Kamis, November 12, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 562

Pengembangan Bandara RHA Karimun, Penambahan Anggaran Hingga Rp600 Miliar

0

RASIO.CO, Karimun – Belum lama ini Bupati Karimun Aunur Rafiq bersama Gubernur Kepri Ansar Ahmad menjumpai Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi, membahas pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah (RHA) Karimun.

Dan, hasil pertemuan tersebut bahwa Menhub RI Budi Karya Sumadi memberikan dukungan penuh untuk pengembangan bandara tersebut.

” Saya bersama pak Gubernur Kepri, menyampaikan kendala-kendala. Seperti, pelepasan izin kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang belum jelas. Walaupun, pemerintah daerah telah mengalokasikan dana dari APBD dan APBN untuk pengembangan daerah bandara,” terang Rafiq, Minggu (18/6).

Apabila, pemerintah pusat menggesa kendala-kendala yang kita hadapi dan tidak ada kendala. Sehingga, proses pengembangan bandara dapat meningkatkan konektivitas udara dan mendukung sektor pariwisata serta pertumbuhan ekonomi regional.

” Keberadaan bandara sudah sangat penting, untuk mendukung fasilitas sarana transportasi udara. Mengingat, kabupaten Karimun salah satu wilayah FTZ,” tuturnya.

Masih kata Rafiq lagi, saat ini proses pekerjaan bandara RHA Karimun sedang dilakukan. Sedangkan, untuk kelengkapan fasilitas membutuhkan biaya sebesar Rp600 miliar. Dimana, fasiltas tersebut memang sangat diperlukan untuk menunjang pelayanan penerbangan nantinya.

” Tahapan sudah kita sampai. Seperti ruang tunggu yang harus diperbesar, termasuk fasilitas lainnya dan sebagainya,” ucapnya.

***

Bupati Karimun Tambah 31 Poli Klinik di RSUD M Sani

0

RASIO.CO, Karimun – Belum lama ini di hebohkan, dengan terjadinya antrian pelayanan kesehatan di RSUD Muhammad Sani yang menjadi perhatian khusus oleh Bupati Karimun Aunur Rafiq. Sehingga, dilakukan sidak langsung untuk melihat secara langsung akan kondisi pelayanan kesehatan di RSUD Muhammad Sani, Rabu (31/5).

” Alhamdulillah, setelah kita lakukan evaluasi untuk mengurangi antrian. Maka, saya bersama manajemen RSUD Muhammad Sani telah mengambil langkah menambah pelayanan poli klinik 31 dengan dokter spesial yang buka setiap hari,” terangnya, Sabtu (17/6).

Ia mencontohkan, ada 3 dokter spesialis penyakit dalam yang harus melayani satu hari 300 orang. Maka, pelayanan bisa lebih cepat lagi. Begitu juga, terhadap pelayanan penyakit lainnya sama. Selain itu, dengan adanya pelayanan BPJS Kesehatan, bagi peserta BPJS Kesehatan dapat berobat di RSUD Muhammad Sani.

” Sekali lagi saya mohon maaf atas keterlambatan pelayanan kesehatan di RSUD Muhammad Sani. Selain itu terjadinya keterlambatan, juga dikarenakan kesadaran masyarakat untuk berobat cukup tinggi dengan menjadi peserta BPJS Kesehatan,” ungkapnya.

Masih kata Rafiq, dalam satu hari pelayanan medis di RSUD Muhammad Sani mencapai 500 orang. Dengan kejadian tersebut, maka dilakukan perbaikan secara bertahap. Agar, dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat yang ingin berobat di RSUD Muhammad Sani.

” Sebab, Rumah Sakit kita dirancang dari awal tidak terbayangkan seperti sekarang ini. Insyallah, tahun depan RSUD Muhammad Sani akan kita tambah ruang klinik,” tegasnya.

Sebelumnya, Direktur RSUD M Sani dr Rosdiana berkomitmen untuk melakukan perbaikan pelayanan kesehatan dilingkungan rumah sakit.

