Kamis, November 12, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 550

Warga Digusur Aparat, Kawasan Tangki Seribu Merupakan Milik PT BIP

putri
-
0
Warga Digusur Aparat, Kawasan Tangki Seribu Merupakan Milik PT BIP

RASIO.CO,Batam – BP Batam menjawab kejelasan status lahan di kawasan Tangki Seribu, Bukit Senyum yang sebelumnya kisruh akibat penggusuran.

Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait, mengungkapkan, BP Batam telah mengalokasikan lahan di kawasan Tangki Seribu kepada PT Buskon Tunas Jaya dengan nomor PL 25.85030217.H1 tanggal 5 Desember 2005 dengan luasan 19.995 m2.

Selanjutnya pada tahun 2008, PT Buskon Tunas Jaya mengajukan permohonan peralihan hak atas lahan tersebut ke PT Batamas Indah Permai. Atas permohonan peralihan hak tersebut, BP Batam kemudian mengeluarkan IPH dengan nomor 4939/PL/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008.

Usai menerima pengelolaan lahan di kawasan Tangki Seribu dari PT Buskon Tunas Jaya, PT Batamas Indah Permai melakukan pembayaran perpanjangan UWT pada 11 Januari 2016. Dengan demikian, saat ini telah dikeluarkan dokumen PL, SPPT, SKPT, UWTO dan IPH dari BP Batam atas nama PT Batamas Indah Permai.

“PT. Batamas Indah Permai sudah mempunyai UWTO 9 Desember 2015 sampai dengan 8 Desember 2045,” ujar Tuty dikutip batamnews.

Ia juga menanggapi terkait relokasi yang dilakukan oleh tim terpadu, pada Rabu (5/7) lalu. Menurutnya, telah dilakukan dialog bersama dengan warga yang menduduki lahan milik PT Batamas Indah Permai tersebut, pada 7 Maret 2023.

Dalam dialog itu, PT. Batamas Indah Permai telah menyiapkan solusi bagi warga yang selama ini menduduki lahannya, yakni menawarkan relokasi kepada warga Tangki Seribu di kawasan Punggur.

Namun, dari 500 Kepala Keluarga (KK), ada 450 KK yang bersedia direlokasi dan 50 lainnya menolak dan tetap bertahan. Kepada masyarakat yang menolak, tim terpadu telah memberikan Surat Peringatan pertama pada tanggal 10 Maret, kemudian Surat Peringatan kedua turun pada 20 Maret dan Surat Peringatan ketiga pada 8 Juni 2023. 

“Jadi sebelumnya semua tahapan sudah dilakukan sesuai dengan ketentutan yang berlaku. Hingga pada hari Rabu ini dilakukan upaya pembongkaran oleh tim terpadu,” tambah Tuty.

***

Print Friendly, PDF & Email

KPK Sebut 3 Perusahaan Diduga Beri Fee Konsultasi Pajak ke Rafael Alun

putri
-
0
KPK Sebut 3 Perusahaan Diduga Beri Fee Konsultasi Pajak ke Rafael Alun

RASIO.CO, Jakarta – KPK mencecar tiga saksi terkait konsultasi perpajakan disertai pemberian fee terhadap mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo.

Materi itu didalami tim penyidik saat memeriksa Direktur PT Apexindo Pratama Duta Agustinus Bensik Lomboan, Direktur Keuangan PT Birotika Semesta Rocky Joseph Pesik dan Direktur Keuangan PT Airfast Indonesia diwakili oleh Lilita, Rabu (5/7).

“Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan adanya konsultasi perpajakan dari perusahaan para saksi dengan konsultan pajak milik tersangka RAT [Rafael Alun Trisambodo],” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis (6/7).

“Lebih lanjut dikonfirmasi pula adanya penerimaan fee dalam bentuk uang oleh tersangka RAT dari konsultasi dimaksud,” lanjut dia.

Dikutip cnnindonesia, KPK sedianya juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Keuangan PT Apexindo Pratama Duta yang tidak disebut namanya, namun yang bersangkutan mangkir.

