Minggu, November 22, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 1264

Lagi, Calon Penumpang Lion Air Bawa Sabu Diamankan di Hang Nadim

0

RASIO.CO, Batam – Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam kembali mengamankan sabu seberat 973 Gram dari 2 tersangka yang merupakan penumpang maskapai Lion Air tujuan Batam-Surabaya yang diselipkan di dalam sepatu.

Kepala Bidang Kepatuhan dan Layanan Informasi KPU Bea Cukai Tipe B, Kota Batam, Sumarna mengatakan, tersangka berinisial F dan AD berhasil diamankan oleh Petugas KPU Bea dan Cukai Batam di Bandara Internasional Hang Nadim Batam, pada hari Minggu (28/6) sekira pukul 08.15 Wib.

Penangkapan tersebut berawal dari kecurigaan petugas Bea Cukai bersama Avsec Bandara Hang Nadim terhadap calon penumpang berinisial F jurusan Batam-Surabaya.

“Saat calon penumpang F tersebut dilakukan pemeriksaan badan oleh petugas ditemukan 4 bungkus sabu yang disimpan di dalam sepatunya,” ujar Sumarna, Kamis (2/7).

Selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap calon penumpang lain berinisial DA yang sedang berada di ruang tunggu keberangkatan dan berhasil menemukan barang bukti sabu sebanyak 8 bungkus yang juga diselipkan didalam sepatu yang dipakainya.

Untuk para calon penumpang dan barang bukti dibawa ke KPU Bea dan Cukai Batam untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam, dan
selanjutnya diserahkan ke Polresta Barelang untuk proses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana narkotika.

Penindakan ini sebagai bentuk komitmen Bea Cukai Batam dalam pengawasan terhadap pemberantasan narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP) meski di tengah pandemik COVID-19, tutup Sumarna.

Yuyun@www.rasio.co //

Kapolresta Barelang Resmi Sandang Kombes

0

RASIO.CO, Batam – Kapolda Kepri Irjen Aris Budiman memimpin upacara kenaikan pangkat 382 personil polisi , dimana salah salah satunya Kapolresta Barelang Kombes Pol Purwadi Wahyu Anggoro sebelumnya pangkat AKBP.

Upacara kenaikan pangkat dilaksanakan di Mapolda Kepri, Kamis (2/7) sekira pukul 09.00 Wib.

Upacara dipimpin langsung oleh Kapolda Kepri Irjen Pol Dr. Aris Budiman M.Si yang di damping oleh Wakapolda Berserta Pejabat Utama Polda Kepri .

Upacara Laporan Kenaikan Pangkat dengan Pangkat Baru terpasang dilanjutkan dengan perwakilan dari peserta yang naik pangkat berdasarkan surat Keputusan Kapolri : KEP /1320/ VI/ 2020 Tanggal 24 Juni 2020, perihal Kenaikan Pangkat Pamen Polri dari AKBP ke Kombes Pol.

“Ucapan terimakasih disampaikan kepada pimpinan atas amanah dan kepercayaan yang diberikan kepada saya serta ucapan terimakasih kepada Personil, Forkopimda, Stik Holder, Masyarakat, Insan Pers tak lupa Keluarga tercinta atas dukungan dan kerja sama yang baik telah bersama sama menjaga Kamtibmas Kota Batam yang kondusif,” ucap Kapolresta Barelang.

Dengan harapan semoga kedepan menjadi Bhayangkara yang lebih bermanfaat bagi sesama dalam rangka memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, tutup Kapolresta Barelang.

Yuyun@www.rasio.co //

Apakah pemerintah akan tetapkan pajak untuk bersepeda?

0

Seiring melonjaknya penggunaan sepeda motor dan harganya yang kian terjangkau, pajak sepeda akhirnya perlahan mulai menghilang. Pajak sepeda sudah ditiadakan sejak tahun 1994. Namun, beberapa daerah lainnya masih mengenakan pajak sepeda hingga akhir 90-an.

Kendaraan bermotor saat ini memang dikenakan pajak. Pajak kendaraan bermotor (PKB) seperti mobil dan sepeda motor harus dibayarkan setiap tahun. Kemudian muncul isu soal pajak sepeda. Benarkah?

Isu pajak sepeda ramai setelah banyak masyarakat yang melakukan olahraga bersepeda. Namun, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membantah pihaknya menyiapkan peraturan soal pajak sepeda.

