Minggu, November 22, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 1263

Lapan Hektar Lahan Gambut Terbakar di Meranti

0

RASIO.CO, Meranti – Diduga ulah oknum tak bertanggung jawab, Lebih kurang delapan hektar
lahan gambut serta semak belukar terbakan di Desa Sungai Gayung Kiri, Meranti. Minggu(5/07).

Beruntung Petugas Tim Gabungan berhasil dilapangan padamkan api hingga tidak lebih meluas dan saat ini pihak kepolisian melakukan penyelidikan.

Saat ini masih dilakukan pendinginan. Sebagaimana diketahui dari hasil monitoring aplikasi dashboard lancang kuning pada , telah terdeteksi hotspot dititik koordinat -1°07721″N
103°318122″E, di desa Sungai Gayung Kiri, Rangsang.

Setelah diverifikasi oleh petugas Polsek setempat, merupakan lahan gambut dan semak belukar. Kondisi terbakar disepanjang tepian jalan poros dan berakibat meluasnya kebakaran.

Ditemui di lokasi pendinginan pada Rabu (8/7), Kapolsek Rangsang IPTU Djoni Rekmamora mengaku, langsung melakukan verifikasi dilokasi titik hotspot dan mendapati lahan yang telah terbakar dengan cepat.

“Begitu muncul hotspot diaplikasi, saya langsung cek TKP bersama anggota dan langsung melakukan upaya pemadaman, ada sumber air yang berjarak lebih 200 meter disebelah sana,” ujar Kapolsek sambil menunjuk kearah sumber air.

Kapolsek menjelaskan, berkat kesigapan aparat gabungan api telah berhasil dipadamkan dan saat ini dilakukan pendinginan.

“Kami dari Polsek Rangsang bersama rekan TNI, Masyarakat Peduli Api, petugas dari Kecamatan Rangsang dan masyarakat setempat serta petugas dari PT Sumatera Riang Lestari berjibaku memadamkan api dengan peralatan yang ada, kami menggunakan 3 unit MK3 ditambah 3 unit ministrike dan 5 buah nozle, 1 unit gateway serta selang 30 meteran sebanyak 35 rol,”terang Djoni.

Disinggung tentang kendala yang dihadapi, Djoni mengatakan, bahwa lokasi kebakaran yang berada ditepi laut tersebut terdapat hembusan angin laut yang cukup kencang sehingga mempercepat meluasnya lahan terbakar.

“Anginnya kencang sekali dari arah laut, sementara sumber air cukup jauh. Dan kalau diamati titik awal kebakaran ini memanjang ditepian jalan poros, sehingga kita duga ini sengaja dibakar, dan kami dari Polsek Rangsang melakukan melakukan penyelidikan untuk proses penegakan hukumnya”, ungkap Kapolsek

wan@www.rasio.co //

Bakti Polri di Perbatasan, Wakapolresta Barelang Tanam 350 Pohon Mangrove di Pulau Tolob Batam

0

RASIO.CO, Batam – Kegiatan Bakti Polri di perbatasan bersama TNI instansi terkait, PW ANSOR, BANSER dan elemen masyarakat berupa penanaman bibit pohon Mangrove sebanyak 350 batang, di Pulau Tolob Belakang Padang, Minggu (5/7).

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolresta Barelang AKBP Junoto, SIK dan Pos AL Pulau Tolob, Kapolsek Belakang Padang AKP Sulam, Kanit Gakkum Sat Polair.

Camat, Lurah, Babinsa, dan Anggota Polsek Belakang Padang Serta Wakil Ketua Bhayangkari Cabang Kota Besar Barelang dan Ketua Ansor serta Tokoh Masyarakat Belakang Padang.

Wakapolresta Barelang, AKBP Junoto, SIK dalam kata sambutannya mengucapkan terima kasih pada semua pihak atas kehadiran dalam kegiatan ini.

“Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dalam kegiatan ini, kita berharap dengan kegiatan ini dapat menjaga keberadaan Pulau Tolob tidak terjadi Abrasi,” ujarnya.

Pulau Tolob merupakan tempat bersejarah salah satu wisata religi yang perlu kita pertahankan, nilai nilai sejarah dan dukungan semua pihak untuk sama-sama menjaga NKRI ini.

