Kamis, November 12, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 516

KPK Usut Dugaan Cuci Uang Lukas Enembe untuk Beli Jet Pribadi

0

RASIO.CO, Jakarta – KPK mengusut dugaan pencucian uang hasil suap dan gratifikasi Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe untuk membeli jet pribadi. Dugaan tersebut telah didalami tim penyidik KPK saat memeriksa Abdul Gopur selaku karyawan swasta sebagai saksi pada Selasa (22/8).

“Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain dugaan pembelian jet pribadi oleh tersangka LE [Lukas Enembe],” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu (23/8).

Mengutip cnnindonesia, Sejumlah aset Lukas diduga hasil dari korupsi dan cuci uang yang disita KPK terdiri dari uang senilai Rp81,6 miliar, mata uang asing senilai US$5.100 dan Sin$26.300 serta 24 aset lain berupa tanah atau bangunan, kendaraan dan logam mulia dengan total Rp144,5 miliar. Beberapa koin emas berwajah Lukas juga telah disita.

Perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di Papua.

Lukas diduga melakukan pencucian uang untuk menyamarkan asal-usul harta benda yang berasal dari tindak pidana korupsi. Untuk kasus awal, Lukas tengah diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Ia didakwa menerima suap senilai Rp45,8 miliar dan gratifikasi sebesar Rp1 miliar. Tindak pidana itu dilakukan Lukas pada rentang waktu 2017-2021 bersama-sama dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Papua 2013-2017 Mikael Kambuaya dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) 2018-2021 Gerius One Yoman.

***

Gubernur Ansar Serahkan SK Untuk 703 Orang PPPK Tenaga Guru

RASIO.CO, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Guru Formasi Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bertempat di Balairung Wan Sri Beni Dompak, Tanjungpinang, Selasa (22/08). 

Sebanyak 703 orang telah memperoleh Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NIPPPK) dari Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, Gubernur Ansar mengucapkan selamat kepada para guru yang telah diterima dan diangkat PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 

“Saya berharap Saudara-saudara menerima karunia dan amanah ini dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Amanah ini jangan disia-siakan tapi harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jaga dan imbangi amanah ini dengan kejujuran, keikhlasan, serta prestasi dalam bekerja,” pesan Ansar dalam kesempatan tersebut. 

Walaupun dengan keterbatasan anggaran, pengangkatan Guru menurut Gubernur Ansar adalah merupakan prioritas karena persoalan pendidikan adalah hal yang paling esensi sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah daerah punya 6 tugas pokok penting, yang 2 diantaranya adalah tugas mandatory yaitu bidang pendidikan dan kesehatan yang anggarannya di tetapkan oleh Pemerintah Pusat. 

“Alhamdulillah tahun depan anggaran Pendidikan kita berdasarkan hitung-hitungan berada diangka 22 persen, lebih tinggi dari tahun ini yang berkisar 21 persen lebih. Pendidikan akan jadi focus kita karena bicara masa depan, tidak ada Negara yang maju tanpa sukses di bidang pendidikan,”ungkapnya. 

Ansar dikesempatan ini juga menyampaikan rasa bangganya kepada para tenaga pendidik di Kepri karena dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki daerah, mulai dari kondisi geografis yang terdiri ribuan pulau dan anggaran yang sangat terbatas namun prestasi pendidikan di Kepulauan Riau berbanding terbalik karena angka indeks pembangunan angka indeks pembangunan manusia (IPM) Kepulauan Riau meningkat 0,67 poin, yaitu dari 75,79 pada Tahun 2021 menjadi 76,46 pada Tahun 2022.  

“Kita terbaik Se-Sumatera dan Urutan ketiga Nasional setelah DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta, dan diatas Bali dan Jawa. Ini berkat kerja keras kita semua terutama para guru-guru di Kepri,” ucapnya. 

Kemudian terkait guru yang penempatan tugasnya tidak lagi di sekolah asalnya, Gubernur Ansar menginstuksikan kepada Kepala Dinas pendidikan agar diproses penempatannya untuk dikembali ke daerah asal karena akan sangat memberatkan dari segi ekonomi. 

