RASIO.CO, Jakarta – Direktur Utama Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistic Kuncoro Wibowo memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras, Kamis (7/9).
Kuncoro tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.10 WIB. Ia turut didampingi oleh tim penasihat hukumnya.
“Saya berniat membantu KPK untuk mengungkap kasus ini,” ujar Kuncoro di Gedung Dwiwarna KPK dikutip cnnindonesia, Kamis (7/9).
“Saya serahkan sama KPK,” sambungnya saat dikonfirmasi perihal rencana penahanan dirinya.
Selain Kuncoro, KPK juga memanggil dua tersangka lain untuk diperiksa pada hari ini yaitu Direktur Komersial PT BGR Budi Susanto dan mantan VP Operational PT BGR April Churniawan. Lembaga antirasuah rencananya bakal langsung melakukan penahanan terhadap para tersangka tersebut.
“Betul tim penyidik memanggil ketiga tersangka dimaksud untuk dilakukan pemeriksaan hari ini,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui pesan tertulis.
Sebelumnya, KPK sudah lebih dulu menahan Ketua Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP) Ivo Wongkaren; Ketua Tim Penasihat PT PTP Roni Ramdani; dan General Manajer PT PTP Richard Cahyanto. Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
KPK mengungkapkan kasus dugaan korupsi penyaluran bansos beras untuk keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM PKH) tahun 2020-2021 di Kementerian Sosial (Kemensos) ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp127,5 miliar.
RASIO.CO, Batam – Pengembangan Kawasan Rempang sebagai The New Engine Indonesian’s Economic Growth yang berkonsep “Green and Sustainable City” mulai mendapat dukungan dari beberapa tokoh Melayu dan masyarakat Provinsi Kepri.
Kerja keras BP Batam dalam melakukan sosialisasi terkait rencana pengembangan Rempang pun membuahkan hasil. Hal ini terungkap saat dialog Pengembangan Rempang yang diselenggarakan di Harmoni One Hotel, Batam Center, Rabu (6/9).
“Pada prinsipnya, masyarakat mendukung program pemerintah itu secara utuh. Mudah-mudahan ini bisa berjalan baik,” ujar salah satu tokoh, Huzrin Hood, dalam sambutannya.
Di tempat yang sama, Panglima Lang Laut Kepri, Suherman, mengungkapkan hal senada. Menurut Suherman, masyarakat mendukung penuh pengembangan Kawasan Rempang. Dengan harapan, pemerintah dapat memikirkan nasib masyarakat ke depannya. Termasuk pemenuhan hak-hak bagi masyarakat yang telah turun temurun hidup di kawasan yang terdampak pembangunan Rempang.
“Saya juga usul agar pemerintah dan PT MEG juga harus menyiapkan koperasi untuk masyarakat,” ungkapnya.
Pengembangan Rempang Eco-City, Transisi Energi Fosil ke Energi Terbarukan
Pada forum yang berjudul “Dialog Pengembangan Rempang”, Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam, Sudirman Saad, menjelaskan bahwa pengembangan Kawasan Rempang juga akan meningkatkan iklim investasi dan potensi ekonomi Indonesia.
Bukan tanpa alasan, lanjut Sudirman, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Investasi RI telah mengambil keputusan agar Rempang dijadikan sebagai fasilitas hilirisasi pasir kuarsa atau pasir silika terbesar.
“Produk dari hilirisasi itu adalah dengan memproduksi energi terbarukan yaitu solar panel yang digunakan untuk menghasilkan listrik dari matahari. Artinya, ada transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. Ini terbesar di Indonesia,” jelasnya.
Dengan nilai investasi sebesar Rp 174 triliun oleh PT Xinyi Internasional Investment Limited, Sudirman yakin jika proyek yang menjadi Program Strategis Nasional tersebut mampu menyerap puluhan ribu tenaga kerja dari masyarakat setempat. Sehingga, memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat ke depan.
“Ini bakal menjadi kampung nelayan marime city yang maju di Indonesia,” pungkasnya.
RASIO.CO, Batam – Kepala Badan BP Batam, Muhammad Rudi berkomitmen untuk menyelesaikan hunian baru untuk masyarakat Rempang Galang yang terdampak relokasi dalam pengembangan Rempang Eco City.
Hal itu, disampaikan oleh Muhammad Rudi pada “Dialog Pengembangan Rempang” yang dihadiri oleh ratusan masyarakat Rempang, di Ballroom Hotel Harmoni One, Rabu (6/9).
“Relokasi ke tempat yang baru ini akan kami siapkan. Kami tidak akan pindahkan bapak dan ibu begitu saja,” tegas Muhammad Rudi.
Jika hunian baru tersebut belum selesai, maka masyarakat Rempang Galang akan mendapatkan hunian sementara. Tidak hanya itu, biaya hidup masyarakat selama dihunian sementara juga akan ditanggung setiap bulannya.
Adapun biaya hidup selama masa relokasi sementara itu sebesar Rp 1.034.636 per orang dalam satu KK. Biaya hidup tersebut termasuk biaya air, listrik, dan kebutuhan lainnya. Sementara, untuk masyarakat yang memilih untuk memilih tinggal di tempat saudara atau diluar dari hunian sementara yang disediakan, akan diberikan tambahan biaya sewa sebesar Rp 1 juta per bulan.
“Jadi itu akan kami berikan sampai hunian baru selesai dibangun,” katanya.
Hunian baru yang disiapkan itu berupa rumah type 45 senilai Rp 120 juta dengan luas tanah maksimal 500 m2. Hunian itu, berada di Dapur 3 Si Jantung, yang sangat menguntungkan untuk melaut dan menyandarkan kapal.
Lokasi hunian baru tersebut, akan diberi nama “Kampung Pengembangan Nelayan Maritime City”. Program ini memiliki slogan “Tinggal di Kampung Baru yang Maju, Agar Sejahtera Anak Cucu”.
Kampung Pengembangan Nelayan Maritime City akan menjadi kampung percontohan di Indonesia sebagai kampung nelayan modern dan maju. Sebab, di Kampung Pengembangan Nelayan Maritime City itu akan tersedia berbagai fasilitas pendidikan lengkap (SD, SMP hingga SMA), pusat layanan kesehatan, olahraga dan sosial.
Selanjutnya tersedia fasilitas ibadah (Masjid dan Gereja); fasilitas Tempat Pemakaman Umum yang tertata dan fasilitas Dermaga untuk kapal-kapal nelayan dan trans hub.
Pembangunan hunian baru itu, akan dijalankan selama 12 bulan setelah pematangan lahan. Ditargetkan, hunian tahap 1 akan selesai pada bulan Agustus 2024 mendatang.
“Intinya kami akan semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik kepada bapak dan ibu (masyarakat Rempang Galang, red),” imbuhnya.
RASIO.CO, Batam – Narapidana Ikhsyan merupakan nahkoda kapal KM Manigom Jaya alias KM Lestari Perkasa beruntung kembali hanya dihukum pidana denda Rp25 juta lebih ringan dari tuntutan JPU Batam hanya Rp30 juta.
Ironisnya, Diduga Terdakwa sudah dua kali melakukan melakukan kejahatan pelayaran dengan kapal yang sama , namun kali kedua merubah nama kapal KM Manigom Jaya diduga bermuatan solar ilegal.
Perkara pertama dengan nomor perkara 911/Pid-Sus/2020/PN Btm ditangani hakim ketua Dwi Nuramanu , dua hakim anggota Taufik AH Nainggolan dan JPU Rumondang menuntut 4 bulan penjara denda Rp5 juta, sedangkan divonis hakim 3 bulan denda 5 juta dijerat pasal Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 Undang-Undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Kapal KM Lestari Perkasa GT.34
Sedangkan, perkara kedua dengan nomor register 591/Pid-B/2023/PNBtm dituntut JPU Agus Eko Wahyudi pidana denda Rp30 dan Divonis majelis hakim ketua Sapri Tarigan didampingi dua hakim anggota Nora Giberia Pasaribu dan Edy Sameaputty pidana denda Rp25 juta kapal dikembalikan kepada saksi Togi Gultom.
Sebelumnya, Jaksa Penuntu Umum(JPU) Kejari Batam dalam kasus terdakwa Ikhsyan Nahkoda kapal KM Manigom Jaya alias KM Lestari Perkasa hanya dituntut denda Rp.30 juta.
Sedangkan terdakwa menurut tuntutan JPU terbukti melanggar pasal Pasal 117 ayat (2).
Bunyi Pasal 302 Ayat(1) Jo Pasal 117 Ayat(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
(1) Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00(satu miliar lima ratus juta rupiah)
Sementara dalam tuntutannya JPU, pekan lalu, JPUMenyatakan terdakwa Ikhsyan bersalah melakukan tindak pidana “Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) Kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yang meliputi: a. keselamatan kapal; b. pencegahan pencemaran dari kapal; c. pengawakan kapal; d. garis muat kapal dan pemuatan; e. kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang; f. status hukum kapal; g. manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan h. manajemen keamanan kapal”
Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 302 Ayat(1) Jo Pasal 117 Ayat(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ikhsyan dengan pidana denda sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) subsidair selama 3(tiga) bulan kurungan.
Menyatakan barang bukti berupa : Kapal
Nama Kapal : KM. Manigom Jaya Alias Lestari Perkasa Gross Tone : 34 GT Jenis Kapal : Kapal Motor/Kargo (kapal kayu)
Pemilik : Gordon Bendera : Indonesia Muatan : ± 30 Ton BBM
Dokumen : Pas Besar No.PK.204/14/09/KPL.BTM-2014 Surat Ukur No.554/PPe Sertifikat Garis Muat No.PK.005/31/17/KPL.BTM-14
Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No.PK.001/173/01/KPL.BTM-14
Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No.PK.002/56/17/KPL.BTM-14
Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No.PK.001/172/20/KPL.BTM-14
Sertifikat Pengangkutan Minyak Bumi
Invoice pembelian muatan tgl 31 Juli 2023
Dikembalikan kepada saksi TOGI GULTOM.
Diketahui, Terdakwa Ikhsyan
terdakwa nakhoda KM. Manigom Jaya alias KM. Lestari Perkasa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023.
Melaksanakan kegiatan membeli minyak dari kapal Tug Boat di Perairan Kabil, lalu KM. Manigom Jaya berlayar menuju Pulau Boyan Sagulung.
Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 01.15 WIB, Patkamla Setumu I.4-06 Satrol Lantamal IV sedang melaksanakan Patroli bersama dengan Tim Satgas Intelmar Sadewa 23 Dispamsanal di Perairan Sagulung – Batam yang pada saat itu terdeteksi kontak kapal mencurigakan. Kemudian Patkamla Setumu I.4-06 Satrol Lantamal IV mendekati kontak tersebut mendapati kapal KM. Manigom Jaya berbendera Indonesia.
Lalu sekira pukul 01.27 WIB Patkamla Setumu I.4-06 Satrol Lantamal IV melaksanakan pemeriksaan dan penggeledahan kapal tersebut yang di nakhodai oleh terdakwa Ikhayan pada posisi 01° 00’ 505” U – 103° 55’ 897” T di Perairan Pulau Buluh Sagulung.
Setelah dilaksanakan pemeriksaan didapati kapal KM. Manigom Jaya berlayar tanpa adanya dokumen kapal dan muatan, yang mana kapal tersebut bermuatan BBM solar sejumlah 26.499.
Kemudian kapal diamankan dan bersandar di pelabuhan rakyat Sagulung.
Terdakwa memiliki dokumen kapal KM. Manigom Jaya yang ada diatas kapal ketika diperiksa yaitu dokumen dengan nama asli kapal yaitu KM. Lestari Perkasa namun hanya foto copy yang sudah expired pada tahun 2014, dengan dokumen Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang, Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang, Sertifikat Pengangkutan Minyak Bumi, Sertifikat Konstruksi Kapal Barang, Sertifikat Garis Muat dan seluruhnya sudah expired (masa berlaku sudah berakhir) sejak tahun 2014, yang mana dokumen kapal yang asli yaitu KM. Lestari Perkasa ada di penyewa kapal yaitu saksi Togi Gultom.
Namun nama kapal tersebut diganti oleh saksi Togi Gultom menjadi KM. Manigom Jaya.
Bahwa terdakwa selaku nakhoda melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut yang wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yaitu keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, pengawakan kapal, garis muat kapal dan pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keamanan kapal.
Perbuatan terdakwa tidak memenuhi persyaratan kapal sehingga kapal tidak laik laut.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 302 Ayat(1) Jo Pasal 117 Ayat(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
RASIO.CO, Batam – lebih kurang 130 orang warga negara china atau thiongkok berhasil ditangkap pihak kepolisian Ditkrimsus Polda Kepri minggu ini.
Ironisnya, 13 orang diantaranya wanita yang diduga sebagai wanita penghibur(sex) di kasus love scemming dan para wna tersebut masuk secara estafet dari china menuju singapura lalu masuk batam gunakan kapal, sebagian dari malaysia menuju jakarta dan masuk batam lewat hang nadim.
“Hasil koordinasi imigrasi batam, mereka masuk batam secara estafet dengan dua pintu,” “Dari china masuk changi lalu ke batam, kedua dari china ke jakarta baru ke hang nadim batam dan balum ada diketahui mereka lewat pelabuhan tikus,” kata Dirkrimsus Polda Kepri Kombes Pol Nasriadi dalam konfren di Batam. Rabu(06/09).
konfren penangkapan 42 wna China di Polresta Barelang
Ia mengatakan, Sampai saat kami terus mendalami dan kami menghimbau dan kerjasama masyarakat Batam agar melaporkan jika ada informasi keberadaan orang asing china ini di Batam.
Lanjutnya, Jika nantinya ditemukan temuan ada yang memfasilitasi wna tersebut masuk ke batam, kami tidak segan-segan menindak. Bahkan akan menelusuri TPPU melalui aset properti maupun aset mobil-mobil mewah.
“Kasus ini terus kami etensi terutama hasil kejahatan mereka di Batam, ditelusiri aset-asetnya di batam, properti maupun mobil mewah , namun masih setahap ditelusuri,” paparnya.
Kata dia, mereka tertangkap di dua pulau di belakang padang, dirumah salah seorang warga, namun warga penampung tersebut kabur dan sedang kami cari.
“Sebagian wna tersebut lari lehutan-hutan,”
“Barang bukti saat ini ada 10 paspor, identitas diri warga china dan uang sekira Rp.79 juta,” pungkasnya.
RASIO.CO, Batam – Tim gabungan Kepolisian Polresta Barelang dan Ditkrimsus Polda Kepri berhasil menangkap 42 orang WNA Thiongkok di Pulau Kasu di Batam.
“Awalnya kita tangkap dirumah warga dan warganya yang menambung sedang dikejar,”
“Mereka melarikan diri karena mendapat informasinya rekan mereka tertangkap sebelumnya di simpang kara,” kata Dirkrimsus Polda Kepri Kombes Pol Nasriadi di Polresta Barelang.Rabu(06/09).
Kata dia, Penangkapan warga cina ini merupakan pengembangan kasus sebelumnya yang mengamankan 88 warga china juga dalam kasus Love Scemming simpang kara, batam.
“Kami akan terus mengembangkan kasus ini dan mencari siapa pemasok atau memfasilitasi wna ini,”
“Dan hasil dari dugaan penipuan mereka kami akan terus menelusurinya, apakah berupa properti atau lainnya, kami akan terus melakukan tresing,” jelasnya.
RASIO.CO, Batam – Warga Kecamatan Nongsa, Kota Batam menggerebek tambang pasir ilegal dekat permukiman mereka, Rabu (6/9).
Dikutip tribunbatam, Penggerebakan tambang pasir ilegal dilakukan oleh perwakilan warga Kampung Tua Nongsa Pantai bersama nelayan. Pekerja tambang pasir ilegal di Batam yang melihat kedatangan warga itu, kocar kacir meninggalkan lokasi kerja mereka.Warga membongkar sendiri alat yang digunakan untuk mencuci pasir.
Seorang warga Nongsa Pantai, Zul mengungkap alasan mereka mendatangi langsung tambang pasir ilegal di Batam itu. Ia mengungkap aktivitas tambang pasir ilegal di Batam itu punya dampak luar biasa untuk kampung mereka.
“Kami sedang gencar-gencarnya menggaungkan pariwisata, khususnya wisata pantai dan nelayan. Kami tidak mau image pariwisata kami hancur,” tegasnya, Rabu (6/9).
Tidak hanya berdampak ke lingkungan, keberadaan tambang pasir ilegal di Batam dekat permukiman mereka itu juga berpengaruh pada hasil tangkapan nelayan lokal.
Aktivitas tambang pasir ilegal di Batam ini, menurutnya sudah terjadi sekitar tiga atau empat bulan terakhir. Sebelum aksi ini, warga megaku sudah berkoordinasi dengan Ditpam BP Batam.
“Kami kurang tahu juga sampai bisa beroperasi lagi. Kalau hasil tangkapan nelayan jangan tanya lah. Untuk dapat kepiting bakau jangan harap lagi,” katanya.
RASIO.CO, Jakarta – KPK menyesuaikan permintaan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi pada Kamis (7/9) besok.
Dikutip cnnindonesia, Cak Imin akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
“Tim penyidik telah melakukan komunikasi untuk penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap Muhaimin Iskandar sebagai saksi dalam perkara dugaan TPK di Kemenaker. Pemeriksaan sebagai saksi akan dilakukan pada Kamis (7/9),” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu (6/9).
Penundaan agenda pemeriksaan tersebut sebagaimana yang dimohonkan oleh Cak Imin sebelumnya pada saat menyampaikan konfirmasi ketidakhadirannya dalam pemanggilan untuk hadir pada Selasa 5 September.
“Penjadwalan ulang untuk hadir pada Kamis (7/9) besok tentu merupakan waktu yang lebih efektif agar kedua pihak baik tim penyidik maupun saksi dapat mengagendakan proses pemeriksaan tersebut,” ujarnya.
Juru bicara berlatar belakang jaksa ini mengatakan tim penyidik akan menggali informasi dan pengetahuan Cak Imin terhadap duduk perkara dugaan korupsi dimaksud. Hal itu semata-mata agar membuat terang konstruksi perkara.
“Dalam proses itu dibutuhkan sikap kooperatif saksi agar proses penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat berjalan secara efektif, dan segera memberikan kepastian hukum bagi para pihak terkait,” kata Ali.
Kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemnaker yang diusut KPK ini terjadi pada tahun 2012 di mana Cak Imin saat itu menjabat sebagai Menakertrans. Lembaga antirasuah sudah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus ini.
Mereka ialah Reyna Usman, mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemnaker (kini sebagai Wakil Ketua DPW PKB Bali); Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker I Nyoman Darmanta; dan Direktur PT Adi Inti Mandiri Karunia.
Namun, KPK belum melakukan penahanan lantaran masih mengumpulkan dan memperkuat alat bukti. Upaya paksa tersebut akan dilakukan ketika penyidikan dirasa sudah cukup. Reyna Usman sudah diperiksa tim penyidik KPK pada Senin (4/9) dalam kapasitasnya sebagai saksi.
“Reyna Usman, dikonfirmasi terkait dengan perencanaan pengadaan (sistem proteksi TKI) tersebut, kemudian pelaksanaan lelang dan sebagainya,” ucap Ali.
RASIO.CO, Batam – Polsek Sei beduk tangkap pelaku pembuang bayi di Panbil, setelah sempat kabur ke kampung halamannya di daerah Ngawi jawa Timur.
Saat ekspos Kapolsek Sei Beduk, AKP Benny Syahrizal menjelaskan Kronologis kejadian dimana pelaku yang diketahui bernama Ulfa Ayu Nur Indah, penghuni Dormitori Panbil Blok 12 nomor 2 Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk.
Dikutip tribunbatam, Pelaku diketahui melahirkan bayinya seorang diri di Kamar mandi, pada (22/08) sekitar pukul 16.00 WIB. Setelah melahirkan pelaku sempat menutup mulut dan hidung bayinya, kurang lebih 10 menit, alasan pelaku agar bayinya tidak bersuara. Setelah bayinya tidak bersuara pelaku mengambil penitup pembuang air untuk memotong tali pusar bayi.
Pelaku sempat kebingungan di dalam kamar mandi danelihat bayina selama dua jam. Sekitar pukul 19.00WIB, pelaku keluar dari kamar mandi dan mengambil handuk serta kantorngan warna hitam. Selanjutnya pelaku membalut bayi tersebut dengan handuk warna merah, dan memasukkan ke dalam kantor warna hitam.
Selanjutnya pelaku membawa bayi tersebut ke tempat tidurnya dan mengambil tas warna putih dan memasukkan bayi tersebut kedalam tas selanjutnya membuang bayi tersebut ke tong sampah di belakang Panbil Mall.
“Saat pelaku membuang bayi, diketahui bayi masih hidup, hanya saja sudah tidak berdaya. Itu pengakuan pelaku,”kata Benny.
Benny, menjelaskan malam harinya pelaku masih bekerja di tempatnya bekerja. Dan satu hari setelah satu hari membuang bayinya, pelaku pulang kampung. Benny, menjelaskan saksi pertama yang menemukan mayat bayi laki-laki yang dibuang pelaku adalah clining servis Panbil.
“Kita dapat informasi penemuan bayi tersebut pada Jumat (25/8) lalu,”kata Benny.
Dia menjelaskan anggotanya langsung melakukan pengembangan dan meminta keterangan dari beberapa orang saksi.
“Dari hasil pengembangan kita dapatkan bahwa pelaku bemar tinggal di dormitori dan sudah pulang ke kampung halamannya,”kata Benny.
Benny menjelaskan pihaknya berkoordinasi dengan Polres Ngawi.”Jadi setelah melakukan koordinasi diketahui pelaku berada di Kampung halaman,”kata Benny.
Pelaku diamankan pada Selasa (29/8) pelaku diamankan dirumahnya.
“Pada Rabu (30/8). Anggota kita melakukan penjemputan tersangka ke Ngawi, dan kita bawa ke Batam, untuk pengembangan lebih lanjut,”kata Benny.
Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya pelaky dikenakan pasal Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 81 ayat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.
RASIO.CO, Batam – Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. menegaskan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Batam meningkatkan disiplin. Hal itu disampaikannya saat menjadi inspektur pada pelaksanaan apel gabungan ASN Pemko Batam, Rabu (06/09) di Dataran Engku Putri.
“Terimakasih kepada kita semua seluruh ASN Pemko Batam yang sudah melaksanakan tugas dengan baik dan bersama-sama membangun Kota Batam. Sebagai abdi negara Kita harus menjalankan tugas dan fungsi sesuai diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,” sebut Jefridin menyampaikan pesan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi.
Fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Adapun tugas ASN pertama melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional. Bapak/Ibu harus memahami ini semua dan harus dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya,” pesan Jefridin dalam arahannya.
Sebagai perekat bangsa, Jefridin mengingatkan agar ASN Pemko Batam bijak dalam bermedia sosial. Ia mengimbau agar ASN tidak memberikan komentar negatif di media sosial termasuk menyebarkan berita hoax. Sebagai ASN harus dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kedudukan ASN di tengah masyarakat menurutnya ditinggikan seranting didahulukan selangkah untuk mengatur masyarakat dan melayani masyarakat.
“Kita bangga dengan Batam, karena persatuan dan kesatuan bangsa terjaga. Mari kita bersama bergandeng tangan berkolaborasi membangun Batam, kota yang kita cintai ini,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu Jefridin juga menginformasikan bahwa APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 telah disahkan. Ia mengingatkan agar Perangkat Daerah segera melaksanakan kegiatan untuk menghindari keterlambatan terlaksananya kegiatan. Katanya, jangan sampai memasuki akhir tahun ada kegiatan yang belum terlaksana. Selanjutnya kepada dinas penghasil diminta untuk mengoptimalkan pemungutan pajak.
“Kepada dinas penghasil baik pajak maupun retribusi agar dioptimalisasikan. Agar pajak yang sudah ditargetkan tercapai dan seluruh kegiatan terlaksana. Dan semoga tidak ada tunda bayar,” pungkasnya.
