Rabu, November 11, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 388

Korupsi PT Timah Jerat 16 Tersangka, Begini Modus Harvey Moeis dkk

putri
-
0
Korupsi PT Timah Jerat 16 Tersangka, Begini Modus Harvey Moeis dkk

RASIO.CO, Jakarta – Harvey Moeis, suami aktris Sandra Dewi, ditetapkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. (TINS) periode 2015–2022. 

Harvey Moeis (HM) ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung pada Rabu (27/3) atau menjadi tersangka ke-16 dalam perkara korupsi yang diduga menelan kerugian ekologis senilai Rp271 triliun tersebut.

Sehari sebelumnya, Kejagung juga menetapkan dan langsung menahan Manager PT Quantum Skyline Exchange (QSE), Helena Lim (HLN) dalam perkara yang sama. Baik Harvey maupun Helena langsung ditahan oleh Kejagung di Rutan Salemba di Kejari Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan.

Dikutip Bisnis.com, informasi, Kejagung mengawali penyidikan kasus ini sejak Oktober 2023. Pengungkapan kasus ini pun diumumkan berurutan terhitung sejak Januari 2024. Toni Tamsil, dari pihak swasta, menjadi tersangka pertama dalam kasus ini, lantaran berupaya menghalang-halangi penyidikan pada Selasa (30/1). 

Kemudian, Kejagung mulai menetapkan tersangka secara bergiliran, termasuk tiga orang di antaranya merupakan penyelenggara negara atau petinggi PT Timah.  Ketiga orang itu adalah Riza Pahlevi (RZ) selaku eks Direktur PT Timah, Emil Emindra (EE) sebagai Direktur Keuangan PT Timah 2017–2018 dan eks Direktur Operasional dan Pengembangan Usaha PT Timah, Alwin Albar (AW).

Kemudian, 11 lainnya berasal dari pihak swasta atau pengusaha yang diduga berkaitan dengan kasus tata niaga komoditas timah ilegal ini, yakni Tamron alias Aon, Helena Lim hingga Harvey Moeis.

Modus Korupsi

Kasus ini bermula saat sejumlah tersangka itu melakukan pertemuan dengan eks petinggi PT Timah untuk melakukan penambangan. Petinggi PT Timah yakni Riza Pahlevi dan Emil Ermindra diduga mengakomodir pertambangan timah ilegal. 

Pertemuan membuahkan hasil kerja sama antara PT Timah dengan sejumlah perusahaan smelter yang seolah-olah memiliki kontrak sewa-menyewa untuk proses peleburan.

Sementara itu, untuk memasok kebutuhan bijih timah, para pihak tersebut menyepakati penunjukkan tujuh perusahaan boneka mulai dari CV BJA, CV RTP, CV BLA, CV BSP, CV SJP, CV BPR, dan CV SMS.

Dalam skema tersebut, Harvey diduga berperan sebagai perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin (RBT). Awalnya, Harvey telah menghubungi eks Direktur Utama PT Timah Tbk. Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT) untuk mengakomodir pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Kemudian, untuk melancarkan aksinya dalam  kegiatan pertambangan yang diduga ilegal itu, Harvey seolah-olah menyewakan jasa peleburan ke PT Timah. 

“Selanjutnya tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CV VIP, PT SPS, dan PT TIN, untuk ikut serta dalam kegiatan dimaksud,” ujar Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Kuntadi di Kejagung, Rabu (23/3) malam.

Selanjutnya, Harvey Moeis meminta sejumlah perusahaan smelter ini untuk menyisihkan keuntungan yang dihasilkan untuk mengkover dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

Sarana dan prasarana pengelolaan dana CSR dijalankan oleh Manager PT Quantum Skyline Exchange (QSE) Helena Lim yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Tersangka HM menginstruksikan kepada para pemilik smelter tersebut untuk mengeluarkan keuntungan bagi tersangka sendiri maupun para tersangka lain yang telah ditahan sebelumnya dengan dalih dana CSR kepada tersangka HM melalui PT QSE yang difasilitasi oleh tersangka HLN,” tambahnya.

***

Print Friendly, PDF & Email

Pemkab Karimun Gelar Tabligh Akbar Nuzulul Quran 1445 H di Masjid Ibadurrahman

putri
-
0
Pemkab Karimun Gelar Tabligh Akbar Nuzulul Quran 1445 H di Masjid Ibadurrahman

RASIO.CO, Karimun – Pemkab Karimun melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Rakyat) menggelar Tabligh Akbar Nuzulul Qur’an malam 18 Ramadhan 1445 H, Kamis (28/3).