“Saya dapat laporan ada guru Natuna, penempatan di Karimun, dan juga lainnya. Tolong dipelajari Dinas pendidikan, kalau sekolah lama masih membutuhkan maka baiknya ditempatkan kembali ke daerah asal. Kadisdik tolong dibantu, jika perlu izin dari pusat maka harus diupayakn,”perintahnya. 

Terakhir kepada guru yang telah menerima SK PPPK, Gubernur mengucapkan selamat bekerja dan terus meningkatkan kompetensi serta kaulifikasi sehingga bisa menyesuaikan kemampuan dengan perkembangan digital saat ini. 

“Jadilah guru yang adaptif dan penuh dengan inovasi karena guru adalah ujung tombak, penentu masa depan Kepri. Ayo terus semangat mendayung bersama untuk laju kepri yang lebih baik, laju kita memang semakin cepat tapi kita belum sampai ke tujuan karena masih banyak tugas harus kita kerjakan, mari kita lakukan bersama untuk menjadikan Kepri, Provinsi terbaik,” tutupnya. 

Redaksi@www.rasio.co//

Rapat Pertimbangan FPRD, Bahas 16 PKKPR Berusaha dan Non Berusaha

0

RASIO.CO, Batam – Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. memimpin jalannya Rapat Pertimbangan Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) Kota Batam atas Pengkajian Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), di Lantai IV Kantor Wali Kota Batam, Selasa (22/8).

“Pada pengkajian PKKPR kali ini, dibahas sebanyak 16 Pemohon. Diantaranya, 14 pemohon berusaha dan 2 pemohon non berusaha,” kata Jefridin, sekaligus sebagai Ketua Forum Penataan Ruang Daerah.

FPRD memberikan pertimbangan, tentang permohonan PKKPR berusaha dan PKKPR non berusaha. Adapun pertimbangan yang disepakati terkait perizinan adalah usaha dan non usaha yang dinilai berpotensi menimbulkan kerawanan sosial, gangguan keamanan, gangguan fungsi objek vital nasional, provinsi maupun kota, dan terhadap kerusakan lingkungan hidup.

“Lebih detail permohonan KKPR berhubungan dengan hal-hal strategis seperti infrastruktur (drainase, jalan, fasum fasos dan lainnya), lingkungan hidup, resiko sengketa, kondisi topografi dan hal-hal yang bersifat strategis,” jelasnya.

Sebelum dilakukan penilaian, pengecekan lapangan dan pembahasan bersama FPRD Kota Batam, permohonan berusaha dan non berusaha terlebih dahulu masuk melalui DPMPTSP Kota Batam. Dimana setelah beberapa proses, permohonan PKKPR yang sudah sesuai dengan RDTR Kota Batam akan diterbitkan PKKPR oleh DPMPTSP Kota Batam.

“Kita sepakati bersama, dari 16 pemohon hari ini, 13 yang disetuji, dua pemohon kita tunda dan satu pemohon  ditolak,” paparnya Jefridin.

Jefridin berharap dengan upaya mempermudah proses perizinan berusaha dan non berusaha ini, dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dan para pelaku usaha di Kota Batam.

Redaksi@www.rasio.co//

Kepala BP Batam Paparkan Rencana Strategis Pengembangan Pulau Rempang

0

RASIO.CO, Batam – Rencana pengembangan Pulau Rempang sebagai kawasan ekonomi baru atau The New Engine of Indonesian’s Economic Growth masih menjadi perbincangan hangat masyarakat Kota Batam.

Bukan tanpa alasan, Pemerintah Republik Indonesia akan memproyeksikan Pulau Rempang sebagai kota baru dengan industri yang berkonsep “Green and Sustainable City”. Menyikapi wacana tersebut, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, pun berkempatan untuk menyampaikan langsung rencana strategis pengembangan Pulau Rempang ke perwakilan masyarakat Kelurahan Sembulang dan Rempang Cate, Selasa (22/08).

Berlangsung di Kantor Kecamatan Galang, Muhammad Rudi menjelaskan jika rencana pengembangan tersebut merupakan proyek strategis nasional yang mesti terealiasi dalam waktu dekat.

Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Bahlil Lahadalia, pasca berkunjung ke Kota Batam beberapa hari lalu.

“Hari ini, saya datang dan bertemu dengan perwakilan masyarakat. Alhamdulillah, kegiatan sosialisasi kali ini berjalan lancar. Terkait rencana pengembangan Rempang, saya juga sudah menyampaikan kepada pemerintah pusat agar tetap memperhatikan hak-hak masyarakat,” ujar Rudi di hadapan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Rudi juga memaparkan perihal rencana relokasi terhadap masyarakat yang terdampak pembangunan.

Sesuai arahan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI, Bahlil Lahadalia, Rudi menyebut jika pihaknya telah menyiapkan kaveling seluas 500 meter persegi untuk masyarakat yang memiliki rumah di atas Areal Penggunaan Lain (APL) dan bersedia direlokasi ke areal yang telah ditetapkan. Di kaveling tersebut, lanjut Rudi, akan dibangun pula rumah dengan tipe 45.

Dimana, luas kaveling tersebut bertambah dari luasan sebelumnya yang hanya 200 meter persegi. Tidak hanya itu saja, masyarakat juga akan diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) terhadap tanah dan rumah yang berdiri serta gratis biaya Uang Wajib Tahunan (UWT/UWTO) selama 30 tahun.

Pemerintah juga memberikan bantuan bagi nelayan dan membangun pelabuhan atau dermaga guna mempermudah aktivitas masyarakat ke depan.

“Jika pengembangan ini berjalan, pemerintah akan menyiapkan fasilitas untuk masyarakat. Termasuk pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial serta pendidikan di lahan relokasi tersebut,” ungkap Rudi yang juga menjabat sebagai Wali Kota Batam.

Tidak hanya itu saja, Rudi menegaskan bahwa pembangunan serta pengembangan Pulau Rempang nantinya juga akan melibatkan masyarakat setempat. Termasuk rekrutmen tenaga kerja untuk proyek yang bakal berlangsung.

Dengan nilai investasi yang cukup besar, pihaknya optimistis jika pendidikan dan pelatihan khusus yang akan diberikan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) kepada pemuda setempat akan mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat ke depan.

“Kami berharap, anak-anak di sini terlibat dalam pembangunan. Sehingga, kesejahteraan itu merata. Tim saya sudah terus berkoordinasi ke kementerian terkait. Rempang akan dibangun sesuai instruksi Presiden, maka semua faslitas juga harus kami siapkan,” tambahnya.

Terakhir, Rudi juga meminta agar seluruh masyarakat tidak terprovokasi dengan isu miring terkait rencana pengembangan Pulau Rempang. Ia ingin, situasi kondusif Kota Batam terus terjaga sehingga iklim investasi saat ini pun bisa maksimal.

“Saya titip pembangunan ini. Saya akan berbuat maksimal sesuai kemampuan yang saya punya. Saya adalah bagian dari masyarakat dan membuka peluang kepada seluruh masyarakat untuk bisa berdialog. Mari duduk bersama, tetap jaga situasi kondusif,” pungkasnya.

Redaksi@www.rasio.co//

Ketua TP-PKK Lingga Buka Pelatihan Pencegahan Stunting

0

RASIO.CO, Lingga – Kelurahan Sungai Lumpur bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Lingga dan Puskesmas Dabo Lama, menggelar Pelatihan Penanganan Pencegahan Stunting, yang digelar di Kantor Kelurahan Sungai Lumpur, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Selasa (22/8) pagi.

Kegiatan yang dibuka oleh Ketua Tim Penggerak – Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Lingga, diikuti TP-PKK, Kader Pos Yandu, Ibu Hamil dan Ibu yang mempunyai Balita.

Ketua TP-PKK Kabupaten Lingga, Maratusholiha menyampaikan, kegiatan pelatihan penanganan pencegahan stunting yang dilaksanakan di Kelurahan Sungai Lumpur, merupakan kerjasama pihak kelurahan, dinas kesehatan dan kader pos yandu.

Untuk Lingga, jelas Maratusholiha, untuk stunting sudah turun sangat drastis, itu tentunya kerja keras Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Pos Yandu, yang dibantu dengan kader-kader dari kecamatan, kelurahan dan desa.

“Alhamdulillah, karna kerjasama dan leguh legah antar stakeholder itu sangat luar biasa, sehingga penurunan angka stunting di Lingga sangat luar biasa,” kata Maratusholiha saat diwawancarai usai membuka kegiatan pelatihan di Kelurahan Sungai Lumpur.

Maratusholiha mengatakan, ketika stunting itu sudah di isyu kan secara nasional, diwajibkan dari pemerintah pusat di daerah untuk membuat tim percepatan penurunan stunting, dan itu terdiri dari beberapa OPD yang mana di dalamnya ada Bapeda dan sekretariat di Dinas Kesehatan.

Jadi memang pada saat itu, lanjut Maratusholiha, dilakukan rapat bersama baik itu antar OPD, kemudian dari OPD sampai ke kecamatan ada rembuk stunting, sampai ke tingkat desa dan kelurahan, dan itu terus menerus di pantau dan di evaluasi bagaimana hasilnya.

“Selaku ketua TP-PKK Lingga dan di dalam tim percepatan penurunan stunting tersebut, saya sebagai Wakil Ketua III, Insya Allah, saya bersama kawan-kawan yang lain istigkomah, bagaimana ini betul-betul fokus dan serius untuk menurunkan stuting ini,” terangnya.

Dikatakan, memang evaluasi-evaluasi tersebut terus dilakukan, meskipun lelah yang dalam artiannya bukan hanya lelah badan namun juga lelah perasaan, tapi berkat kerjasama yang terus menerus dilakukan dalam berbagai hal, baik itu rapat, sosialisasi dan turun langsung kelapangan, sehingga di Lingga angka stunting turun sangat- sangat drastis.

“Adanya persepsi masyarakat yang mengaitkan stunting dengan tinggi badan, yang mengatakan bahwa pendek itu stunting, itu masyarakat tidak bisa disalahkan, karena memang standart dari pusat itu sendri, yang dikatagorikan dalam stunting hanya berdasarkan tinggi badan,” ungkapnya.

Terkait kinerja kawan-kawan yang ada dibawah, Maratusholiha mengatakan, tentunya pos yandu dan kader harus betul-betul memperhatikan, bagaimana tinggi badan dan berat badan sesuai dengan umur dan itu yang penting diperhatikan, jadi bertimbang yang setiap bulan dilakukan, kasi mitovasi bagaimana ibu-ibu yang mempunyai anak balita untuk memberikan asupan gizi sesuai yang dibutuhkan anak-anak.

“Untuk TP-PKK saya berpesan selalu kompak dan tetap semangat serta jangan pernah lelah, apapun masalah kesehatan yang ada di masyarakat, yuk kita bersama-sama mencarikan solusi apa yang sudah di rumuskan bersama, mari kita kerjakan jangan pernah ada rasa penat hati atau penat badan singkirkan itu,” tuturnya.

“Jadikan amal baik untuk kita semua, supaya masyarakat Kabupaten Lingga ini, betul-betul sehat secara jasmai dan rohani, agar sumberdaya manusia di Kabupaten Lingga unggul,” tambahnya.

Puspan.

Bupati Karimun Meriahkan Perayaan HUT RI KE 78 Di Kecamatan Buru

0

RASIO.CO, Karimun – Bupati Karimun Dr. H. Aunur Rafiq menghadiri serta melepaskan Perlombaan Sampan Layar di Pantai Tanjung Ambat Kelurahan Buru Kecamatan Buru , Minggu (20/08).

Turut hadir dalam kegiatan perlombaan antaranya yaitu Anggota DPRD dapil Buru , Kepala Dinas , Muspika Kecamatan dan Unsur Masyarakat di Kecamatan Buru.

Dalam sambutannya Bupati ia menyapaikan apresiasinya kepada seluruh masyarakat Kecamatan Buru terutama Caffe Daniel yang telah menjadi sponsor utama pada perlombaan sampan layar dan permainan rakyat . Ia juga memberikan doorprize kepada peserta gerak jalan PGRI Kecamatan Buru dan Panitia penyelenggara perlombaan sampan layar.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Karimun saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi. Ini merupakan kegiatan sangat luar biasa,” ujar Bupati Rafiq.

Aunur mengatakan kegiatan pesta rakyat yang dilaksanakan ini , mampu meningkatkan dan membangkitkan kerjasama , kekompakan dan silaturahmi di masyarakat.

“Mari terus jaga tali silaturahmi antar sesama warga, karna wujud silaturahmi juga akan memberikan dampak positif bagi masyarakat pada umumnya” ungkap bupati karimun.

Redaksi@www.rasio.co//

Serap Aspirasi, Rudi Temui Masyarakat Pulau Rempang

0

RASIO.CO, Batam – Kepala BP Batam, Muhammad Rudi berkesempatan untuk menemui langsung masyarakat Pulau Rempang, Selasa (22/8).

Akan tetapi, kehadiran Muhammad Rudi yang juga menjabat sebagai Wali Kota Batam di Kantor Kecamatan Galang tersebut hanya disambut oleh beberapa perwakilan masyarakat dari Kelurahan Sembulang dan Rempang Cate.

Hal ini tentu sangat disayangkan. Mengingat, sekelompok masyarakat meminta agar Kepala BP Batam dapat menemui warga untuk menjelaskan langsung rencana pengembangan Pulau Rempang sebagai Kawasan Eco-City. Permintaan ini pun juga telah disampaikan sejak beberapa hari terakhir. Baik melalui media daring (online) hingga media sosial.

“Pertemuan ini juga merupakan bentuk perhatian Kepala BP Batam kepada masyarakat Rempang. Dengan harapan, ada solusi terbaik untuk pengembangan ke depannya,” ujar Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, di Kantor Kecamatan Galang.

Ariastuty menjelaskan bahwa kehadiran orang nomor satu di Kota Batam itu juga bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait pengembangan Rempang Eco-City ke depan. Tidak hanya itu, kata Ariastuty, Kepala BP Batam juga membuka ruang untuk berdialog langsung dengan masyarakat yang telah hadir dalam pertemuan ini.

“Pengembangan ini merupakan proyek strategis nasional. Semoga setelah pertemuan di Galang, masyarakat bisa mendapatkan penjelasan detail terkait perencanaannya,” pungkasnya.

Tidak hanya Kepala BP Batam, pertemuan ini juga dihadiri oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, dan Komandan Distrik Militer (Dandim) 0316/Batam, Letnan Kolonel Infanteri (Letkol Inf) Galih Bramantyo.

“Saya harapkan permasalahan Rempang ini bisa diselesaikan dengan cara yang dingin dan hati tenang. Tetap berpikir sebelum bertindak,” ujar Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto di lokasi pertemuan.

***

BNN Musnahkan 1,2 Hektar Ladang Ganja Temuan BRIN

0

RASIO.CO, Banda Aceh – BNN RI memusnahkan ladang ganja siap panen seluas 1,2 hektare di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, hasil temuan pesawat terbang tanpa awak Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Plt Direktur Narkotika BNN RI Kombes Pol Guntur Aryo Tejo, Senin, memimpin langsung pemusnahan ladang ganja di ketinggian 199 meter di atas permukaan laut (mdpl) tersebut di Desa Blang Manyak, Kecamatan Sawang, Aceh Utara.

“Berdasarkan hasil temuan yang ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan oleh tim di lapangan, sebanyak 11.000 pohon dengan ketinggian berkisar antara 20 hingga 250 centimeter berhasil dimusnahkan,” kata Guntur dikutip Antara.

Ia menyebut ladang ganja tersebut merupakan hasil temuan tim BNN dari kegiatan pesawat terbang tanpa awak (PTTA) bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Menurut dia, keseluruhan tanaman ganja yang dimusnahkan itu memiliki berat mencapai 5 ton dan jarak kerapatan antartanaman berkisar antara 50 hingga 100 centimeter.

Pemusnahan turut melibatkan 122 personel tim gabungan yang terdiri atas BNN RI, BNN Kota Lhokseumawe, Polri/TNI, Satpol PP, Kejaksaan Negeri, Bea Cukai, dan Dinas Pertanian setempat.

Menurut Guntur, pemusnahan ladang ganja di Desa Blang Manyak tersebut dilaksanakan sesuai dengan Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Tertuang di dalamnya terkait larangan menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan satu jenis ganja dengan ancaman maksimal hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup,” ujarnya.

***

Polisi Grebek Penampungan PMI Ilegal, Tiga Orang Jadi Tersangka

0

RASIO.CO, Batam – Satreskrim Polresta Barelang berhasil menggerebek tempat penampungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal di Ruko Komplek Bintang Raya, Batam Kota.

Sebanyak 21 calon PMI ilegal berhasil diselamatkan, mereka direncanakan untuk diberangkatkan ke Australia dan New Zealand. Mengutip batamnews, Kasat Reskrim Polresta Barelang Kompol Budi Hartono membenarkan penggrebekan tersebut. Selain mengamankan para korban, pihaknya juga berhasil mengamankan tiga orang pelaku yang berperan aktif dalam penampungan tersebut.

“Ada tiga orang yang kita amankan pelakunya, yakni laki-laki berinisial MT (37), dan dua perempuan berinisial SD (43) serta EY (42),” ujar Hartono, Selasa (22/8).

Dijelaskannya, para korbannya yang berjumlah 21 orang tersebut berasal dari berbagai daerah. Mereka direkrut dari daerah asal dan ditampung tersebut dahulu di Batam.

“Asal mereka ini ada yang dari Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa tengah, Jawa timur, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Barat,” kata dia.

Sementara, modus yang dilakukan oleh para pelaku yakni, MT dan SD berperan sebagai penjemput dan penampung para PMI ilegal ini selama di Batam. Lalu, tersangka EY berperan sebagai pemilik tempat penampungan PMI Ilegal ini. Selain itu, EY juga memiliki sebuah yayasan tempat khusus berbahasa asing di Batam. Sehingga para PMI ilegal ini lebih dulu diikutkan untuk kursus bahasa asing sebelum diberangkatkan.

“EY ini mematok harga mulai dari Rp 50 juta hingga Rp 85 juta yang meliputi biaya kursus, tempat penampungan dan biaya lainnya hingga tiba di negara tersebut,” terangnya.

Selain mengamankan para pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti lainnya berupa Paspor, Mobil Toyota Rush dan sejumlah Handphone.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 81 Jo Pasal 83 UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja JO Pasal 55 ayat (1) ke-1 e KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 15 Miliar.

***

Pleidoi Mario Dandy, Siap Membayar Restitusi Sesuai Kemampuan

0

RASIO.CO, Jakarta – Terdakwa Mario Dandy Satriyo mengaku siap membayar tuntutan ganti rugi atau restitusi kepada korban penganiayaan berat Cristalino David Ozora. Pengakuan itu disampaikan Mario ketika membacakan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (22/8).

“Maka dengan itikad baik saya bersedia membayar restitusi sesuai dengan kemampuan dan kondisi saya,” kata Mario dikutip cnnindonesia.

Terkait pembayaran ganti rugi itu, Mario meminta agar majelis hakim memberikan keringanan. Ia mengaku saat ini tak berpenghasilan dan tak memiliki harta apapun.

“Saat ini saya sedang menjalani hukuman pidana belum mempunyai penghasilan dan tidak memiliki harta apapun,” ujar Mario.

“Saya memohon kepada majelis hakim yang mulia agar dapat mempertimbangkan hal ini sesuai dengan kondisi saya dan hukum yang berlaku,” imbuhnya.

Kendati mengaku siap membayar, Mario mengaku terkejut atas nilai restitusi yang disampaikan jaksa penuntut umum.

“Saya juga ingin menyampaikan bahwa saya sangat terkejut ketika mendengar restitusi yang disampaikan jaksa penuntut umum,” katanya.

Dalam perkara ini Mario dituntut 12 tahun penjara dalam kasus dugaan penganiayaan berat terhadap Cristalino David Ozora. Mario bersama terdakwa Shane Lukas dan anak perempuan AG turut dituntut membayar restitusi sekitar Rp120 miliar.

Jaksa menyebut jika Mario tidak membayar restitusi, maka akan diganti dengan pidana 7 tahun penjara.

Mario dan Shane  didakwa melakukan penganiayaan berat terhadap terhadap David di sebuah perumahan di Pesanggrahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB.

Tindak pidana itu juga melibatkan anak perempuan berinisial AG (15). AG telah lebih dulu menjalani sidang dan divonis 3,5 tahun penjara karena dinilai terbukti turut serta dalam penganiayaan David Ozora.

***