“Jadikan kegiatan kita ini sebagai ladang ibadah dan kami berharap kegiatan ini tidak sampai disini saja, tetapi berlanjut untuk menjaga NKRI di perbatasan,” tutup Wakapolresta Barelang.

Yuyun@www.rasio.co //

Apakah Bersepeda Olahraga yang Tepat Dimasa Pandemi?

0

Kasus Pandemi virus Covid-19 sudahmenyebar di seluruh Negara didunia dan termasuk Negara Indonesia, yang telah menurunkan semua aktivitas yang terjadi dan membuat banyak orang menjadi khawatir.

Tidak bisa terus menerus hidup di pandemi seperti ini yang membuat orang berdiam diri dirumah aja.Yang kita ketahui bahwa pemerintah Indonesia sudah ingin menetapkan kehidupan tatanan baruatau New Normal yang pelaksanaanya tidak lepas dari protokol kesehatan.

Mulai dari rajin cucitangan, tidak berkontak tangan langsung, memakai masker, jagajarak, jauhi kerumunan dan menjaga kesehatan. Dengan adanya tatanan baru banyak hal-hal yang berubah seperti selalu menggunakan masker ketika berpergian keluar untuk memenuhi kebutuhan, selalu mencuci tangan, jagajarak, dan menghindari kerumunan.

Tidak ada lagi hal-hal yang berbaur seperti acara formal maupun nonformal dengan tatap muka langsung dan digantikan dengan menggunakan sistem daring(online). Untuk umat yang beragama tetap boleh datang ketempat ibadahnya masing-masing tapi dengan melaksanakan protokol kesehatan yang telah diperintahkan.

Mengenai tentang salah satu aturan protokol kesehatan yaitu jaga jarak dan jauhi kerumunan, banyak dari kalangan muda hingga tua untuk melaksanakan protokol tersebut dengan bersepedaan untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari.

Pesepeda meningkat disaat pandemi Covid-19 ini melanda. Bersepeda sudah menjadi tren di Negara kita saat ini, banyak orang berbondong bondong untuk beralih menjadikan sepeda sebagai sarana transportasi mereka, selain untuk berolah raga tetapi juga menghemat biaya dan juga tetap melaksanakan protokol kesehatan.

Sepeda adalah kendaraan beroda dua atau tiga yang mempunyai setang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya. Berbagai macam jenis sepeda, antara lain sepeda onthel, sepeda gunung, sepeda jalan raya, sepeda bmx, sepeda lipat, sepeda fixie dan masih banyak jenis sepeda lainnya.

Banyak manfaat bersepeda, antara lain untuk kesehatan adalah memperkuat otot tulang, mencegah penyakit kardiovaskular, membangun kekuatan tubuh, mengontrol diabetes, menurunkan beratbadan, dan masih banyak lagi, lalu manfaat lain dari bersepeda ialah untuk kegunaan sehari-hari dan tidak mengeluarkan biaya yang cukup banyak.

Adapun peningkatan tren bersepeda ini dikarenakan kekhawatiran masyarakat dengan infeksi virus di transportasi umum dan disebabkan oleh pembatasan transportasi umum selama PSBB.Pembatasan tersebut membuat banyak masyarakat untuk memilih sepeda sebagait ransportasi untuk beraktivitas sehari-hari.

Masyarakat pengguna sepeda juga merasa aman dapat terhindar dari risiko penularan Covid-19 dengan menghindari kerumunan yang biasa terjadi di transportasi umum.Selain bersepeda sangat praktis untuk berolahraga agar tubuh tetap sehat, dengan adanya bersepeda memungkinkan praktik physical distancing akan tetap berjalan dan bersepeda pun mengurangi polusi udara.

Maraknya pengguna sepeda membuat meningkatnya pemasaran di toko-toko sepeda menjadi laris manis.Walaupun bersepeda membuat badan namun ada dampak buruk dari bersepeda antara lain jumlah sperma menurun, berbahaya bagi rahim, dan bisa membuat pria mengalami impotensi. Tren ini juga membuat resah sebagian masyarakat karna beberapa pengguna yang menggunakan marka jalan tidak dengan sebagaimana lazimnya.

Tren sepeda sebenarnya bagus disaat wabah pandemi ini, akan tetapi banyak dari pengguna kehilangan etikanya di ruang publik. Kebanyakan pengguna sepeda melakukan aktivitasnya dengan beramai-ramai dan salahnya pengguna ini menggunakan bahu jalan yang banyak sehingga tidak menghormati pengguna kendaraan lain dan terlalu memakan banyak marka jalan sehingga menimbulkan macet.