“Tidak benar Kemenhub sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda,” kata Juru Bicarra Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, dalam keteranganya. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan tak mengatur pemungutan pajak sepeda, melainkan regulasi yang akan mengatur sisi keselamatan pesepeda.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menyebut aturan disiapkan sebagai antisipasi meningkatnya penggunaan sepeda di kota-kota besar. Salah satu regulasi yang diatur adalah penggunaan alat pemantul cahaya, jalur pesepeda serta penggunaan alat keselamatan lainnya.
Namun, seperti apa sebenarnya aturan pajak sepeda?

Seseorang yang membeli sepeda di toko dalam negeri akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen dari harga jual. Apabila pembeli membeli sepeda dari luar negeri secara online, negara berhak memungut bea masuk atas sepeda tersebut.

Ketentuan bea masuk sepeda atau barang impor lainnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman.Setiap barang impor yang bernilai US$3 atau lebih dikenakan bea masuk sebesar 7,5 persen dari harga jual. Lalu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor sebesar 10 persen.

Sementara, untuk sepeda yang dibawa sendiri dari luar negeri oleh pemiliknya, ketentuan diatur dalam PMK Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor. Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkutan.Dalam beleid itu, barang pribadi penumpang dengan nilai pabean paling banyak FOB US$500 per orang untuk setiap kedatangan diberikan pembebasan bea masuk alias gratis.

Apabila nilai sepeda yang dibeli lebih besar dari US$500 maka pembeli akan dipungut bea masuk sebesar 10 persen dari nilai pembelian dikurangi US$500.Lebih lanjut, negara tidak memungut pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan sepeda. Artinya, berbeda dengan kendaraan bermotor, pemilik sepeda tidak dipungut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setiap tahunnya kepada pemerintah daerah.

Selanjutnya, Juru Bicara Kemenhub menegaskan, pihaknya memang sedang menyiapkan regulasi untuk kegiatan bersepeda. Namun, regulasi itu menitikberatkan kepada dukungan terhadap keselamatan para pesepeda.”Hal ini juga untuk menyikapi maraknya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi oleh masyarakat,” ujar Adita.

Menurut Adita, regulasi yang mengatur keselamatan pesepeda itu akan dikeluarkan mengingat meningkatnya pengguna sepeda. Sesuai undang-undang, sama seperti pejalan kaki keselamatan pesepeda juga harus diutamakan.”Dalam masa transisi adaptasi kebiasaan baru memang ada peningkatan jumlah pesepeda terutama di kota-kota besar seperti Jakarta.

Oleh karenanya regulasi ini nanti akan mengatur hal-hal seperti alat pemantul cahaya bagi para pesepeda, jalur sepeda serta penggunaan alat keselamatan lainnya oleh pesepeda,” demikian disampaikan Adita.

Adita menyampaikan bahwa, di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda dikategorikan sebagai kendaraan tidak bermotor.”Pada prinsipnya kami sangat setuju adanya aturan penggunaan sepeda mengingat animo masyarakat yang sangat tinggi harus dibarengi dengan perlindungan terhadap keselamatan pesepeda.

Kami akan mendorong pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan sepeda ini minimal dengan menyiapkan infrastruktur jalan maupun ketentuan lain yang mengatur khusus para peseda ini di wilayahnya masing-masing,” ujarnya.

Pajak sebesar itu bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang paling banyak menggunakan sepeda sebagai alat transportasi dirasakan sedikit memberatkan. Tak heran bila kemudian banyak pemilik sepeda yang enggan membayar pajak.

Agar pemasukan pemerintah tak hilang akibat banyaknya warga yang enggan membayar pajak sepeda, pemerintah mulai rajin menggelar razia. Di beberapa tempat keramaian seperti pasar, seringkali ada razia pajak sepeda.

Pengendara sepeda yang sepedanya ketahuan tidak punya pajak atau tertempel stiker pajak, biasanya akan disuruh membeli stiker pada petugas langsung di tempat. Sadisnya, petugas operasi tidak segan mencabut pentil sepeda tersebut jika pengendara tidak punya uang untuk membeli stiker.

Namun, masyarakat tak kehabisan akal agar dapat terhindar dari razia dan tidak perlu membayar pajak. Ada warga yang patungan membayar pajak, satu stiker disobek jadi dua lalu ditempelkan di sepeda masing-masing. Ketika ada razia, warga tersebut dengan enteng berkata, “Separuhnya sudah ngelothok (mengelupas)”. Karena sepeda tidak punya nomor polisi seperti halnya sepeda motor, tentu saja petugas yang merazia tidak bisa membuktikan kebenarannya. Akhirnya, warga itu pun lolos dari jeratan razia pajak sepeda.

