Kamis, November 12, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 432

Rudi Ajak Warga Kompak Dukung Pembangunan Batam

0

RASIO.CO, Batam – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengajak masyarakat kompak mendukung pembangunan Batam.

Hal itu disampaikan Rudi saat menghadiri Musrenbang tingkat Kelurahan Sadai di Fasum PKJ, Bengkong, Selasa (16/1) malam.

“Mari bergandengan tangan kompak mendukung pembangunan Batam demi terwujudnya Batam Kota Baru yang modern dan maju,” ajak Rudi.

Wali Kota pun meminta masyarakat terus menjaga Batam aman dan damai demi percepatan pembangunan. Di kesempatan itu, Pria yang juga sebagai Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam tersebut, memaparkan sejumlah pembangunan di Batam.

Beberapa pembangunan seperti jembatan layang Sei Ladi, jalan protokol, tempat ibadah, hingga tempat wisata baru di Bukit Senyum. Ia berharap, dengan gencarnya pembangunan tersebut menjadi daya tarik wisatawan dan investasi ke Batam.

“Tak terkecuali di Bengkong, beberapa pembangunan sedang dilaksanakan seperti di jalan Golden Prwan,” ujarnya.

“Dengan Batam makin maju dan cantik, orang akan datang ke Batam sehingga ekonomi akan terus bergerak dan memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat,” tambah Rudi.

Kehadiran orang nomor 1 di Batam tersebut saat Musrenbang itu sekaligus menjemput aspirasi masyarakat. Di mana, masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan semua masukan serta keinginan terkait pembangunan Batam. Sejumlah persoalan yang disampaikan langsung direspons Wali Kota.

“Kami sangaja hadir langsung dalam Musrenbang tingkat kelurahan ini agar tahu persoalan seperti apa yang ada di tengah masyarakat,” katanya.

Redaksi@www.rasio.co/

Pengamanan Anies Ke Batam, TPD AMIN Siapkan 500 Lebih Personel

0

RASIO.CO, Batam – Terkait dengan rencana kunjungan Anies Baswedan Calon Presiden nomor urut 1 (Capres 01) ke Batam pada Jum’at (19/01) mendatang.

Tim Pemenangan Daerah (TPD) Anies Baswedan Muhaimin Iskandar (AMIN) Provinsi Kepulauan Riau menyiapkan pengamanan maksimal untuk mengantisipasi agar kejadian diluar dugaan yang pernah dialami capres 01 ini di beberapa daerah waktu lalu, tidak terjadi di Batam.

Jadwal Anies di Batam, Sumber TPD AMIN Kepri

Hal tersebut disampaikan Sekretaris TPD AMIN Provinsi Kepri, Wahyu Wahyudin, pada awak rasio.co di sekretariat TPD AMIN, pada Selasa (16/01), Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan 500 sampai 1.000 personel keamanan untuk pengamanan Capres 01 tersebut. Hal tersebut untuk mengantisipasi segala hal diluar dugaan yang bisa terjadi, mengingat kedatangan Capres 01 ini tentu akan mengundang banyak animo masyarakat Batam dan Kepri untuk hadir melihat langsung.

“Para Relawan Capres 01 dan juga kader-kader dari 3 partai koalisi telah menyatakan siap untuk membantu pengamanan agenda kunjungan Pak Anies ke Batam, selain itu juga ada unsur Pemuda Pancasila dari berbagai ranting di Kota Batam juga telah menyatakan siap membantu” ujarnya.

Terkait agenda kunjungan Anies ke Batam, Wahyu menyampaikan bahwa kemungkinan akan ada sedikit perubahan karena terkait perijinan di 2 lokasi yang belum turun.

Yakni agenda Anies yang semula direncanakan akan mengunjungi pasar Tos 3000 akan dipindahkan ke Pasar SP Plaza, kemudian agenda Anies yang rencananya akan melakukan sholat jumat di Masjid Sultan Mahmud Riayat juga akan dialihkan ke Masjid Baitul A’mal di Marchelia Batam.