Bagi pengguna sepeda yang tidak mengikuti aturan, bisa saja menimbulkan kecelakaan lalulintas yang dapat merugikan diri sendiri dan orang banyak. Sudah banyak terjadi kecelakaan sepeda, misalnya kejadian kecelakaan yang dialami seorang pesepeda Brompton di Jakarta akibat tertabrak kendaraan bermotor, lalu kecelakaan sepeda juga terjadi di seberang haltePolda Metro Jaya akibat separator atau water barrier yang jatuh tersenggol bus Transjakarta, dan masih banyak lagi kejadian kecelakaan sepeda lainnya.

Saat kalian melihat pesepeda, khususnya yang rombongan, bagaimana sikap mereka?Kebanyakan yang saya lihat, ada yang memakai dua jalur sambil ngobrol, menerabas lampu merah, bersepeda di trotoar, hingga melawan arus. Persoalan kurang tertibnya pesepeda ini lantaran hanya ingin mengikuti tren, tetapi belum memahami tatakrama bersepeda di ruang publik.

Beranggapan karena bersepeda itu tidak mengeluarkan polusi, sehingga merasa derajatnya di atas para pengguna kendaraan yang lainnya. Jika sudah terjadi kecelakaan, siapa yang akan disalahkan? Adapun pengguna sepeda harus menghormati dan beretika, etika dasar dalam bersepeda yang paling penting dan mudah adalah tertib.

Misalnya jangan bersepeda di tengah jalan atau memakan satu jalur untuk berdua serta patuhi segala peraturan lalulintas. Pengguna sepeda seharusnya selalu berhati-hati dan menggunakan bahu jalan dengan semestinya dan tetap mengikuti aturan seperti menggunakan jalur khusus bersepeda agar mengurangi resiko kecelakaan.

Terlihat sederhana, tapi nyatanya masih banyak juga yang enggan melakukannya. Bersepedaria boleh saja, asal jangan lupa etika. Bukankah percuma, jika kita bersepeda, namun membahayakan diri sendiri atau orang lain yang ada disekitarkita.

Penulis Muhammad Ridho Saputra

RUU Kekerasan Seksual ditunda DPRkarena’waktu smept’ Hukum di Indonesia Melemah?

0

Menurut badan kesehatan dunia, World Health Organization atau WHO, kekerasan seksual dapat diartikan sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa mendapatkan persetujuan, dan memiliki unsur paksaan atau ancaman.

Pelaku kekerasan seksual tidak terbatas oleh gender dan hubungan dengan korban. Artinya, perilaku berbahaya ini bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan kepada siapapun termasuk istri atau suami, pacar, orangtua, saudara kandung, teman, kerabat dekat, hingga orang yang tak dikenal.

Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja, termasuk rumah, tempat kerja, sekolah, atau kampus. Kekerasan seksual berbeda dari pelecehan seksual. Kekerasan seksual dan pelecehan seksual adalah dua hal yang berbeda. Kekerasan seksual, merupakan istilah yang cakupannya lebih luas daripada pelecehan seksual.

Pelecehan seksual adalah salah satu jenis dari kekerasan seksual. Menurut Komnas Perempuan, setidaknya ada 15 perilaku yang bisa dikelompokkan sebagai bentuk kekerasan seksual, yaitu: Perkosaan, Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual.

Prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi seperti memaksa tidak mau menggunakan kondom saat berhubungan dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual.

Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan (misalnya sunat perempuan), dan kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menuturkan sisa waktu dalam masa tahun sidang berjalan yang semakin singkat dan proses pembahasan yang sulit karena pandemi Covid19 menjadi alasan di balik rencana penundaan pembahasan beleid ini. Namun, di tengah upaya menunda pembahasan RUU PKS.

Komisi VIII justru mengusulkan akan memasukkan RUU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia untuk masuk daftar Prolegnas Prioritas 2020. Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Siti Aminah Tardi menilai langkah DPR mengesampingkan RUU PKS mencederai rasa keadilan dan pemulihan korban kekerasan seksual.

Kisah relawan penyintas kekerasan seksual di tengah pandemi, ‘Pelecehan itu kenanya di psikis, lukanya di batin’. KDRT meningkat selama pandemi Covid-19: Perempuan kian ‘terperangkap’ dan ‘tak dapat mengakses perlindungan’.