“Tidak hadir dan dijadwal ulang,” kata Ali.

Sebelum ini KPK telah memeriksa istri Rafael bernama Ernie Meike Torondek pada Selasa (4/7). Ernie dicecar mengenai kepemilikan aset-aset mewah tak wajar milik suaminya diduga hasil dari korupsi.

KPK memproses hukum Rafael atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait perpajakan sebesar US$90.000 atau sekitar Rp1,35 miliar. Rafael, saat menjabat Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak pada Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jawa Timur I 2011 lalu, diduga menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak atas pengondisian berbagai temuan pemeriksaannya.

Gratifikasi itu diduga diterima Rafael melalui PT Artha Mega Ekadhana (AME). KPK menyebut beberapa wajib pajak diduga menggunakan PT AME untuk mengatasi permasalahan pajak khususnya terkait kewajiban pelaporan pembukuan perpajakan pada negara melalui Ditjen Pajak.

Seiring proses penyidikan berjalan, KPK turut menjerat Rafael dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). KPK telah menyita sejumlah aset Rafael diduga hasil dari korupsi. Seperti dua mobil jenis Toyota Camry dan Land Cruiser, motor gede Triumph 1.200 cc, rumah di Simprug, Jakarta Selatan, rumah kos di Blok M dan kontrakan di Meruya, Jakarta Barat.

***

Print Friendly, PDF & Email

BNNP Kepri Musnahkan Puluhan Kilogram Narkoba Jenis Sabu

putri
-
0
BNNP Kepri Musnahkan Puluhan Kilogram Narkoba Jenis Sabu

RASIO.CO, Batam – BNN Provinsi Kepulauan Riau berhasil mengamankan puluhan kilogram barang bukti narkotika.

Hasil penindakan barang bukti narkoba beragam jenis itu akan dimusnahkan di halaman BNNP Kepri di Nongsa, Batam, Kamis (6/7) siang. Dikutip tribunbatam, barang bukti itu sudah dijejerkan di atas meja dalam rangkaian ungkap kasus konferensi pers pemusnahan. Dalam pemusnahan itu, BNNP Kepri menghadirkan gabungan unsur penegak hukum untuk turut menyaksikan pemusnahan. 

Selain itu, empat tersangka juga dihadirkan di lokasi lengkap dengan tangan diborgol dan mengenakan baju tahanan. Di lokasi juga, mesin inceneretaor sudah siap untuk menggiling barang bukti narkoba yang akan dimusnahkan. Barang bukti yang dimusnahkan, ada sabu-sabu, pil ineg dan proses pemusnahan akan segera dilangsungkan. 

***

Print Friendly, PDF & Email

NDP Dukung Langkah BP Batam Tingkatkan Nilai Investasi Daerah

putri
-
0
NDP Dukung Langkah BP Batam Tingkatkan Nilai Investasi Daerah

RASIO.CO, Batam – Nongsa Digital Park (NDP) mendukung penuh langkah strategis BP Batam dalam meningkatkan nilai investasi.

CEO NDP, Mike Wiluan, mengatakan pihaknya pun siap berkolaborasi dengan BP Batam dalam mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa.

Salah satu langkah untuk mendukung pengembangan tersebut adalah dengan membangun jaringan kabel serat optik sepanjang 5 kilometer. Rencananya, kata Mike, proyek tersebut akan terealisasi tahun 2024 mendatang. Untuk diketahui, kabel serat optik berteknologi tinggi itu bakal menjadi tulang punggung infrastruktur digital yang dapat menghubungkan konektivitas jaringan serta mempercepat pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, khususnya Kota Batam.

“Saya berterima kasih kepada BP Batam atas rencana strategis yang memberikan dampak positif terhadap pembangunan Indonesia. Selain letak yang strategis, infrastrukturnya pun lengkap,” ujar Mike usai menerima kunjungan Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian RI Sekaligus Ketua Dewan Pengawas BP Batam, Susiwijono Moegiarso, Jumat (30/6) lalu.

Mike berharap, infrastruktur digital yang semakin lengkap dapat mendorong Kota Batam sebagai “jembatan digital” antara Indonesia dan dunia internasional.

Mengingat, NDP juga telah berhasil menggaet investor internasional seperti Apple, IBM, dan Universitas Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT). Sehingga, kerja sama tersebut ikut memberikan dampak terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kota Batam ke depan.

“Kita mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi agar pertumbuhan ekonomi Kota Batam ikut naik. Konektifitas serat optik yang kita bangun akan menjadi ujung tombak investasi global di masa yang akan datang dan mendukung ekosistem ekonomi digital di area pusat data,” pungkasnya.

Sementara, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, memberikan apresiasi terhadap upaya NDP dalam mendukung pengembangan KEK Nongsa. Rudi menilai bahwa dengan pembangunan proyek di NDP dapat memberikan nilai tambah bagi peningkatan investasi Batam. Khususnya industri digital dan data center.

“Pembangunan yang sedang dikerjakan adalah untuk kepentingan umum. Saya optimis, pertumbuhan ekonomi daerah akan meningkat seiring kemajuan Kota Batam. Hal ini akan berdampak pula untuk daerah lain dan BP Batam sedang persiapkan kemajuan itu. Mari kita dukung bersama-sama,” ujar Rudi.

Redaksi@www.rasio.co//

Print Friendly, PDF & Email

Sindikat Perdagangan Ginjal Internasional Ditangkap di Ponorogo

putri
-
0
Sindikat Perdagangan Ginjal Internasional Ditangkap di Ponorogo

RASIO.CO, Jakarta – Lima orang yang diduga kuat terlibat sindikat perdagangan ginjal internasional ditangkap. Mereka tertangkap saat hendak membuat paspor. Petugas curiga dengan gelagat mereka.

Lima orang yang kini diamankkan adalah MM warga Sidoarjo; SH warga Tangerang Selatan, WI warga Bogor, AT warga Jakarta, dan IS warga Mojokerto.

“Lima orang yang diamankan, dua diantaranya diduga sebagai korban yang akan menjual ginjalnya, sedangkan tiga lainnya diduga punya peran masing-masing dalam sindikat yang menyalurkan korban,” ujar Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jatim Hendro Tri Prasetyo melalui keterangan tertulisnya, Rabu (5/7).

Dikutip cnnindonesia, Penangkapan lima orang itu berawal dari proses wawancara dalam rangka penerbitan paspor di Kantor Imigrasi Ponorogo, Selasa (4/ 7). Saat itu, sekitar pukul 9.30 WIB, dua orang berinisial MM dan SH sedang diwawancarai oleh petugas imigrasi. Mereka awalnya mengaku akan berlibur ke Malaysia.

Namun, keduanya menunjukkan gelagat yang mencurigakan. MM dan SH tidak memberikan keterangan yang meyakinkan petugas. Keduanya menurut Hendro juga tidak bisa menunjukkan berkas-berkas yang diminta petugas. Keduanya kemudian diminta untuk melengkapi berkas yang dibutuhkan. Pada sore hari sekitar pukul 15.00 WIB, keduanya kembali lagi ke Kantor Imigrasi Ponorogo dengan harapan petugas lengah.

“Dalam proses wawancara, petugas kami menyatakan ada indikasi keduanya menjadi pekerja migran nonprosedural,” katanya.

Akhirnya, keduanya berterus terang akan mendonorkan ginjal ke Kamboja. Mereka juga mengaku diantarkan tiga orang penyalur.

“Ketiga orang tersebut ternyata menunggu di sekitar Kantor Imigrasi Ponorogo,” ucap Hendro.

Petugas pun menindaklanjuti dengan memburu ketiga orang tersebut di sekitar Taman Jeruksing, Jalan Juanda, Ponorogo.

“Petugas lalu mengamankan dua orang yang diduga sebagai penyalur yaitu inisial WI dan AT. Keduanya diamankan bersama satu orang saksi dengan inisial IS,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Ponorogo Yanto menyebutkan, berdasarkan hasil pemeriksaan petugas, WI berperan sebagai perekrut. Sedangkan AT membantu proses permohonan paspor dan menyiapkan akomodasi.

“Setiap orang yang memberikan ginjalnya dijanjikan imbalan hingga Rp150 juta,” terang Yanto.

Bahkan, lanjut Yanto, WI juga sempat berangkat ke Kamboja untuk menjual ginjalnya. Namun gagal, karena ada kendala kondisi kesehatan. Setelah pulang dari Kamboja itu lah, WI direkrut dan dipekerjakan oleh sindikat perdagangan ginjal yang ada di Bekasi. Pihak Imigrasi Ponorogo kini sedang berkoordinasi dengan Polres Ponorogo untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Para tersangka kini juga ditahan di mapolres setempat.

“Kami siap membantu penyidik kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini,” kata Yanto.

Selain itu, pihaknya juga melakukan pemeriksaan lanjutan kepada MM dan SH yang memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar dalam memperoleh dokumen perjalan RI (paspor). Mereka diduga melanggar Pasal 126 huruf c UU 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

“Ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana paling banyak Rp500 juta,” kata Yanto.

***

Print Friendly, PDF & Email

Gubernur Ansar Kukuhkan Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Kepri

putri
-
0
Gubernur Ansar Kukuhkan Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Kepri

RASIO.CO, Batam – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, secara resmi mengukuhkan Pengurus dan Anggota Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi (KAD) Kepulauan Riau. Acara pengukuhan ini berlangsung di Swiss Belhotel, Batam, Selasa (04/07), dan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk pelaku bisnis dan pihak birokrasi.

KAD Kepri Periode 2022-2025 akan dipimpin oleh Akhmad Ma’ruf Maulana sebagai Ketua Komite, dengan Marten Tandirura sebagai Ketua Harian Komite. Posisi wakil ketua komite dijabat oleh Mustava, Edi Rusman Surbakti, dan Luki Zaiman Prawira.

Ansar menyatakan bahwa pembentukan Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi merupakan salah satu upaya dan komitmen bersama dalam memberdayakan dan mengoptimalkan semangat Anti Korupsi yang melibatkan semua sektor, termasuk sektor swasta, sebagai pemangku kepentingan dalam sektor perizinan serta barang dan jasa pemerintah.

“Dengan adanya Komite ini, kami berharap investasi dan kepercayaan dalam penanaman modal di Provinsi Kepulauan Riau dapat meningkat, serta terjalinnya komunikasi yang efektif antara Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau selaku regulator dengan para pelaku usaha,” katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa Otonomi Daerah berpotensi memindahkan praktik kecurangan dari pusat ke daerah. Salah satu bidang kegiatan yang sering terjadi tindakan kecurangan adalah perijinan dan pengadaan barang dan jasa.

“Kecurangan-kecurangan tersebut perlu kita minimalisir bersama. Salah satunya adalah dengan tindakan pencegahan korupsi melalui peningkatan komitmen bersama,” tambah Gubernur Ansar.

Kepala Satgas Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha KPK, Rosana Fransisca, juga menyampaikan bahwa pembentukan KAD didasari oleh tingginya korupsi yang dilakukan oleh pihak swasta. Menurut catatan KPK dari tahun 2004 hingga 2022, pihak swasta menjadi pelaku tindak pidana korupsi terbanyak dengan jumlah 373 orang.

“Diharapkan dengan terbentuknya KAD ini, dapat menciptakan iklim usaha yang bersih dan bebas korupsi,” ujar Rosana Fransisca dalam paparannya.

Selain itu, Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi juga berfungsi sebagai wadah bagi pemerintah dan swasta untuk membahas isu strategis dalam pencegahan korupsi.

Redaksi@www.rasio.co//

Print Friendly, PDF & Email

Rudi Pastikan Tidak Akan Ada Calon Siswa SMP yang Tidak Diterima

putri
-
0
Rudi Pastikan Tidak Akan Ada Calon Siswa SMP yang Tidak Diterima

RASIO.CO, Batam – Wali Kota Batam Muhammad Rudi memastikan tidak ada calon siswa di tingkat SMP yang tidak diterima. Pendidikan merupakan hak setiap anak bangsa dan hal itu wajib dipenuhi oleh pemerintah.

Hal itu disampaikan Rudi saat menemui ratusan orang tua calon siswa di tingkat SMP yang anaknya belum tertampung di sekolah negeri. Khusus di Batam Kota ada sekitar 456 calon siswa yang belum tertampung dan tersebar di 6 SMP.

“Pertemuan kita hari ini adalah mencari solusi, jadi bapak dan ibu semua jangan khawatir. Anak-anaknya yang belum tertampung nanti akan diterima semua di sekolah tempat mendaftar,” kata Rudi di SMP 43 Batam Kota, Rabu (5/7).

Secara teknis nantinya kepala sekolah yang akan mengatur, setiap kelas nantinya kemungkinan akan diisi oleh 40 siswa. Kemudian beberapa sekolah akan memberlakukan dua shift, dengan demikian diharapkan dapat menyelesaikan permasalah yang ada. Rudi juga mengingatkan kepada semua orang tua calon siswa maupun panitia PPDB untuk tidak sekali-kali memberikan atau melakukan pungutan liar (pungli). Dipastikannya bahwa semua tahapan PPDB di Kota Batam tingkat SD dan SMP adalah gratis.

“Kalau sampai itu dilakukan dan sampai ke saya. Tidak ada toleransi lagi akan saya keluarkan anaknya,” ujarnya.

Khusus kepada pihak sekolah, Rudi juga meminta agar tak lagi menerima guru honorer. Jika nantinya dikira kekurangan guru agar segera melaporkan kepada Disdik Kota Batam, sehingga dapat segera dicarikan solusi.

“Jangan terima guru honorer lagi, kalau kurang lapor kepada ke Pak Sekda,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Batam yang juga Plh. Kepala Disdik Kota Batam, Jefridin Hamid mengatakan solusi yang di ambil Wali Kota Batam Muhammad Rudi merupakan langkah yang tepat untuk menyelesaikan PPDB tahun ini. Setelah ini, Jefiridin meminta kepada orang tua agar dapat berperan aktif dalam mendidik anak-anaknya. Kolaborasi harus terjalin dengan baik antara guru di sekolah dan orang tua di rumah.

“Solusinya tadi sudah disampaikan Pak Wali bahwa tidak ada anak yang tidak diterima,” katanya.

Turut hadir langsung Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina Rudi serta sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemko Batam, Camat, dan Lurah di Kecamatan Batam Kota.

 Redaksi@www.rasio.co//

Print Friendly, PDF & Email

Relokasi Lahan Tangki Seribu Sudah Sesuai Prosedur

putri
-
0
Relokasi Lahan Tangki Seribu Sudah Sesuai Prosedur

RASIO.CO, Batam – Demi terciptanya pemerataan pembangunan di Kota Batam, BP Batam telah mengalokasikan lahan di kawasan Tangki Seribu kepada PT. Buskon Tunas Jaya. Dengan nomor PL, 25.85030217.H1 tanggal 5 Desember 2005 dengan luasan 19.995 M².

Selanjutnya pada tahun 2008, PT Buskon Tunas Jaya mengajukan permohonan peralihan hak atas lahan tersebut ke PT. Batamas Indah Permai. Atas permohonan peralihan hak tersebut, BP Batam kemudian mengeluarkan IPH dengan nomor 4939/PL/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008.

Usai menerima pengelolaan lahan di kawasan Tangki Seribu dari PT. Buskon Tunas Jaya, PT. Batamas Indah Permai melakukan pembayaran perpanjangan UWT pada 11 Januari 2016 sehingga, saat ini telah memiliki dokumen PL; SPPT; SKPT; UWTO dan IPH dari BP Batam atas nama PT Batamas Indah Permai.

“PT. Batamas Indah Permai sudah mempunyai UWTO 9 Desember 2015 sampai dengan 8 Desember 2045,” ujar Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait.

Terkait dengan relokasi yang dilakukan oleh tim terpadu, Rabu (5/7) pagi, sebelumnya telah dilakukan dialog bersama dengan warga yang menduduki lahan milik PT Batamas Indah Permai, pada pada 07 Maret 2023. Dalam dialog itu, PT. Batamas Indah Permai telah menyiapkan solusi bagi warga yang selama ini menduduki lahannya.

Kepada warga Tangki Seribu, PT Batamas Indah Permai menawarkan relokasi kepada warga di kawasan Punggur. Dari 500 Kepala Keluarga (KK), ada 450 KK yang bersedia direlokasi. Namun, 50 KK lainnya menolak dan tetap bertahan.

Kepada masyarakat yang menolak, tim terpadu memberikan surat peringatan pertama pada 10 Maret, surat peringatan kedua pada 20 Maret dan Surat Peringatan ketiga pada 8 Juni 2023.

“Jadi sebelumnya semua tahapan sudah dilakukan sesuai dengan ketentutan yang berlaku. Hingga pada hari ini (Rabu, red) dilakukan upaya pembongkaran oleh tim terpadu,” imbuhnya.

Redaksi@www.rasio.co//

Print Friendly, PDF & Email

Pemko Batam Gelar Rapat Jelang Peringatan HUT Ke-78 Kemerdekaan RI

putri
-
0
Pemko Batam Gelar Rapat Jelang Peringatan HUT Ke-78 Kemerdekaan RI

RASIO.CO, Batam – Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemko Batam menggelar Rapat Persiapan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Kota Batam Tahun 2023, Rabu (5/07).

Rapat yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Batam, Yusfa Hendri dihadiri oleh perwakilan Forkopimda Kota Batam, instansi vertikal, Perangkat Daerah Kota Batam serta Camat dan Lurah di lingkungan Pemko Batam.

Dalam rapat itu Yusfa menyampaikan rapat ini dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri Sekretaris Negara  Republik Indonesia Nomor: B-523/M/S/TU.00.04/06/2023 Tahun 2023 tentang Penyampaian Tema, Logo, dan Partisipasi Menyemarakkan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-78  Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2023.

Menindaklanjuti surat tersebut, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Kota Batam Tahun 2023.

“Adapun Tema Peringatan HUT Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia adalah “Terus Melaju Untuk Indonesia Maju”. Pemko Batam sudah menyiapkan link  www.batam.go.id, surat edaran dan logo bisa didownload di sana. Harapan kami seluruh komponen masyarakat dan kita selaku aparatur pemerintah bisa menyemarakkan dengan memasang dekorasi seperti umbul-umbul,” papar Yusfa selaku Ketua Umum Peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan RI Tingkat Kota Batam.

Untuk pemasangan dekorasi, umbul-umbul, poster, spanduk, baliho atau hiasan lainnya sudah dimulai dari tanggal 10 Juli 2023. Katanya, setiap Kantor Pemerintahan/Swasta, Instansi Vertikal, Perusahaan/BUMN /BUMD, Hotel/Restoran/Mall, Perguruan Tinggi/Sekolah dan Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik wajib mengibarkan bendera merah putih secara serentak dari tanggal 1 s.d 31 Agustus 2023.

“Seluruh Camat dan Lurah se-Kota Batam diminta untuk segera menginformasikan seluruh kegiatan berkaitan peringatan HUT Ke-78 Kemerdekaan RI kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayah kerja masing-masing,” tuturnya.

Rangkaian kegiatan Peringatan HUT Ke-78 Kemerdekaan RI Tingkat Kota Batam menurutnya akan diawali dengan kegiatan Pawai Obor, Renungn Suci, Pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), Upacara Penaikan Bendera, Pemberian Remisi, Upacara Penurunan Bendera dan Malam Resepsi.

“Pemerintah Kota Batam juga menggelar pawai pembangunan yang akan digelar di Dataran Engku Hamidah. Pawai pembangunan ini terdiri dari pawai kendaraan hias dan pawai orang. Kami berharap partisipasi dan keikutsertaan semua elemen masyarakat Kota Batam seperti Paguyuban, Ormas, LSM, serta instansi pemerintah dan swasta.  Masyarakat juga diimbau untuk membuat kegiatan di lingkungan masing-masing dalam rangka menyemarakkan Bulan Kemerdekaan,” tuturnya.

Pada rapat itu Yusfa juga menyampaikan agar pada tanggal 17 Agustus 2023 pukul 10.17 s.d 10.20 WIB, selama 3 menit, diharapkan seluruh jajaran TNI dan Polri, kantor-kantor, instansi pemerintah maupun swasta agar memperdengarkan sirine atau suara penanda lainnya sebelum Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan. Hal ini bertujuan untuk menghormati peringatan detik-detik Proklamasi.

Redaksi@www.rasio.co//

Print Friendly, PDF & Email

Direktur PT SMA Didakwa Suap Walkot Bandung Yana Mulyana Rp702 Juta

putri
-
0
Direktur PT SMA Didakwa Suap Walkot Bandung Yana Mulyana Rp702 Juta

RASIO.CO, Jakarta – Direktur PT Sarana Mitra Adiguna (SMA) Benny dan Vertical Solution Manager PT SMA Andreas Guntoro didakwa menyuap Wali Kota Bandung periode 2022-2023 Yana Mulyana dan kawan-kawan sejumlah Rp702 juta terkait dengan pekerjaan pengadaan kamera pengawas atau CCTV Smart Camera dengan menggunakan produk Huawei.

“Yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu yakni memberi uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp702.221.000,00,” ujar jaksa KPK Hendra Eka Saputra dikutip cnnindonesia, Rabu (5/7).

Suap juga diberikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Dadang Darmawan dan Khairur Rijal selaku Sekretaris Dinas Perhubungan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Jaksa menyatakan suap diberikan dengan maksud agar Yana dan Dadang melalui Khairur baik secara langsung maupun tidak langsung membantu para terdakwa mendapatkan paket pekerjaan pengadaan CCTV Smart Camera dengan menggunakan produk merek HUAWEI pada Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 dan 2023.

Menurut jaksa, hal itu bertentangan dengan kewajiban Yana dkk selaku penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan bertentangan dengan kewajiban Yana sebagai Wali Kota Bandung sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) huruf e UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tindak pidana ini terjadi dalam kurun waktu Juni 2022-April 2023 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kota Bandung, Kantor Perwakilan PT SMA di Shared Area LT 2 PT Pos Properti Indonesia (Graha Pos) Jalan RE Martadinata Kota Bandung, Rumah dinas Yana di Jalan Nyland 11 A Pasir Kaliki Kecamatan Cicendo Kota Bandung dan Kantor PT Wisata Jaya Travelindo di Perumahan Citra 2, Pegadungan, Jakarta Barat serta di Blue Sapphire Lounge International Garuda Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Tanggerang, Banten.

Atas perbuatannya, Benny dan Andreas Guntoro didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dalam berkas tuntutan terpisah, Direktur Utama PT Citra Jelajah Informatika (CIFO) Sony Setiadi didakwa menyuap Yana dan Khairur sejumlah Rp186 juta. Suap diberikan agar Sony mendapat paket pekerjaan Internet Service Provider (ISP) berupa “Tarif Internet di Persimpangan – Akses Internet Dedicated – 150 Mbps Internasional” dan “Tarif Internet ATCS – Akses Internet Dedicated – 150 Mbps Internasional” melalui proses E-Catalogue.

Tindak pidana ini terjadi pada Desember 2022 hingga April 2023 di Pendopo Kota Bandung dan di parkiran Balai Kota Bandung, atau setidak-tidaknya di beberapa tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung. Sony didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

***

Print Friendly, PDF & Email
1...549550551...1,670Halaman 550 dari 1,670

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

TENTANG KITA

Diterbitkan | Dikelola : PT. Laksana Rasio Media Inovasi | Pengesahan Kemenkum HAM, No AHU 59522. AH. 01.01 Tahun 2018. Alamat : Town House Cluster Puri Melati Blok A No. 2B, Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau Media rasio.co telah terverifikasi administrasi dan faktual oleh dewanpers dengan ID 9564

Hubungi kami: rasiowebmedia@gmail.com

IKUTI KITA

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv