Kamis, November 12, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 546

Keluarga Korban Kritisi Sidang Vonis Revenge Porn Diubah Jadi Pleidoi

0

RASIO.CO, Jakarta – Keluarga dari korban revenge porn mengaku kecewa dengan pembatalan pembacaan vonis bagi terdakwa AHM yang telah dijadwalkan dalam sidang di PN Pandgelang, Selasa (11/7).

Majelis hakim PN Pandeglang memutuskan mengubah jadwal persidangan hari ini jadi mendengarkan pembacaan pleidoi atau nota pembelaan terdakwa. Adapun vonisnya dijadwalkan mundur hingga 14 Juli. Pihak keluarga korban menyebut perubahan jadwal pembacaan vonis hari ini sebagai ‘keputusan ajaib’ dan ‘pengadilan ajaib’.

“Kami kira ini keputusan ajaib dan kami boleh menyebut pengadilan ini adalah pengadilan yang ajaib. Kami juga sangat kecewa terhadap hakim dan jaksanya,” ujar kakak korban, Iman Zanatul di PN Pandeglang dikutip cnnindonesia, Selasa (11/7).

Mereka pun mempertanyakan alasan sebenarnya sehingga majelis hakim mendadak membatalkan pembacaan vonis hari ini jadi agenda pembacaan pleidoi dari terdakwa AHM. Saat hakim menyatakan memutuskan menunda agenda pembacaan vonis hari ini, korban yang hadir di ruang sidang terlihat langsung teriak histeris dan menangis. Pihak keluarga dan teman-temannya yang hadir di ruang sidang itu pun segera mencoba menenangkannya.

Selain itu, petugas pengadilan juga menyuruh keluarga dan sejumlah pengunjung sidang keluar saat pembacaan pledoi oleh kuasa hukum terdakwa AHM. Padahal sidang awalnya terbuka untuk umum dan bisa disaksikan oleh siapapun.

“Tadi disuruh keluar karena alasan kursinya penuh dan segala macem. Hakim sendiri memutuskan sidangnya menjadi tiba-tiba menjadi tertutup karena akan mendengarkan pledoi tertulis dari terdakwa, jadi keluarga dan yang datang diusir dengan alasan untuk mendengarkan pembacaan pledoi itu,” ujar Iman.

Iman pun mempertanyakan agenda persidangan yang tiba-tiba diubah jadi pembacaan pleidoi oleh majelis hakim. Padahal, kata dia, terdakwa sudah diagendakan pleidoi pada 27 Juni 2023 lalu. Kala itu, terdakwa sudah menyampaikan pembelaannya secara lisan, namun hari ini berubah menjadi tertulis dan disampaikan pengacaranya.

“Jadi kalau sekarang tiba-tiba terdakwa memiliki kuasa hukum dan membacakan pleidoinya secara tertulis, itu berarti ada indikasi permainan dalam tanda kutip,” ujar Iman.

PN Pandeglang menyatakan pada hari ini pengacara ingin menyampaikan pleidoi terdakwa yang disampaikan via tulisan. Oleh karena itulah majelis hakim memutuskan agenda sidang pada hari ini diubah dari pembacaan vonis menjadi mendengar pledoi terdakwa AHM.

“Jadi hari ini memang jadwal perkara terdakwa AHM disidangkan dengan agenda putusan, terdakwa saat ini menggunakan kuasa untuk mengajukan pembelaan. Pembelaan tersebut disampaikan secara tertulis, sehingga majelis hakim menggunakan pasal 182 ayat 2 yang menjadi kewenangannya untuk membuka kembali suatu persidangan,” ucap Jubir PN Pandeglang Panji Answinartha di kantornya, Selasa.

Pada hari ini agenda persidangan revenge porn di PN Pandeglang pun sempat molor sekitar 2,5 jam. Semula diagendakan sidang digelar pukul 09.00 WIB, namun baru dimulai sekitar pukul 11.30 WIB.

PN Pengadilan berdalih agenda sidang molor karena ada perangkat persidangan yang belum siap, sehingga harus menunggu. Salah satu penyebabnya, pendaftaran kuasa hukum terdakwa AHM yang baru dilakukan hari ini, Selasa, 11 Juli 2023, di PTSP PN Pandeglang.

“Saat molor sidang itu terjadi dikarenakan kita masih menunggu kelengkapan persidangan, yaitu kuasa hukum, karena terdakwa mendaftarkan surat kuasa di PTSP PN Pandeglang, saat ini menggunakan kuasa hukum yang membacakan pembelaannya,” terang Panji.

***

KPK Sita Barbuk Elektronik Usai Geledah Kantor Andhi Pramono di Batam

0

RASIO.CO, Batam – KPK menyita bukti elektronik yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang menjerat eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan tim penyidik KPK telah selesai menggeledah salah satu perusahaan swasta (PT BBM) yang berada di wilayah Batam pada Selasa (11/7). Upaya geledah itu merupakan rangkaian pengumpulan alat bukti.

“Dari kegiatan tersebut, tim penyidik menemukan dan mengamankan bukti elektronik yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara ini,” ujar Ali dalam keterangannya, Rabu (12/7).

“Analisis dan penyitaan segera dilakukan untuk melengkapi berkas perkara,” sambung Ali dikutip cnnindonesia.

Lembaga antirasuah sebelumnya telah menetapkan Andhi sebagai tersangka kasus gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Andhi telah ditahan untuk 20 hari ke depan sejak Jumat (7/7) lalu. Ali mengatakan sebanyak 33 orang telah diperiksa sebagai saksi dalam perkara gratifikasi dan TPPU terkait urusan barang ekspor impor pada Kantor Pelayanan Bea Cukai Makassar itu.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga telah resmi memecat Andhi Pramono sebagai pegawai negeri sipil (PNS) per 5 Juli 2023.

Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh menjelaskan pemecatan itu dilakukan usai Andhi ditetapkan sebagai tersangka di kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nama Andhi Pramono pertama kali mencuat setelah gaya hidup mewahnya yang tidak sesuai profil viral di media sosial.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan 23 Februari 2023, Andhi Pramono tercatat memiliki harta kekayaan mencapai Rp14,87 miliar.

Setelah beberapa kali diperiksa, KPK mengungkapkan Andhi Pramono menerima gratifikasi Rp28 miliar dari pengusaha yang mendapat rekomendasi untuk aktivitas ekspor-impor. Uang tersebut diduga disamarkan dengan membeli sejumlah aset untuk keperluan pribadi dan keluarganya.

***

Kadiskominfo Batam : Pemko Responsif Tangani Warga Terdampak Puting Beliung

0

RASIO.CO, Batam – Pemerintah Kota Batam bergerak cepat membantu warga korban angin puting beliung yang terjadi di Kampung Baru RT 01/RW 01, Kelurahan Kasu, Belakangpadang, Sabtu (24/7).

Sesuai arahan dari Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam sudah melakukan respon cepat dengan aksi tanggap darurat untuk membantu warga yang terkena bencana itu.

“Melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, pada hari yang sama dengan kejadian bencana tersebut sudah mendirikan tenda dan dapur umum untuk warga yang terdampak bencana angin puting beliung ini. Makanan juga sudah disiapkan untuk warga sebagai antisipasi meluasnya dampak yang ditimbulkan kejadian bencana tersebut,” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatikan Kota Batam, Rudi Panjaitan pada Senin (10/07).

Setelah dilakukan pendataan dan assessment terhadap rumah warga yang mengalami kerusakan akibat angin puting beliung  diperoleh data terkini sebanyak 96 rumah yang mengalami kerusakan dengan rincian terdapat 37 rumah dengan kondisi rusak berat, rusak sedang 16 unit dan rusak ringan sebanyak 43 rumah dan jumlah warga terdampak sebanyak 389 jiwa.

“Pemerintah Kota Batam dalam menangani bencana tropis tersebut selalu mengedepankan penanganan secara langsung terhadap dampak yang dirasakan masyarakat sembari mengupayakan tahapan penanganan korban bencana sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, maka penentuan status kebencanaan juga melibatkan berbagai pihak untuk melakukan mitigasi dan dampak yang ditimbulkan bahkan yang berpotensi akan ditimbulkan pasca kejadian.

“Dengan mempertimbangkan secara cermat dan berkoordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait serta tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana yang cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, nondiskriminatif, nonproletisi, maka Wali Kota Batam, H. Muhammad Rudi telah menandatangani Surat Keputusan (SK) Walikota Batam Nomor 263 Tahun 2023 tentang status tanggap darurat penanganan bencana angin puting beliung di Kelurahan Kasu Kecamatan Belakangpadang Kota Batam, tanggal 26 Juni 2023”, ungkap mantan Kabag Organisasi ini.

Sebagai respon atas pendapat Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepri, Rizki Faisal, mantan Lurah Batu Aji ini mengatakan hal tersebut tidak sepenuhnya benar, dikarenakan 2 hari sejak kejadian, Bapak Wali Kota Batam sudah menandatangani SK penetapan status bencana dimaksud.

Ia juga meyakinkan semua pihak, bahwa penetapan status tanggap darurat atas suatu bencana merupakan upaya kolektif dan antisipatif lintas intansi terkait yang membutuhkan kecermatan dan ketaatan terhadap aturan yang berlaku dan merupakan kelengkapan administrasi bagi pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan sesuai kebutuhan warga terdampak.

Untuk itu, penetapan status tersebut tidak boleh jadi alasan untuk tidak membantu warga khususnya yang ada di Pulau Kasu.

Lebih prospektif, Rudi juga  mengungkapkan bahwa sejatinya tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum, melindungi masyarakat dari dampak bencana.

Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan serta pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai, dan semua hal tersebut sudah dan sedang diupayakan terus oleh Tim Penanggulangan Bencana Kota Batam atas arahan Bapak Wali Kota Batam, H. Muhammad Rudi.

“Mari sama-sama semua pihak berikhtiar menyalurkan bantuan tanpa pamrih dengan mengedepankan asas kemanusiaan serta mengedpankan ketauladanan sebagaimana yang sudah dicontohkan Bapak Wali Kota Batam, H. Muhammad Rudi sejak awal terjadinya bencana di Pulau Kasu hingga saat ini yang selalu memonitor perkembangan di lapangan serta mengarahkan kepada tim penanggulangan bencana untuk melakukan upaya-upaya berkelanjutan dalam membantu korban dimaksud”, tutupnya.

Redaksi@www.rasio.co//

Terima Kunjungan Delegasi WTC Utah, Ansar Paparkan Iklim Investasi Kepri

0

RASIO.CO, Batam – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad menerima kunjungan delegasi World Trade Center (WTC) Utah Amerika Serikat yang berkunjung ke Batam dalam rangka Utah’s Southeast Asia Business Trip di Restoran Sri Rezeki, Batam, Selasa (11/07). 

Kunjungan WTC Utah ini dilakukan dalam rangka mempelajari peluang bisnis dan investasi yang sedang dijajaki para investor dan pengusaha asal Salt Lake City, Utah. Rombongan yang dipimpin Cal Peterson selaku Representative Vice President dan Senator Utah Lincoln Fillmore ini telah melakukan kunjungan dari 7 Juli lalu dan mengunjungi beberapa negara di Asia Tenggara, yaitu Vietnam, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. 

Batam menjadi kota pilihan mereka di Indonesia untuk dikunjungi karena posisi strategis Batam di persimpangan jalur pelayaran dunia dan reputasi Batam yang telah terkenal sebagai lumbung investasi para investor luar negeri. 

Dalam paparannya, Gubernur Ansar mengaminkan hal tersebut. Dirinya menjabarkan secara umum Provinsi Kepri memang daerah yang sangat cocok untuk penanaman modal dan investasi. Letak Provinsi Kepri yang ada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan tepat berada di Selat Malaka membuat Kepri menjadi tempat berlalu-lalang kapal dari seluruh dunia. 

“Kepri ini adalah terasnya Indonesia, kita tepat ada di choke point Selat Malaka dari empat choke point di dunia. Jadi setiap tahun ada ribuan kapal yang lewat di Kepri,” kata Gubernur Ansar.

Lebih lanjut, Gubernur Ansar menekankan iklim investasi di Kepri sangat mendukung bagi investor. Karena Kepri memiliki empat kawasan Free Trade Zone (FTZ) di tiga pulau berbeda yaitu Batam, Bintan, dan Karimun. 

Kelebihan utama kawasan FTZ adalah adanya kemudahan dalam melakukan perdagangan internasional. Di dalam kawasan FTZ, terdapat deregulasi atau relaksasi aturan dan regulasi perdagangan yang mempermudah impor dan ekspor barang. Hal ini termasuk pembebasan pajak, bea cukai, dan prosedur administrasi yang lebih efisien. Kemudahan ini dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi perdagangan, serta mengurangi biaya logistik.

Tidak hanya itu, Gubernur Ansar menyebutkan iklim investasi di Kepri yang kondusif sudah dibuktikan dengan adanya tiga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kepri. Tiga KEK tersebut adalah KEK Galang Batang, KEK Batam Aerotechnic, dan KEK Nongsa. 

“Sekarang ketiga KEK tersebut sudah meningkat pesat dan memberikan return investasi yang baik, kami dari pemerintah daerah juga membuka pintu lebar dari investor luar negeri untuk menanam modal di Kepri,” ujar Ansar. 

Dalam kuartal pertama tahun 2023, 783 perusahaan asing telah menanamkan modalnya di Kepri dengan nilai investasi yang mencapai Rp3.165.660.800.000. Investasi asing tersebut didominasi oleh investor asal Singapura, Hongkong, RRT, Malaysia, dan Perancis. 

Capaian makro ekonomi di Provinsi Kepri juga terus memperlihatkan indikator yang baik. Pertumbuhan ekonomi di Kepri tahun 2022 berhasil mencapai 5,09 persen dari 3,43 persen di tahun 2021. Begitu juga dengan inflasi di Kepri yang ada di angka 4,09, lebih rendah dari angka inflasi nasional di angka 4,33. Gini ratio di Kepri pun terus ditekan hingga ke angka 0,325 di tahun 2022. 

Rombongan dari WTC Utah kali ini diikuti berbagai perusahaan seperti Utah Inland Port Association, Reading Horizons, Bucked Up/Vage Power Pharmatech Asia, Harris Bricken, dan Utah Innovation Lab. 

Redaksi@www.rasio.co//

LSI : Kepercayaan Publik Kepada Polri Terus Naik Diatas KPK

0

RASIO.CO, Jakarta – Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan tingkat kepercayaan terhadap Polri kini menyentuh angka 65%.

Kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara tersebut dipandang karena Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo dengan tegas memerintahkan anak buahnya profesional menuntaskan kasus-kasus besar.

“Capaian ini tentu memberi angin segar sekaligus bentuk afirmasi publik terhadap ikhtiar Polri untuk terus berbenah,” ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam konferensi pers secara daring, Selasa (11/7).

Ia menjelaskan, kepercayaan publik terhadap Polri meningkat jika dibandingkan dengan temuan April 2023. Bahkan, saat ini di atas KPK, DPR dan partai politik.

Untuk diketahui, survei ini dilakukan pada 1-8 Juli 2023 dengan melibatkan 1.242 responden. Populasi sampel adalah warga Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon/cellphone, sekitar 83% dari total populasi nasional. Responden diwawancarai lewat telepon oleh pewawancara terlatih.

Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD) atau pembangkitan nomor telepon secara acak. Margin of error survei diperkirakan ±2.8% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling.

***

Apresiasi Atas Kinerja Polres Lingga PWI Lingga Berikan Piagam

0

RASIO.CO, Lingga – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lingga, memberikan piagam dan plakat apresiasi pada Polres Lingga, yang diterima langsung oleh Kapolres Lingga, AKBP Fadli Agus diruang kerjanya, di Mako Polres Lingga. Senin (

Ketua PWI Kabupaten Lingga, Jhony Prasetyo menyampaikan, plakat dan piagam itu diberikan pihaknya, sebagai wujud apresiasi atas kinerja jajaran Polres Lingga, terkait keterbukaan informasi publik dan komunikatif pihak Polres Lingga dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

“Kami dari PWI Lingga, memberikan piagam apresiasi pada Polres Lingga, sebagai instansi yang peduli tentang informasi publik. dan kami merasa piagam ini tidak berlebihan sebab apa yang dilakukan oleh jajaran Polres Lingga selama ini patut mendapat apresiasi,” kata Jhony Prasetyo yang juga didampingi Sekretaris PWI Lingga, Iman Arifandy.

Jhony menjelaskan, dikepemimpinan Kapolres Lingga, AKBP Fadli Agus, selain keterbukaan informasi, sosok AKBP Fadli Agus sangat dikenal dekat dengan masyarakat dan senantiasa membuka komunikasi, ini dibuktikan dengan seringnya Kapolres Lingga turun langsung menyapa masyarakat, disejumlah tempat pada setiap kesempatan.

Jhony melanjutkan, penghargaan yang diberikan pihaknya pada Polres Lingga, merupakan wujud kebanggaan PWI Lingga terhadap kinerja Polres Lingga, yang tak hanya terbuka terhadap informasi, namun juga keberhasilan Polres Lingga dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif.

“Kapolres selalu komunikatif, beliau juga sangat dekat dengan masyarakat seperti kita ketahui beliau selalu turun langsung menyapa masyarakat lewat program Jumat Curhat, bahkan beliau memberikan nomor ponsel pribadinya pada masyarakat agar masyarakat dapat langsung curhat atau memberikan aduan padanya,” terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Lingga, AKBP Fadli Agus mengucapkan terima kasih dan apresiasi terhadap PWI Kabupaten Lingga, yang telah memberikan piagam apresiasi tersebut.

AKBP Fadli Agus berharap, sinergitas antara PWI Lingga dan Polres Lingga, dapat terus terjalin dengan baik dan menjadi penyambung informasi yang edukatif.

“Kami Polres Lingga menghaturkan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya pada mitra kami PWI Lingga, atas kerjasama yang selama ini terbangun. Penghargaan ini kami terima dengan senang hati dan merasa bangga,” tutup Kapolres.

Puspan

Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Johnny Plate : Tak Berdasar Hukum

0

RASIO.CO, Jakarta – JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menilai surat dakwaan Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate telah memenuhi syarat materiel sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP.

Berdasarkan hal itu, jaksa meminta majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menolak eksepsi atau nota keberatan tim penasihat hukum Plate dan melanjutkan sidang ke tahap pembuktian.

“Terhadap argumentasi hukum penasihat hukum sebagaimana alasan keberatan di atas adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan untuk melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara,” ujar jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (11/7).

Jaksa menegaskan surat dakwaan telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Surat dakwaan juga telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

“Selanjutnya penuntut umum juga sudah menguraikan semua unsur delik yang dirumuskan dalam Pasal pidana yang didakwakan, cara tindak pidana yang dilakukan dan menyebut keadaan-keadaan yang melekat pada tindak pidana,” ungkap jaksa.

Menurut jaksa, eksepsi tim penasihat hukum Plate telah memasuki materi pokok perkara.

“Dengan demikian, alasan keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa tersebut tidak berdasar dan harus dikesampingkan atau tidak diterima,” ucap jaksa.

Plate didakwa merugikan keuangan negara sejumlah Rp8 triliun terkait kasus dugaan korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station (BTS) dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 BAKTI.

Dalam kasus ini, Plate selaku Pengguna Anggaran (PA) disebut telah memperkaya diri sebesar Rp17.848.308.000.

Tindak pidana dilakukan Plate bersama-sama dengan Anang Achmad Latif, Direktur Utama BAKTI dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); Yohan Suryanto, Tenaga Ahli pada Human Development Universitas Indonesia (HUDEV UI); Irwan Hermawan, Komisaris PT Solitech Media Sinergy.

Galumbang Menak Simanjuntak, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia; Mukti Ali, Account Director PT Huawei Tech Investment; Windi Purnama, Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera; dan Muhammad Yusrizki Muliawan, Direktur PT Basis Utama Prima.

Dalam eksepsi tim penasihat hukumnya, Plate mengatakan proyek penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 BAKTI merupakan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia mengklaim tidak ada perbuatan melawan hukum.

***

Demo Tolak Paripurna RUU Kesehatan di DPR, Sindir Menkes Bukan Dokter

0

RASIO.CO, Jakarta – Ratusan dokter dan tenaga kesehatan menggelar aksi tolak pengesahan RUU Kesehatan di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/7).

Mereka berasal dari lima organisasi profesi kesehatan. Kelima itu ialah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).

Dikutip CNNIndonesia.com, massa aksi yang kompak mengenakan pakaian putih sudah mengepung gedung DPR pukul 10.30 Wib. Mereka juga membawa sejumlah poster dan banner.

Beberapa dari mereka juga melakukan orasi di atas mobil komando yang dilengkapi panji-panji organisasi keprofesian. Aksi ini merespons rencana DPR yang bakal mengesahkan RUU Omnibus Law Kesehatan menjadi Undang-Undang pada rapat paripurna hari ini.

Terlihat puluhan aparat kepolisian berbaris di belakang massa aksi. Sementara itu, lalu lintas depan gedung DPR tepatnya di jalan Gatot Subroto menuju arah Slipi terpantau ramai lancar. Tampak pula beberapa polisi lalu lintas membantu mengatur jalannya lalu lintas.

Ketua Bidang Hukum IDI Tangerang Selatan Panji Utomo mengklaim aksi itu akan dihadiri ribuan massa aksi dari kelima organisasi profesi.

“Agendanya kita aktif prediksi dihadiri 5.000 sampai 10.000 orang,” kata Panji di lokasi.

Sindir Menkes Budi Gunadi

Panji dalam aksi menyinggung kapasitas Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang bukan berasal dari kalangan dokter dan baru menjabat sejak 2020 itu bisa memuluskan RUU Kesehatan.

“Pak Budi Gunadi Sadikin kan bukan dokter. Baru jadi Menkes 23 Desember 2020 ya. Bayangkan menteri yang menjabat begitu pendeknya tapi bisa mengajukan rancangan masukan-masukan tentang aturan-aturan (kesehatan),” ujar Panji.

Ia pun menganggap bahwa Budi Gunadi tak melakukan apa-apa terkait persoalan kesehatan. 

“Beliau tidak melakukan bukti di lapangan apa yang menjadi permasalahan, hanya laporan, laporan bahwa terjadi masalah di Konsil, IDI, termasuk di lembaga profesi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mempertanyakan kelima organisasi profesi menggelar aksi menolak RUU Kesehatan.

“Janganlah kita memprovokasi seolah-olah ada potensi kriminalisasi. Itu tidak benar. Justru RUU Kesehatan ini menambah perlindungan baru, termasuk dari dari upaya-upaya kriminalisasi. Kita niatnya melindungi, kok malah didemo,” kata Syahril dalam keterangan resmi, Senin (8/5).

Ia juga menghimbau agar para tenaga kesehatan termasuk dokter, dokter gigi, perawat, bidan, dan apoteker untuk tidak meninggalkan pelayanan kepada masyarakat terlepas penolakan pembahasan RUU Kesehatan.

“Layanan pasien harus diprioritaskan. Marilah teman sejawat mengingat sumpah kita: Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan, dan saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien,”. ujarnya.

Saat ini, Pemerintah dan DPR disebut akan mengesahkan RUU Kesehatan menjadi Undang-Undang melalui rapat paripurna pada Selasa (11/7). Kabar mengenai pengesahan tersebut dikonfirmasi oleh Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem Irma Suryani Chaniago.

***

Partai Pengusung Usulkan Dua Nama Calon Wakil Bupati Bintan, Berikut Jadwal Tahapannya

0

BINTAN- Dalam rangka pengisian kekosongan jabatan wakil Bupati Bintan periode 2021-2024, agar kekosongan jabatan itu tidak berlarut-larut, anggota DPRD Bintan membentuk panitia pemilih (panlih).

Dua usulan nama bakal calon wakil Bupati Bintan yang diusulkan oleh partai pengusung  yakni 

  1. Andi Muqshit, S.IP
  2. Dhenok Puspita Sari, S.Pd.

Ketua panitia Pemilihan (panlih)  cawabup di DPRD Bintan, Mirwan, mengatakan panlih sudah menggelar rapat serta telah menyiapkan tahapan pemilihan wakil Bupati Bintan sudah dimulai terhitung hari ini.

Mirwan menyebut, setelah menerima surat dari pimpinan DPRD Bintan, baru Tiga tahapan yang akan dilalui kepada calon wakil Bupati, yakni pengumuman, pendaftaran kemudian tahapan verifikasi dan klarifikasi.

Untuk pengumuman telah dibuka pada tanggal 27 Juni hingga 2 Juli 2023, lalu tahap berikutnya pendaftaran penerimaan berkas terhitung sejak 3 Juli hingga 14 Juli 2023, kemudian panitia akan melakukan verifikasi dan klarifikasi pada 17 hingga 21 Juli 2023.

“Ada Tiga tahapan, proses dan mekanismenya sudah kami sampaikan sesuai tanggal yang telah disepakati oleh panitia pemilihan,” kata Mirwan, ketua panlih.

Lebih lanjut politisi partai Nasdem ini menambahkan, untuk para calon yang akan melalukan pendaftaran dapat meghubungi di contak person 082173802575/ 081277127729, atau dapat langsung mendatangi alamat kantor sekretariat DPRD Bintan di kompleks bandar seri Bentan di Bintan Buyu.

“Mengenai persyaratan apa saja yang diperlukan silahkan menghunungi nomor contah yang telah disediakan oleh panitia pemilihan,” sebut Mirwan.

Sebut Mirwan lagi, setelah penetapan calon wakil Bupati Bintan sebelum proses pemilihan di DPRD Bintan, para calon diminta untuk menyampaikan pokok pikiran visi dan misi sesuai kepala daerah yang sudah ada, supaya program Bupati dapat sejalan.

“Tentunya sesuain calon mempunyai sikap sesuai visi dan misi, tahapan berikutnya akan kami sampaikan nanti,” tukasnya.

“Jika tidak ada perubahan target kita pada bulan Agustus 2023, Bintan sudah memiliki Wakil Bupati,” tambah dia. (Jhon)

Pendapatan Asli Daerah Bintan Tahun 2024  Diproyeksikan Sebesar Rp 325,1 Miliar

0

NARASI- melalui sidang Paripurna DPRD Bintan tentang penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Pandangan, Prioritas anggaran umum sementara (KUA-PPAS) APBD Bintan tahun 2024 di gedung paripurna DPRD Bintan. Sidang paripurna dihadiri Bupati Bintan Roby Kurniawan, Ketua DPRD Bintan Agus Wibowo, Wakil ketua I DPRD Bintan Fiven Sumanti, sejumlah anggota DPRD Bintan, Sekda Bintan dan OPD yang hadir, Senin (10/7/2023).

Ketua DPRD Bintan Agus Wibowo meneripa penyerahan KUA-PPAS dari Bupati Bintan untuk dibahas lebih lanjut.

Saat pembukaan sidang paripurna, wakil ketua I DPRD Bintan Fiven Sumanti menyampaikan, APBD tahun 2024 difokuskan bidang pendidikan kesehatan peningkatan infrastruktur.

Anggota DPRD Bintan hadir dalam sidang paripurna penyampaian KUA-PPAS tahun 2024.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan berkelanjutan dan penanggulangan bencana agar semua program dan kegiatan prioritas terbiayai sesuai dengan manfaat kepatuhan efektivitas dan efisien.

Bupati dan pimpinan sidang paripurna hadir menandakan paripurna akan dimulai.

 “APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah dalam rangka disiplin anggaran penyusunan anggaran baik pendapatan maupun belanja juga harus mengacu pada aturan pedoman yang melandasinya bahwa setelah penyerahan  rancangan KUA-PPAS ini selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pembahasan antara legislatif dan eksekutiv,” kata Fiven 

Bupati dan pimpinan sidang paripurna hadir menandakan paripurna akan dimulai.

Bupati Bintan Roby Kurniawan menyampaikan, kebijakan umum APBD Kabupaten Bintan merupakan pokok-pokok kebijakan yang selaras mengakomodir kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Kepala OPD Bintan hadir mndengarkan dan menyaksikan penyerahan KUA-PPAS tahun 2024 oleh Bupati Bintan kepada ketua DPRD Bintan.

Kebijakan penyusunan APBD yang memuat kondisi ekonomi makro daerah arah kebijakan ekonomi daerah arah kebijakan keuangan daerah asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD kebijakan pendapatan belanja dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaian yang disertai langkah-langkah konkrit penyusunan kebijakan umum APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024.

APBD dan prioritas dan pagu anggaran sementara Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 yakni pendapatan dari sisi pendapatan daerah pada APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 1,149 Triliun  lebih, dengan rincian pendapatan asli daerah sebesar Rp 325,1 miliar lebih, pendapatan transfer sebesar Rp 821,2 miliar.

Bupati Bintan menyalami anggota legislatif usai paripurna.

Belanja daerah belanja daerah pada APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 1,174 triliun. Pembiayaan pada sisi penerimaan pembiayaan sebesar Rp 25,2 miliar berasal dari perhitungan anggaran atau Silpa tahun anggaran sebelumnya dari komposisi pendapatan dan belanja bahwa defisit tahun anggaran 2023 sebesar 25,2 miliar rupiah lebih. Sedangkan dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut kemampuan pembiayaan rakor sebesar Rp 25,2 miliar. 

Narasi : jhon

Foto    : melvin