Adapun tiga poin yang menyebabkan RUU PKS tak kunjung disahkan adalah terkait penentuan judul RUU PKS, definisi yang dinilai bermakna ganda dan terkait pidana dan pemidanaan.

Selain itu, ada beberapa pasal dalam RUU PKS yang dianggap berpotensi melegalkan praktik seks bebas. Dua kali alami kekerasan seksual NMS, gadis belia asal Denpasar Selatan, menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh sepupu dan mertuanya. Pendamping penyintas, Ni Luh Putu Anggraini, menjelaskan peristiwa ini bermula tahun lalu, ketika penyintas dinikahkan secara adat oleh sepupunya setelah kedapatan hamil akibat kekerasan seksual yang dialaminya.

Dia menuturkan, kedua remaja ini hanya dinikahkan secara adat. Padahal, syarat pernikahan dibawah umur harus menyertakan izin pengadilan. Sesuai UU Perkawinan, batas minimal usia perempuan bisa melakukan pernikahan adalah 19 tahun. Begitu dikawinkan, nggak berapa lama kemudian sudah langsung lahir si bayinya.

Namun, satu bulan setelah melahirkan, pada April lalu, dia kembali mengalami kekerasan seksual, kali ini dilakukan oleh ayah suaminya, yang sekaligus pamannya sendiri. Kasus ini dilaporkan ke unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Bali pada Senin (29/06) kepada kepolisian Denpasar yang sejak saat itu bergerak cepat menangkap pelaku.

Kepolisian Denpasar akhirnya menangkap terduga pelaku, IMY pada Selasa (30/06). Dia dijerat dengan Pasal 81 UU tentang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Ni Luh Putu Anggraini yang juga pegiat di Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan untuk Keadilan (LBH APIK) Bali, mengungkapkan penyintas masih merasakan trauma tiap kali teringat dengan perisitiwa yang dia alami.

“Ketika kita minta si anak ini mengungkapkan kasusnya, ternyata anak ini langsung teringat lagi. Biasanya kronologi kasus kan kita harus jelaskan, ternyata anak ini langsung bengong, nangis, merasa marah merasa takut,” ungkap Anggraini. “Akhirnya kami meyakinkan dia, ‘Apakah kamu ingin membiarkan kasus ini?’, jadi memang harus ada pendampingan psikologis pada korban. Kemudian dia dipersiapkan bahwa ini kasus hukum, kasus kekerasan yang bisa dilaporkan,” ujarnya kemudian.

Namun, tak semua penyintas kekerasan seksual berani melaporkan kasusnya ke ranah hukum. Trauma dan ketakutan menyebabkan sebagian besar dari mereka memilih diam atau hanya memberitahukan kepada kerabat dan teman baik. Padahal, data BPS menunjukkan satu dari tiga perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual selama
hidupnya.

Merujuk laporan Komnas Perempuan, dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792%, atau hampir 800%. Artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 12 tahun meningkat hampir 8 kali lipat. Kendati begitu, kekerasan terhadap perempuan dianggap sebagai fenomena gunung es, yang dapat diartikan
bahwa dalam situasi yang sebenarnya, kondisi perempuan Indonesia jauh mengalami kehidupan yang tidak aman.

Sementara, dalam survei terbarunya, Komnas Perempuan mengidentifikasi bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan kerentanan baru pada kondisi kehidupan perempuan, termasuk pada kekerasan.

Kekerasan terhadap perempuan terutama dihadapi oleh perempuan yang berlatar belakang kelompok berpenghasilan kurang dari Rp5 juta per bulan, pekerja sektor informal, berusia antara 31- 40 tahun, berstatus perkawinan menikah, memiliki anak lebih dari 3 orang, dan menetap di 10 provinsi dengan paparan tertinggi Covid-19.

Sebanyak 80% responden perempuan pada kelompok berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah per bulan menyampaikan bahwa kekerasan yang mereka alami cenderung meningkat selama masa pandemi. Kurang dari 10% perempuan korban melaporkan kasusnya ke pengada layanan semasa Covid-19.

Tren peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan, apalagi di masa pandemi, membuat RUU Penghapusan Kekerasan Seksual -RUU PKS semakin penting untuk segera diloloskan. Sebab, RUU PKS disusun demi memberikan perlindungan kepada para korban kekerasan seksual.

