Kamis, November 12, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 544

Komnas HAM Sebut 2.959 Pekerja Migran RI Tertahan di Imigrasi Malaysia

0

RASIO.CO, Jakarta – Komnas HAM mengungkap sekitar 2.959 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tertahan di beberapa detensi imigrasi atau penampungan sementara Malaysia. Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan dari ribuan PMI yang tertahan itu terdapat anak-anak.

“Ada beberapa kondisi yang penting menjadi atensi terkait overload, akses kesehatan dan ada anak di dalamnya, ada sekitar 2.959 orang yang ada di beberapa detensi di Malaysia,” kata Anis dikutip cnnindonesia, Kamis (14/7).

Anis mengatakan ribuan PMI itu harus segera dipulangkan ke Indonesia karena masa tahanan mereka di detensi sudah habis. Ia mendorong agar pemerintah Indonesia dan Malaysia terus berkoordinasi untuk pemulangan PMI.

“Komnas HAM mengajak agar ada upaya bersama segera mungkin pemulangan ke Indonesia karena, pertama, masa tahanan mereka sudah habis,” ujarnya.

“Sehingga dibutuhkan solusi bersama antara kedua negara pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk memastikan jangka waktu terdekat untuk pemulangan karena ada anak-anak di sana,” kata Anis melanjutkan.

Anis mengingatkan Indonesia sudah meratifikasi kovenan HAM internasional seperti konvensi pekerjaan migran, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW).

“Penting menjadi perhatian kita semua bahwa tidak dibenarkan adanya satu situasi di mana tahanan ada pada kondisi yang tidak layak yang berakibat pada situasi buruk karena masa tahan yang berkepanjangan,” tuturnya.

Sebelumnya, Komnas HAM mengungkapkan sebanyak 103 PMI dirazia oleh Imigrasi Malaysia. Razia dilakukan pada Rabu, 1 Februari 2023 lalu. Razia dan penangkapan itu dilakukan imigrasi dengan dalih PMI tidak memiliki dokumen. Dari 103 PMI itu, sebanyak 36 orang laki-laki, 36 orang perempuan, dan 36 anak-anak.

Malaysia masih memberlakukan kebijakan amnesty rekalibrasi (pengampunan atau pemutihan) terhadap PMI yang tidak berdokumen. Program itu berlaku hingga 31 Desember 2023.

***

Penghargaan KKS, Jefridin Persiapkan Verifikasi Penilaian Kota Sehat Tingkat Nasional

0

RASIO.CO, Batam – Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin sekaligus Ketua Tim Pembina Kota Sehat Kota Batam memimpin rapat persiapan Verifikasi Penilaian Kota Sehat Tingkat Nasional di Ruang Rapat Sekda lantai II Kantor Walikota, Jumat (14/07).

Pelaksanaan Verifikasi  atau penilaian akan dilaksanakan secara hibryd (online dan off line) pada Kamis (20/07). Pemberian Penghargaan diberikan setiap 2 tahun sekali, dengan melalui verifikasi Provinsi kemudian diusulkan ke Tingkat nasional.

“Batam menjadi satu-satunya dari 7 kabupaten/kota di Provinsi Kepri yang lolos seleksi Kota Sehat dan akan mengikuti Verifikasi Lanjutan Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat  (KKS) Tingkat Nasional Tahun 2023. Untuk itu sebelum Tim Verifikator KKS Pusat melakukan verifikasi lanjutan maka perlu disiapkan apa yang menjadi poin penilaian pada Kamis mendatang ,” tutur Jefridin.

Pada saat Verifikasi Penilaian Kota Sehat Tingkat Nasional dilakukan, Tim Pembina Kota Batam harus mempresentasikan keberhasilan dan hambatan penyelenggaraan Kota Sehat Kota Batam. Presentasi dilakukan secara online melalui zoom meeting dan Pemerintah Daerah diberi waktu 20 menit untuk memaparkan presentasi tersebut.

Kepada Perangkat Daerah terkait Ia meminta agar mempersiapkan bahan presentasi baik berupa power point maupun tayangan vidio. Berdasarkan hasil penilaian Verifikasi sementara dari Tim Pembina Kota Sehat Tingkat Provinsi capaian Tatanan Kota Batam sebesar 87,0 persen.

Katanya, ada sembilan tatanan yang menjadi penilaian yakni Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri, Tatanan Permukiman dan Fasilitas Umum, Tatanan Satuan Pendidikan, Tatanan Pasar, Tatanan Pariwisata, Tatanan Perkantoran dan Perindustrian, Tatanan Transportasi dan Terib Lalu Lintas Jalan, Tatanan Perlindungan Sosial dan Tatanan Pencegahan dan Penaganan Bencana.

“Untuk Capaian Pembinaan Penyelenggaraan Kab/Kota Sehat Kota Batam, bahwa seluruh Kecamatan yang ada di Kota Batam sudah menyelenggarakan Kegiatan Kabupaten Kota Sehat (KKS) dan Kota Batam sudah menyusun dokumen rencana kerja dari sembilan tatanan KKS. Kecamatan yang terverifikasi sebagai Kecamatan sehat dibuktikan dengan adanya SK Forum Komunikasi Kecamatan Sehat  dan rencana kerja dari Kecamatan Sehat, serta data dukung pelaksanaan kegiatan yang dikirimkan kepada Tim Pembina Kota dan telah diverifikasi oleh Tim Pembina Kota,” jelasnya.

Kota Batam menurutnya pernah meraih penghargaan Kategori PADAPA pada tahun 2019 lalu dari Kementerian Dalam Negeri. Untuk mencapai Kategori PADAPA ini jumlah Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) Open Defecation Free (ODF) harus mencapai minimal 80%.

Untuk penghargaan Swasti Saba Kategori WIWERDA harus mencapai minimal 90% jumlah desa/kelurahan SBS atau ODF. Penghargaan Swasti Saba Kategori WISTARA harus mencapai minimal 100% Desa/Kelurahan SBS atau ODF. Di Kota Batam dari 64 Kelurahan sebanyak 52 kelurahan sudah terverifikasi SBS/ODF sudah melebihi nilai minimal yakni 81,25 persen.

Redaksi@www.rasio.co//

KPK Panggil Menhub Budi Jadi Saksi Kasus Jalur Kereta Api

0

RASIO.CO, Jakarta – KPK memanggil Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebagai saksi kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan terkait dengan pembangunan jalur kereta api di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa-Sumatera pada tahun anggaran 2018—2022.

Budi akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya.

“Pemeriksaan di Kantor KPK atas nama Budi Karya selaku Menteri Perhubungan Republik Indonesia,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Meski demikian, Ali tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai materi apa dalam pemeriksaan terhadap Budi Karya. Selain Menhub, KPK turut memanggil Dirjen Perkeretaapian DJKA Kemenhub RI M. Risal Wasal dan ASN Kemenhub Maulana Yusuf.

Sebelumnya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Selasa (11/4) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dengan dugaan korupsi di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA).

Dikutip cnnindonesia, KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Para tersangka tersebut terdiri atas empat pihak yang diduga sebagai pemberi suap, yakni Direktur PT IPA (Istana Putra Agung) Dion Renato Sugiarto (DRS), Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma) Muchamad Hikmat (MUH), Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim (YOS), dan VP PT KA Manajemen Properti Parjono (PAR).

Enam tersangka lainnya diduga sebagai penerima suap, yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO), Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya, pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan (BEN), PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi (AFF), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah (FAD), dan PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat (SYN).

Pengungkapan kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dan perbaikan rel kereta diduga terjadi pada tahun anggaran 2021—2022 pada proyek sebagai berikut:

1. Proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso.
2. Proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan.
3. Empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat.
4. Proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.

Kisaran suap yang diterima sekitar 5—10 persen dari nilai proyek dengan perkiraan nilai suap yang diterima keenam tersangka mencapai sekitar Rp14,5 miliar.

Atas perbuatan para tersangka penerima suap, menurut dia, dikenai Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Para tersangka pemberi suap dikenai Pasal 5 atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

***

Bupati Situbondo Kunjungi Pusat Data dan Sistem Informasi BP Batam

0

RASIO.CO, Batam – Bupati Situbondo, Karna Suswandi, mengunjungi Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) BP Batam, Kamis (13/7).

Dalam kunjungannya, Karna bermaksud memperpanjang kerja sama penggunaan fasilitas Disaster Recovery Center (DRC) Data Center BP Batam. Yang mana, DRC berfungsi untuk menyelamatkan dan menduplikasi data yang tersimpan di Data Center utama.

“Saya melihat, upaya untuk mengamankan server milik kami dilakukan dengan luar biasa. Oleh sebab itu, kami sampaikan rasa terima kasih kepada BP Batam,” ujar Karna usai kunjungannya.

Ia berharap, kerja sama ini terus berlanjut. Tidak hanya pengamanan server Dinas Pendidikan dan Layanan LPSE Pemerintah Kabupaten Situbondo saja, tapi meluas ke instansi lainnya.

“Kami juga berharap agar pengamanan data dan kegiatan yang bersifat IT di Kabupaten Situbondo bisa berjalan baik. Saya nanti akan coba untuk mengajak para pimpinan OPD di Situbondo agar bisa hadir ke sini sebagai upaya untuk meningkatkan kerja sama ke depan,” pungkasnya.

Sementara, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, melalui Kepala PDSI BP Batam, Sylvia J. Malaihollo, mengapresiasi kunjungan kerja yang dilakukan Bupati Situbondo.

Sylvia mengungkapkan, kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Situbondo dan BP Batam dalam penggunaan fasilitas layanan DRC telah berlangsung sejak tahun 2019 lalu.

Sylvia berharap, IT Center BP Batam bisa menjadi bagian dari ekosistem pusat data nasional ke depannya. Bukan lagi sekadar untuk kebutuhan BP Batam semata.

“Sesuai arahan Kepala BP Batam, IT Center kita harapkan mampu jadi bagian ekosistem pusata data nasional. Hal ini selaras dengan cita-cita mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi,” ujarnya.

 Redaksi@www.rasio.co//

Siap Siaga, Marlin Buka Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana

0

RASIO.CO, Batam – Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina Rudi menyampaikan bahwa peristiwa bencana apapun tidak ada yang meminta. Namun, semua harus siap menghadapi jika peristiwa itu terjadi. Karena itu, perlu pelatihan untuk tanggap bencana.

“Semoga dengan pelatihan ini, ibu-ibu bisa meningkatkan kapasitas dan pemahamannya terhadap kedaruratan bencana di wilayah masing-masing,” kata Marlin, di Hotel Golden View, Bengkong, Batam, Kamis (13/7) pagi.

Di Hotel Golden View, Ketua TP PKK Kota Batam ini membuka Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam. Pelatihan ini diikuti sejumlah ibu-ibu. Hadir langsung Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam, Azman.

Marlin sangat mendukung pelatihan seperti ini. Apalagi pelatihan tanggap bencana alam ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Keluarga Indonesia Tanggap Bencana. Hal ini pun dalam upaya mewujudkan ketangguhan negara menghadapi bencana, sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana.

Karena itu, Ketua PIKORI BP Batam ini berpesan betul kepada narasumber untuk memberikan edukasi dan pemahaman tentang tanggap bencana ini. Sehingga kapasitas ibu-ibu dan keluarga di Batam ke depannya semakin baik dalam tanggap darurat terhadap bencana.

Marlin pun bercerita tentang peristiwa di Pulau Kasu di Kota Batam. Tentang gerak cepat berbagai pihak membantu kepada dan berbagai hal lainnya.

“Teruslah berbuat baik. Dari hal kecil yang kita lakukan, kadang memberi dampak besar,” kata Marlin.

Menurut Marlin, pelatihan kepada ibu-ibu ini sangat tepat. Karena mereka pun bisa ikut mensosialisasikan bagaimana tanggap darurat terhadap bencana alam. Paling tidak kepada anak-anak di lingkungan keluarga. Atau kemudian kepada tetangga-tetangga mereka.

“Kita harus bersama-sama mendorong masyarakat untuk meningkatkan kemampuan sama melakukan pencegahan dan mitigasi, paling tidak di rumah tangga,” kata Marlin.

 Redaksi@www.rasio.co//

IPAL Dibangun Demi Menjaga Lingkungan Kota Batam

0

RASIO.CO, Batam – Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik yang dilakukan BP Batam bertujuan untuk mempertahankan dan memperbaiki kualitas lingkungan di Kota Batam. Proyek ini ditargetkan akan rampung pada tahun 2024 mendatang.

General Manajer Unit Usaha Pengelolaan Lingkungan BP Batam, Iyus Rusmana mengatakan, proyek pembangunan IPAL ini bersumber dari pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah pusat, yang berasal dari EDCF Korea Selatan.  Pinjaman itu, selanjutnya diberikan pemerintah pusat ke Kota Batam untuk membangun IPAL.

“BP Batam tidak menanggung biaya pengembalian. Itu tanggungjawabnya pemerintah pusat. Jadi pelaksananya BP Batam, tapi pengembalian pinjaman lunaknya oleh pemerintah indonesia. Kita hanya diminta untuk mengcover biaya operasional dan pemeliharaannya saja,” ujar Iyus, Rabu (12/7).

Ia menjelaskan, alasan dari pemerintah pusat menjadikan Kota Batam sebagai prioritas karena Batam merupakan salah satu kawasan investasi dan pariwisata. Sehingga, dari sisi lingkungan harus dikelola dan terjaga dengan baik. Salah satunya dengan membangun IPAL yang saat ini progresnya sudah diatas 90,8 persen.

Air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik, maka akan mencemari lingkungan, sebagaimana hal ini sudah bisa terlihat di Waduk Baloi, yang dulunya dapat menyediakan air baku untuk air minum sebesar 30 lpd, namun saat ini tidak dapat dimanfaatkan lagi karena pencemaran air limbah domestik yang sangat berat.

“Bagaimana kita mengantisipasi itu, salah satunya dengan membangun IPAL. Mungkin sekarang tidak terasa, tapi kalau dibiarkan 5 sampai 10 tahun kedepan akan kotor. Dam Duriangkang yang merupakan waduk terbesar memenuhi kebutuhan air minum jangan sampai tercemar,” jelasnya.

Pencemaran yang sudah sampai ke waduk, akan berdampak pada biaya operasional dan produksi yang meningkat. Begitu juga dengan dampak kesehatan yang akan menimbulkan berbagai penyakit hingga menyuburkan tanaman eceng gondok yang dapat menurunkan kapasitas air baku.

“Jadi tujuan pembangunan IPAL ini sangat baik, menjadikan Batam kota baru dengan smart city nya dari sisi lingkungan hidup, pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. JIKA lingkungan terlihat bersih, hijau dan tertata rapi, orang akan senang berinvestasi dan wisatawan juga akan meningkat,” tuturnya.

Ia menambahkan, pengolahan limbah domestik ini juga menggunakan teknologi terkini dan menghasilkan air baku dengan baku mutu lingkungan yang baik. Sehingga, air limbah yang sudah diolah tersebut dikembalikan ke waduk Duriangkang untuk diolah kembali seperti saat ini.

Sebagaimana diketahui juga, air baku yang ada di waduk Duriangkang selama ini juga berasal dari perumahan-perumahan melalui drainase besar dan kecil yang dialirkan ke waduk. Sehingga, dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah dan mengalir ke waduk Duriangkang, maka kondisi waduk ini dikhawatirkan akan tercemar juga.

“Listrik dan air adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Proyek ini dibangun untuk menyiapkan tingkat standar kehidupan masyarakat yang lebih baik. Kedepannya, kita harus menjadikan saluran drainase bersih dari sampah dan limbah. Sehingga, terlihat indah seperti halnya di negara lain,” imbuhnya.

Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) merupakan bentuk dari upaya dari pemerintah untuk mengamankan lingkungan.

Karena jika ingin membangun industri di Kota Batam, syaratnya adalah kota ini harus bersih dan tersedia fasilitas pengelolaan limbah, baik pengelolaan limbah industri maupun limbah domestik.

“Fokus kami adalah bagaimana pengelolaan air limbah di Kota Batam dapat terakomodir,” ujar Rudi.

Menurutnya, apabila IPAL BP Batam sudah mengakomodir seluruh rumah di Batam, pencemaran lingkungan akan teratasi.

Rudi berharap, seluruh air limbah domestik dapat dikembalikan diolah menjadi pupuk organik dan air bersih.

Redaksi@www.rasio.co//

Peduli Lingkungan, Personil Polres Lingga Gelar Goro Bersama

0

RASIO.CO, Lingga – Personil Polres Lingga menggelar kegiatan bhakti sosial bersih-bersih lingkungan, di masing-masing jajaran Kepolisian Resor Lingga. Kamis (13/7).

Mengusung tema “Membersihkan Sampah Serentak Bersama Polri” dilaksanakan oleh seluruh Personil Polres Lingga, beserta Polsek jajaran Polres Lingga dan di hadiri oleh Satpol PP Kabupaten Lingga, Damkar Kabupaten Lingga, Babinsa Koramil Singkep, Koramil Daik, Koramil Senayang, Babinpotmar AL Singkep dan Daik, Camat Singkep, Camat Singkep Barat, Camat Daik, Camat Senayang, Dinas Lingkungan Hidup dan seluruh elemen masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan Polri dalam upaya menumbuhkan kesadaran semua pihak agar melestarikan lingkungan dan terus menjaga kebersihan lingkungan dari berbagai sampah selain itu juga memberikan contoh kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan.

Kapolres Lingga, AKBP Fadli Agus, S.I.K, M.H melalui Kabag SDM Polres Lingga, AKP Suko Wibowo S.H mengatakan, kegiatan bersih-bersih lingkungan ini, bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan.

“Karena sampah-sampah di lingkungan dapat menyebabkan berbagai macam virus maupun penyakit lainnya,” kata AKP Suko Wibowo.

Kabag SDM menambahkan, kegiatan bersih-bersih tersebut juga di laksanakan setiap Polsek jajaran Polres Lingga, dengan tujuan memberikan edukasi dan imbauan kepada masyatakat, untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dari sampah.

“Terimakasih kepada seluruh personil Polres Lingga dan jajaran atas pelaksanaanya, saya berharap dengan dilaksanakannya kegiatan ini menjadi motivasi bagi masyarakat sekitar serta unsur terkait lainnya untuk selalu menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya,” tutupnya.

***

Langkah Bersihkan Sampah Serentak Bersama Polri dan Masyarakat Kepri

0

RASIO.CO, Batam – Dalam upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan, Polda Kepulauan Riau bersama dengan masyarakat setempat menggelar kegiatan Polri Peduli Lingkungan dengan tema “Membersihkan Sampah Serentak Bersama Polri”.

Acara ini dilaksanakan di Dermaga Ditpolairud Polda Kepri, Kampung Tua desa Panau, Pantai Nongsa dan di Jembatan 1 Barelang. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Kepri melalui Kabidhumas Polda Kepri, Kombes Pol. Jansen Avitus Panjaitan, Kamis (13/7).

Kegiatan membersihkan sampah serentak di dermaga Ditpolairud Polda Kepri dihadiri oleh Kapolda Kepri, Dirpolairud Polda Kepri, Dirsamapta Polda Kepri dan personel Polda Kepri. Dalam kegiatan tersebut Kapolda Kepri bersama PJU dan personel Polda Kepri membersihkan sampah yang menumpuk di dermaga Ditpolairud Polda Kepri dan di area Pelabuhan Domestik Sekupang.

“Keberadaan Bapak Kapolda bersama Pejabat Utama dan Personil Polda Kepri di sana menunjukkan komitmen Polri dalam mendukung inisiatif masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan” Ucap Kabidhumas Polda Kepri, Kombes Pol. Jansen Avitus Panjaitan.

Kegiatan membersihkan sampah serentak juga dilaksanakan di Kampung Tua Desa Panau, Kecamatan Nongsa – Kota Batam. Di lokasi ini, Dirlantas Polda Kepri Bersama Diresnarkoba Polda Kepri, Wadir Intelkam Polda Kepri, Seklur Kabil, Ketua RW 04 dari kelurahan Kabil, Karang Taruna kampung Panau, serta masyarakat setempat berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Ia juga menghimbau kepada masyarakat agar lebih peduli dalam membuang sampah dengan benar. Ia menekankan pentingnya menggunakan tempat pembuangan sampah yang telah disediakan dan menghindari pembuangan sampah sembarangan. Selain itu, beliau juga mengajak semua pihak untuk secara bertahap membersihkan sampah yang terbawa oleh air laut ke pinggir pantai.

Ia menyampaikan harapannya bahwa kegiatan ini dapat mendukung kebersihan lingkungan secara menyeluruh dan mencegah penyebaran penyakit yang dapat timbul akibat tumpukan sampah. Beliau juga menyampaikan salam hormat dari Bapak Kapolda Kepri kepada warga sekitar dan tokoh-tokoh masyarakat yang telah berperan aktif dalam kegiatan ini.

Tak hanya di Dermaga Ditpolairud Polda Kepri dan di Kampung Tua Desa Panau, kegiatan membersihkan sampah serentak juga dilakukan di Pantai Nongsa dan Jembatan 1 Barelang. Berbagai pejabat Polda Kepri seperti, Karolog, Dirbinmas, Kabiddokkes, Kabidkeu dan Wakapolsek Nongsa turut serta dalam membersihkan sampah di Pantai Nongsa. Sedangkan di Jembatan 1 Barelang, kegiatan ini dihadiri oleh Dansat Brimob Polda Kepri, Wadansat Brimob, dan personel Sat Brimob Polda Kepri.

Kabidhumas Polda Kepri, Kombes Pol. Jansen Avitus Panjaitan mengungkapkan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Kolaborasi antara Polri dan masyarakat setempat diharapkan dapat menjadi contoh bagi komunitas lainnya.

“Semoga kegiatan ini menjadi awal yang baik dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari untuk generasi mendatang” tutupnya.

***

Merusak Lingkungan, Puluhan Mesin Penambang Pasir Ilegal Diamankan di Batam

0

RASIO.CO, Batam – Ratusan personil gabungan Ditpam Bp Batam bersama Kepolisian Polresta Batelang mengamankan mesin penyedot pasir milik penambang ilegal di Batam.

Tim gabungan bergerak di tiga lokasi berbeda yang mana tepatnya berada di Nongsa, Batam.

Penambang pasir dikawasan tersebut sudah berulang kali ditertibkan , namun para oknum-oknum nakal kembali melakukan penambangan, ironisnya sebelum operasi gabungan , pihak kepolisian bahkan sudah menangkap puluhan penambang ilegal.

“Terdapat kurang lebih seratus orang dari personel gabungan yang dikerahkan untuk melakukan operasi penertiban penambangan pasir ilegal ini,” kata Kepala subdit Pengamanan Lingkungan dan Hutan BP Batam, Tony Febri. Selasa (11/07) lalu.

Kata dia, penertiban tersebut dilakukan di tiga titik lokasi berbeda dan berhasil mengeluarkan mesin-mesin pencuci pasir, membongkar tangkah (tempat penampungan pasir yang sudah dicuci), dan mengamankan sejumlah pipa penyedot pasir.

Sementara itu, Direktur Pengamanan Aset BP Batam, Brigjen. Pol. Moch Badrus, mengimbau kepada pelaku tambang pasir ilegal, untuk tidak lagi melakukan kegiatan tersebut.

“Selain merusak lingkungan, tambang ilegal tersebut juga merugikan negara dan masyarakat banyak,” pungkasnya.

Badrus juga mengatakan, bahwa pihaknya di bawah kepemimpinan Kepala BP Batam Muhammad Rudi memberikan atensi khusus terhadap aset-aset yang dimiliki utamanya dalam menjaga kelestarian lingkungan dan hutan.

Sebelumnya, puluhan orang berhasil ditangkap oleh Polresta Barelang karena keterlibatannya dalam proses tambang pasir ilegal di Sambau, Kecamatan Nongsa, Selasa (11/7) dini hari.

Redaksi@www.rasio.co //

KPK Sita Mobil Mewah Hasbi Hasan, Ada Ferrari hingga McLaren

0

RASIO.CO, Jakarta – Terdapat dua mobil mewah diduga milik Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Di antaranya satu unit mobil merek Ferrari tipe California, warna merah metalik dan satu unit mobil merek McLaren, Tipe MP4-12C 3.8, warna volcano yellow,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dihubungi, Kamis (13/7).

Mengutip cnnindonesia, Hasbi telah resmi ditahan di Rutan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan dari 12 Juli hingga 31 Juli. Penyitaan mobil tersebut telah disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers penahanan Hasbi di Gedung Juang KPK, Rabu (12/7).

“KPK juga telah melakukan penyitaan beberapa unit mobil mewah sebagai barang bukti dalam perkara ini,” ujar Firli.

Mobil yang disita tersebut tidak tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Hasbi Hasan terakhir, yaitu 2019.

“Mobil, Toyota Fortuner tahun 2017, hasil sendiri Rp250.000.000. Mobil, Honda BR-V tahun 2016, hasil sendiri Rp150.000.000,” demikian dikutip dari LHKPN, Kamis (13/7).

Adapun Hasbi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Kendati demikian, lembaga antirasuah membuka peluang untuk menjerat Hasbi dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap yang sebelumnya menyeret dua hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh. Firli mengatakan dalam kasus terkait KPK telah menetapkan tujuh belas tersangka, termasuk Hasbi Hasan.

***