Peringatan Nuzulul Qur’an tahun ini dipusatkan di Masjid Ibadurrahman, Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kepulauan Riau (Kepri). Dengan mengangkat tema “Bacalah Qur’an sungguh Al-Quran akan memberi syafaat bagi pembacanya di hari kiamat”.

Sebelum Tabligh Akbar Nuzulul Qur’an, Bupati Karimun bersama rombongan safari ramadhan melaksanakan buka puasa bersama, dilanjutkan shalat Maghrib, Isya dan Tarawih berjamaah. Memeriahkannya, Pemkab Karimun menghadirkan penceramah kondang Indonesia yakni Habib Alwi Bin Muhammad Al-Athos.

Hadir pada kesempatan itu Wabup Karimun Anwar Hasyim, Sekda Muhd Firmansyah dan Kapolres AKBP Fadli Agus. Bupati Karimun Aunur Rafiq berharap, melalui peringatan Nuzulul Qur’an dapat memberikan semangat dan motivasi dalam meningkatkan amal ibadah terutama dalam membaca ayat suci Al-qur’an, serta dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Ia juga mengajak umat islam di Kabupaten Karimun menjadikan Alquran sebagai petunjuk dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Harapan Rafiq lagi, jadikan peringatan Nuzulul Qur’an sebagai momentum untuk memperkuat kebersamaan dalam keragaman.

“Melalui peringatan Nuzulul Qur’an ini menjadi i’tibar bagi semua umat Islam,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut Bupati Karimun mengimbau masyarakat
menyongsong akhir ramadhan dengan menyempurnakan ibadah puasa.

“Manfaatkan bulan puasa sebaik mungkin. Jaga sebaik mungkin ibadah di bulan ramadhan agar puasa yang dilaksanakan sebulan penuh tidak sia-sia,” pesan Rafiq.

***

Print Friendly, PDF & Email

Mahasiswa Korban TPPO ke Jerman Dijanjikan Gaji Rp30 Juta Tiap Bulan

putri
-
0
Mahasiswa Korban TPPO ke Jerman Dijanjikan Gaji Rp30 Juta Tiap Bulan

RASIO.CO, Jakarta – Bareskrim Polri menyebut para mahasiswa yang menjadi korban kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berkedok magang (ferienjob) ke Jerman dijanjikan bayaran sebesar Rp30 juta.

Selain itu, para mahasiswa juga diiming-imingi mendapatkan 20 SKS lewat program magang tersebut.

“Itu (gaji Rp30 juta) salah satu penawaran, dan mereka juga diberikan sebelumnya di samping penawaran mereka diberikan 20 SKS disamakan dengan MBKM, program itu mendapat 20 SKS dan itu ditawarkan ke mahasiswa di samping keuntungan materil juga keuntungan nilai akademis tersendiri,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro dikutip CNNIndonesia, Kamis (28/3).

Djuhandani menyebut para mahasiswa itu memang mendapat bayaran Rp30 juta. Namun, jumlah tersebut dipotong dengan biaya penginapan hingga biaya hidup yang terbilang cukup tinggi di Jerman.

“Sehingga rata-rata mahasiswa malah rugi membayar talangan,” ucap dia.

Bahkan, kata dia, para mahasiswa juga dibebankan biaya pendaftaran oleh PT Cvgen dan PT SHB sebesar Rp150 ribu. Kemudian, mereka masih harus membayar 150 Euro untuk pembuatan LoA (letter of acceptance) kepada PT SHB.

Setelah itu, para mahasiswa juga harus membayar sebesar 200 Euro sebagai persyaratan pembuatan visa. Akhirnya, mereka dibebankan membayar dana talangan ke pihak universitas sebesar Rp30 juta sampai Rp50 juta dipotong dari gaji bulanan mereka.

“Malah sampai saat ini banyak yang masih bayar talangan yang oleh universitas tawarkan. Mereka ke Jerman tidak mendapat untung, tapi malah menyiapkan utang di Indonesia yaitu berupa talangan yang antara Rp24 juta sampai Rp50 juta, itu talangan yang diberikan koperasi (universitas),” ujarnya.

Sebelumnya, terungkap modus TPPO berkedok magang ke Jerman. Total ada 1.047 mahasiswa diberangkatkan ke Jerman melalui program magang ilegal ini.