Siti Aminah Tardi dari Komnas Perempuan menambahkan selama ini korban kekerasan seksual mendapat hambatan akses keadilan karena banyak kasus kekerasan seksual sulit diselesaikan dengan UU KUHP. UU KUHP, beleid yang dibuat puluhan tahun lalu, hanya menyasar tiga
bentuk kekerasan seksual, yaitu perkosaan, pencabulan dan persetubuhan.

Sementara, bentukbentuk kekerasan seksual berkembang pesat, mulai dari eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perdagangan orang untuk tujuan seksual, pemaksaan penggunaan kontrasepsi dan pemaksaan aborsi. Bahkan kini ada kekerasan seksual berbasis online. RKUHP yang segera diketok akan ‘memperparah’ nasib korban perkosaan yang hamil.

Baiq Nuril, amnesti pertama untuk korban pelecehan seksual: ‘Belum selesaikan masalah secara struktural’ Dalam UU KUHAP, lima bukti yang dapat dijadikan materi dalam sidang pengadilan pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Dalam RUU PKS, dimasukkan alat bukti tambahan antara lain keterangan korban, surat keterangan psikolog atau psikiater, rekam medis, rekaman pemeriksaaan dalam proses penyidikan, informasi elektronik, dokumen dan pemeriksaan rekening bank.

Dengan alat bukti tambahan ini, penyintas kekerasan seksual mendapat peluang untuk mendapatkan keadilan sebagai pemenuhan syarat pembuktian. RUU ini juga memberikan bantuan pemulihan kepada penyintas, sehingga terhindar dari dampak serius dan trauma sepanjang hidup mereka.

Korban membutuhkan pemulihan, membutuhkan tindakan cepat untuk pemulihan fisik, psikologi dan psikososial yang tidak ada jaminan ketika menjadi korban kekerasan seksual dia akan pulih. Belakangan Komisi VIII DPR mengusulkan penarikan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020 dalam rapat koordinasi Badan Legislatif DPR dengan pimpinan komisi terkait evaluasiprioritas.

“Pembahasannya memang agak sulit, ini bercermin dari periode lalu. Tidak mudah, jadi kami menarik (RUU PKS dari Prolegnas 2020),” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, yang juga Ketua Panja RUU PKS dalam rapat tersebut.

Hasil koordinasi tersebut akan dibawa ke Rapat Kerja Baleg bersama Pemerintah dan DPD terkait dengan evaluasi Prolegnas Prioritas 2020. Rancangan teranyar RKUHP mencantumkan bahwa setiap perempuan yang menggugurkan kandungannya atau meminta orang lain menggugurkan kandungannya dapat dipidana maksimal empat tahun.

Kepada BBC News Indonesia, Marwan beralasan pembahasan RUU prioritas prolegnas 2020 hanya sampai Oktober saja. Dengan sisa masa sidang yang terbatas di tengah masa pandemi, maka pembahasannya dialihkan ke periode sidang berikutnya.

Bercermin pada periode lalu, Marwan yang menjabat sebagai Ketua Panja RUU PKS menyebut
pembahasan RUU PKS alot dan terpaksa dilanjutkan di periode selanjutnya. Namun hingga kini, pembahasannya belum dilanjutkan kembali.

Tenaga ahli Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adiansyah menyebut pemerintah berharap RUU ini bisa diselesaikan sesegera mungkin ketika dibahas pada periode mendatang, mengingat pentingnya undang-undang ini. Namun, Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopeng menjelasan RUU ini masih memerlukan pembahasan panjang, menyangkut apa yang selama ini diperdebatkan.

Masih banyak kasus kekerasan seksual sebagaimana tercantum pada catatan tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2019. Di situ, Bintang diketahui memberi sambutan di acara Laporan Pertanggungjawaban Komnas Perempuan Periode 2015-2019. Baca juga: Masalah Kekerasan Perempuan dan Anak di NTT Jadi Perhatian Menteri PPPA Bintang menyebut, sepanjang tahun ini ada 2.988 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan Indonesia yang dilaporkan.

Angka ini adalah 31 persen dari total kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan. Bintang sekaligus menyoroti kebijakan pemerintah yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Menurut Bintang, kebijakan seperti itu lahir akibat dua hal, yakni menguatnya konservatisme dan politik identitas. “Kehadiran kebijakan diskriminatif tidak hanya berdampak kepada perempuan namun juga berpotensi mendelegitimasi konstitusi, merapuhkan daya rekat kebangsaan dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional,” kata Bintang.