Mulai dari perparkiran, hingga pelayanan kesehatan terhadap pasien yang dianggap masyarakat masih tidak baik. Dan, dirinya menjamin akan melakukan perbaikan secara bertahap dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat maupun pasien.

” Saat ini, kami sedang melakukan pembenahan dan menjamin serta komitmen akan melakukan perbaikan terus,” tegasnya.

***

Satgas Cartenz Gerebek Markas KKB di Yapen Papua

0

RASIO.CO, Jakarta – Tim gabungan Satgas Damai Cartenz dan Polres Kepulauan Yapen menggerebek markas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang berada di Kampung Ambaidiru, Distrik Kosiwo,Kepulauan Yapen, Papua.

Pelaksana harian Wakil Kepala Ops Damai Cartenz, Kombes Joko Sulistio, menjelaskan penggerebekan dilakukan Jumat (15/6) setelah terjadi insiden pembakaran alat berat (ekscavator) dan pengibaran bendera Bintang Kejora.

“Insiden yang terjadi tanggal 29 Mei lalu di Kampung Woda, Distrik Rainbawi, Kabupaten Kepulauan Yapen. Tidak ada korban jiwa dalam insiden pembakaran alat berat di Kampung Woda, Distrik Rainbawi,” kata Joko seperti dikutip dari Antara, Minggu (18/6). 

Ia menambahkan dalam penggerebekan di markas KKB itu, polisi mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berbahan kayu menyerupai pistol, rompi warna loreng, bendera Bintang Kejora berukuran 25cm x 15cm dan berbagai barang bukti lainnya.

“Penggerebekan di markas KKB yang berlokasi di Kampung Ambaidiru, Distrik Kosiwo ini, ditemukan senjata api rakitan dan puluhan barang bukti lainnya. Semua barang bukti yang diamankan itu telah diserahkan kepada Polres Kepulauan Yapen untuk ditindaklanjuti,” ujar Joko.

Ia menjelaskan dalam penggerebekan tersebut tidak ada anggota KKB yang diamankan dan untuk memberikan rasa aman maka anggota menggiatkan pelaksanaan patroli. Ketika ditanya tentang markas itu milik kelompok mana, Kombes Joko menambahkan dari laporan yang diterima itu kelompok KKB pimpinan Sefnat Marani.

“Untuk mencapai lokasi markas KKB, ditempuh sekitar dua jam perjalana, dengan berjalan kaki,” ujar Joko.

***

Selain Suap, Lukas Enembe Juga Didakwa Terima Gratifikasi Rp1 Miliar

0

RASIO.CO, Jakarta – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK juga mendakwa Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe menerima gratifikasi senilai Rp1 miliar, selain dakwaan suap senilai total Rp45,8 miliar. Gratifikasi Rp1 miliar tersebut diterima Lukas dari Budy Sultan selaku Direktur PT Indo Papua melalui Imelda Sun.

“Bahwa sebagai Gubernur Provinsi Papua Periode Tahun 2013-2018, pada tanggal 12 April 2013 bertempat di Bank BCA KCU Jayapura Jalan Sam Ratulangi Dok II Kota Jayapura Provinsi Papua, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp1 miliar dari Budy Sultan selaku Direktur PT Indo Papua melalui Imelda Sun yang dikirim ke rekening Terdakwa pada Bank BCA nomor rekening 8140099938,” ujar jaksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (19/6).

JPU KPK mengatakan Lukas tidak melaporkan penerimaan gratifikasi berupa uang tersebut kepada lembaga antirasuah dalam tenggat waktu 30 hari sebagaimana ditentukan Undang-Undang. Atas perbuatannya, Lukas didakwa Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Didakwa suap Rp45,8 M

Dikutip cnnindonesia, Lukas Enembe juga didakwa menerima suap senilai total Rp45,8 miliar. Suap tersebut diterima Lukas pada rentang waktu 2017-2021 bersama-sama dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Papua 2013-2017 Mikael Kambuaya dan Kepala Dinas PUPR 2018-2021 Gerius One Yoman.

“Melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah yang keseluruhannya Rp45.843.485.350,00,” kata jaksa.

Dengan rincian sebesar Rp10.413.929.500 dari Piton Enumbi selaku Direktur sekaligus pemilik PT Melonesia Mulia, PT Lingge-lingge, PT Astrad Jaya serta PT Melonesia Cahaya Timur, dan Rp35.429.555.850 dari Rijatono Lakka selaku Direktur PT Tabi Anugerah Pharmindo, Direktur PT Tabi Bangun Papua sekaligus pemilik manfaat CV Walibhu.

“Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya,” kata jaksa.

Menurut jaksa, suap dan gratifikasi tersebut diberikan agar Lukas bersama-sama dengan Mikael dan Gerius mengupayakan perusahaan-perusahaan yang digunakan Piton dan Rijatono dimenangkan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2013-2022.

Atas perbuatannya, Lukas didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 12 huruf B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Tak hanya itu, Lukas juga sebenarnya dijerat dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Namun, penyidikan TPPU tersebut belum rampung.

Politikus Partai Demokrat itu diduga melakukan pencucian uang dari hasil dugaan suap dan gratifikasi. Berdasarkan temuan awal KPK, Lukas disinyalir menginvestasikan uang hasil korupsi untuk sejumlah kegiatan usaha.

Selain itu, Lukas disebut sengaja menyamarkan aset hasil korupsi dengan menggunakan identitas orang lain. Sejumlah aset diduga hasil korupsi seperti mobil dan hotel telah disita tim penyidik KPK.

***

KPK Periksa Eks Dirjen Minerba Terkait Kasus Izin Tambang

0

RASIO.CO, Jakarta – KPK meminta keterangan mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin terkait penyelidikan dugaan korupsi izin usaha pertambangan (IUP), Senin (19/6). Ridwan tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 08.47 WIB. Ia enggan berbicara banyak terkait agenda pada hari ini.

“Nanti tanya mereka [KPK] saja,” ujar Ridwan di Gedung Dwiwarna KPK, Jakarta, Senin (19/6).

Saat dikonfirmasi, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan pemanggilan Ridwan terkait dengan penyelidikan dugaan korupsi.

“Permintaan keterangan penyelidikan,” kata Ali.

Ridwan sebelumnya pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi manipulasi tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian ESDM. Saat itu, ia dicecar mengenai aliran uang hasil dugaan korupsi tukin. Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri membenarkan pihaknya tengah membuka penyelidikan dugaan korupsi terkait IUP di Kementerian ESDM.

Hal itu disampaikan Firli dalam sesi tanya jawab konferensi pers penahanan sembilan tersangka pegawai Kementerian ESDM terkait kasus dugaan korupsi pembayaran tunjangan kinerja (tukin) di Kantornya, Jakarta, Kamis (15/6) petang.

“KPK ingin menyampaikan bahwa KPK memang telah melakukan penyelidikan terkait dengan perizinan IUP,” ujar Firli.

Firli menepis dokumen hasil penyelidikan dugaan korupsi izin tambang mengalami kebocoran.

“Kita bekerja berdasarkan alat bukti. Jadi, tidak bisa kita masuk dalam ranah perdebatan isu ataupun dinamika di luar, tetapi alat bukti lah yang menentukan,” ucap Firli.

Mengutip CNNIndonesia.com, dokumen penyelidikan kasus IUP diperoleh tim KPK saat menggeledah Kantor Kementerian ESDM pada Senin (27/3) lalu.Awalnya, penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi manipulasi tukin pegawai di Kementerian ESDM, bukan perizinan tambang. Menurut sumber ini, temuan tersebut membuat bingung tim penyelidik dan penyidik KPK.

“Sebenarnya dokumen yang ditemukan di ESDM itu adalah dokumen rahasia yang hanya diketahui pimpinan KPK, bahkan penyidik pun ketika menangani kasus tukin ESDM tidak diberikan dokumen itu. Itu lah sebabnya ketika penggeledahan, penyelidik yang diajak oleh penyidik ketika menemukan dokumen itu terkejut karena hanya mereka yang tahu,” ujar sumber tersebut, Senin (10/4).

Masih menurut sumber ini, tim penyidik saat itu menginterogasi Plh Dirjen Minerba sekaligus Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Muhammad Idris Froyoto Sihite yang ikut dalam serangkaian penggeledahan.

***

Perbaikan Pipa Bocor Telah Selesai, ABH Pastikan Air Mulai Mengalir 

0

RASIO.CO, Batam – Pelanggan air di Batam, manajemen Air Batam Hilir (ABH) menginformasikan pekerjaan perbaikan kebocoran pipa induk yang terjadi di simpang Kepri Mall telah selesai, Minggu (18/6) sore. 

Dikutip tribunbatam, Kebocoran pipa distribusi air diameter 800 mm pecah yang berlokasi di Depan Kepri Mall telah selesai perbaikan pada sore ini sekira pukul 18:30 wib.

Maka dipastikan, Proses normalisasi suplai air pelanggan membutuhkan waktu beberapa saat, dan secara bertahap aliran air akan normal kembali. Selain itu, manajrmrn ABH juga telah menyiagakan mobil tangki air bersih untuk pelanggan yang mengalami gangguan suplai air hingga 1×24 jam.

Pendistribusian air dengan mobil tangki air bersih dapat dikoordinir oleh Ketua RT/ RW/ Kelurahan setempat, lalu menyampaikannya melalui layanan saluran resmi kepelangganan Air Batam Hilir. Adapun cal Center yang bisa dihubungi, diantaranya : 

• Call Center Air Batam Hilir (0778) 5700 000
• WA 0811 778 0155
• Mobile Application Air Minum Batam
• Instagram @airbatamhilir
• Twitter @airbatamhilir
• Facebook airbatamhilir
• Website www.airbatam.com
• Email kontakpelanggan@airbatam.com Blt*/release ABH.

***

Laka Tungkal, Mobil Sedan Terbalik di Bengkong

0

RASIO.CO, Batam – Diduga mengalami rem blong sebuah monil sedan Bp 1229 ZD terjungkal dan rinsek mengantam pagar rumah warga.

Peristiwa naas ini terjadi di perumahan kavling warga di Bengkong Baru turunan menuju Bengkong Kolam, Kelurahan Bengkong Indah, Batam. Minggu(18/06) malam.

Pantauan lapangan, Akibat peristiwa tersebut sopir mengalami cidera parah dan segera dilarikan kerumah sakit terdekat.

“Diduga mengalami rem blong sehingga tidak terkendali menghantam tembok rumah kost,”

“Hantaman keras mengakibatkan tembok warga roboh serta motor terparkir didepan terlempar masuk parit,” kata unar warga ditemui dilokasi.

Ia menambahkan, mobil terjungkal lalu terbalik melintang di jalan , sedangkan sopir sempat keluar sendiri dengan kondisi penuh darah.

” sopir berusaha keluar sendiri sedangkan kondisi cukup parah,” ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan warga bernama ika dilokasi, Dirinya tidak melihat pasti peristiwanya, namun dirinya kaget ketika bunyi dentuman keras menghantam tembok depan lokasi kejadian.

“Saya kaget, begitu keluar melihat sebuah mobil sedan melintang dijalan dalam kondisi rinsek,” ujarnya.

Kata dia, korban tergeletak dipunggir jalan dan warga beramai-ramai membantu korban untuk dilarikan kerumah sakit.

Sementara itu, akibat peristiwa ratusan warga terlihat melihat kejadian dan sempat mengalami kemacetan sedangkan mobil korban akhirnya ramai-ramai di pindahkan kepinggir jalan agar arus lalulintas jalan warga tersebut dapat dilewati.

