Kamis, November 12, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 506

Jaksa Tuntut Ikhsyan Nahkoda Manigom Jaya Denda Rp.30 Juta

redaksi
-
0
Jaksa Tuntut Ikhsyan Nahkoda Manigom Jaya Denda Rp.30 Juta

RASIO.CO, Batam – Jaksa Penuntu Umum(JPU) Kejari Batam dalam kasus terdakwa Ikhsyan Nahkoda kapal KM Manigom Jaya alias KM Lestari Perkasa hanya dituntut denda Rp.30 juta.

Sedangkan terdakwa menurut tuntutan JPU terbukti melanggar pasal Pasal 117 ayat (2).

Bunyi Pasal 302 Ayat(1) Jo Pasal 117 Ayat(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

(1) Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00(satu miliar lima ratus juta rupiah)

Sementara dalam tuntutannya JPU, pekan lalu,  JPUMenyatakan terdakwa Ikhsyan bersalah melakukan tindak pidana “Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) Kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yang meliputi: a. keselamatan kapal; b. pencegahan pencemaran dari kapal; c. pengawakan kapal; d. garis muat kapal dan pemuatan; e. kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang; f. status hukum kapal; g. manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan h. manajemen keamanan kapal”

Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 302 Ayat(1) Jo Pasal 117 Ayat(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ikhsyan dengan pidana denda sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) subsidair selama 3(tiga) bulan kurungan.

Menyatakan barang bukti berupa :
Kapal

Nama Kapal : KM. Manigom Jaya Alias Lestari Perkasa
Gross Tone   : 34 GT
Jenis Kapal   : Kapal Motor/Kargo (kapal kayu)

Pemilik         : Gordon
Bendera        : Indonesia
Muatan         : ± 30 Ton BBM

Dokumen      :
Pas Besar No.PK.204/14/09/KPL.BTM-2014
Surat Ukur No.554/PPe
Sertifikat Garis Muat No.PK.005/31/17/KPL.BTM-14

Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No.PK.001/173/01/KPL.BTM-14

Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No.PK.002/56/17/KPL.BTM-14

Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No.PK.001/172/20/KPL.BTM-14

Sertifikat Pengangkutan Minyak Bumi

Invoice pembelian muatan tgl 31 Juli 2023

Dikembalikan kepada saksi TOGI GULTOM.

Diketahui, Terdakwa Ikhsyan

terdakwa nakhoda KM. Manigom Jaya alias KM. Lestari Perkasa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023.

Melaksanakan kegiatan membeli minyak dari kapal Tug Boat di Perairan Kabil, lalu KM. Manigom Jaya berlayar menuju Pulau Boyan Sagulung.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 01.15 WIB, Patkamla Setumu I.4-06 Satrol Lantamal IV sedang melaksanakan Patroli bersama dengan Tim Satgas Intelmar Sadewa 23 Dispamsanal di Perairan Sagulung – Batam yang pada saat itu terdeteksi kontak kapal mencurigakan. Kemudian Patkamla Setumu I.4-06 Satrol Lantamal IV mendekati kontak tersebut mendapati kapal KM. Manigom Jaya berbendera Indonesia.

Lalu sekira pukul 01.27 WIB Patkamla Setumu I.4-06 Satrol Lantamal IV melaksanakan pemeriksaan dan penggeledahan kapal tersebut yang di nakhodai oleh terdakwa Ikhayan pada posisi 01° 00’ 505” U – 103° 55’ 897” T di Perairan Pulau Buluh Sagulung.

Setelah dilaksanakan pemeriksaan didapati kapal KM. Manigom Jaya berlayar tanpa adanya dokumen kapal dan muatan, yang mana kapal tersebut bermuatan BBM solar sejumlah 26.499.

Kemudian kapal diamankan dan bersandar di pelabuhan rakyat Sagulung.