Meski demikian, ia tetap mengapresiasi kinerja Komnas Perempuan periode 2015- 2019 yang telah berupaya memperjuangkan hak-hak perempuan. Baca juga: Belum Diatur UU, Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Sulit Dituntaskan Misalnya, soal pembentukan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan serta harmonisasi kebijakan pencegahan dan penanganan diskriminatif sebagai Program Prioritas Nasional.

Adapun, dalam Laporan Pertanggungjawaban Komnas Perempuan 2015-2019, Komnas Perempuan mendorong kepada Presiden Joko Widodo untuk memastikan hak perempuan agar terbebas dari kekerasan dan diskriminasi. Termasuk juga untuk menghentikan segala bentuk pembiaran terhadap kekerasan berbasis gender baik yang dilakukan penyelenggara negara, masyarakat maupun korporasi.

Penulis : Suci Ramadanti
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Advokad Pastikan Legalitas PT Mitra Utama Energi Lengkap

0

RASIO.CO, Karimun – Penasehat Hukum PT. Mitra Utama Energi, Risman Siregar, S.H menegaskan bahwa legalitas perusahaan niaga BBM klien di Tanjung Balai Karimun lengkap. Minggu(05/07).

Hal ini perlu diluruskan terkait beredarnya isu adanya keterlibatan dugaan penyelewangan BBM dengan modus ilegal bungkering , tidak ada kaitannya dengan perusahaan kliennya.

“Perlus saya klarifikasi tidak ada kaitannya kegiatan ilegal dengan perusahaan kliennya tersebut dan saya pastikan izin-izin lengkap baik izin niaga dan lainnya lengkap,” tegas Rismaman Siregar beberapa waktu lalu.

Kata Risman, Dugaan penyelewengan BBM laut dan darat di pelabuhan pelindo Karimun dengan pemberitaan yang beredar tidak berhubungan dengan kliennya dan ‘R’ sebagai Manager sudah di berhentikan perusahaan.

” R dahulu bekerja diperusahaan klienya tetapi sudah diberhentikan, jadi segala tindakannya yang dilakukan saudara R serta kewenangannya tidak ada lagi,” ujar Mantan Pengacara Posbakum Batam ini ke awak media.

Diketahui, Adanya dugaan penyelewengan BMM dilakukan salah satu perusahaan di Tanjung Balai Karimun dengan modus Ilegal Bungker Buffering oleh PT. Mitra Utama Energi mendapat bantahan oleh Kuasa Hukumnya.

APRI@www.rasio.co //

Jalan Bengkong Macet, Inova Tabrak Pos Kamling

0

RASIO.CO, Batam – Sebuah mobil Inova BP 1602 EJ warna putih menabrak pos kamling sekaligus tempat pangkalan ojek dan membuat jalan macet total di kampung durian RW.06 Keluaran Sadai.

Beruntung dalam tabrakan ini tidak ada korban jiwa, namun sebuah motor yamaha mio BP 5495 IG warna hitam rinsek berat serta tiang penyanggah pos kamling patah akibat dihantan mobil inova.

“Sopirnya dan penumpangnya dilarikan kerumah sakit,” kata salah seorang warga IR dilokasi. Sabtu(04/07).

Lanjut dia, peristiwa terjadi akibat sopir tak mampu kendalikan kendaraan karena daerah bengkong kampung durian di jam-jam tertentu kendaraan lalu lalang padat saban harinya.

“Diduga dari arah pasar cik puan kendaraan cukup kencang berujung menabrak pos kamling dipinggir jalan dan hancur satu motor mio milik salah seorang sedang mangkal.”ujarnya.

Akibat lakatunggal ini mengakibatkan jalur lalulintas di daerah kampung durian bengkong sadai macet total karena banyak para pengendara ingin menyaksikan dari dekat dan hingga saat ini belum ada pihak kepolisian lalulintas di lokasi.

APRI@www.rasio.co //

Harapan PB GNP Covid 19, Polri Semakin dekat dengan Masyarakat

0

RASIO.CO, Pekanbaru – Polisi Republik Indonesia saat ini berusia 74 tahun. Diharapkan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban dapat berjalan dengan baik.

Polri juga diminta bisa bersama mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial dari dampak pandemi Covid-19.

Ini disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Gerakan Nahdlatul Ulama Peduli (PB GNP) Covid 19, T Rusli Ahmad kepada media, Rabu (1/7).

Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke -74 tahun 2020, Rusli Ahmad juga menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-74 kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Kita semua berharap peran besar Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat saat ini. Agar senantiasa aman dan tertib.Semoga Polri semakin sukses di hati masyarakat, ujarnya.

Ketum GNP Covid-19 T. Rusli Ahmad juga mengajak kepada seluruh masyarakat, khususnya Provinsi Riau untuk selalu mendukung upaya dan kinerja pihak kepolisian dalam menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

“Mari kita dukung Polri mencapai Kamtibmas kondusif, Agar masyarakat semakin produktif. Polri tetap semangat, “jelasnya.

wan@www.rasio.co //

Petani Kuansing Siap Sukseskan Program Strategis Nasional Presiden

0

RASIO.CO, Kuansing – Masyarakat petani sawit yang mendapatkan bantuan peremajaan sawit rakyat (PSR), di Kabupaten Kuansing, Provinsi Riau terlihat sangat antusias.

Para petani yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa ini begitu bersyukur dan mengucapkan terimakasih kepada Presiden RI Joko Widodo.

Dikarenakan diikutsertakan mereka dalam program strategis nasional yakni PSR. Bahkan, terlihat alat berat yang sedang bekerja menjadi tontonan masyarakat.

Hal ini terungkap saat, dilakukannya luku, chiping, di
KUD Wana Bhakti dan KUD Pratama Jaya, Rabu (1/7).

Salah seorang petani Hardi mengatakan, dirinya bersyukur bisa menjadi salah satu petani yang diberikan bantuan PSR.

“Kami berterimakasih pada pak Presiden dan mitra kerja petani melalui KUD Pratama Jaya yakni GTW. Hasil kerjanya bagus. Bersyukurlah mas saya, ” ujarnya kepada media, disela kegiatan.

Warga Desa Sungai Kuning, Kecamatan Singingi ini berharap Program Strategis Nasional yang ada di KUD Pratama Jaya bisa berjalan baik selalu.

Sementara itu Sekretaris KUD Pratama Jaya, Tugiman mengatakan, para petani sawit disini sangat senang adanya Program Strategis Nasional ini.

“Kami masyarakat kecil ini bersyukur diperhatikan pak Presiden. Semoga pak Presiden selalu sehat, ” ujar dia.

Tugiman juga mengatakan, dirinya bersama dengan pengurus KUD, petani sudah sepakat untuk bersama mensukseskan program PSR tersebut.

“Karena ini program Pak Presiden Jokowi. Kami disini siap mensukseskan nya bersama GTW sebagai mitra kerja. Kita juga siap memberikan laporan kepada pak Presiden dan Menteri jika ada kendala di lapangan nantinya, ” jelasnya

Disisi lain, ditempat terpisah dilakukan pertemuan ini sekaligus pembentukan replanting kelompok tani bernama Team Permajaan Sawit Rakyat (PSR) KUD Wana Bhakti.

“Kegiatan yang kita lakukan hari ini sudah dimulai. Jadwalnya sudah ditentukan pengurus KUD Wana Bhakti bekerja sama dengan kontraktor. Hari ini kita mulai pembersihan lahan (kelapa sawit),” kata Ketua KUD Wana Bhakti, H Bambang.

Bambang menyebutkan, petani sawit dan KUD Wana Bhakti bersama GTW siap sama-sama menjaga amanah yang telah diberikan ini.

“Ini PSR masuk Program Strategis Nasional, kita siap berusaha maksimal, agar KUD Desa Sungai Bulu lebih baik dan maju kedepannya,” jelasnya.

Sementara Camat Singingi Hilir, Rahman Ali berharap kegiatan KUD Wana Bhakti yang dilakukan ini dapat berjalan dengan lancar.

“Kita sekarang ini bekerja dalam bentuk tim. Kita berharap bisa berjalan dengan sukses program ini, ” jelas dia.(r).

@www.rasio.co //

Ketua Syuro PKB Riau Doakan Hafit Syukri – Erizal Menang di Pilkada Rohul

0

RASIO.CO, Pekanbaru – Ketua Syuro DPW PKB Riau KH Abdurrahman Qaharuddin mendoakan Kadernya H Hafith Syukri dan H Erizal agar memperoleh kemenangan pada pilkada Rokan Hulu saat penyerahan SK dukungan di Kantor DPW PKB Riau, Jumat (3/7).

Dalam sambutannya KH Abdurrahman menyampaikan, bahwa dengan diserahkan SK dukungan dari PKB ini, pasangan H Hafith Syukri dan H Erizal sudah diyakini cukup untuk dihantarkan mendaftar sebagi calon bupati dan wakil bupati Rokan Hulu.

“Dengan SK dukungan PKB ini diserahkan, kita yakin pasangan H. Hafith Syukri dan H. Erizal sudah bisa kita didaftarkan maju sebagai Calon Bupati dan Calo Wakil Bupati Rohul, ” jelasnya.

Selain itu, K.H Abdurrahman juga mendoakan agar diridhai Allah SWT, serta diberikan kepercayaan oleh masyarakat.

” Azam kita ini sudah maju selangkah untuk kita dapat melebarkan sayap perjuangan memenangkan pilkada rohul ini, semoga di Ridhai Allah dan mendapat kepercayaan masyarakat, ” lanjut kiyai Abdurrahman

.

Sementata itu H. Hafith Syukri mengucapkan terimakasih atas doa dan dukungan dari PKB, bersama pasangannya H. Erizal akan memaksimalkan segala upaya agar dapat meraih kemenangan

.

“Saya bersama pak H. Erizal akan memaksimalkan perjuangan agar mendapat kepercayaan masyarakat Rokan Hulu, terimakasih atas doa dan dukungan dari PKB, ” ucapnya.

Dengan keluarnya SK PKB dan PAN, pasangan ini memastikan sudah cukup untuk syarat maju, namun masih membuka diri untuk mengajak pertai lain bergabung.

“Sejauh ini kita sudah cukup untuk syarat maju, namun akan tetap mengajak partai lain untuk bergabung. Karena tagline yang diusung ‘Bangkit Bersama, Bangun Kembali Rokan Hulu’. tentu harus memgajak semua elemen bersama-sama, ” tutupnya.(rls)

KPK Dorong Tata Kelola Desa Bersih, Jangan Ada Celah Korupsi

0

RASIO.CO, Jakarta -Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Sanggar Inovasi Desa, dan GIZ, menyelenggarakan Kongres Kebudayaan Desa yang berlangsung mulai tanggal 1 Juli-15 Agustus 2020.

Kegiatan ini bertujuan memberi gambaran nyata kondisi terkini sektor-sektor pembangunan desa pada masa pandemi Covid-19 dan imaji tentang tatanan baru pemerintahan dan masyarakat desa.

Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati mengatakan, kongres ini akan mengkaji tata kelola pemerintahan dan aspek-aspek kehidupan warga desa juga membumikan isu-isu antikorupsi.

“Membangun pemerintahan yang bersih dan politik yang bermartabat sangat memungkinkan didorong dari ruang negara yang lebih kecil, yaitu desa,” katanya.  

Dia menambahkan, desa jauh lebih memungkinkan praktik tata kelola dan implementasi negara yang bebas dari korupsi.

Kegiatan dalam bentuk webinar ini dimulai pada Rabu, 1 Juli dan dibuka oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Giri Suprapdiono, menyampaikan potensi korupsi di tingkat desa.

Webinar ini juga menghadirkan narasumber lain, diantaranya Direktur Eksekutif Kemitraan Laode M. Syarif, Founder Youth Laboratory Indonesia Muhammad Faisal, dan Lurah Desa Panggungharjo Wahyudi Anggoro Hadi.

Kongres ini akan didorong untuk menghasilkan dokumen yang merupakan hasil dari gerakan bersama dari desa untuk merumuskan arah tatanan Indonesia baru dari desa.

Perbaikan tata kelola pemerintahan dan warga desa dalam tatanan baru Indonesia dengan sendirinya harus memastikan tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial warga yang bersih dan antikorupsi.

Oleh karena itu, pentingnya pelibatan KPK dan Kementerian Desa untuk merumuskan kembali tatanan dan nilai-nilai hidup baru yang transparan, akuntabel, dan antikorupsi, mengingat bahwa kasus-kasus korupsi yang terjadi di desa bergerak secara masif, bahkan ketika UU Desa dimunculkan.(rls)