Namun untuk agenda acara puncak di MTC Nongsa tidak mengalami perubahan karena perijinan sudah lengkap.

“Kami masih terus akan upayakan ijin di kedua tempat tersebut bisa segera diperoleh, mengingat ini kan sekelas presiden, kami ingin kegiatan ini bisa tetap dilaksanakan di kedua tempat yang kami rencanakan tersebut,” lanjut Caleg DPRD Provinsi Kepri Partai PKS Dapil VI ini.

Kemudian terkait jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan ini Wahyu menyampaikan bahwa, pihaknya tetap akan mengacu pada PKPU, yang mana karena ini bukan merupakan kampanye terbuka, maka pihaknya hanya akan menghadirkan 2000 peserta.

“Kampanye terbuka baru bisa dilaksanakan tanggal 21 Januari keatas maka untuk kegiatan kali ini kita hadirkan peserta sesuai aturan PKPU, namun kami kami juga tidak bisa membatasi ketika animo masyarakat untuk hadir cukup besar, tentu ini diluar kemampuan kami,” pungkasnya.(RL)

BP Batam Serap Aspirasi Masyarakat Tanjung Banon

0

RASIO.CO, Batam – BP Batam kembali melakukan sosialisasi terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2023 kepada perwakilan masyarakat Tanjung Banon, Senin (15/1).

Bertempat di Kantor Camat Galang, agenda ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan. Dengan tujuan utama yakni menyerap aspirasi warga terdampak pengembangan Rempang Eco-City yang bermukim di Tanjung Banon.

“Selain sosialisasi, BP Batam juga melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak pengembangan. Kami ingin memastikan hak-hak masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” ujar Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait.

Ariastuty menjelaskan, agenda ini sekaligus menjadi bentuk komitmen BP Batam dalam mengedepankan pendekatan serta komunikasi persuasif guna menuntaskan beberapa permasalahan. Termasuk pembahasan mengenai ganti untung kepada masyarakat Rempang.

“Yang perlu digarisbawahi, pelaksanaan ganti untung itu tentunya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Semua sudah ada landasannya,” tambah Ariastuty.

Ia berharap, pembangunan Pulau Rempang sebagai mesin ekonomi baru di Indonesia dapat terealisasi maksimal.

Tentunya dengan didukung oleh seluruh elemen masyarakat sehingga pengembangan Rempang Eco-City pun akan menjadi momentum kebangkitan ekonomi masyarakat.

“Seperti yang Kepala BP Batam katakan, tujuan pemerintah cuma satu yakni agar ekonomi Pulau Rempang ini bisa maju ke depan,” pungkasnya.

Redaksi@www.rasio.co//

Ratusan PTK non ASN Natuna Tandatangani Surat Perjanjian Kerja

0

RASIO.CO, Natuna – Sebanyak 316 orang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Non ASN SMAN, SMKN, dan SLBN se-Kabupaten Natuna melanjutkan pengabdiannya di Provinsi Kepulauan Riau ditandai dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Tahun 2024 secara simbolis yang disaksikan langsung oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Gedung Sri Srindit, Ranai, Kabupaten Natuna, Selasa, (16/1).

Sebagai informasi, saat ini PTK Non ASN Provinsi Kepri yang terdiri dari guru dan tenaga kependidikan, yang tersebar di 5 
Kabupaten dan 2 Kota, untuk jenjang SMAN, SMKN dan SLBN berjumlah 2.453 orang. 

Gubernur Ansar dalam kesempatan itu juga menyerahkan secara simbolis Tunjangan Beban Kerja Pengawas Sekolah sebesar Rp7 juta per bulan, Tunjangan Beban Kerja Kepala Sekolah Rp1,5 juta per bulan, Tunjangan Beban Kerja Wakil Kepala Sekolah Rp500 ribu per bulan, Honorarium PPKD Bendahara BOSP Rp750 ribu per bulan, Honorarium PPKD Bendahara SPP Rp750 ribu per bulan, Honorarium PPKD Pengurus Barang Rp750 ribu per bulan, kenaikan TPP ASN SMA, SMK, dan SLB Rp100 ribu per bulan, dan kenaikan gaji PTK Non ASN sebesar Rp100 ribu per bulan.

Dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke kabupaten paling utara ini juga disejalankan dengan penyerahan bantuan perikanan dengan Total Pagu Bantuan Rp618,6 juta yang terdiri dari bantuan    Kawat Bubu sejumlah 41 Gulung senilai Rp82,7 juta dengan lokasi sebaran di Kecamatan Serasan.

Kemudian bantuan Cool Box sebanyak 45 Unit dengan anggaran Rp86,9 juta untuk lokasi ebaran Kecamatan Bunguran Timur, Pancing Ulur sejumlah 115 Box dengan Pagu Anggaran: Rp138 juta dengan lokasi sebaran    Kecamatan Bunguran Barat (18 Box), Kecamatan Pulau Laut (76 Box), dan Kecamatan Bunguran Selatan (21 Box), serta Klaim Santunan BPJS Ketenagakerjaan dengan 6 Penerima Manfaat, besar Anggaran Klaim Rp311 juta.

Gubernur Ansar mengatakan berbagai bantuan pemerintah provinsi yang baru saja diserahkan agar bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Program strategis ini akan dilanjutkan di tahun-tahun ke depan agar Natuna bisa berdaya.

“Diserahkannya insentif tambahan untuk berbagai lapisan pendidik dan tenaga kependidikan juga merupakan bentuk apresisi dan terima kasih karena kerja keras semuanya saat ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita sudah berada di peringkat 3 dari 38 Provinsi. IPM sendiri dipengaruhi oleh faktor pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat” ujarnya.

Sebagai bentuk apresiasi lainnya, Gubernur Ansar mengatakan akan terus meningkatkan pelayanan bagi para guru. Dengan selesainya pembangunan 77 tower BTS dari program BAKTI Kominfo, serta telah diluncurkannya satelit Satria-1, ia berharap akses internet untuk daerah 3T akan lebih baik. 

“Sejalan dengan itu saya sudah minta Kadisdik mulai tahun 2024 guru-guru tidak perlu mengurus kenaikan pangkat ke Pusat pemerintahan di Tanjungpinang. Akan dilimpahkan ke Kacabdis, dan akan didukung dengan tanda tangan elektronik” ungkap Gubernur Ansar. 

Gubernur juga berpesan kepada para Guru untuk terus bersemangat mendidik anak-anak supaya menjadi ‘incoming generation’ yang hebat. Maka menurut Gubernur mereka harus disiapkan dengan sungguh-sungguh.

Kemudian untuk para PTK Non ASN yang baru saja menandatangani perpanjangan SPK, Gubernur Ansar atas nama Pemprov Kepri dan atas nama pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian. Karena pemerataan pendidikan dengan ketersediaan guru yang mencukupi merupakan hal yang penting sehingga masih terus memperpanjang kerjasama ini. 

“Saya juga terus memperjuangkan agar status PTK Non ASN dapat dialihkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) hingga dapat mendapatkan hak sebagai ASN,” tutur Gubernur Ansar.

Redaksi@www.rasio.co//

Ansar Resmikan Gedung Pertemuan dan Serahkan Bantuan Untuk Nelayan

0

RASIO.CO, Anambas – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad terus berkeliling pulau yang ada di Tujuh Kabupaten dan Kota di Kepri guna merealisasikan berbagai Program Pemprov Kepri di tahun 2023 sekaligus melanjutkannya di tahun 2024 ini.

Kali ini Gubernur Ansar melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Anambas, tepatnya di Kelurahan Letung Kecamatan Jemaja. Disini Ansar meresmikan gedung pertemuan masyarakat Jemaja (Srilanang) yang disejalankan dengan penyerahan alat perikanan untuk nelayan serta penandatanganan surat perjanjian PTK Non ASN SMAN, SMKN dan SLBN tahun 2024.

Dalam sambutannya Ansar mengatakan bahwa sebagian besar proyek-proyek tahun 2023 yang diresmikan, termasuk di Letung,Jemaja ini adalah anggaran dari Pemerintah pusat yang diusulkan oleh Pemprov Kepri. Hal ini mengingat APBD Kepri tidak bisa mencukupi untuk membangun seluruh Kepri daerah di Kepri.

“Yang kita resmikan ini usulan yang kita ajukan ke pemerintah pusat sebelumnya dan kita tongkrongi terus di kementerian agar anggaran bisa kita dapatkan untuk inpres jalan dan sebagainya. Jalan-jalan yang kita bangun ini untuk memacu aktivitas ekonomi agar lebih merata,” kata Ansar.

Sama seperti ketika melakukan kunjungan ke berbagai daerah di Kepri, di Letung juga Ansar menyampaikan berbagai program kerja yang sudah dilakukan seperti pengoperasian rumah singgah di Jakarta dan Batam yang berfungsi untuk membantu masyarakat yg mau berobat.

Kemudian, Pemprov Kepri juga telah membangun rumah sakit jiwa di Tanjung Uban, pemasangan ring jantung di RSUP di Tanjungpinang. 

“Untuk pemasangan ring jantung di RSUP Tanjungpinang ini dijamin BPJS atau jika tidak ada BPJS kita siapkan Jamkesda, dengan tujuan agar masyarakat Kepri sehat semua. Sampai saat ini sudah sekitar 80 orang yang memasang ring jantung di RSUP dan Alhamdulillah lancar semua. Kita juga menjalin kerjasama dg RS Sarjito Jogjakarta, tujuannya tak lain untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat,” kata Ansar.

Program lainnya, lanjut Ansar, Pemprov Kepri juga telah menempatkan ustadz-ustadz muda di pulau-pulau terpencil dengan insentif Rp4,3 juta per orang setiap bulannya. tahun 2023 ada 50 ustadz yang ditugaskan dan program ini akan dilanjutkan. Kemudian program bantuan UMKM dengan bunga nol persen ditanggung Pemerintah, transportasi anak sekolah hiterland, SPP gratis, beasiswa untuk D3 dan S1 hingga pemasangan sambungan listrik baru bagi masyarakat yang tidak mampu.

“Silahkan rumah singgah, bantuan UMKM dan fasilitas pelayanan yang kita sudah siapkan dimanfaatkan oleh bapak dan ibu. Kita juga sudah membangun sebanyak 77 BTS di seluruh Kepri, termasuk di Anambas ini ada 25 BTS. Ini semua kita bangun untuk mempermudah dan memperlancar komunikasi, muaranya untuk kesejahteraan masyarakat Kepri,” ujar Ansar.

Redaksi@www.rasio.co//

KPK Koordinasi dengan FBI, Usut Suap Perusahaan Jerman ke Pejabat RI

0

RASIO.CO, Jakarta – KPK mulai mengumpulkan informasi mengenai perusahaan perangkat lunak asal Jerman, SAP, yang diduga menyuap pejabat RI. KPK sudah membuka komunikasi dengan The Federal Bureau of Investigation (FBI).

“Saya tanya ke staf ternyata sudah dikoordinasikan dengan FBI untuk mendapatkan informasi lebih lanjut,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dikutip CNNIndonesia, Selasa (16/1).

Alex mengaku internal KPK sudah membahas kasus suap lintas negara atau foreign bribery tersebut. KPK juga akan berkoordinasi dengan berbagai pihak lainnya, seperti Department of Justice (DoJ) atau Departemen Kehakiman Amerika Serikat melalui Kedubes AS di Indonesia.

“Kerja sama KPK dengan DoJ dan FBI selama ini sudah berjalan dengan baik. Ada beberapa perkara yang pernah ditangani bersama antara KPK dengan FBI antara lain e-KTP,” ucapnya.

Perusahaan teknologi informasi global asal Jerman, SAP, diminta membayar denda US$220 juta atau setara Rp3,4 triliun usai terbukti menyuap pejabat pemerintah di Indonesia dan Afrika Selatan.

Denda itu diminta berdasarkan hasil investigasi Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC). SAP disebut melanggar Undang-undang Praktik Korupsi Asing (FCPA).Keterangan itu tertuang dalam dokumen putusan pengadilan terhadap SAP di AS dalam situs resmi mereka.

Menurut dokumen pengadilan, SAP menandatangani kesepakatan terkait penundaan penuntutan selama tiga tahun dengan departemen sehubungan dengan informasi kriminal yang diajukan ke Distrik Timur Virginia.

SAP dituntut atas dua tuduhan, yakni persekongkolan untuk melanggar anti-penyuapan serta ketentuan pembukuan dan pencatatan FCPA yang berkaitan dengan skema pembayaran suap kepada pejabat di Afrika Selatan, serta persekongkolan untuk melanggar ketentuan anti-penyuapan FCPA dalam skema pembayaran suap kepada pejabat Indonesia.

“SAP membayar suap kepada pejabat di badan usaha milik negara di Afrika Selatan dan Indonesia untuk mendapatkan bisnis pemerintah yang berharga,” kata Penjabat Asisten Jaksa Agung Nicole M Argentieri dari Divisi Kriminal Kementerian Kehakiman.

“Resolusi hari ini, resolusi kedua kami yang terkoordinasi dengan pihak berwenang di Afrika Selatan dalam kurun waktu satu tahun, menandai momen penting dalam perjuangan berkelanjutan kami melawan suap dan korupsi asing,” lanjut dia.

Untuk Indonesia, penyuapan itu terjadi antara 2015 dan 2018 melalui sejumlah agen SAP kepada para pejabat Indonesia. Suap itu diberikan demi mendapatkan keuntungan bisnis sehubungan dengan berbagai kontrak antara SAP dan kementerian, lembaga, dan instrumen lain, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Kementerian Kehakiman AS juga menyebut pejabat di Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo) terlibat dalam kasus suap tersebut.

***

Karimun Pimpin Penurunan Angka Stunting di Kepri dengan Capaian Mengesankan

0

RASIO.CO, Karimun – Angka stunting di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau (Kepri) tahun 2023, mengalami penurutan yang cukup signifikan hingga 11,3 persen.

Pencapaian hasil penurunan angka stunting di Kabupaten Karimun, juga diketahui hampir mencapai target rata-rata angka nasional. Dimana, untuk sampai akhir tahun 2024, Presiden Joko Widodo telah memberikan target untuk setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menekan jumlah angka stunting.

“Target yang diberikan Presiden, bahwa seluruh provinsi dan kabupaten di Indonesia harus menurunkan angka stunting sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar 14 persen, sementara Karimun sudah di angka 11,3 persen,” ungkap Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, baru-baru ini.

Sehingga, dengan pencapaian yang telah diperoleh, Kabupaten Karimun memperoleh insentif fiskal yang cukup besar dari Pemerintah Pusat. Sehingga dapat terus melanjutkan program-program pembangunan strategis.

“Beberapa waktu Karimun mendapat insentif fiskal yang cukup besar, hal ini karena salah satunya didorong dengan keberhasilan menurunkan angka stunting,” ujar Ansar.

Disebutkan juga bahwa, untuk di Provinsi Kepri, Kabupaten Karimun merupakan sebagai wilayah dengan jumlah angka penurunan stunting tertinggi.

“Kami hanya ingin menyampaikan apreasiasi kepada Pemerintah Karimun, ada banyak catatan-catatan keberhasil yang telah dicapai,” ujarnya.

***

Malaysia Jajaki Investasi Bidang Transportasi Modern di Batam

0

RASIO.CO, Batam – Badan Pengusahaan Batam menerima kunjungan Delegasi Pemerintah Malaysia di Marketing Center, Batam Center pada Senin, (15/1) kemarin.

Kunjungan tersebut disambut Kepala Pusat Perencanaan Program Strategis BP Batam, Fesly Abadi Paranoan dan jajaran serta turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Kota Batam, Yusfa Hendri.

Dalam pertemuan itu, Delegasi Malaysia ingin mengetahui lebih lanjut terkait perkembangan investasi Light Rapid Transit (LRT). Selain itu menjajaki peluang usaha bagi pelaku bisnis Malaysia khususnya sektor transportasi.

Kepala Pusat Perencanaan Program Strategis BP Batam, Fesly Abadi Paranoan mengatakan, BP Batam tentunya sangat terbuka terkait dengan rencana investasi dari Malaysia dalam menyediakan transportasi massal di Kota Batam. Hal ini sesuai dengan komitmen dari Kepala BP Batam untuk menjadikan Batam sebagai kota modern.

Pembangunan LRT ini sebagai salah satu upaya Muhammad Rudi dalam mengurangi kemacetan dan menjadikan Batam kota yang modern. Sebab, pembangunan jalan hingga lima lajur, jika tidak diimbangi dengan transportasi massal, akan berdampak pada kemacetan dalam beberapa tahun kedepannya.

“Mereka menyampaikan kalau perkembangan Kota Batam sangat pesat. Mereka ingin mengetahui lebih jauh mengenai proses, insentif dan peluang investasi khususnya LRT yang sudah kita rencanakan,” ujarnya.

Business Director Holistic Development Sdn Bhd, Datuk TPr Sulaiman bin Mohamed menyampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh BP Batam.

“Terima kasih banyak kepada BP Batam yang telah memberi penjelasan maklumat (aturan/kebijakan) kepada kami khususnya terhadap proyek LRT dan peluang investasi lainnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait mengatakan, pihaknya terus mematangkan rencana pembangunan proyek LRT tersebut.

Saat ini, rencana pembangunan transportasi modern tersebut, sudah masuk dalam tahap penyusunan studi kelayakan yang dilakukan oleh konsorsium dari STRIDES, Singapura.

“Jadi saat ini masih menunggu hasil dari tim studi kelayakan,” ujar Ariastuty.

Ia menambahkan, setelah studi kelayakan ini selesai, BP Batam akan melakukan evaluasi terhadap dokumen-dokumen dari studi kelayakan. Selanjutnya, dari evaluasi itu akan dilakukan penyusunan dokumen lelang. 

Redaksi@www.rasio.co//

Penerapan SPBE Terbaik III se-Sumatera, Rudi : Terus Ukir Prestasi untuk Batam

0

RASIO.CO, Batam – Kota Batam terus mengukir prestasi di tingkat nasional. Kali ini, Kota Batam menjadi daerah terbaik III se-Sumatera dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Prestasi ini menjadi penyemangat agar terus memberikan pelayanan terbaik di Kota Batam,” ujar Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, Jumat (12/1) lalu.

Rudi juga meminta semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam untuk tidak berpuas diri. Ia bahkan mendorong ke depan Batam lebih harus lebih baik dan meningkat lagi.

“Mari sama-sama kerja keras mengukir prestasi untuk Kota Batam,” ajak Rudi.

Adapun, seusai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tentang hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada instansi instansi pusat dan pemerintah daerah tahun 2023, Batam mendapat nilai 3,77 dengan predikat sangat baik.

Dengan mendapat nilai tersebut, Batam menjadi pemerintah daerah terbaik ke-3 setelah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan nilai 4,17 dan Pemerintah Kota Jambi 4,27.

Bahkan, Batam terbaik ke-4 jika dibandingkan kabupaten/kota dan provinsi se-Sumatera. Secara berurut Batam berada urutan ke-4 setelah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 4,17, Pemerintah Kota Jambi 4,27, Pemerintah Provinsi Lampung 3,81, Pemerintah Kota Batam 3,77.

“Alhamdulillah Batam mendapat predikat Sangat Baik dari Kementerian PANRB,” ujarnya.

Untuk diketahui, SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

SPBE tak hanya sekedar penggunaan aplikasi atau sistem informasi dalam pengerjaan operasional kegiatan keseharian pemerintahan. Lebih dari itu, SPBE meliputi beberapa domain antara lain Domain Kegiatan Pemerintahan, Teknologi dan Informasi serta Layanan. Di domain Kegiatan Pemerintahan ruang lingkup SPBE meliputi Rencana Induk SPBE, Proses Bisnis, Anggaran dan Belanja SPBE serta Data dan Informasi Elektronik.

Di Domain Teknologi dan Informasi, SPBE meliputi Penyediaan Pusat Data Terpadu, Jaringan Intra Pemerintah, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Aplikasi Layanan SPBE serta Keamanan Informasi Pemerintah.

Sementara di Domain Layanan, SPBE meliputi Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik.

Redaksi@www.rasio.co//

Jefridin Tampung 21 Usulan Prioritas Pembangunan 2025 dari Warga Bengkong Laut

0

RASIO.CO, Batam – Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. mewakili Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menampung langsung usulan prioritas pembangunan warga Kelurahan Bengkonglaut, di Fasum Komplek YKB, Senin (15/1) kemarin.

“Atas nama Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas atensi dan kolaborasi untuk membangun Kelurahan ini dan sebagian besar kegiatan terealisasi di tahun 2023,” kata Jefridin dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Bengkonglaut.

Adapun pada tahun 2023 lalu, Kelurahan Bengkonglaut telah merealisasikan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (PSPK) sebanyak 19 titik dengan anggaran sebesar Rp 2,3 miliar.

“Mengikuti usulan kegiatan Kelurahan Bengkonglaut tahun 2024 dan banyak pembangunan jalan yang sudah terealisasi, maka akan dikerjakan pada tahun ini sebanyak 13 titik PSPK dengan anggaran sebesar Rp 1,7 miliar,” jelasnya.

Selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Batam Jefridin menyampaikan, Pemerintah Kota Batam atas kebijakan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi akan menganggarkan PSPK sebesar Rp 3,5 miliar per kelurahan pada tahun 2025 mendatang.

“Untuk Kelurahan Bengkonglaut terdapat 21 prioritas usulan pembangunan di Tahun 2025 dari warga setempat,” ujarnya.

Diantaranya adalah 8 kegiatan PSPK berupa pembangunan jalan, pembangunan drainase, dan pembangunan batu miring. Juga 3 kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yaitu pelatihan tata boga, hydroponik dan pelatihan hadroh. Kemudian 10 kegiatan Non PSPK, diantaranya pembangunan toilet sekolah, revitalisasi ruang kelas, pengadaan peralatan olahraga, penerangan jalan umum dsb. 

Pada kesempatan itu, dibahas kondisi pembangunan jalan dari Simpang Patung Kuda hingga Golden Prawn yang akan dibangun 2 jalur dan 3 lajur. Perwakilan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, Dohar menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan masyarakat selama pembangunan jalan tersebut.

“Maaf atas ketidaknyaman kondisi jalan sekarang. Kita usahakan mudah-mudahan sebelum puasa pelataran Masjid Istiqomah sudah di cor, dan  jalan yang belum tersambung segera dituntaskan. Mohon doa dan dukungan bapak dan ibu agar ini dapat segera terealisasi,”katanya.

Redaksi@www.rasio.co//