Walaupun penetapan pajak bersepeda masih pro dan kontra,tetapi disisi lain terdapat hal yang positif.Adanya kebijakan pemerintah untuk menetapkan pajak bersepeda,maka dapat mengurangi polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan dan memberikan jaminan utama keselamatan bagi masyarakat saat bersepeda dijalan raya.

Penulis : Muhamad Viko Falentino Faris Mahasiswa Stisipol Raja Haji Tanjungpinang Prodi Administrasi Publik

Benarkah New Normal Menjadi Keputusan Tepat Saat Ini?

0

Rencana pemerintah Indonesia untuk melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi perbincangan hangat dalam beberapa waktu terakhir. Sebab rencana tersebut muncul ketika tren virus corona Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan adanya penurunan signifikan.

Bahkan, tren kematian dalam dua hari terakhir (17-18 Mei) kembali menunjukkan peningkatan tertinggi dalam satu bulan terakhir. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo juga mengungkapkan bahwa masyarakat perlu hidup berdamai dengan Covid yaitu dengan bersiap menghadapi new normal atau era normal baru.

New normal adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial-ekonomi. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan skenario new normal dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional.

New normal life (tatanan kehidupan baru) rupanya menjadi momen yang sangat ditunggu-tunggu sebagian orang. Tatanan kehidupan baru dengan kebiasaan baru berupa pemberlakuan protokol kesehatan ini menjadi kabar menggembirakan terutama pada pelaku usaha ekonomi yang selama ini sangat terdampak akibat pandemi Covid-19 ini.

Namun, benarkah new normal menjadi keputusan tepat saat angka orang terkonfirmasi positif corona terus menaik bahkan sangat tajam? New normal life bukanlah ide murni dari Indonesia. Mengapa? Karena ide ini telah dicetuskan WHO, organisasi kesehatan dunia di bawah naungan PBB. Namun bukan berarti semua negara bisa menerapkan ini.

Beberapa persyaratan harus dipenuhi jika suatu negara ingin memberlakukan new normal life. Salah satunya ialah kurva angka kasus baru cenderung turun. Artinya pandemi virus yang berasal dari Wuhan, Cina ini sudah mampu dikendalikan. Namun jika new normal life diberlakukan pada saat kondisi sedang abnormal, artinya kasus masih terus melaju naik, maka apa yang akan terjadi?

Kabar pemberlakuan new normal life di beberapa wilayah Indonesia ini disambut baik para pelaku usaha, baik skala kecil, menengah hingga atas. Mal pusat perbelanjaan pun antusias menyambutnya. Dengan penyediaan protokol kesehatan yang diklaim lengkap,
mereka siap menjalani aktivitas ekonomi seperti biasa. Tanpa khawatir tertular corona.

Begitu pula dengan tempat wisata. Hal serupa dirasakan masyarakat secara luas. Wajar, karena selama pandemi Covid-19, mereka tidak mampu mencari pundi-pundi uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, meskipun bantuan sudah mereka dapatkan.

Rasanya corona hanya virus biasa, dan harus bisa beradaptasi dengannya. Bahkan hal ini juga disampaikan oleh penguasa negeri ini. Hiduplah berdampingan dengan corona. Adaptasi dengan corona, berdamai dengan corona, dan bersahabatlah dengan corona. Kemudian yang menjadi pertanyaan ialah, mampukah kita melakukannya?

Saat new normal life menjadi kabar gembira bagi pelaku usaha, namun tidak demikian dengan para tenaga kesehatan (nakes). Khususnya yang menangani pasien Covid19 yang semakin hari semakin bertambah. Rekan-rekan nakes pun tidak sedikit yang gugur dalam tugas mulianya.

Sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19, new normal ini akan membuat ketar ketir para nakes dalam waktu dekat maupun lambat. Mengapa demikian? Karena akan semakin banyak orang beraktivitas seperti biasa, semakin banyak yang berinteraksi, dan risiko penularan virus ini bisa dikatakan semakin besar meskipun protokol kesehatan akan
diterapkan.

Namun siapakah yang berani menjamin semua akan patuh pada protokol kesehatan yang ada? Mengingat kepatuhan masyarakat masih menjadi PR bagi negeri ini. Jika demikian adanya, efektifkah jika new normal life diterapkan di kondisi yang masih abnormal ini?

Memang kita dihadapkan dengan dua pilihan yang sangat sulit. Penerapan PSBB yang tentunya akan berdampak bagi kegiatan ekonomi atau pemberlakuan new normal life yang sangat beresiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Namun benarkah tidak ada titik terang dalam menuntaskan pandemi ini? Tentu solusi itu pasti ada. Apalagi sebagai seorang Muslim, sangat dilarang untuk berputus asa dari rahmat Allah SWT. Berbicara solusi Islam, sering kita mendengar kisah Umar bin Khattab menuntaskan pandemi wabah di masanya.

Pemisahan antara wilayah terdampak wabah dengan yang masih zona hijau menjadi langkah awal yang diambil. Dengan resiko menjamin segala kebutuhan yang diperlukan di wilayah terdampak. Dan tentunya dengan dorongan keimanan warganya, mereka berbondong-bondong untuk membantu memenuhinya.

Memang kondisi pada saat itu sangat tercukupi. Maka warga terdampak tak perlu khawatir memikirkan biaya hidup selama karantina. Pengaturan pemasukan negara dengan sumber daya alam melimpah yang dimiliki Indonesia cukup kiranya untuk membiayai kebutuhan masyarakat saat pandemi bahkan setelahnya.

Namun memang sayangnya masih belum bisa dilakukan secara maksimal di negeri ini. Asing masih mendominasi dan memiliki pengaruh yang sangat kuat di negeri dengan sebutan zamrud khatulistiwa ini. Sehingga wajar jika secara ekonomi masyarakat harus berusaha sendiri untuk memenuhinya.

Sulit rasanya menyerupai tatanan kehidupan masa pandemi seperti era Umar bin Khattab. Namun demikian bukan berarti tidak bisa. Yang butuh dilakukan ialah mengembalikan kembali kondisinya seperti sediakala di saat syariat menjadi hal yang utama, mendasari setiap perbuatan bahkan keputusan masalah negeri. Hidup akan normal kembali.

Sumber: Raja Suqya Rahmatin
Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Stisipol Raja Haji

New Normal Se Normal Itu Kah

0

Covid-19 atau yang akrab di panggil corona penyakit berbahaya yang tak akan bisa di ajak damai semakin berbahaya sudah banyak korban sudah banyak yang nyerah dengan virus ini.

Berbagai cara telah di lalui untuk mendapatkan vaksin untuk mengatasi corona tahap demi tahap waktu demi waktu telah di lalui namun hasil yang belum maksimal belum menunjukkan titik terang kapan corona akan segera usai.

Saat ini, angka pasien COVID-19 di Indonesia masih menunjukkan peningkatan. Tercatat sudah lebih 30 ribu orang yang terinfeksi virus Corona hingga Juni 2020. Dalam kondisi saat ini,tenaga medis harus bekerja keras menangani para pasien.

Oleh sebab itu, bantuan seperti APD, masker, dan peralatan medis lainnya masih sangat diperlukan agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal. dan terhindar dari penularan virus Corona.Pun halnya dengan sejumlah orang yang kehilangan pekerjaan dan sulit mendapatkan pemasukan.

Mereka membutuhkan uluran tangan masyarakat buat meringankan beban perekonomian, seperti bantuan makanan hingga uang tunai.Pemerintah sudah terlalu lelah untuk mengatur semuanya maka pemerintah mengeluarkan pernyataan pemberlakuan NEW NORMAL.

New normal merupakan istilah untuk tatanan kehidupan baru guna menyesuikan prilaku hidup sehat ditengah pendemi virus corona. Guna menuju transisi ke arah tatanan kehidupan baru tersebut ada beberapa protocol kesehatan yang harus dipenuhi menurut WHO agar bisa menerapkan new normal.

Pertama adalah suatu wilayah/ daerah angka penyebaran virus atau reproduksi dasar penyakit (R0) kurang dari satu atau memiliki tingkat penularan yang rendah. Kedua adalah kesiapan sistem kesehatan apabila suatu waktu terjadi lonjakan kasus baik dari fasilitas kesehatan maupun kesiapan tim dalam melakukan pendeteksian dini, pelacakan kasus dan kontak.

Ketiga adalah kondisi social masyarakat terutama Tingkat kedisiplinan masyarakat dan keempat jumlah tes yang memadai sehingga tidak ada lagi tumpukan antrean sample di laboratorium dan stok reagen aman untuk 1-2 bulan kedepan.Kita mulai memasuki era new normal seperti yang agendakan oleh pemerintah.

Banyak masyarakat yang tak mengerti apa itu new normal apakah keadaan normal baru atau kah normal yang lama jadi bingung di buat pemerintah. Pemerintah menyerukan stay home namun masi banyak yang berkeliaran kemana-mana.

Jangan terlalu terpengaruh dengan new normal karena kita masi di zona bahaya sektor transportasi antar kota sudah mulai terbuka virus dengan nyamanya bisa masuk kemana-mana tanpa di sadari. Penyakit ini makin berbahaya jangan terpancing oleh berbagai toko yang terbuka tetap pada pendirian di rumah saja jangan kemana-mana.

Kita tidak bisa pernah menyangka-nyangka siapa yang akan membawa virus atau kah kita sendiri yang membawa virus itu maka berhati-hati lah. Seakan-akan adanya new normal menguji kita siapa yang kuat akan bertahan dan yang lemah akan gugur perlahan tanpa ampun.

Untuk merealisasikan skenario new normal, saat ini pemerintah telah menggandeng seluruh pihak terkait termasuk tokoh masyarakat, para ahli dan para pakar untuk merumuskan protokol atau SOP untuk memastikan masyarakat dapat beraktivitas kembali, tetapi tetap aman dari COVID-19.

Protokol ini bukan hanya di bidang ekonomi, tetapi juga pendidikan dan keagamaan, tentu bergantung pada aspek epidemologi dari masing-masing daerah, sehingga penambahan kasus positif bisa ditekan.

Tidak semua wilayah indonesia akan melakukan new normal secara menyeluruh ada beberapa aspek yang harus di perhatikan saah satuya daerah yang telah menuju zona hijau akan mulai melakukan era new normal.

Beberapa perusahaan sudah melakukan new norman namum tetap memperhatikan protokol kesehatan yang harus di perketat salah satunya perusahaan BUMN melakukan new normal dengan pembatasan karyawan,pembersihan kantor dengan penyemprotan disinfektan wajib menggunakan masker dan selalu mencuci tangan.

Tempat ibadah turut serta di perboleh kan di buka oleh pemerintah dengan catatan tetap menerapkan protokol kesehatan naman di sektor pendidikan belum ada pembukaan sekolah kembali para siswa masih di rumah kan yang di takutkan iyalah anak sd yang tidak mengerti dengan protokol kesehatan sehingga bisa menyebabkan penyebaran corona kembali.

Tetapi untuk perguruan tinggi masi melakukan aktifitas kuliah dengan kuliah dalam jaringan atau di kenal dengan pembelajaran metode daring dengan adanya era new normal akan di pastikan dengan jarak waktu yang dekat perkuliahan akan melakukan perkuliah secara tatap muka karena mahasiswa lebih mengerti unuk penerapan protokol kesehatan dengan baik.

Pemerintah sangat yakin dengan adanya new normal kita bisa bersahabat dengan corona akan membuat kekebalan tubuh secara alami dan New normal ditempuh pemerintah untuk menyelamatkan kondisi perekonomian negara, serta menekan risiko PHK karyawan oleh pelaku industri.

Opsi new normal yang kemungkinan besar akan dipilih Pemerintah RI diprediksi dapat menyelamatkan kondisi perekonomian nasional. Selama masa pandemi COVID-19.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat anjlok. Kita tetap mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya mengatasi masalah corona dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan ketika beraktifitas tetap menggunakan masker.

Penulis: Muhammad akmal, administrasi publik. Mahasiswa Stisipol Raja Haji Tanjungpinang

BNN Amankan Sabu Lima Kilo Disalah Satu Hotel Batam

0

RASIO.CO, Batam – Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau (BNNP Kepri) berhasil mengamankan 2 tersangka dan barang bukti sabu seberat 5 Kg di salah satu kamar hotel di Batam.

Kepala BNNP Kepri, Brigjen Pol Richard Nainggolan mengatakan, Penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020, Petugas BNNP Kepri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu kamar Hotel di Batam akan terjadi transaksi Narkotika.

“Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib petugas BNNP Kepri berangkat menuju ke Hotel. Sesampai di hotel sekira pukul 19.00 wib didepan lift hotel petugas BNNP Kepri melihat ciri-ciri orang yang dimaksud,” ujar Kepala BNNP Kepri, Brigjen Pol Richard Nainggolan, Kamis (2/7).

Petugas langsung mengamankan 1 orang tersangka berinisial B (41) WNI beralamat di Kecamatan Bengkong yang berprofesi sebagai bengkel las teralis dan dilakukan penggeledahan.

“Saat penggeledahan Petugas hanya menemukan kunci kamar hotel. Kemudian petugas melakukan pemeriksaan kamar tersebut, namun petugas tidak menemukan barang bukti,” ujarnya.

Selanjutnya petugas mencari teman tersangka yang berada dikamar lain yang tidak jauh dari kamar tersangka. Pada saat mengecek kamar tersebut petugas menemukan seorang pria yang berinisial A (24) WNI beralamat di Kecamatan Sekupang yang berprofesi sebagai office boy di salah satu family massage.

“Dari tersangka A didapati barang bukti 1 buah tas plastik warna biru yang berisi sabu seberat 5.168 Gram yang di simpan dibawah meja televisi,” jelas Kepala BNNP Kepri.

Selanjutnya petugas melakukan test urine terhadap kedua tersangka dan didapati hasil dari tersangka A dengan hasil negatif dan tersangka B dengan hasil positif methamfetamine.

Richard menambahkan, para tersangka dijanjikan upah sebesar Rp. 1 Juta perkilogram untuk mengambil sabu tersebut di Batam yang akan diserahkan kepada R yang masih DPO dan akan dikirim ke Banjarmasin.

“Pemilik sabu tersebut adalah AT yang masih DPO dan berada di Aceh. Sementara tersangka B merupakan seorang residivis kasus curanmor (penadah),” tambahnya.

Barang bukti yang berhasil diamankan yakni 1 buah tas plastik biru yang berisi sabu seberat 5.168 Gram, 4 unit HP, 2 buah KTP, dan 2 buah kunci kamar hotel.

Atas perbuatan tersebut tersangka dikenakan Pasal 114 Ayat (2), Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1), UU RI No.35 Tahun 2009 dengan hukuman maksimal hukuman mati atau seumur hidup.

Yuyun@www.rasio.co //

HUT Bhayangkara ke-74, Kapolresta Barelang Berharap Polri Semakin Profesional

0

RASIO.CO, Batam – Memperingati Hari Bhayangkara ke-74 yang tepat jatuh pada hari ini, Polresta Barelang menggelar syukuran dan doa bersama, bertempat di Lobi Mako Polresta Barelang, Rabu (1/7).

Bertemakan “Kamtibmas Kondusif, Masyarakat Semakin Produktif”, acara ini di hadiri Forkopimda Kota Batam, Ketua Bhayangkari Cabang Kota Barelang Beserta Pju, Para Kapolsek dan Personil Jajaran Polresta Barelang dipimpin langsung oleh Kapolresta Barelang AKBP Purwadi Wahyu Anggoro , SIK, MH.

Dalam kesempatan ini Kapolresta Barelang AKBP Purwadi Wahyu Anggoro, SIK, MH mengatakan, agar seluruh anggota Polri selalu bersyukur, intropeksi diri dan memanjatkan doa sebagai harapan kedepan Polri semakin profesional.

Karna tugas dan tanggung jawab Polri sebagai otoritas keamanan dan penegak hukum kedepannya akan semakin berat.

“Mari kita bersyukur kepada Allah Swt atas karunianya untuk Kepolisian yang kita cintai ini, semoga kita selalu diberi kelancaran dan keselamatan dalam melaksanakan tugas,” ungkapnya.

Dengan pemotongan tumpeng, Personil yang memiliki Nrp tertua Iptu Waluyo jabatan Kanit Binmas Satbinmas Polresta Barelang memberikan tumpeng kepada personil yang memiliki Nrp termuda yakni Chris Hagai Sianturi 00010085 Banit Polsek Belakang Padang.

“Saya berharap seluruh anggota Polri selalu bersyukur, intropeksi diri dan memanjatkan doa sebagai harapan kedepan Polri semakin profesional. Karena tugas dan tanggung jawab Polri sebagai otoritas keamanan dan penegak hukum kedepannya akan semakin berat,” tutup Kapolresta Barelang.

Yuyun@www.rasio.co //

Polisi Ciduk Sindikat Penipu Nasabah Tulung Selapan Tipsani Sumsel

0

RASIO.CO, Batam – Jajaran Kepolisian Ditkrimsus Polda Kepri menciduk 3 pelaku jaringann Sindikat Tulung Selapan Tipsani (Tipu Sana Sini) yang diduga dengan modus menipu Internet Bangking.

Ketiga tersangka Inisial NA berperan sebagai orang yang mendapatkan data nasabah korban, Inisial AN berperan sebagai orang yang mendapatkan data nasabah korban.

Dan Inisial MA berperan sebagai menyalurkan kembali data nasabah korban kepada tim lain yang bisa mengakses dan mengambil alih Internet Banking.

Pengungkapan kasus ini didampaikan pada konfrenpers di Mapolda dan disampaikan langsung
Polda Kepri Kombes Pol Hanny Hidayat S.Ik., MH., melalui Wadir Reskrimsus Polda Kepri AKBP Nugroho Agus Setiawan, S.Ik., M.H.

Didampingi oleh kasubbid Penmas Bidhumas Polda kepri AKBP Priyo Prayitno dan PS. Kasubdit V Ditreskrimsus Polda kepri Kompol I Putu Bayu Pati, S.Ik., MH., di Media Center Polda Kepri. Selasa (30/6/20).

“Ketiga tersangka berhasil diamankan oleh tim Ditreskrimsus Polda Kepri Di Tulung Selapan, Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. Dengan Modus yang dilakukan oleh tersangka adalah melaporkan dengan kuasa palsu kepada Provider telepon, bahwa Handphone yang digunakan nya telah hilang dan nomor Handphone tersebut akan dihidupkan kembali, setelah nomor Handphone dikuasai dan dapat dihidupkan kembali, segala bentuk akses dapat dioperasikan termasuk dengan akses Internet Banking milik korbannya.” tutur Wadir Reskrimsus Polda Kepri

Setelah menguasai segala akses kemudian tersangka mengoperasionalkan Internet Bangking milik korban J yakni dengan cara mentransfer uang yang ada di rekening pemilik kepada beberapa rekening milik tersangka. Kerugian yang dialami korban adalah sebesar Rp. 415.596.464,-. Barang bukti yang kita sita adalah beberapa kartu Sim Card, Rekening Koran, beberapa buku tabungan dan beberapa kartu ATM. Jelas Wadirreskrimsus Polda Kepri.

“Saat ini kita berhasil mengungkap baru satu korban, dan akan terus kita kembangkan untuk korban-korban lainnya, data yang didapatkan oleh tersangka berdasarkan data acak atau random, dan setelah berhasil dibuka oleh tersangka no handphone tersebut menggunakan Akses Internet bangking, para tersangka ini merupakan pemain lama yang tergabung didalam sindikat Tulung Selapan Tipsani”. Ujarnya.

Tersangka dikenakan dengan Undang-Undang Republik Indonesia no. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan atas Undang-Undang Republik Indonesia no. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 46 Ayat (1) Dan/Atau Pasal 51 Ayat (2) Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 K.U.H.Pidana Pasal 46 Ayat (1) Jo Pasal 30 Ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 6 tahun Dan/Atau Denda Paling Banyak Rp 600.000.000,00. Dan/Atau Pasal 51 Ayat (2) Jo Pasal 36 dengan pidana penjara paling lama 12 Tahun Dan/Atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00,-.

Berikutnya PS. Kasubdit V Ditreskrimsus Polda kepri mengatakan “kita akan terus berupaya memaksimalkan teknis penyidikan, dan dari beberapa informasi yang didapat serta kita himpun dapat lah satu nama tersangka yang berada di Daerah Palembang, Sumatera Selatan.

Dari satu orang ini terungkaplah dua tersangka lainnya di Tulung Selapan, Ogan Komering Ilir dan sampai dengan saat ini kita masih terus mengejar tersangka lainnya karena jaringan ini merupakan komplotan jaringan yang sudah biasa melakukan penipuan dengan modus yang sama.

Dihimbau kepada seluruh masyarakat di Kota Batam Apabila mengalami hal yang sama, jangan segan-segan untuk segera melaporkan kepada kami atau ke kantor Polisi terdekat”. Jelas Kompol I Putu Bayu Pati, S.Ik., MH.

“Para pelaku kejahatan saat ini dalam menjalankan aksinya tidak hanya dilakukan secara Konvensional namun dilakukan juga secara IT, merupakan sasaran empuk bagi pelaku kejahatan salah satu nya menggunakan sarana alat komunikasi yang sudah diterangkan diatas.

Kembali kami himbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati menggunakan Handphone terutama saat menggunakan aplikasi Internet Banking. Pastikan apabila ada pihak lain yang menghubungi terkait dengan rekening dan informasi nasabah janganlah langsung dipercaya, pergunakan PIN atau Pasword sedemikian rupa yang susah diretas atau di akses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab”. Tutur Kasubbbid Penmas Bidhumas Polda Kepri.

APRI@www.rasio.co //

Walikota Resmikan Pembukaan TMMD Kodim 0316/Batam ke-108

0

RASIO.CO, Batam – Walikota Batam Muhammad Rudi membuka secara resmi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-108 tahun 2020 di Wilayah Kodim 0316/Batam.

Peresmian TMMD ditandai dengan penandatanganan dan penyerahan alat kerja, di Lapangan Engku Putri, Batam Centre, pada hari Selasa (30/6).

Turut hadir Danrem 033/WP Brigjen TNI Harnoto, S. Sos, Dandim 0316/Batam Letnan Kolonel Inf. Ahmad Daud Harahap, Kapolresta Barelang, AKBP Purwadi Wahyu Anggoro, S.Ik, M.H.

Walikota Batam H. Muhammad Rudi, S.E., M.M, pimpinan TNI AD, AL, AU, Polri, Para Kasi Korem, Tokoh Masyarakat, tokoh Ormas wilayah Kota Batam serta undangan.

Pembukaan TMMD ke-108 tahun 2020 ditandai dengan penandatanganan dan penyerahan alat kerja seperti cangkul dan sekop yang diserahkan langsung oleh Walikota Batam H. Muhammad Rudi, S.E., M.M.
.

Walikota Batam H. Muhammad Rudi, S.E., M.M menyampaikan, Pemerintah Kota Batam sangat terbantu dengan sinergitas yang kita bangun melalui program TMMD, dimana kegiatan TMMD sangat membantu masyarakat.

Harapannya dengan partisipasi dari segenap stackholder di daerah, TNI, Polri dan masyarakat akan menciptakan kesatupaduan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai tema “TMMD Pengabdian Untuk Negeri”, tutup Rudi.

Sementara itu, Danrem 033/WP Brigjen TNI Harnoto, S. Sos, juga menyampaikan program TMMD merupakan komitmen TNI untuk meningkatkan kemanunggalan TNI Rakyat serta mempunyai misi yang mulia, yakni mempertahankan semangat kekeluargaan dan budaya gotong royong yang menjadi rohnya NKRI.

“TMMD adalah wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat, karena TNI sendiri lahir dari rakyat dan merupakan wahana untuk menggelorakan kembali semangat gotong royong, rasa cinta tanah air, wawasan kebangsaan, serta ketahanan nasional guna menjaga keutuhan NKRI,” tutup Danrem 033/WP.

Yuyun@www.rasio.co //

Batam Kembali Raih WTP

0

RASIO.CO, Batam- Pemerintah Kota Batam kembali raih kedelapan kali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

Hal ini disampaikan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi melaporkan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 kepada anggota DPRD Kota Batam.

Dimana dalam laporan keuangan tersebut juga telah diserahkan kepada DPRD Kota Batam pada tanggal 29 Mei 2020 yang lalu dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pemerintah Kota Batam telah berhasil mempertahankan Opini WTP atas Laporan Keuangan untuk yang ke delapan kalinya secara berturut-turut.

“Alhamdulillah Pemko Batam telah berhasil mempertahankan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2019,” kata Rudi pada kegiatan Paripurna melalui video conference di Kantor Wali Kota Batam, dikutip dari mcb, Senin (29/6).

Dengan memperoleh opini tersebut, secara umum pengelolaan keuangan daerah Kota Batam sudah sesuai dengan prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pencapaian opini tersebut merupakan hasil usaha dan komitmen bersama antara Pemerintah Kota Batam dengan DPRD Kota Batam, serta dukungan seluruh elemen masyarakat.

“Dengan capaian ini, diharapkan dapat menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga menjadi kebanggaan bersama,” katanya.

Karena itu pihaknya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Batam yang selama ini telah memberikan dukungan dan kerjasamanya. Sehingga laporan keuangan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2019 mendapatkan opini WTP.

Pada kesempatan itu Rudi juga menyampaikan realisasi pendapatan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.522.890.256.865,30 atau 91,86% dari target yang direncanakan sebesar Rp2.746.310.491.516,42.

“Kemudian belanja yang direncanakan sebesar Rp2.788.964.161.524,16 terealisasi sebesar Rp2.530.163.066.534,87 atau sebesar 90,72%,” kata Rudi.

Sedangkan transfer atau bantuan keuangan kepada partai politik terealisasi 100% dari yang direncanakan yakni sebesar Rp1.754.922.078,00. Begitu juga penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar 100% dari yang direncanakan yaitu sebesar Rp44.408.592.085,74.

Sementara itu, neraca Pemko Batam sampai 31 Desember 2019 terdiri dari aset sebesar Rp6.110.123.116.410,46. Meliputi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Sedangkan kewajiban (utang) sebesar Rp99.225.924.090,29 terdiri dari utang perhitungan pihak ketiga, pendapatan diterima di muka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya

“Sedangkan ekuitas atau aset setelah dikurangi kewajiban sebesar Rp6.010.897.192.320,17,” jelas Rudi.

***