Terdakwa memiliki dokumen kapal KM. Manigom Jaya yang ada diatas kapal ketika diperiksa yaitu dokumen dengan nama asli kapal yaitu KM. Lestari Perkasa namun hanya foto copy yang sudah expired pada tahun 2014, dengan dokumen Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang, Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang, Sertifikat Pengangkutan Minyak Bumi, Sertifikat Konstruksi Kapal Barang, Sertifikat Garis Muat dan seluruhnya sudah expired (masa berlaku sudah berakhir) sejak tahun 2014, yang mana dokumen kapal yang asli yaitu KM. Lestari Perkasa ada di penyewa kapal yaitu saksi Togi Gultom.

Namun nama kapal tersebut diganti oleh saksi Togi Gultom menjadi KM. Manigom Jaya.

Bahwa terdakwa selaku nakhoda melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut yang wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yaitu keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, pengawakan kapal, garis muat kapal dan pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keamanan kapal.

Perbuatan terdakwa tidak memenuhi persyaratan kapal sehingga kapal tidak laik laut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 302 Ayat(1) Jo Pasal 117 Ayat(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Adi@rasio.co //

Print Friendly, PDF & Email

Polisi Periksa 13 Saksi Kasus Lift Jatuh Tewaskan Karyawan di Ubud

putri
-
0
Polisi Periksa 13 Saksi Kasus Lift Jatuh Tewaskan Karyawan di Ubud

RASIO.CO, Bali – Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Gianyar memeriksa sebanyak 13 orang saksi buntut kasus lift terjatuh hingga menewaskan lima orang karyawan Ayu Terra Resort Ubud, Gianyar, Bali.

Kasatreskrim Polres Gianyar, AKP Ario Seno Wimoko, saat dihubungi melalui media penyampaian pesan WhatsApp di Denpasar, Bali, Selasa, mengatakan, penambahan saksi dari sebelumnya berjumlah 11 orang berdasarkan pengembangan penyidikan.

“Sampai hari ini sudah ada 13 saksi yang kami periksa. Akan semakin bertambah tergantung pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi yang sudah ada,” kata dia dikutip Antara.

Ia menyebutkan para saksi yang diperiksa itu lebih banyak merupakan karyawan Ayu Terra Resort. Selebihnya berasal dari pihak kontraktor dan teknisi. Penyidik pun terus mendalami keterangan dari saksi-saksi yang ada ditambah dengan keterangan saksi ahli.

Menurut dia, sampai Selasa (5/9) penyidik belum sampai pada kesimpulan untuk menetapkan tersangka. Namun demikian, kata dia, insiden lift putus itu sendiri yang menyebabkan korban jiwa sudah menunjukkan adanya peristiwa pidana. Bukan tidak mungkin, seiring dengan bertambahnya saksi dan intensitas pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan alat bukti, ada pihak yang bertanggung jawab terhadap insiden tersebut.

Selain pemeriksaan saksi-saksi, keterangan ahli dan hasil investigasi saintifik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah (Bidlabfor Polda) Bali cukup sebagai alat bukti penetapan tersangka.

“Belum ada tersangka. Yang menentukan tersangka itu hasil pemeriksaan saksi ahli dan Bidlabfor Polda Bali,” kata dia.

Ia mengungkapkan pihaknya sedang meminta bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta sebagai salah satu pihak ahli untuk memeriksa kelayakan dokumen dan lainnya terkait dengan lift yang menjadi objek peristiwa pidana tersebut. Saat ditanya terkait pihak yang bertanggung jawab penuh dalam insiden tersebut, dia mengatakan akan menunggu hasil pemeriksaan saksi ahli.

“Terkait kelayakan, sertifikasi lifnya itu dari Disnaker yang kami periksa sebagai saksi ahli. Mungkin kami akan minta bantuan ke Kementerian di Jakarta. Bukan kami yang menentukan siapa yang bertanggung jawab, tetapi pemeriksaan saksi ahli nanti,” katanya.

Menurut keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa, lift yang menewaskan lima korban yang terdiri atas satu karyawan tetap dan empat orang pekerja harian itu ditangani oleh enginering yang telah ditugaskan oleh pihak hotel. Namun, demikian status perawatan lift tersebut juga masih dalam tanggung jawab pihak kontraktor atau vendor yang menyediakan jasa lift itu.

“Ada perawatan rutin sehari-hari, ada enginering yang ditugaskan oleh hotel untuk mengecek, tetapi untuk perawatannya itu ada juga teknisi, teknisi datang jika ada hal-hal yang tidak bisa diperbaiki oleh enginering,” kata dia.

Hingga kini polisi masih mengembangkan dan memeriksa secara mendalam terhadap saksi-saksi untuk membuat terang peristiwa pidana tersebut.

***

Print Friendly, PDF & Email

KPK : Ada 493 Ribu Penerima Bansos Salah Sasaran, 23 Ribu Berstatus ASN

putri
-
0
KPK : Ada 493 Ribu Penerima Bansos Salah Sasaran, 23 Ribu Berstatus ASN

RASIO.CO, Jakarta – KPK mengungkapkan banyak masalah terkait data penerima bantuan sosial (bansos). Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan ada ratusan ribu warga penerima bansos meskipun punya penghasilan cukup.

“Dari Bu Mensos [Tri Rismaharini] datang ke NIK dulu, supaya ini update dari NIK datang ke BPJS TK, keluarlah data-data ini bahwa ada 493 ribu ternyata penerima upah di atas upah minimum provinsi atau daerah. Artinya, dia terindikasi sebenarnya menerima upah, dia bekerja, menerima upah, layak terindikasi,” ujar Pahala dalam acara sosialisasi NIK dan pertemuan lintas kementerian di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Selasa (5/9).

Dikutip cnnindonesia, Menteri Sosial Tri Rismaharini ikut serta dalam agenda tersebut. Dari 493 ribu penerima bansos salah sasaran, terdapat sekitar 23,8 ribu penerima manfaat bekerja sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Pahala menuturkan penerima bansos salah sasaran paling banyak terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Data bermasalah tersebut diklaim saat ini tengah diperbaiki.

“Kita padankan data dengan BKN [Badan Kepegawaian Negara], mau lihat siapa yang terindikasi ASN. Ternyata kita temukan sekitar 23,8 ribu itu memiliki pekerjaan sebagai ASN,” ucap dia.

Menurut dia, setidaknya Rp523 miliar uang negara setiap bulan keluar untuk penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran. Ia berharap dengan perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), hal serupa tak terulang lagi.

“Ini nilai ketidaktepatan ini kita hitung sekitar Rp523 miliar per bulan karena salah kita kasih ke orang yang sebenarnya tidak tepat. Tapi, khusus untuk ASN dan yang penerima upah itu, kita estimasi Rp140 miliar per bulan itu sebenarnya kita enggak tepat kasihnya,” kata Pahala.

***

Print Friendly, PDF & Email

Fakultas Kedokteran UMRAH Dibuka, Diharap Dapat Penuhi Kebutuhan Dokter di Kepri

putri
-
0
Fakultas Kedokteran UMRAH Dibuka, Diharap Dapat Penuhi Kebutuhan Dokter di Kepri

RASIO.CO, Tanjungpinang – Dibukanya Fakultas Kedokteran Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) diharapkan dapat membantu memenuhi ketersediaan dokter yang saat ini masih terbatas di Provinsi Kepulauan Riau. 

Hal itu disampaikan Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad saat berbicara pada kuliah perdana bagi mahasiswa baru FK UMRAH Angkatan Pertama di Auditorium Kampus UMRAH, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Minggu (3/9). 

“Kita mengapresiasi kerja keras UMRAH untuk membuka fakultas kedokteran ini, kita berharap dibukanya FK ini bisa menutupi kekurangan dokter di pelosok Kepri,” kata Gubernur Ansar. 

Saat ini di Provinsi Kepulauan Riau terdapat 93 puskesmas dan 36 rumah sakit termasuk rumah sakit milik pemerintah. Dengan kondisi geografis Kepri yang memiliki banyak pulau di daerah terluar, pemenuhan kebutuhan dokter untuk masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diprioritaskan. 

Gubernur Ansar menyampaikan untuk mendukung peningkatan fakultas kedokteran UMRAH, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 telah menganggarkan Rp550 juta untuk beasiswa calon dosen dan Rp1,5 miliar untuk DED gedung fakultas kedokteran UMRAH. 

