaptasi kebiasaan baru atau New Normal di Kota Batam, diharapkan agar kita tetap waspada dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.

“Dihimbau kepada Para Ketua/perwakilan Paguyuban Kota Batam untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang Covid-19 sehingga dapat dengan cepat memutus mata rantai penyebarannya,” jelasnya.

Mari kita menciptakan komunikasi yang baik sebagai Ketua/perwakilan Paguyuban agar menjadi cooling system di tengah-tengah masyarakat, tutup Kapolresta Barelang.

Yuyun

Tolak RUU Omnibus Law, Wahyu Wahyudin : Intinya Fraksi PKS Dukung Buruh

0

RASIO.CO, Batam – Ketua DPRD Provinsi Kepri gelar Rapat Dengar Pendapat bersama Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) yang terdiri dari Konfenderasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) terkait penolakan RUU Omnibus Law, di Graha Kepri, Batam Centre, Jum’at (28/8).

Turut hadir Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, Anggota DPRD Kepri Fraksi PKS, Wahyu Wahyudin, Anggota DPRD Kepri Fraksi PDIP, Lisdarmasyah, Anggota DPRD Kepri Fraksi Nasdem Boby Jayanto dan Sahmadin sinaga, Ketua DPD KSPSI Prov. Kepri Imanuel D. Purba, SH, dan Korwil KSBSI Prov. Kepri Makruf pane, SH.

Anggota DPRD Kepri Fraksi PKS, Wahyu Wahyudin mengatakan, saya mewakili Fraksi PKS mendukung sepenuhnya Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) menolak RUU Omnibus Law terkait 9 Klaster Ketenagakerjaan.

“Adapun 9 problem besar klaster ketenagakerjaan yakni, hilangnya upah minimum, hilangnya pesangon, kontrak tanpa batas, outsourching semua jenis pekerjaan, waktu kerja eksploitatif,
TKA buruh kasar bebas masuk, hilangnya jaminan sosial, PHK mudah dilakukan dan sanksi pidana hilang,” jelas Wahyu.

Wahyu menjelaskan, selain itu pasal-pasal yang memberatkan terkait ketenagakerjaan antara lain Pasal 88 tentang Pengupahan, Pasal 90B diberlakukan Upah Minimum dibawah upah minimum, Pasal 92 golongan jabatan, masa kerja, pedidikan dan kompetensi tidak lagi diperhatikan dalam menyusun struktur dan skala upah.

Selanjutnya Pasal 93 hilangnya berbagai macam hak cuti, Pasal 95 hak buruh tidak diutamakan ketika perusahaan pailit, Pasal 156 nilai pesangon dikurangi, Pasal 164 pasal pasal dalam uu ketenagakerjaan yang memungkinkan buruh mendapat pesangon 2 kali di hapus dan Pasal 169 hak pengajuan pengunduran diri dihapus.

“Kami meminta MPBI untuk mengundang DPR RI yang asal pemilihan Kepri untuk duduk bersama DPRD Provinsi dan buruh melakukan diskusi serta penolakan,” ucapnya.

Harapannya Pemerintah Pusat membatalkan pasal pasal yang ada di RUU ketenagakerjaan Omnibus Law. Intinya Fraksi PKS mendukung buruh, tutup Wahyu.

Yuyun@www.rasio.co //

Duta Humas Polda Kepri Sosialisasi Penggunaan Masker

0

RASIO.CO, Batam – Guna menangkal dan mencegah penyebaran virus covid-19 khususnya diwilayah kota Batam, Duta Humas Polda Kepri memberikan himbauan Sosialisasi tentang Penggunaan Masker di tempat-tempat makan atau restaurant di wilayah Batam Centre dan sekitarnya, pada Rabu (26/8)

Kegiatan ini berlangsung sejak pagi. Yang mana sasaran dari kegiatan ini adalah para pengunjung dan pemilik tempat makan, dimana para pengunjung tempat makan sedang ramai-ramainya sarapan sebelum memulai runititasnya dipagi hari.

Pemberian himbauan, pembagian brosur dan Sosialisasi yang dilakukan oleh Duta Humas Polda Kepri ini disambut baik oleh masyarakat terutama kaum millennial.
Menggunakan masker di masa pandemi sangat penting.

Bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan juga untuk orang lain. Menggunakan masker merupakan bagian dari protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan. Sehingga masyarakat memang dianjurkan untuk selalu menggunakan masker jika berada diluar rumah.

“Tetap menggunakan masker apabila beraktivitas diluar rumah demi memutus mata rantai penyebaran virus covid-19, mencuci tangan, menjaga jarak dan tidak berkerumun. Kita harus saling menjaga agar tidak tertular Covid-19 ”, pungkas Duta Humas Polda Kepri.

Di lanjutkan dengan menempelkan sticker terkait waspada terhadap Terorisme dan Radikalisme di tempat-tempat makan wilayah Batam Centre.

Selama pelaksanaan kegiatan sosialisasi, terpantau dalam situasi relatif kondusif.

Redaksi@www.rasio.co //

BP Batam Gelar Webinar “Kesiapan Batam Menghadapi Industrialisasi dan Investasi Asing”

0

RASIO.CO, Batam – Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar Web Seminar (Webinar) yang bertajuk “Kesiapan Batam Menghadapi Industrialisasi dan Investasi Asing”, pada Kamis (27/8/2020) bertempat di Meeting Room Marketing Center BP Batam.

Melalui aplikasi Zoom, Web Seminar ini menghadirkan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Kepala BP Batam Muhammad Rudi, Ketua KADIN Indonesia untuk Singapura Michael Goutama, dan Presiden Direktur PT Sat Nusapersada Tbk Abidin Hasibuan sebagai narasumber, serta Direktur Pemberitaan Media Indonesia Usman Kansong selaku moderator.

Forum diskusi online yang diselenggarakan oleh BP Batam ini diikuti kalangan pengusaha, akademisi, dan umum, yang membahas topik terkait kesiapan Batam menghadapi industrialisasi dan investasi asing, merumuskan langkah jitu bagi pemerintah dan para pelaku usaha agar bisa berjalan bersama.

Dalam kesempatan pertama, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso yang dalam hal ini mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, membuka Webinar dengan memaparkan beberapa poin penting, di antaranya perkembangan dan dampak pandemi Covid-19 di Indonesia, Surplus Neraca Perdagangan, Integrasi Pengembangan Batam-Bintan-Karimun-Tanjung Pinang, serta 2 KEK di Batam yang telah disetujui oleh Kemenko RI.

“Proyeksi pertumbuhan secara global untuk tahun 2020 berada di kisaran -7,6 hingga -4,9%. Sedangkan Indonesia sendiri kita berharap angkanya menunjukkan tren positif, seperti prediksi dari World Bank dari yang tadinya minus, menjadi 0,0%,” ujar Susiwijono.

Susiwijono melanjutkan, Indonesia mengalami kontraksi ekonomi lebih kecil, yaitu sebesar -5,32% pada kuartal kedua tahun 2020, dibandingkan dengan negara-negara lainnya, terutama ASEAN yang mencapai angka dua digit. Ia juga mengatakan kemungkinan resesi bagi Indonesia selalu ada, dan bukanlah hal yang baru selama pandemi Covid-19 berlangsung.

“Sebagian besar negara-negara di dunia sudah melakukan resesi, bahkan hampir semua negara di ASEAN akan melakukan resesi. Bahkan Thailand sudah lebih dulu resesi, begitu juga dengan Singapura dan Filipina,” ujar Susiwijono.

Sedangkan pada kuartal kedua, Provinsi Kepulauan Riau mengalami kontraksi -6,66%, yang mana jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan kontraksi ekonomi nasional, yaitu sebesar -5,32%.

Kemudian dari sisi pengeluaran, kinerja ekspor dan impor relatif terdampak minimal. Namun sektor investasi, konsumsi pemerintah, dan lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) menurun tajam dibandingkan dengan nasional.

“Seperti daerah lainnya di Indonesia, sektor jasa, transportasi, dan akomodasi adalah sektor perekonomian yang paling terdampak di Provinsi Kepri. Namun kita harus yakin dan percaya diri dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, meski mengalami kontraksi yang cukup dalam, namun masih jauh lebih baik dari negara lain,” kata Susiwijono.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dalam pemaparannya mengatakan, nilai pertumbuhan ekonomi Batam selalu di atas Provinsi Kepulauan Riau dan nasional, di mana tahun 2019 lalu, menurut data dari Badan Pusat Statistik Kota Batam, pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 5,92%, sedangkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri mencapai 4,8% serta Indonesia 5,02%.

“Seiring juga dengan jumlah nilai investasi di Batam yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2019 nilai investasi Batam mencapai USD 750.768 juta dan Semester 1 tahun 2020 (Januari-Juni 2020) mencapai USD 497.223 juta. Aktivitas ekspor juga berjalan baik, dengan destinasi seperti China, Prancis, India, Singapura dan Amerika Serikat, yang merupakan beberapa negara tujuan ekspor terbesar dari Batam,” ujar Muhammad Rudi.

Muhammad Rudi yakin, Batam masih menjadi primadona dan memiliki daya tarik bagi perkembangan industri dalam menopang pertumbuhan ekonomi regional dan nasional karena tidak dikenakan biaya ekspor impor, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, hingga insentif keuangan lainnya.

“Dengan adanya kegiatan webinar ini, kami berharap dapat memberikan informasi penting tentang Batam, khususnya kondisi saat ini. Kami tetap melakukan berbagai upaya untuk terus mempromosikan Batam secara aktif, dan BP Batam juga berkomitmen untuk melayani anda dalam mewujudkan investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,” kata Muhammad Rudi.

Redaksi@www.rasio.co //

Rudi Paparkan Kinerja BP Batam di DPR RI

0

RASIO.CO, Jakarta – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, memaparkan kinerja anggaran BP Batam TA TA 2020 serta Laporan Keuangan BP Batam 2019.

Pemaparan disampaikan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat RI, pada Rabu (26/8) malam, di Ruang Rapat Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta Pusat.

Dalam RDP tersebut, Kepala BP Batam didampingi oleh Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto, Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Wahjoe Triwidijo Koentjoro, Anggota Bidang Kebijakan Strategis, Enoh Suharto Pranoto, Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan Dan Investasi, Sudirman Saad, dan Anggota Bidang Pengusahaan, Syahril Japarin.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua/FP Nasdem, Martin Manurung, dan dihadiri oleh para anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi industri, investasi, dan persaingan usaha.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dalam kesempatan pertama menjelaskan pokok bahasan dalam RDP kali ini mengenai Kinerja Anggaran BP Batam TA 2019, Laporan Keuangan BP Batam TA 2019, serta Kinerja Anggaran BP Batam TA 2020.

“Berdasarkan kinerja anggaran BP Batam TA 2019, realisasi penerimaan sebesar Rp1.330,74 miliar atau lebih tinggi 4,51% dari target awal sebesar Rp1.273,31 miliar dan lebih tinggi 6,05% dari realisasi tahun 2018,” jelas Muhammad Rudi.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, menjelaskan, realisasi penerimaan tersebut bersumber dari tiga unit usaha penghasil terbesar, yaitu Kantor Pengelolaan Lahan (43,27% dari total penerimaan), Badan Usaha Pelabuhan Batam (26,99% dari total penerimaan), dan BUBU Hang Nadim Batam (15,17% dari total penerimaan).

Muhammad Rudi mengatakan, untuk realisasi anggaran per sumber pendanaan 2018-2019, penggunaan saldo PNBP tahun 2019 sebesar Rp243,3 miliar.

Sedangkan untuk realisasi belanja per program BP Batam tahun 2018-2019, realisasi penyerapan anggaran per program mengalami peningkatan pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 sebesar 14,35%, dengan rincian Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP Batam lebih tinggi 6,26%, dan Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB lebih tinggi 21,48%.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, juga memaparkan kondisi penyerapan DIPA BP Batam TA 2019, yang mana total anggaran tidak terserap tahun 2019 sebesar Rp498 miliar, utamanya berasal dari optimalisasi/efisiensi anggaran belanja pegawai BP Batam belanja lainnya sekitar Rp248 miliar.

Anggaran beberapa proyek infrastruktur di Pelabuhan Laut dan Bandara tidak teralisasi sekitar Rp173 miliar, dan proyek the Development of Sewerage System in Batam Island tidak terealisasi sebesar Rp77 miliar atau 37 persen.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengemukakan penyebab kurang maksimalnya daya serap anggaran pada tahun anggaran 2020, yaitu pertama, adanya perubahan mata anggaran atas perintah dari pusat untuk menindaklanjuti permasalahan di masyarakat sendiri.

“Kedua, karena kontrak dengan perusahaan dimulai pada bulan Juni dan baru dilaksanakan pada bulan Juli, artinya baru satu bulan lebih dan baru uang muka,” papar Muhammad Rudi.

Namun, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, optimis, dalam dua bulan ini penyerapan anggaran sudah akan mencapai 50%.

Rudi juga menyampaikan kepada Komisi VI DPR RI, dalam penanganan Covid-19 industri yang ada selalu dijaga. “Yang terpenting mereka selalu mematuhi protokol kesehatan Covid-19, dan sampai hari ini industri di Batam masih berjalan dan bertambahnya orderan dari negara luar,” kata Muhammad Rudi.

Terkait pembangunan infrastruktur di Batam, Muhammad Rudi juga menyampaikan kepada Komisi VI bahwa saat ini pembangunan masih tetap berjalan, antara lain pembangunan pelabuhan Batu Ampar, dan pembangunan taxiway dan apron logistic bandara Hang Nadim.

“Bahkan sekitar 1 bulan yang lalu, KEK Maintenance Repair dan Overhaul di Hang Nadim Batam telah distujui Menko Perekonomian,” papar Muhammad Rudi.

Redaksi@www.rasio.co //

Sekda Pimpin Rapat Persiapan MTQ VIII dan Hari Jadi Provinsi Kepri

0

RASIO.CO, Tanjungpinang – Sekda Prov. Kepri, H. T. S. Arif Fadillah memimpin Rapat Persiapan Pelaksanaan MTQ VIII Provinsi Kepri Tahun 2020 disejalankan dengan Hari Jadi Provinsi Kepri Tahun 2020 di Rupatama Lt.4 kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (26/8).

Mengedepankan Protokol Kesehatan yang ketat, Sekda Arif menegaskan agar rangkaian kegiatan MTQ yang sebelumnya bisa disederhanakan demi meminimalisir pergerakan dan aktivitas yang menimbulkan keramaian.

“Kurangi pertemuan yang jumlahnya padat, para peserta pun dipastikan harus sehat ketika tiba di Tanjungpinang, dan menunjukan surat keterangan hasil Rapid saat masuk ke lokasi acara,” tegas Arif.

Arif pun memastikan saat perhelatan upacara HUT RI pekan lalu, menyampaikan langsung dengan para FKPD terkait pelaksanaan MTQ dan semua sepakat mendukung MTQ terlaksana.

“Surat resmi juga telah disampaikan ke Forkopimda, semua mendukung namun tetap saling mengingatkan tentang protokol kesehatan,” lanjut Arif.

Arif juga berharap kepada seluruh perangkat daerah yang masuk kedalam kepanitiaan dapat berkerja solid dan maksimal untuk mencapai hasil yang terbaik, pun demikian kepada Dinas Kesehatan dan RSUD RAT agar lebih aktif.

“Penanggungjawab masing-masing bidang kepanitiaan agar disipin, jangan ada celah. Kita harus jaga dan memastikan agar tidak ada virus yang menyebar,” tegas Arif.

Adapun penjadwalan MTQ VIII sudah di pastikan tidak mengalami kemunduran lagi yakni 19-23 September 2020, karna sesudahnya pada 24 September 2020 adalah Hari Jadi Provinsi Kepri.

“Terkait Hari Jadi Provinsi Kepri juga tidak banyak kegiatan, intinya saja seperti Upacara, Paripurna DPRD, Ziarah dan Tabur Bunga serta disejalankan dengan Peresmian Stadion Dompak,” kata Arif.

Sementara itu, Plt. Kadis Kesehatan Tjetjep Yudiana mengatakan bahwa Protokol Kesehatan dalam penyelenggaraan MTQ harus menjadi tolok ukur dalam menjalankan event dalam era adaptasi kebiasaan baru.

“Jika berhasil melaksanan tanpa penyebaran covid19 akan menjadi kebanggaan sekaligus contoh, namun sebaliknya jika ada tentu akan mencoreng nama Pemerintah yang harus kita hindari,” kata Tjetjep.

Untuk itu, Tjetjep berharap agar sema sektor kepanitiaan ditetapkan sebagai pengawas covid19, berhak memberikan teguran secara santun kepada siapapun yang dinilai melanggar protokol kesehatan.

Selain itu, Tjetjep juga menyarankan agar tes rapid wajib dilakukan kepada seluruh peserta dan petugas acara tanpa terkecuali dengan pelaksanaan tes dan lokasinya terpusat pada satu titik.

“Untuk syarat masuk ke lokasi acara wajib menunjukan surat hasil Rapid,” sarannya.

Tjetjep juga memastikan bahwa Dinas Kesehatan akan bekerja sama dengan RSUD Raja Ahmad Thabib, jika ada hasil rapid yang reaktif akan langsung ditindaklanjuti dengan tes PCR yang hasilnya langsung keluar di RSUD RAT.

Sedangkan untuk Rapid Test nanti terjadwal sementara pada 12 September 2020 pukul 08.00 wib s.d 16.00 wib bertempat di halamaan Gedung Daerah yang akan diinfokan lebih lanjut jika ada perubahan.

redaksi@www.rasio.co //