Hingga berita ini tulis, awak media belum berhasil mengkonfirmasi pihak kepolisian penyebab pasti peristiwa laka tunggal ini.

Adi@www.rasio.co //

Kemenkumham Sukses Gelar Intelektual Property dan Tourism Kepri

RASIO.CO, Tanjungpinang (Advetorial) – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad mendampingi Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly menghadiri malam puncak acara Intelektual Property dan Tourism Kepulauan Riau di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Sabtu (17/6) lalu.

Acara yang mengangkat tema “Menjaga Warisan Budaya dan Alam Melalui Kekayaan Intelektual dalam Mendukung Pariwisata Berkelanjutan di Provinsi Kepri” ini diharapkan mampu meningkatkan branding destinasi pariwisata yang ada di Provinsi Kepri. Dalam sambutannya, Yasonna mengatakan Kekayaan Intelektual ini sangat penting keberadaannya bagi suatu daerah.

“Melalui pengembangan Kekayaan Intelektual ini berdampak pada pengembangan berbagai faktor pembangunan di suatu daerah yang bersumber pada pemulihan ekonomi,” ujarnya.

Selanjutnya, Yasonna mengatakan melalui program Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI ini menjadi salah satu langkah guna menunjang pemanfaatan dan pengembangan potensi Kekayaan Intelektual seperti budaya, pariwisata serta hasil produksi lainnya yang mampu meningkatkan kontribusi bagi pembangunan suatu daerah di Indonesia khususnya Kepri.

“Saya yakin jika Kekayaan Intelektual di Kepri dikemas dengan baik akan mampu menjadi Kekayaan Intelektual yang sangat bermanfaat sehingga dapat ditampilkan atau dijual kepada turis mancanegara yang berkunjung” tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Ansar mengucapkan selamat datang dan apresiasinya kepada Menteri Yasonna dan Rombongan yang telah memilih Kepri sebagai tempat penyelenggaraan acara ini. 

“Saya mengucapkan terima kepada bapak Yasonna H Laoly karena telah memilih Kepri untuk menggelar acara ini,  semoga kekayaan intelektual Kepri seperti hak cipta, paten, merek dagang dan rahasia dagang mendapatkan perlindungan atas hak kekayaan intelektual,” kata Gubernur Ansar.

Lanjut, Gubernur Ansar mengatakan dengan diadakannya acara ini juga mampu mendongkrak semangat para pelaku UMKM dan penggerak ekonomi di Kepri yang sempat runtuh akibat pandemi Covid-19 lalu.

“Kami yakin dengan menurunnya kasus pandemi Covid-19 dan kondisi geografis Kepri yang juga strategis ini mampu menjadikan Kepri sebagai salah satu destinasi pariwisata terbaik di Indonesia sehingga dapat mendorong produk para UMKM Kepri dijual ke para turis mancanegara yang berkunjung ke Kepri,” imbuhnya.

Selanjutnya, Gubernur Ansar mengatakan Pemprov Kepri sangat mendukung adanya program Kementerian hukum dan HAM khususnya dalam pengembangan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal dan pariwisata.

“Kami yakin pengembangan sektor pariwisata melalui Kekayaan Intelektual ini mampu berdampak positif bagi pemulihan ekonomi di Provinsi Kepri,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham RI Min Usihen mengatakan bahwa kegiatan Kekayaan Intelektual Property dan Pariwisata Kepri ini diharapkan dapat melindungi kekayaan intelektual daerah dan budaya Kepri yang ada.

“Serta mampu meningkatkan branding destinasi pariwisata yang ada di Provinsi Kepri yang berbasis intelektual,” jelas Mien Usihen. 

Provinsi Kepri dikatakan Min Usihen sebagai daerah kedua setelah Provinsi Bali tempat pelaksanaan acara ini. 

“Dipilihnya Kepri sebagai tempat pelaksanaan Acara Intelektual Property dan Tourism Kepri tahun 2023 ini, dikarenakan lokasi Kepri yang sangat strategis, memiliki banyak lokasi heritage dan destinasi pariwisatanya baik alam dan budayanya yang sangat beragam dan indah,” tuturnya. 

Redaksi@www.rasio.co//

Respon Rudi Terkait Keluhan Masyarakat Soal Suply Air Bersih

0

RASIO.CO, Batam – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi hadir silaturahmi dengan Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat di Kecamatan Batuaji.  Sekaligus menyerahkan insentif RT/RW triwulan II (Periode April-Juni) 2023.

Rudi menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada para pengurus RT dan RW di Kota Batam. Dimana, selama ini telah berperan penting dan mendukung program pembangunan Pemko Batam. Dalam kesempatan itu, Rudi juga merespon tentang keluhan masyarakat terkait dengan suplai air bersih yang terjadi di beberapa wilayah. Ditegaskannya bahwa pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat.

“Sampaikan kepada masyarakat, Haji Muhammad Rudi tidak akan pernah lepas tangungjawab dari masalah air ini,” kata Rudi di Aula Kampus Unrika, Minggu (18/6) kemarin.

Rudi yang juga sebagai Kepala BP Batam, menyampaikan bahwa pihaknya sudah memiliki program perencanaan untuk menyelesaikan permasalahan air di Kota Batam. Dan hal itu menurutnya sudah dimulai secara bertahap. Dijelaskannya bahwa instalasi pipa air bersih di Batam dibangun pada tahun 1995, itu artinya sudah 28 tahun yang lalu. Dan sejak mulai dibangun, sama sekali belum pernah dilakukan peremajaan.

“Waktu itu penduduk di Kota Batam masih 200 ribu, sedangkan sekarang sudah 1,3 juta. Karena itu, instalasi pipa ini perlu kita tingkatkan lagi,” ujarnya.

Untuk menyelesaikan semua instalasi pipa utama maupun pipa ke rumah warga, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 4 sampai Rp 5 triliun. Belum lagi, peningkatan instalasi pengelolaannya di waduk-waduk.

“Tapi saya pastikan sampai saat ini tidak akan ada kenaikan. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir,” ujarnya.

Kemudian terkait keluhan masyarakat Sungai Panas, Bengkong dan sekitarnya yang beberapa hari ini air tidak mengalir, ditegaskannya bahwa hal itu karena dampak pecahnya pipa di Simpang Kepri Mall.

“Kalau ada kejadian seperti itu, pasti kita gerak cepat. Dan alhamdulillah hari ini sudah selesai dan airnya mulai mengalir,” katanya.

Redaksi@www.rasio.co//

Pegawai Cabuli Anak Dibawah Umur, Tuty : Kami Hormati Proses Hukum

0

RASIO.CO, Batam – BP Batam menyayangkan ulah oknum pegawai berinisial RO yang terlibat dugaan kasus persetubuhan anak di bawah umur. Dalam perkara tersebut, Satuan Reserse Kriminal Polresta Barelang telah menetapkan RO sebagai tersangka sejak tanggal 9 Juni 2023 lalu.

Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, menegaskan bahwa pihaknya akan menghormati proses hukum terhadap RO.

“Apabila terbukti bersalah, kami menghormati proses hukum yang ada. Pada prinsipnya, kami menyerahkan perkara tersebut kepada pihak kepolisian,” ujar perempuan yang akrab disapa Tuty tersebut, Sabtu (17/6) lalu.

Tuty mengungkapkan, pihaknya pun akan mengevaluasi status kepegawaian RO pasca ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini, lanjutnya, menjadi preseden buruk bagi BP Batam. Sehingga, pihaknya mengimbau agar peristiwa serupa tak kembali terjadi ke depannya.

“Kami akan mempelajarinya. Tentu ada evaluasi terkait peristiwa ini,” pungkasnya.

Redaksi@www.rasio.co//