“Nanti kita sama-sama dengan Rektor UMRAH akan ke pusat juga untuk meminta dukungan dari pusat, juga bisa dengan CSR untuk menambah beasiswa mahasiswa kedokteran,” kata Gubernur Ansar. 

Fakultas kedokteran UMRAH tahun ini menerima 40 mahasiswa baru dengan pendampingan dari Universitas Sriwijaya. Pada 2023 ada delapan fakultas kedokteran baru di Pulau Jawa dan enam di luar Pulau Jawa yang dibuka dan mulai menerima mahasiswa baru. 

Rektor UMRAH Prof. Dr. Agung Dhamar Syakti, S.Pi, DEA. mengungkapkan dari 142 program studi kedokteran yang diusulkan di tahun ini yang diizinkan hanya 15 dan UMRAH termasuk 3 PTN pertama yang diizinkan oleh Kemdikbudristek. 

“Alhamdulillah kita termasuk yang pertama diizinkan, namun sesuai dengan amanat agar FK baru yang dibuka, khususnya di PTN memiliki kekhasan sesuai dengan mandat utama dan kekuatan/kekhasan PTN tersebut,” kata Agung Dhamar Syakti. 

Untuk itu fakultas kedokteran UMRAH akan memfokuskan pembelajaran kedokteran untuk menghasilkan SDM dokter yang berkualifikasi sesuai dengan sosio-kultural masyarakat Kepri yang berbasis kemaritiman. 

Guna menjamin pemenuhan kebutuhan dokter, perlu sinergi sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan secara terpadu antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan RS sebagai wahana pendidikan sekaligus pusat pelayanan kesehatan. 

Redaksi@www.rasio.co//

Print Friendly, PDF & Email

Taiwan Lirik KEK Nongsa Digital Park

putri
-
0
Taiwan Lirik KEK Nongsa Digital Park

RASIO.CO, Batam – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park (NDP) mendapat perhatian Kementerian Ekonomi Taiwan. Bukan tanpa alasan, KEK NDP berhasil menggandeng sejumlah investor besar seperti Apple, IBM, dan Universitas Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT).

Sejak ditetapkan sebagai KEK melalui PP Nomor 68 Tahun 2021, investasi di NDP pun terus bertumbuh dengan capaian Rp 2,49 triliun pada Juni 2023. Bahkan, KEK NDP berhasil menyerap sebanyak 2.618 tenaga kerja sepanjang bulan Januari hingga Juni 2023 lalu. Dimana, PT Taman Resor Internet selaku Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK Nongsa pada bulan Juli 2023 melaporkan bahwa penyerapan ribuan tenaga kerja tersebut berasal dari 17 pelaku usaha yang beriventasi di kawasan.

Tak ayal, Kementerian Ekonomi Taiwan pun berencana untuk menanamkan investasi di sana. Khususnya investasi yang berkaitan dengan pengembangan ekosistem digital.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait, menyambut baik rencana Taiwan tersebut. Ariastuty berharap, Taiwan bisa merealisasikan investasi di KEK NDP. Sehingga, nilai proyek asal investor Taiwan di Kota Batam pun bisa bertambah dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Dari catatan realisasi investasi Semester I lalu, sebanyak 60 proyek dari Taiwan ada di Batam. BP Batam berharap, rencana mereka untuk terus menanamkan modalnya bisa memberikan dampak pada ekonomi Batam ke depan,” ujar Ariastuty, Selasa (5/9).

Tidak hanya itu, lanjut Ariastuty, pengembangan KEK NDP sebagai pusat ekonomi digital dapat berimbas terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Batam sehingga, investor yang masuk ke kawasan itu pun mampu memberikan peluang kerja bagi masyarakat lokal.

“Kami mendukung penuh pengembangan KEK di Batam. Sesuai arahan Kepala BP Batam, beberapa langkah pun sudah dilakukan mulai dari mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung serta memberikan pelayanan kemudahan perizinan,” tambahnya.

Ia mengungkapkan bahwa BP Batam menginginkan agar kehadiran investor mampu memberikan nilai tambah terhadap pengembangan KEK Nongsa maupun Kota Batam ke depannya.

“Kepala BP Batam selalu mengajak seluruh elemen masyarakat agar bersama menjaga iklim investasi. Ini bertujuan agar produksi bisa berjalan baik dan bermanfaat untuk banyak orang,” pungkasnya.

Redaksi@www.rasio.co//

Print Friendly, PDF & Email

Kodim Lamongan Sidak Kelengkapan Kendaraan Prajurit

redaksi
-
0
<strong>Kodim Lamongan Sidak Kelengkapan Kendaraan Prajurit</strong>

RASIO.CO, Lamongan,- Guna mengantisipasi terjadinya pelanggaran dan kecelakaan dalam berlalu lintas, pihak Kodim 0812/Lamongan menggelar sidak terhadap kelengkapan kendaraan personel.

Hal itu dikatakan Dandim 0812/Lamongan, Letkol Arm Ketut Wira Purbawan pada Selasa (05/09/2023) pagi.

“Terutama yang berkaitan dengan keamanan, kelengkapan dan keselamatan. Semuanya kita cek,” ujar Dandim.

Dalam sidak itu, Dandim mengerahkan personel Intelijen dan Provos Kodim. Selain pengecekan kondisi fisik kendaraan, pengecekan administrasi pun tak luput dilakukan. “Semuanya harus dipastikan layak digunakan,” pungkasnya.

Sementara itu, Pasi Intel Kodim Kapten Arm Hari mengungkapkan selama pengecekan berlangsung, tak ditemukan satupun pelanggaran terhadap kendaraan milik prajurit Kodim.

“Semua kendaraan sudah layak digunakan. Hasil ini, akan kami laporkan sebagai pemberitahuan ke Komando atas,” jelasnya.

redaksi@www.rasio.co //

Print Friendly, PDF & Email

Bupati Karimun Pimpin Rapat Koordinasi Terkait Gas LPG

putri
-
0
Bupati Karimun Pimpin Rapat Koordinasi Terkait Gas LPG
RASIO.CO, Karimun – Bupati Karimun, Aunur Rafiq memimpin Rapat Koordinasi Terkait Gas LPG 3 Kg di Kabupaten Karimun yang diadakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro, Pedagangan dan Energi Sumber Daya Mineral , di Ruang Rapat Cempaka Putih , Selasa (5/09).

Adapun 5 Perusahaan Penyalur Gas LPG 3kg , yaitu :

  1. PT. BINTANG ABADI SEJAHTERA
  2. PT. CIPTA NUSA INDONESIA
  3. PT. LESTARI CIPTA PRIMA SAKTI
  4. PT. PETROMAS JAYA ABADI
  5. PT. PRIMA JAYA SUKSES

Permasalahan atau kondisi gas LPG 3 kg saat ini di pulau Karimun :

  1. Jumlah pangkalan gas LPG 3 kg sebanyak 137 pangkalan diluar pulau Karimun dan 338 pangkalan khusus pulau Karimun sehingga dengan total keseluruhan 475 pangkalan.
  2. Masih sering terjadi kelangkaan atau kekosongan di pangkalan sehingga masyarakat sering mengeluh akan situasi ini.

Ada beberapa beberapa kendala di pulau Karimun saat ini :

  • Jumlah usaha mikro semakin meningkat, dengan demikian kebutuhan akan sangat meningkat drastis.
  • Peningkatan nilai modal usaha yang menjadi kategori usaha mikro.
  • Masyarakat mampu juga turut serta menjadi pengguna gas LPG 3 Kg.
  • Panic buying sehingga masyarakat menyediakan stock lebih de tabung dirumahnya, hal ini mempengaruhi perputaran tabung akan diisi ulang.
  • Isi ulang tabung kosong berada di Tg. Uban sehingga butuh waktu isi ulang 4 sampai dengan 5 hari agar dapat distribusi tabung isi kepangkalan.
  • Tabung rusak saat ini yang ada di kelima perusahaan sebanyak 28 LO atau 15.680 tabung sehingga ini sangat mempengaruhi jumlah perputaran tabung yang akan diisi ulang.

Sebagai penutup rapat adapun solusi yang disampaikan , yaitu:

  • Pengoperasian SPBE yang ada saat int sesegera mungkin sehingga memutus jarak yang meniadi kendala saat ini dan harga di Pulau Karimun besar juga akan menurun
  • PT. Pertamina Patra NiagaMOR I SAM Ritel Kepri harus SEGERA memperbaiki atau mengganti tabung rusak yang ada saat ini yaitu sebanyak 28 LO sehingga sirkulasi tabung akan semakin banyak.
  • Pendataan ulang secara seluruh usaha mikro yang ada saat ini sesuai jenis usaha dan kebutuhan gas 3 kg setiat bulannya serta pendataan kriteria usaha mikro dengan pola aturan baru yang ada saat ini yaitu modal 1 Milyar kebawah.
  • Penerapan distribusi tertutup gas LPG 3 kg yaitu yang berhak membeli adalah mereka yang memperoleh kartu kendali dari pemerintah sesuai dengan kriterianya sehingga bagi yang tidak memiliki kartu maka tidak berhak memperoleh atau membeli tabung gas LPG 3 kg.

Kesimpulan dari rapat koodinasi terkait Gas LPG 3kg ada 6, yaitu:

  1. Kebutuhan Gas sampai akhir tahun ini insyaallah terpenuhi.
  2. Perbaikan sistem pengangkutan , bahwa ada penambahan 1 kapal.
  3. Rapat dengan PLN dan PT. SOMA DAYA tentang penstribusian listrik.
  4. Kemudian harga tabung Gas diturunkan menjadi hanya 20 ribu rupiah.
  5. Melakukan pengontrolan kepada masyarakat , untuk mengetahui penggunaan gas yang mereka pakai sesuai kebutuhan atau tidak.
  6. Pemda karimun akan melakukan tim satgas razia.

Redaksi@www.rasio.co//

Print Friendly, PDF & Email

Bersama Menjaga Keamanan dan Demokrasi Selama Pemilu 2024

putri
-
0
Bersama Menjaga Keamanan dan Demokrasi Selama Pemilu 2024

RASIO.CO, Tanjungpinang – Dalam rangka persiapan pemilu tahun 2024, Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad kegiatan dialog dalam program Kepri gemilang sebagai narasumber di studio TVRI stasiun Kepri, Tanjungpinang, Selasa (5/9).

Dalam kesempatan tersebut Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad menjelaskan guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama Pemilihan Umum tahun 2024, Jajaran Polda Kepulauan Riau (Kepri) akan melaksanakan Operasi Kepolisian Terpusat dengan kode sandi “MANTAP BRATA SELIGI 2023.”

Operasi ini bertujuan untuk mengatasi potensi pelanggaran hukum dan tindak pidana yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat. Adapun pendekatan yang akan digunakan melibatkan langkah-langkah pre-emptif, preventif, dan penindakan hukum, dengan dukungan dari kegiatan intelijen serta seluruh instansi terkait.

“Untuk saat ini, kondisi kamtibmas di wilayah Kepulauan Riau dikatakan cukup kondusif, dan belum ada indikasi adanya kelompok atau individu yang berpotensi mengganggu jalannya Pemilu demi kepentingan tertentu. Hal ini tentunya merupakan kabar baik yang menunjukkan stabilitas dan perdamaian dalam proses Pemilu. Masyarakat diminta untuk tetap menjaga situasi ini dengan berpartisipasi secara positif dalam Pemilu dan mendukung kerjasama antar berbagai pihak untuk mencapai Pemilu yang adil dan demokratis,” Ucapnya.

Selanjutnya Polri dalam hal ini telah melakukan berbagai persiapan dan tindakan menjelang Pesta Demokrasi Pemilu. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Polri dalam menyambut persiapan untuk Pemilu antara lain:

1.         Penyusunan Rencana Keamanan.

2.         Pelatihan Personel Polda Kepri.

3.         Pengawasan dan Intelijen.

4.         Kampanye Kesadaran Publik.

5.         Kerja Sama dengan Instansi Terkait.

6.         Pengawasan Media Sosial.

7.         Penyediaan Sistem Pengaduan Publik (Polri Super App).

Lebih lanjut, Ia menegaskan bahwa rencana operasi terkait persiapan Pemilu 2024 akan melibatkan berbagai satuan kerja, seperti Bareskrim, Baintelkam, Baharkam, Korbrimob, Slog, Divisi Humas Polri, Divisi TIK Polri, Divpropam Polri, Divhubinter Polri, Srena Polri, dan Itwasum Polri.

Operasi ini akan dilaksanakan di seluruh jajaran, mulai dari tingkat Mabes Polri hingga tingkat Polres di seluruh wilayah.

“Adapun langkah-langkah pre-emptif yang akan diambil oleh Polri, khususnya Polda Kepri, untuk mencegah gangguan kamtibmas menjelang Pemilu 2024 mencakup berbagai strategi dan tindakan, seperti peningkatan patroli dan pengawasan di wilayah-wilayah yang diidentifikasi sebagai rawan konflik, koordinasi dengan instansi terkait, sosialisasi kampanye damai, penegakan hukum, pemantauan aktivitas politik, dan lain sebagainya,” tuturnya.

“Dalam hal ini kembali saya menegaskan bahwa Polri menjunjung tinggi profesionalisme dan netralitas dalam menjaga keamanan selama proses pemilihan umum dan mencegah adanya gangguan kamtibmas yang dapat mengganggu proses demokrasi. Upaya untuk mencegah polarisasi selama Pemilu mencakup kampanye kesadaran publik, pelatihan kepolisian, pengawasan media sosial, penegakan hukum terhadap hasutan dan fitnah, monitoring aktivitas politik, kerjasama dengan instansi terkait, dialog antar masyarakat, dan edukasi pemilih. Semua langkah-langkah ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan Pemilu yang adil, bebas, dan damai,” Tegasnya.

“Terakhir saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk ikut turut menjaga jalannya proses pemilu yang akan diselenggarakan, aktif berpartisipasi dalam pemilu, Jangan terpancing oleh berita yang belum tentu kebenarannya, selalu lakukan saring sebelum sharing ketika ingin membagikan suatu berita atau informasi, hindari konflik dan provokasi yang dapat merusak persatuan dan keamanan, serta Jangan ragu untuk melaporkan segala aktivitas mencurigakan yang dapat mengancam Kamtibmas dalam proses tahapan pemilu,” tutupnya.

***

Print Friendly, PDF & Email

Eks Kepala Bea Cukai Yogya Terjerat Kasus Dugaan Gratifikasi dan TPPU

putri
-
0
Eks Kepala Bea Cukai Yogya Terjerat Kasus Dugaan Gratifikasi dan TPPU

RASIO.CO, Jakarta – KPK mengungkapkan mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto terlibat dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Dalam proses penyelidikan kemudian kami lakukan analisis, KPK menemukan ada indikasi dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Kantornya, Jakarta, Selasa (5/9).

Dikutip cnnindonesia, Ali masih enggan menyebut status hukum Eko secara gamblang. Ia hanya memastikan pada saatnya KPK akan mengungkapkan hal tersebut secara jelas dan lengkap kepada publik.

“Proses ini masih berlangsung dan pasti kami akan umumkan. Jadi, jangan khawatir teman-teman, ciri khas dari KPK pasti kami publikasi. Pasti kami sampaikan kerja-kerja kami terutama di bidang penindakan,” ucapnya.

Ali mengatakan tim KPK akan menerapkan tindakan atau upaya paksa seperti penggeledahan dan pencegahan terhadap saksi ataupun tersangka ke luar negeri. Hal ini agar saksi atau tersangka kooperatif dengan proses hukum. KPK telah meningkatkan status penyelidikan ke tahap penyidikan dan menetapkan Eko sebagai tersangka.

“Sudah naik ke penyidikan. ED [Eko Darmanto] berstatus tersangka,” ujar sumber tersebut melalui keterangan tertulis, Senin (4/9).

Sumber lainnya menyatakan KPK telah mencegah Eko Darmanto ke luar negeri selama enam bulan hingga bulan Maret 2024.

“Eko Darmanto sudah dicegah sejak 2 September 2023 sampai enam bulan ke depan 2 Maret 2024,” ujar sumber tersebut melalui keterangan tertulis, Selasa (5/9).

Proses hukum terhadap Eko ini berawal dari pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). KPK menyebut LHKPN Eko masuk kategori outlier. Hal itu disebabkan oleh utang Eko yang cukup besar yakni Rp9.018.740.000. Eko sudah dicopot dari jabatan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh menyatakan Eko mengakui tidak melaporkan harta kekayaan sepenuhnya dalam LHKPN.

***

Print Friendly, PDF & Email

Optimalkan Pajak Daerah, Pemko Gelar Sosialisasi Kepatuhan Wajib Pajak

putri
-
0
Optimalkan Pajak Daerah, Pemko Gelar Sosialisasi Kepatuhan Wajib Pajak

RASIO.CO, Batam – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi diwakili Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin membuka secara resmi acara Sosialisasi tentang Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak di Kota Batam dan Simulasi Pembayaran Pajak Daerah Melalui Non Tunai di AP Premier Ballroom Hotel AP Premier Batam, Selasa (05/09).

Acara sosialisasi ini diikuti oleh Wajib pajak dari perwakilan restoran, hotel dan PBB-P2 di Kota Batam. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Kota Batam. Sehingga pencapaian pajak di Kota Batam dapat optimal.

“Sebelumnya Saya akan memyampaikan permohonab maaf dari Bapak Wali Kota Batam, Muhammad Rudi karena tidak bisa hadir dalam agenda pagi ini. Beliau mengapresiasi atas diselenggarakannya kegiatan Sosialisasi ini. Kegiatan ini cukup bagus sebagai upaya mengoptimalkan pendapatan daerah,” sebut Jefridin.

Dijelaskannya bahwa APBD Kota Batam Tahun 2023 mencapai Rp3,2 triliun dan separuh dari APBD itu bersumber dari pendapatan asli daerah. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tentu akan meningkatkan pembangunan di Kota Batam. Pemerintah Kota Batam terus berusaha meningkatkan roda perekonomian agar berputar kencang. Pemerintah Kota Batam menurutnya terus pembangunan infrastruktur pendukung untuk pergerakan orang dan barang.

“Terimakasih kepada seluruh masyarakat Kota Batam khususnya yang turut membantu menyukseskan pembangunan Kota Batam, dengan penuh kesadaran membayar pajak secara tepat waktu. Dengan optimalnya pembayaran pajak di Kota Batam tentu akan mendorong pembangunan di Kota Batam,” pungkasnya.

Ketua panitia acara, Dyan Rangga Adhi Nugraha menyampaikan ucapan terimakasih atas kesediaan Sekretaris Daerah Kota Batam membuka acara sosialisasi ini. Kegiatan ini menurutnya bertujuan untuk mengoptimalisasikan pajak daerah di Kota Batam.

Adapun narasumber dapa kegiatan ini adalah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batam, Herlina Setyorini dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batam, Raja Azmansyah. Kegiatan ini dihadiri Anggota DPRD Kota Batam, Hendra Azmansyah dan pimpinan perbankan di Kota Batam.

Redaksi@www.rasio.co//

Print Friendly, PDF & Email
1...505506507...1,670Halaman 506 dari 1,670

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

TENTANG KITA

Diterbitkan | Dikelola : PT. Laksana Rasio Media Inovasi | Pengesahan Kemenkum HAM, No AHU 59522. AH. 01.01 Tahun 2018. Alamat : Town House Cluster Puri Melati Blok A No. 2B, Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau Media rasio.co telah terverifikasi administrasi dan faktual oleh dewanpers dengan ID 9564

Hubungi kami: rasiowebmedia@gmail.com

IKUTI KITA

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv