Rabu, November 11, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 350

DPRD Terima Usulan KUA/PPAS Perubahan APBD 2024 Dari Walikota Batam

0

RASIO.CO, Batam – DPRD Kota Batam mulai membahas Rancangan Perubahan KUA/PPAS APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2024. Hal itu dilakukan setelah DPRD menerima pengajuan rancangan APBD Perubahan itu dari Walikota Muhammad Rudi dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam, Rabu (3/07) siang.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Muhammad Kamaludin dan Wakil Ketua II DPRD Muhammad Yunus Muda. Walikota Muhammad Rudi hadir langsung menyampaikan rancangan perubahan APBD berkenaan.

Saat membuka paripurna ini, Kamaludin menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 169 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.

Dia juga menyatakan DPRD telah menerima surat Walikota Batam perihal pengajuan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

“Pada rapat paripurna ini Walikota Batam akan melakukan penyampaian dan penjelasan atas Rancangan Perubahan KUA/PPAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2024,” ungkap Kamaludin yang langsung memberikan kesempatan pertama kepada Walikota Muhammad Rudi.

Dalam penyampaiannya, Walikota Rudi menjelaskan bahwa rancangan perubahan APBD tersebut mempedomani perubahan rencana kerja perangkat daerah (RKPD( tahun angaran 2024 yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaian daerah.

Ada dua komponen pokok Rancangan Perubahan KUA/PPAS APBD 2024 yang diajukan Walikota Batam hari itu. Pertama, kenaikan target pendapatan daerah dari semula Rp 3,4 trilyun lebih pada APBD murni 2024 menjadi Rp 3,6 trilyun lebih pada APBD Perubahan 2024, atau naik sekitar 7,33 persen.

Target kenaikan pendapatan ini terjadi pada pendapatan asli daerah (PAD) dari Rp 1,712 trilyun menjadi Rp Rp 1,755 trilyun atau naik 2,48 persen.

Pendapatan transfer juga di ditargetkan naik dari semula Rp 1,728 trilyun lebih menjadi Rp 1,938 trilyun lebih atau naik 12,14 persen. Sedangkan sektor lain-lain pendapatan yang semula nol ditetapkan menjadi Rp 68 juta lebih.

Perubahan pada pendapatan ini juga berdampak pada perubahan komponen alokasi belanja daerah. Pada APBD murni tahun 2024 alokasi belanja ditetapkan Rp 3,5 trilyun lebih. Namun pada perubahan anggaran ini diajukan Rp 3,8 trilyun lebih.

“Rencana belanja pada perubahan APBD 2024 ini naik sekitar 7,72 persen,” ungkap Walikota Rudi.

Dijelaskan pula komponen belanja yang naik meliputi alokasi belanja operasi dari Rp 2,8 trilyun lebih pada APBD murni diusulkan jadi Rp 3,096 trilyun pada APBD perubahan atau naik sekitar 8,33 persen. Alokasi belanja modal juga naik sebesar 11,42 persen dari Rp 635 juta lebih menjadi Rp 707 juta lebih. Hanya pada alokasi belanja tidak terduga yang diturunkan dari semula Rp 43 milyar menjadi Rp 5,4 milyar lebih atau turun 87,24 persen.

Dalam pidatonya, Walikota Rudi juga menyampaikan perubahan sektor penerimaan pembiayaan. Bila semula ditargetkan Rp 95 milyar pada APBD murni, dinaikkan mejadi Rp 115 milyar lebih atau naik sekitar 21, 86 persen. Kenaikan ini, kata Walikota Rudi, disebabkan adanya pelampauan penerimaan pendapatan yang sudah ditetapkan penggunanya antara lain dana alokasi umum pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Selanjutnya kami harapkan dapat dilakukan pembahasan bersama antara badan anggaran DPRD dengan tim anggaran pemerintah daerah Kota Batam sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Walikota Rudi menutup penyampaiannya.

Usai berpidato, Walikota Rudi juga menyampaikan buku perubahan anggaran tersebut yang diterima langsung Wakil Ketua I DPRD Muhammad Kamaludin dan Wakil Ketua II Muhammad Yunus Muda.

“Rancangan perubahan KUA/PPAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2024 ini selanjutnya akan dibahas Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Kota Batam,” ungkap Kamaludin yang sejurus setelah ini menutup jalannya rapat paripurna berkenaan.

***

KPK Usut 2 Kasus Asuransi Jasindo, Kerugian Negara Capai Rp45 Miliar

0

RASIO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dua kasus dugaan korupsi di tubuh PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo (Persero). Kerugian keuangan negara mencapai Rp45 miliar.

“Untuk perkara Jasindo ada dua,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi, Selasa (2/7).

Dikutip CNNIndonesia, Kasus pertama mengenai dugaan korupsi dalam pembayaran komisi agen oleh PT Jasindo tahun 2017-2020 dengan taksiran kerugian keuangan negara Rp36 miliar. Sedangkan kasus kedua mengenai dugaan korupsi pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI (Persero) tahun 2015-2020 dengan nilai kerugian keuangan negara sekitar Rp9 miliar.

Sudah ada tersangka yang ditetapkan KPK dalam proses penyidikan tersebut. Tessa belum menyampaikan identitas tersangka berikut konstruksi lengkap perkara. Hal itu sebagaimana kebijakan pimpinan KPK yang baru akan menyampaikan hal tersebut kepada publik bersamaan dengan upaya paksa penangkapan maupun penahanan.

“Keduanya masih proses penyidikan,” kata Tessa.

Pada Januari lalu, KPK sudah mengumumkan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait dengan pembayaran komisi untuk asuransi perkapalan milik PT PELNI (Persero) Tahun Anggaran 2015-2020. Diduga terdapat perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara sehingga KPK menerapkan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

***

Ansar Lantik Lima Anggota Komisi Informasi Kepri Periode 2024-2028

RASIO.CO, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, secara resmi melantik lima anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Riau periode 2024-2028. Pelantikan yang berlangsung di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (2/7) ini didasarkan pada Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 784 Tahun 2024.

Lima anggota KI Provinsi Kepri yang baru dilantik adalah Muhammad Juhari, Arison, Alfian Zainal, Saut Maruli Samosir, dan E. Afrizal. Dalam sambutannya, Gubernur Ansar Ahmad menekankan pentingnya peran Komisi Informasi dalam menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. 

“Komisi Informasi dibentuk sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang keterbukaan informasi publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan ajudikasi,” jelas Ansar Ahmad.

Gubernur Ansar juga mengapresiasi pencapaian Provinsi Kepulauan Riau yang berhasil mendapatkan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023 dengan predikat Badan Publik Informatif Terbaik Ketiga Tingkat Nasional kategori pemerintah provinsi. 

“Prestasi ini tentunya menjadi kebanggaan kita bersama berkat kerja keras tim PPID Utama dan PPID Pelaksana di lingkungan Pemprov Kepri serta anggota Komisi Informasi yang terus memastikan informasi di pemerintah provinsi tersampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Gubernur Ansar berharap, dengan pelantikan anggota Komisi Informasi yang baru ini, kualitas badan publik pemerintah dan non-pemerintah dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dapat meningkat. 

“Semoga dapat mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yusgiantoro, juga menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung keterbukaan informasi publik. 

“Kepulauan Riau ini sudah membuktikan berkali-kali komitmennya untuk mendukung keterbukaan informasi publik sejak awal diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ungkap Donny.

Ia juga menambahkan bahwa Kepulauan Riau menjadi salah satu provinsi yang pertama kali merespon undang-undang ini dengan membentuk Komisi Informasi Daerah pada tahun 2010, dan menjadi tuan rumah Rakornas pertama pada tahun 2011.

“Komitmen Gubernur Kepri bapak Ansar Ahmad dalam menjamin keterbukaan informasi patut diacungi jempol dan kami sangat mengapresiasi kepala daerah yang bisa proaktif seperti Gubernur Kepri,” kata Donny Yusgiantoro. 

Acara pelantikan dihadiri Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Suhadak, Danrem 033/WP Brigjen TNI Jimmy Watuseke, Danlanud RHF Kolonel PNB. Andi Nur Abadi, Kepala BPS Kepri Darwis Sitorus, unsur Forkopimda Kepri, dan sejumlah Kepala OPD Pemprov Kepri. 

Redaksi@www.rasio.co//

BP Batam Paparkan Progres Pengerjaan House Connection Jaringan IPAL

0

RASIO.CO, Batam – BP Batam terus menggesa pengerjaan sambungan pipa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) ke 11.000 rumah di Kecamatan Batam Kota.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait mengungkapkan jika progres keseluruhan pekerjaan saat ini telah mencapai 90,15 persen meliputi bangunan Gedung IPAL, 5 Stasiun Pompa, 114 kilometer sambungan pipa utama dan sekunder, serta pipa sambungan rumah.

“Sesuai laporan tim, untuk sambungan rumah atau house connection progresnya pun sudah mencapai 57,57 persen. Oleh sebab itu, kami membutuhkan dukungan dan masukan dari masyarakat agar pengerjaan ini bisa maksimal,” ujar Tuty, panggilan akrabnya, Selasa (2/7).

Tuty mengatakan, jaringan IPAL ini merupakan proyek yang bertujuan untuk mengolah limbah domestik menjadi air bersih dan pupuk organik dalam rangka mendukung penghijauan dan kelestarian lingkungan Kota Batam.

Di samping itu, lanjut Tuty, proyek ini menjadi Langkah strategis dalam mengamankan waduk dari limbah domestik, penataan sanitasi dan penyehatan lingkungan, serta meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Batam.

“Selain infrastruktur yang bagus, BP Batam juga berkomitmen mengedepankan pembangunan Batam yang asri dan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan iklim investasi,” tambah Tuty.

Ia berharap, proyek ini dapat rampung sesuai target sehingga masyarakat Batam bisa merasakan manfaat dari pengerjaannya.

“Proyek ini merupakan program berkelanjutan yang bertujuan menjaga kondisi lingkungan. Selain modern, Batam juga dapat berkembang menjadi kota yang asri dan nyaman,” pungkasnya.

Redaksi@www.rasio.co//

Pelatihan PKP, Jefridin Paparkan Isu Strategis Kepemimpinan Pelayanan Publik

0

RASIO.CO, Batam – Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefiridin, M.Pd. didaulat menjadi narasumber pada kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan 1 di Lingkungan Pemko Batam, di Bapelkes Batam, Marina City Tanjung Uncang, Selasa (2/07).

Adapun materi yang disampaikan terkait Isu Strategis dan Kepemimpinan Pelayanan Publik. Menurutnya ada tujuh isu strategis yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Batam.

Pertama optimalisasi bonus demografi melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai penguatan pondasi pembangunan. Peningkatan kualitas SDM yang dilakukan, dengan melakukan penyediaan layanan dasar pendidikan dan kesehatan. Untuk mewujudkan ini menurutnya perlu dorongan dan partisipasi dari masyarakat, agar melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

“Tujuannya untuk meningkatkan kualifikasi tenaga kerja. Batam ini sebagai kota dengan tujuan pencari kerja tertinggi di Indonesia. Untuk itu tenaga kerja lokal harus mampu memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kualifikasi pendidikan, agar tenaga kerja lokal mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar,” jelasnya.

Selanjutnya isu strategis Pemko Batam dalam hal pemerataan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial. Pemko Batam menurutnya terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang masuk kategori miskin ekstrem. Bahkan melalui APBD Kota Batam, dianggarkan untuk membantu keluarga yang tergolong miskin ekstrem.

Untuk mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan ini, masyarakat diharapkan dapat mengambil manfaat dari pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam.

“Pemko Batam membangun infrastruktur untuk membuka akses orang datang ke Batam. Baik investor yang akan berinvestasi maupun wisatawan mancanegara maupun domiestik. Tentunya langkan yang diambil ini dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah yang dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat. Karena dari pembangunan yang dilakukan, investasi di Kota Batam tumbuh dan pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 7,04 persen diatas pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Kepri,” jelasnya.

Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang bersih untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Untuk mencapai ini harus didukung dengan komitmen dari ASN di ingkungan Pemerintah Kota Batam. Sehingga apa yang menjadi tujuan dan cita-cita bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih akan tercapai.

Redaksi@www.rasio.co//

Cegah TPPO, Imigrasi Dabo Singkep Gelar Penyuluhan di Kelurahan Dabo

0

RASIO.CO, Lingga – Petugas Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep, gelar acara penyuluhan tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). di Gedung Sapta Pesona, Kelurahan Dabo, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga. Selasa (2/7) kemarin.

Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada yang hadir mewakili warga masyarakat, mengenai bahaya perdagangan orang serta upaya untuk pencegahannya.

Lurah Dabo, Mardi Sastra dalam sambutannya mengungkapkan ini merupakan kegiatan lanjutan, karena dari pertemuan sebelumnya bahwa Kelurahan Dabo ditetapkan dan dipercaya sebagai salah satu kelurahan binaan dari imigrasi. Untuk kegiatan hari ini fokus pada TPPO, dimana banyaknya kasus mungkin dari pantauan imigrasi. Seperti yang diketahui bahwa imigrasi merupakan koordinator Tim Pora untuk memantau kegiatan TPPO ini.

“Dari 5 desa/kelurahan binaan imigrasi, Kelurahan Dabo salah satu yang dipercaya dan diamanahkan untuk dibawah binaan imigrasi,” kata Mardi Sastra.

Kepala Kantor Imigrasi Dabo Singkep, Yanto Ardianto melalui Kasubsi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Mario Harri Nataniel mengatakan, ada 5 titik di wilayah Dabo Singkep untuk penyuluhan tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

“Kakanwil memang memerintahkan untuk penyuluhan tentang TPPO karena semakin maraknya terkait TPPO ini. Jadi kami harus minimal bisa mengurangi serta ada kemajuan untuk tidak ada lagi TPPO terutama di wilayah Dabo Singkep,” terang Mario ketika ditemui usai kegiatan penyuluhan.

Ini merupakan yang kedua, jelas Mario, dalam melakukan penyuluhan TPPO, dari penyuluhan yang telah dilakukan banyak sekali warga yang bertanya tentang TPPO. dan di Dabo Singkep juga ada yang terlibat terkait dengan TPPO ini.

“Untuk itu, kami akan membuka seluas-luasnya pelaporan tentang TPPO, dan kami juga akan turun ke desa-desa untuk melakukan penyuluhan dan tidak hanya pada 5 titik itu saja, tapi semua wilayah Dabo Singkep kami akan turun,” ungkapnya.

Dari 2 titik tersebut, lanjut Mario, mungkin baru ada 10 orang asing dengan keperluan yang berbeda, seperti masalah perkawinan campuran yang mana suaminya warga negara vietnam, dan berwisata serta yang akan bekerja perusahaan yang akan dibuka di Dabo Singkep.

Pada saat pembuatan paspor, tambah Mario, imigrasi telah menempatkan orang-orang yang sudah ahli dalam bidangnya dan berpengalaman ketika wawancara. Karena telah diajarkan untuk melihat gerak mereka, sekhingga bisa diketahui untuk apa keperluannya membuat paspor, sehingga dari pemohon pembuatan paspor pasti ada yang ditolak atau ditangguhkan.

“Kita berharap masyarakat yang tidak tau menjadi tau dan lebih pintar untuk bisa menganalisa dan melihat, oknum-oknum yang akan merugikan warga sehingga tidak terjadinya TPPO,” tutupnya.

Puspan

MKD Sebut 60 Orang di DPR RI Main Judi Online, Putaran Uang Capai Rp1,9 M

0

RASIO.CO, Jakarta – Ketua Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Adang Daradjatun mengungkap terdapat dua orang anggota DPR RI dan 58 staf di lingkungan DPR RI yang diduga bermain judi online.

Dikutip CNNIndonesia, Adang menyampaikan hal tersebut berdasarkan surat yang diterima MKD DPR RI dari Menko Polhukam sekaligus Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online Hadi Tjahjanto.

“Setelah surat resmi itu kita pelajari memang ada dua anggota DPR yang dilaporkan dan terduga dan sejumlah karyawan dari DPR RI itu ada sekitar 58 orang,” kata Adang dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Selasa (2/7).

Adang menyebut perputaran uang dari hasil aktivitas haram tersebut diduga hampir mencapai Rp2 miliar.

“Angkanya (perputaran uang) Rp1,926 miliar,” ujar dia.

Menanggap hal tersebut, MKD akan memanggil seluruh orang terduga pemain judi online tersebut untuk dimintai klarifikasi dalam waktu dekat.

Kendati demikian, Adang tak mengungkap nama kedua anggota DPR RI yang diduga bermain judi online tersebut. Adapun angka anggota DPR RI pemain judi online yang disampaikan MKD tersebut berbeda dengan angka yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III Pangeran Khaerul Saleh. Pangeran menyebut ada 82 anggota DPR RI yang terlibat judi online.

***

Rudi Serukan Perang Melawan Narkotika demi Masa Depan Generasi Bangsa

0

RASIO.CO, Batam – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, menyerukan perang terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Ia mengatakan, peredaran maupun penyalahgunaan narkoba harus dihentikan.

“Saya tegaskan, kita harus melawan penyalahgunaan semua jenis narkoba,” ujar Wali Kota usai menghadiri Press Release dan Pemusnahan Benda Sitaan atau Barang Bukti Narkotika di Lobi Polresta Barelang, Selasa (2/7).

Dalam Press Release yang dipimpin langsung Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, terungkap kasus peredaran gelap narkotika berupa 35.949,71 gram sabu dan pemusnahan narkotika jenis sabu 36.000,4 gram berupa benda sitaan ataubarang bukti narkotika.

Rudi mengatakan, perang melawan narkoba tidak hanya menjadi tugas pemerintah. Semua pihak, kata dia, harus bahu membahu menyelesaikan persoalan narkoba.

“Kami sangat mengapresiasi peran semua pihak, termasuk Polresta Barelang yang berhasil mengungkap sejumlah kasus narkotika di Batam,” ujarnya.

Ia mengatakan, Batam dan Kepri yang merupakan wilayah perbatasan, kata dia, menjadi wilayah rentan terjadi penyelundupan narkoba dan sebagainya.

Untuk itu, mengajak semua pihak ikut berperan melawan kejahatan semua jenis narkotika. Hal itu ditegaskan Rudi, mengingat narkoba dinilai menjadi barang yang bisa merusak masa depan generasi bangsa.

“Indonesia akan menghadapi masa emas pada 2045, sehingga anak bangsa ini harus dilindungi dan harus terhindar dari narkoba demi Indonesia yang baik demi generasi yang lebih baik,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Batam bersama Kapolesta Barelang dan sejumlah tamu ikut dalam proses pemusnahan sabu yang dilakukan dengan menggunakan alat incenerator.

Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto menyampaikan apresiasi Satresnarkoba Polresta Barelang yang sukses mengungkap kasus narkotika pada Juni 2024.

“Ini hasil pengungkapan dari dua kasus pada 17 Juni 2024 dengan tersangka EH HS dan AS di TKP Nongsa dan Jakarta. Kemudian, 26 Juni 2024 dengan tersangka RE RT EZ di TKP Bengkong,” ujarnya.

Dengan hasil pengungkapan narkotika seberat itu 35 kilogram lebih itu, lanjut dia, pihaknya sudah menyelamatkan kurang lebih 357 ribu lebih jiwa manusia.

“Kami mengajak masyarakat, jika terdapat transaksi atau peredaran narkotika, silakan laporkan, jangan takut, kami akan menindak tegas,” ujarnya.

Redaksi@www.rasio.co//

Ketua Komisi I DPRD Batam Hadiri Pemusnahan Narkoba di Mapolresta Barelang

0

RASIO.CO, Batam – Ketua Komisi I DPRD Batam, Lik Lhai menyampaikan apresiasinya atas upaya jajaran Polresta Barelang yang senantiasa komit dalam memberangus peredaran narkoba di Kota Batam.

“Kami dari DPRD mendukung dan mengapresiasi setiap upayanyang dilakukan jajaran Polresta Barelang dalam memberangus peredaran narkoba,” ujar Lik Khai saat menghadiri Press Release dan Pemusnahan Benda Sitaan atau Barang Bukti Narkotika di Lobi Markas Polresta (Mapolresta) Barelang dikutip transkepri, Selasa (2/7).

Dalam Press Release yang dipimpin langsung Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, terungkap kasus peredaran gelap narkotika berupa 35.949,71 gram sabu dan pemusnahan narkotika jenis sabu 36.000,4 gram berupa benda sitaan ataubarang bukti narkotika.

Adapun barang haram itu merupakan hasil pengungkapan dari dua kasus pada 17 Juni 2024 dengan tersangka EH HS dan AS di TKP Nongsa dan Jakarta. Kemudian, 26 Juni 2024 dengan tersangka RE RT EZ di TKP Bengkong.

Lik Khai mengatakan,  narkoba adalah ancaman serius terhadap kelangsungan bangsa dan generasi bangsa, sehingga untuk memberantasnya diperlukan keseriusan dan dukungan semua pihak. 

Politisi Partai NasDem ini mengatakan, Batam dan Kepri rentan terjadi penyelundupan narkoba dan sebagainya.

Untuk itu, dirinya mengajak semua pihak ikut berperan melawan kejahatan semua jenis narkotika.

Pada kesempatan itu turut hadir, Wali Kota Batam H Muhammad Rudi, Kapolresta Barelang, Kombes Nugroho Tri Nuryanto beserta jajaran dan para tokoh agama dan penggiat anti narkoba di Batam.

***

Polisi Gerebek Kontrakan Jadi Gudang Sabu 72 Kg di Tangerang

0

RASIO.CO, Jakarta – Polda Metro Jaya menggerebek sebuah kontrakan yang menjadi gudang penyimpanan narkoba jenis sabu sebanyak 72 kilogram di Parung Serah, Ciledug, Kota Tangerang, Senin (1/7).

Dikutip CNNIndonesia, Penggerebekan kasus ini bermula dari penangkapan dua orang yang berperan sebagai kurir yakni R (29) dan A (19). Dari keduanya, polisi menyita sabu seberat 1 kilogram.

“Dan setelah dilakukan penggeledahan yang pertama dijumpai barang bukti 1 kilogram yang disimpan di tas dan yang bersangkutan sedang membawa kunci ini (kontrakan),” kata Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Brigjen Hengki kepada wartawan.

Hengki menyebut pihaknya lantas melakukan pengembangan dan menggerebek rumah kontrakan di Tangerang. Di lokasi tersebut, polisi menemukan 72 bungkus teh cina yang berisi narkoba jenis sabu.

“72 bungkus lebih kurang, nanti akan ditimbang berat bruto-nya berapa tapi 72 bungkus satu bungkusnya mungkin satu kiloan,” ujarnya.

“Kalau kita lihat modus mereka, disimpan suatu tempat. Disimpan di rumah kontrakan gini, tidak ada yang menyangka,” kata Hengki menambahkan.

Hengki mengaku pihaknya masih akan terus melakukan pendalaman terhadap kasus ini. Termasuk, mengusut dari mana asal usul barang haram tersebut.

“Nanti akan dilakukan pendalaman yang dilakukan oleh Subdit 3 nanti berkembang termasuk apakah ada pelaku lain, kita juga belum memeriksa,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hengki turut menyebut para kurir narkoba ini memanfaatkan momentum perayaan Hari Bhayangkara ke-78 yang berlangsung pada hari ini untuk mengedarkan sabu.

“Para sindikat tentu di Hari Bhayangkara ke-78 ini, kami sedang sibuk-sibuknya merayakan Hari Bhayangkara tapi sindikat ini kalau kita lihat memanfaatkan momen kepolisian sedang merayakan Hari Bhayangkara ke-78, saat itu pula mereka bergerak melakukan kegiatan peredaran gelap narkoba terutama sabu tadi,” katanya.

***