Dalam perkara ini, polisi telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Dua di antaranya masih berada di Jerman. Kelima tersangka itu berinisial ER alias EW (39), A alias AE (37), AJ (52), dan SS (65), dan MZ (60). Para tersangka dikenakan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TPPO dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun penjara dan denda Rp600 juta.

Kemudian Pasal 81 UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan pidana denda paling banyak Rp15 miliar.

***

Print Friendly, PDF & Email

Teken MoU, Pemko dan Kejari Batam Jalin Kerjasama Bidang Hukum

putri
-
0
Teken MoU, Pemko dan Kejari Batam Jalin Kerjasama Bidang Hukum

RASIO.CO, Batam – Pemerintah Kota Batam melakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam, sekaligus Menyerahkan Penghargaan Di Bidang Bantuan Hukum Kepada Kejari Batam.

Penandatanganan Nota Kesepakatan dilakukan langsung oleh Wali Kota Batam Muhammad Rudi, dan Kepala Kejari Batam I Ketut Kasna Dedi, di Kantor Pemko Batam, Batam, rabu (27/3) kemarin.

Acara juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Jefridin, Seluruh Asisten, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Seluruh Camat dan Lurah se-Kota Batam, serta sejumlah pegawai di lingkungan Pemko Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Kejari Batam lainnya.

Dalam sambutannya, Rudi memyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Kejari Batam yang selama ini telah membantu dalam memberikan pendampingan hukum dan penyelamatan aset pemerintah.

Selain itu, Rudi menilai Kejari Batam telah memberikan bantuan hukum penanganan perkara gugatan Omission oleh himpunan masyarakat adat pulau Rempang dan Galang.

“Saya sampaikan beribu-ribu terimakasih kepada Kejari yang terus mendampingi Pemko Batam dalam bidang hukum, dan membantu menyelamatkan aset pemerintah,” ucap Rudi.

Di kesempatan itu juga, Rudi berpesan kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemko Batam untuk terus membangun hubungan dan melibat Kejari Batam dalam setiap kegiatan.

“Jangan sungkan untuk meminta pendapat dan pendampingan hukum kepada Kejari Batam setiap melakukan kegiatan, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan benar-benar bersih dari pelanggaran hukum,” tegasnya.

Tak hanya itu, Rudi memaparkan, bahwa Batam telah meengalami berkembangan yang sangat pesat dalam segala pembangunan dan terus mengalami peningkatan jumlah penduduk.

Rudi menilai, semakin maju sebuah Kota dan meningkatnya jumlah penduduk di kota tersebut, akan beriringan dengan meningkatnya permasalahan-permasalah hukum. Oleh karena itu, Rudi berharap dengan kerjasama ini, Kejari Batam terus memberikan bantuan hukum demi Batam Kota Baru.

Sedangkan di kesempatan yang sama, Kepala Kehari Batam Kasna mengatakan, bahwa Kehadiran jaksa pengacara negara, buka hanya untuk melakukan penuntutan, tapi juga mencega terjadinya pelanggaran hukum. Kasna juga mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada Wali Kota Batam yang telah memberikan kepercayaan untuk membantu setiap kegiatan-kegiatan di lingkungan Pemko Batam maupun BP Batam.

“Terimakasih Pak Wali telah memberikan kepercayaan kepada kami (Kejari Batam) untuk terus terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pemko Batam dan BP Batam,” ujarnya.

Pihaknya berharap, hubungan kerjasama antara Pemko Batam dan Kejari Batam seperti ini terus berjalan dengan baik. Setelah itu, Muhammad Rudi menyerahkan penghargaan atas keberhasilan dalam memberikan bantuan hukum penanganan perkara gugatan Omission oleh GB kepada Kepala Kejari Batam I Ketut Risna.

Redaksi@www.rasio.co//

Print Friendly, PDF & Email

Gubernur Ansar Buka Musrenbang Provinsi Kepri 2024

putri
-
0
Gubernur Ansar Buka Musrenbang Provinsi Kepri 2024

RASIO.CO, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepri Tahun 2024 dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, bertempat di Balairung Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (27/03) kemarin.

Musrenbang Provinsi Kepri akan dilaksanakan selama dua hari yakni tanggal 27 dan 28 Maret 2024 di Balairung Wan Seri Beni dan Ruang Rapat Balairung Raja Ali Kelana Lt. 4 Gedung A, Dompak. Musrenbang dilaksanakan secara hybrid dengan peserta lebih kurang 500 orang hadir secara luring dan 100 orang hadir secara daring. 

Musrenbang Provinsi Kepri 2024 akan membahas tematik yang akan terbagi dalam tiga kelompok, yakni desk tematik kemiskinan, stunting, dan pembangunan inklusif. Kemudian pembahasan desk bidang meliputi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, kemudian perekonomian dan sumber daya alam, serta infrastruktur dan kewilayahan. 

Gubernur Ansar dalam sambutannya mengatakan untuk memberikan arah dalam perencanaan pembangunan tahun 2025, maka RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 menetapkan tema “Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan Dalam Akselerasi Peningkatan Ekonomi Kerakyatan”.   

“Tema ini akan menjadi rujukan untuk dijabarkan ke dalam tiga prioritas pembangunan daerah tahun 2025 yaitu Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah, Pembangunan Infrastruktur Wilayah, serta Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya” paparnya. 

Kemudian terkait capaian indikator makro Provinsi Kepri ada dua indikator yang menjadi perhatian penting menurut Gubernur Ansar berdasarkan paparan Deputi I Kemendagri sebelumnya. 

“Angka indeks gini ratio kita masih di angka 0,34 maka saya berharap agar dalam pembahasan tematik nanti lebih banyak program-program yang diarahkan kepada usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat agar tingkat disparitas pendapatan antar masyarakat secara cluster bisa dapat kita kurangi tingkat kesenjangannya” pesan Gubernur Ansar.

Lalu Gubernur Ansar menjelaskan fenomena tingkat pengangguran terbuka di Kepri yang menurutnya Kepri termasuk provinsi yang mendapat terpaan yang sangat berat ketika pandemi covid-19 karena ketidakpastian dan fluktuasi ekonomi tidak hanya di dalam negeri namun di luar negeri sehingga memang saat itu banyak industri-industri yang merumahkan para pekerjanya 

“Sehingga angka pengangguran kita pernah tembus di tahun 2021 ke angka di atas 10 persen, kita kedua tertinggi setelah Bali namun kita terus melakukan usaha recovery, alhamdulillah dari waktu ke waktu penurunan angka pengangguran terus kita lakukan bahkan hampir setiap tahun tren penurunan pengangguran di Kepri ini adalah trend penurunan terbesar di Indonesia dan hari ini angka pengangguran kita masih 6,8 persen” jelas Gubernur Ansar

Sebelumnya, Mendagri RI yang diwakili Deputi I (Pengelolaan Batas Wilayah Negara) / Plh Sekretaris BNPP, Robert Simbolon mengatakan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah berupaya melakukan sinkronisasi dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan sasaran prioritas nasional terutama terkait dengan 6 indikator sasaran makro ekonomi.

“Tema RKP tahun 2025 yaitu ‘akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan’ telah diterjemahkan secara lebih lanjut oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ke dalam RKPD tahun 2025 dengan tema ‘optimalisasi potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dalam akselerasi peningkatan ekonomi rakyat’ 

Ia pun mengepresiasi langkah tersebut, juga termasuk kesepakatan atas target yang ditentukan oleh pemerintah pusat terkait enam sasaran makro ekonomi yang telah dicapai dalam forum Rakortekrenbang tahun 2024.

“Kerangka substansi yang telah sinkroni ini agar tetap konsisten hingga penetapan RKP 2025 di bulan Juli nanti sesuai dengan harapan kita bersama” pesannya.

Sementara itu Menteri PPN/ Kepala Bappenas diwakili Staf Ahli Bidang Infrastruktur Bappenas, Leonardo Teguh Sambodo, mengajak seluruh stakeholder di Provinsi Kepri untuk menguatkan langkah bersama guna mempercepat pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau sehingga bisa lebih inklusif, merata, dan berkelanjutan. 

“Dan sejalan dengan kolaborasi antara Kementerian PPN dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, telah disiapkan satu peta Jalan transformasi ekonomi Kepulauan Riau untuk mendukung peningkatan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan berbasis potensi dan keunggulan setiap kabupaten kota baik yang berbasis ekonomi biru, budaya, maupun posisi strategis di jalur perdagangan dunia” ujarnya. 

Dalam rangkaian pembukaan Musrenbang Provinsi Kepri kali ini pun diisi dengan beberapa kegiatan diantaranya pemberian Penghargaan Daerah Tahun 2024 yang terdiri dari Penghargaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dimana Pemko Batam mendapat penghargaan sebagai terbaik pertama.

Kemudian penghargaan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dimana Pemko Tanjungpinang sebagai daerah terbaik pertama, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Kabupaten Bintan berhasil menduduki peringkat terbaik pertama, Penghargaan Inovasi Daerah dimenangkan Dinas Pariwisata dengan Gema Ekrafnya, dan Penghargaan Mitra Pembangunan Daerah yang diberikan kepada tujuh instansi vertikal di Kepri. 

Redaksi@www.rasio.co//

Print Friendly, PDF & Email

Kepala BP Batam : Industri Digital Jadi Mesin Penggerak Ekonomi Baru

putri
-
0
Kepala BP Batam : Industri Digital Jadi Mesin Penggerak Ekonomi Baru

RASIO.CO, Batam -Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park sukses mencuri perhatian Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI.

Sebagai kawasan yang memiliki fokus terhadap pengembangan Data Center dan industri berbasis digital, NDP pun berpotensi untuk mendukung pengembangan sektor industri semikonduktor ke depannya. Mengingat, pemerintah juga tengah gencar untuk membujuk para investor di bidang tersebut.

Merespons ini, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan bahwa pengembangan NDP dapat menjadi mesin penggerak ekonomi baru di Kota Batam. Apalagi industri berbasis digital menjadi salah satu sektor unggulan di seluruh penjuru dunia dewasa ini.

“KEK Nongsa hadir untuk memberikan keleluasaan investasi di bidang industri digital. Saya berharap, pengembangannya pun dapat menyerap banyak tenaga kerja ke depan,” ujar Muhammad Rudi, Rabu (27/3).

Rudi menekankan, pengembangan NDP pun mesti didukung oleh ekosistem yang luar biasa. Sehingga, upaya penguatan infrastruktur Data Center bisa maksimal dan mampu menarik banyak investor.

“BP Batam selalu mendukung pengembangan NDP sebagai Engine of Growth sesuai cita-cita untuk mewujudkan Batam Kota Baru yang maju dan modern,” tambahnya.

Untuk diketahui, salah satu investor asal Singapura dan Citramas Group telah menandatangani kerja sama pengembangan ekosistem digital baru-baru ini.

Perusahaan tersebut adalah BW Digital yang nantinya akan mengembangkan fasilitas Data Center atau pusat data berkapasitas 80MW di kawasan tersebut. Dengan konsep kerja sama, kedua entitas usaha juga akan menyediakan layanan bisnis ke bisnis (B2B) untuk kebutuhan komputasi awan (cloud), konektivitas internasional dan domestik, kabel bawah laut hingga kecerdasan buatan (AI).

“Saya berharap, kehadiran investor baru akan memberikan pengaruh positif bagi kemajuan ekonomi Batam,” tutup Rudi.

Redaksi@www.rasio.co//

Print Friendly, PDF & Email

Gelper Lion Kakangi Aparat, Nekad Beroperasi Pasca Tutup Serentak di Batam

redaksi
-
0
Gelper Lion Kakangi Aparat, Nekad Beroperasi Pasca Tutup Serentak di Batam

RASIO.CO,Batam – Gelper Lion berlokasi belakang DCmall kembali beroperasi tanpa mengharapkan surat edaran Pemko Batam sehingga berpotensi meremehkan aparat penegak hukum.

Diketahui Edaran tersebut tertuang dalam surat nomor 196/K/000.1.10/III/2024, 001/170/III/2024, 001/III/2024, dan SE/116/III/2024 yang tanda tangani Wali Kota Batam per 06 Maret 2024.

Sementara untuk skema operasional menggunakan pola menutup pada 3 hari menjelang dan awal ramadhan, 2 hari dipertengahan ramadhan serta 3 hari di akhir setelah ramadhan.

Kegiatan jasa hiburan pada pukul 21.00 sampai dengan pukul 01.00 WIB, dengan ketentuan menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban di lokasi usaha,” sedangkan faktanya gelanggang permainan Lion dengan mentereng beroperasi duluan dari gelper lainnya.

Pantauan lapangan, terlihat lokasi gelper Lion mulai ramai di kunjungi pemain lokal seperti lokasi fantasi di nagoya hill. Hampir seluruh mesin diperhatikan seperti mesin Jeckpot, Slot, mesin tembak burung maupun mesin rolek.

“Baru buka mas dan cukup ramai pengunjung paskah 5 hari tutup total,” ujar firus dilokasi.Rabu(27/03).

Firus menambahkan, lebih kurang hampir sepekan gelper tutup total, termasuk judi pimpong maupun kasino sehingga hiburan tak ada, namun pengusaha gelper ini juga bandel bahkan berani buka 24 jam.

Lain halnya menurut salah seorang pemerhati yang enggan dipublis, pengawas gelper mesti diperketat terutama izin dikeluarkan daerah.

“Satpol PP mesti tegas, tak sesuai aturan cabut isinya,” ujarnya.

Jikalau  adanya unsur jadinya barulah aparat penegak hukum akan bertindak.

“Tukar rokok diluar lokasi itulah unsur 303 nya,” tuturnya.

Sebelumnya, Gelanggang Permainan (Gelper) , Judi Pimpong nempel di THM serta Judi berbau kasino serentak tutup di Batam.Kamis(21/03) sekira pukul 10.00 wib.

Pantauan lapangan, para pemain serta para pekerja berhamburan keluar dari lokasi gelper karena mendadak para pengawas beritahu ada razia aparat penegak hukum.

“Kami tutup ada informasi razia bang dan manager perintahkan tutup,” ujar salah seorang pengawas di gelper Sk.

Hal yang sama juga terjadi di gelper, Sky88, gelper Bilyard Center,  Gelper Wukong, Gelper Game, Gelper pasifik, gelper City Hunter, Gelper Pujabahari dan gelper K2 termasuk Kasino yang ada di Penuin maupun pasifik termasuk juga judi pimpong yang nempel di Tempat Hiburan Malam(THM).

Informasi lapangan, Para pengusaha Gelper , Kasino maupun Pimpong tak patuhi aturan daerah terutama di bulan suci Ramadhan , jam operasional masih para pengusaha buka 24 jam.

Surat edaran pun tak dipatuhi , dimana 3 hari pertama di bulan ramadhan wajib tutup l, namun faktanya para pengusaha tidak menghargai umat islam dimana tetap beroperasi bahkan 24 jam buka.

Salah satunya terpantau Sky88 milik salah satu pengusaha berinisial TDY, bak kebal hukum, ironisnya jam operasional bahkan 24 jam.

“Hanya sky88 terkadang terlalu berani buka, seperti nya kuat bekingan, managernya RKA dan M cuek aja dan ini tumben tutup,” kata salah seorang pengunjung BR dilokasi saat malam penutupan.

Yudo@www.rasio.co //

Print Friendly, PDF & Email

Ribuan Aparat Kawal Sidang Sengketa Pilpres di MK Hari Ini

putri
-
0
Ribuan Aparat Kawal Sidang Sengketa Pilpres di MK Hari Ini

RASIO.CO, Jakarta – Sebanyak 1.233 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan sidang sengketa Pilpres 2024 atau perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Rabu (27/3).

“Untuk jumlah pasukan sendiri kami menerjunkan 1.233 personel gabungan yang nantinya akan mengamankan kegiatan di gedung MK, baik itu dari sisi dalam maupun dari sisi luar,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro dikutip CNNIndonesia.

Susatyo menyatakan pihaknya siap mengamankan persidangan pada hari ini. Kata dia, pihaknya juga telah menyiapkan lokasi tertentu untuk penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh masyarakat. Ia turut mengimbau kepada warga masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi siang ini untuk memperhatikan hak-hak masyarakat lain.

“Tentunya harus memperhatikan hak-hak masyarakat lainnya, sehingga aturan dalam undang-undang penyampaian pendapat di muka umum harap dipatuhi,” ucap dia.

Lebih lanjut, Susatyo juga meminta kepada seluruh personel pengamanan untuk bertindak persuasif dan tidak terprovokasi massa.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang sengketa Pilpres 2024 atau perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo pada hari ini, Rabu (27/3).

Berdasarkan jadwal resmi, sidang gugatan Anies-Muhaimin akan digelar 08.00 WIB. Adapun gugatan yang diajukan Ganjar-Mahfud akan disidang mulai 13.00 WIB.

“Pemeriksaan pendahuluan, memeriksa kelengkapan, dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti pemohon,” bunyi Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal PHPU 2024 tertanggal 18 Maret 2023.

MK punya waktu 14 hari sejak registrasi perkara untuk memeriksa sengketa Pilpres 2024. Perkara didaftarkan 25 Maret sehingga MK punya waktu hingga 7 April.

***

Print Friendly, PDF & Email

DPRD Lingga Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati Lingga Tahun 2023

putri
-
0
DPRD Lingga Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati Lingga Tahun 2023

RASIO. CO, Lingga – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga gelar Rapat Paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lingga, atas kinerja pemerintah daerah Tahun Anggaran 2023, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lingga. Senin (25/3) lalu.

Rapat tersebut juga penyampaian Laporan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap LKPJ Bupati Lingga. Menegaskan komitmen DPRD Kabupaten Lingga dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan setempat.

Agenda utama dalam rapat paripurna ini adalah evaluasi terhadap LKPJ Bupati Lingga, yang menjadi laporan resmi atas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah selama tahun 2023. Rapat tersebut juga menjadi wadah bagi fraksi-fraksi di DPRD untuk menyampaikan pandangan umum mereka terhadap laporan tersebut.

Para anggota DPRD Lingga dengan seksama menelaah setiap poin yang disampaikan dalam LKPJ Bupati Lingga. Langkah ini penting dalam menilai sejauh mana realisasi program dan kegiatan pemerintah daerah telah sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah disetujui.

Proses evaluasi yang transparan dan teliti tersebut menjadi bukti nyata dari komitmen DPRD Lingga untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ketua DPRD Lingga, Ahmad Nashiruddin mengatakan, pentingnya kerja sama antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Rapat Paripurna ini juga menjadi ajang untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di tingkat legislatif, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Lingga secara keseluruhan.

Sebagai bagian dari tata tertib dan tata krama dalam proses demokrasi, rapat paripurna ini menunjukkan bahwa setiap langkah pemerintahan di Kabupaten Lingga senantiasa dibarengi dengan upaya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat.

***

Print Friendly, PDF & Email

Pemkab Karimun Komitmen Bayarkan THR Ribuan Tenaga Honorer

putri
-
0
Pemkab Karimun Komitmen Bayarkan THR Ribuan Tenaga Honorer

RASIO.CO, karimun – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun berkomitmen membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada tenaga honorer tahun ini.

Pemberian THR bagi tenaga honorer oleh Pemkab Karimun sudah diberlakukan sejak tahun-tahun sebelumnya. Rencananya, pemberian THR tersebut akan direalisasikan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Besaran THR pun bervariatif, mulai dari Rp500 ribu hingga Rp1 juta.

“Kalau THR honorer seperti tahun-tahun lalu ada kita berikan,” ujar Bupati Karimun Aunur Rafiq di Gedung Nilam Sari Kantor Bupati Karimun belum lama ini.

Kata Rafiq, besaran THR yang diberikan kepada tenaga honorer tersebut tidak sesuai dengan gaji melainkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

“Biasanya ada,” sambung sang Bupati.

Diketahui, jumlah tenaga honorer di lingkungan Pemkab Karimun mencapai 4.127 orang. Perpanjangan kontrak tenaga honorer tersebut biasanya dilakukan setiap awal tahun. Dari ribuan tenaga honorer di Karimun, rinciannya tenaga honorer insentif sebanyak 2.207 orang dan 1.920 orang tenaga honorer kontrak.

Surat Keputusan perpanjangan kontrak tersebut diserahkan Bupati Karimun Aunur Rafiq di halaman Kantor Bupati, Senin 8 Januari 2024 lalu. Selain tenaga honorer insentif dan tenaga honorer kontrak, Pemkab Karimun juga menyerahkan SK kepada 190 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pemberian THR bagi tenaga nonorer atau non ASN merupakan kebijakan masing-masing kepala daerah. Sebab, berdasarkan aturan MenPAN RB tidak terdapat daftar tenaga honorer untuk menerima THR tahun 2024.

***

Print Friendly, PDF & Email
1...387388389...1,670Halaman 388 dari 1,670

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

TENTANG KITA

Diterbitkan | Dikelola : PT. Laksana Rasio Media Inovasi | Pengesahan Kemenkum HAM, No AHU 59522. AH. 01.01 Tahun 2018. Alamat : Town House Cluster Puri Melati Blok A No. 2B, Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau Media rasio.co telah terverifikasi administrasi dan faktual oleh dewanpers dengan ID 9564

Hubungi kami: rasiowebmedia@gmail.com

IKUTI KITA

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv