Sabtu, November 14, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 642

Putusan Banding, Vonis Bechi Tetap 7 Tahun Penjara

0

RASIO.CO, Jakarta – Anak Kiai Jombang, Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Bechi tetap divonis tujuh tahun penjara, dalam putusan banding kasus dugaan pelecehan santriwati.

Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusan nomor 1401/PID/2022/PT SBY menyatakan menguatkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya atas upaya banding yang dilakukan pihak Bechi.

“Menerima permintaan banding yang diajukan penuntut umum dan terdakwa melalui penasihat hukumnya. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang dimintakan banding tersebut,” demikian bunyi petikan vonis majelis hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dikutip dari laman resmi Mahkamah Agung, Senin (13/2).

Penasihat hukum Bechi Gede Pasek Suardika, membenarkan keluarnya putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut.

“Surat pemberitahuan kepada kami sudah masuk” kata Gede dikutip cnnindonesia.

Namun, Gede mengatakan pihaknya belum menindaklanjuti putusan banding itu. Tim penasihat hukum masih menunggu sikap Bechi dan keluarganya.

“Keputusan ada di Mas Bechi dan keluarga,” ucapnya.

Yang jelas, Gede masih berpendapat, kasus ini masih sangat lemah dan kliennya tak semestinya harus menjalani hukuman. Pasalnya, menurut dia, fakta sidang dan alat bukti selama proses persidangan masih sangat lemah dan jauh dari dakwaan jaksa.

“Namun putusannya tetap menghukum, dari yang seharusnya membebaskan,” ujar Gede.

Seperti diketahui, terdakwa kasus pencabulan dan pemerkosaan santriwati, Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Bechi divonis tujuh tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Majelis hakim menilaiBechi terbukti secara sah bersalah karena melanggar Pasal 289 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPdan UU 8 Tahun 1981.

“Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Moch Subchi Azal Tsani dengan pidana penjara tujuh tahun, dikurangi masa hukuman sejak ditahan,” kata Ketua Majelis Hakim Surtrisno, Kamis 17 November 2022 lalu.

Putusan ini tak sampai setengah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntutnya hukuman 16 tahun penjara, sebagaimana pasal Pasal 285 jo 65 ayat 1 KUHP, tentang tindak pidana pemerkosaan. 

***

Jaga Kekompakan demi Pambangunan

0

RASIO.CO, Batam – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, belakangan ini makin akrab dengan sejumlah komunitas. Keakraban orang nomor satu di Batam itu terlihat saat merayakan Anniversary Komunitas Andalan Driver Online (KOMANDO) di Kawasan Pantai Costarina Batam Center, Minggu (12/2) lalu.

Hubungan baik itu sengaja dibangun Rudi. Ia mengaku, pihaknya menjaga kekompakan semua lapisan masyarakat Batam.

“Kami terus menjaga kekompakan demi pembangunan. Kami ingin Batam ini nyaman dan masyarakat merasa aman,” ujarnya.

Untuk itu, pembangunan dilaksanakan. Jalan diperlebar, fasilitas umum dibangun, dan sejumlah kawasan ditata rapi.

“Kalau masyarakat sudah nyaman, maka bahagialah kita semua,” ujarnya.

Rudi yang juga sebagai Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam itu diketahui sedang gencar membangun, mulai dari pelabuhan, bandara, hingga jalan protokol.

“Untuk jalan dari Batuampar ke Nongsa sedang dibangun, masing-masing jalur dibangun lima lajur. Ini butuh dukungan kita semua,” katanya.

Di akhir acara, Rudi tak lupa mengucapkan Anniversary Komunitas Andalan Driver Online (KOMANDO). Ia mendoakan agar KOMANDO makin eksis dan jaya.

“Teruslah dukung program pemerintah demi kesejahteraan seluruh masyarakat Batam,” ucapnya.

Redaksi@www.rasio.co//

Pendidikan Jadi Prioritas, Bentuk Karakter Generasi Penerus Bangsa Sejak Dini

0

RASIO.CO, Batam – Wali Kota Batam, mengajak para guru Pendidikan Anak Usia Dini untuk terus dapat berperan dalam membentuk karakter anak didiknya.

Hal itu disampaikan Rudi saat membuka lansung kegiatan Literasi & Numerasi serta Kegiatan Etika & Karakter PAUD di Harmonie One Hotel Batam, Senin (13/2).

Dijelaskannya bahwa penanaman karakter pada generasi muda perlu terus diperkuat. Pendidikan merupakan rekayasa sosial yang bertujuan membentuk karakter. Menurut dia, pendidikan tidak sekedar membuat anak didik cerdik dan pandai, namun harus berkarakter dan berbudaya.

Sebagaimana diketahui kata Rudi, tahun 2045 mendatang Indonesia akan masuk pada bonus demografi atau Indonesia Emas. Dimana merupakan suatu keadaan terjadi peningkatan penduduk sebuah negara pada usia produktif yaitu berkisar antara 16 hingga 65 tahun.

“Kalau bukan kita yang menyiapkan generasi emas ke depan siapa lagi,” kata Rudi.

Ditegaskan Rudi pendidikan masih akan terus menjadi prioritas utama bagi pihaknya. Itu sebabnya pihaknya berharap dalam menjalankan programnya dapat terus mendapat dukungan dari semua pihak termasuk para guru. Ia juga mengatakan saat ini Pemko Batam dan BP Batam terus gencar melakukan pembangunan. Hal itu dilakukan tidak lain adalah agar dapat menggerakan ekonomi Kota Batam secara keseluruhan.

“Dengan demikin kita harapkan Batam nantinya benar-benar dapat menjadi kota maju dan modern. Masyarakatnya sejahtera,” katanya.

Redaksi@www.rasio.co//

Ketok Vonis Mati, Alasan Ferdy Sambo Bunuh Yosua Masih Misteri

0

RASIO.CO, Jakarta – Motif atau alasan yang mendasari Ferdy Sambo membunuh Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J masih menjadi misteri setelah majelis hakim PN Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukuman pidana mati kepada bekas inspektur jenderal Polri itu, Senin (13/2).

Ketua majelis hakim Wahyu Iman Santoso menyatakan motif pembunuhan Yosua tidak terkait dengan kekerasan seksual yang dialami Putri Candrawathi, istri Ferdy Sambo.

Kesimpulan itu diketahui berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan yang telah bergulir sejak Oktober tahun lalu.

“Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian motif adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh korban Nofriansyah Yosua Hutabarat terhadap Putri Candrawathi tidak dapat dibuktikan menurut hukum,” ungkap hakim Wahyu saat membacakan pertimbangan perkara Ferdy Sambo, PN Jakarta Selatan, Senin (13/2).

Menurut hakim, motif pembunuhan tersebut lebih karena ada perasaan sakit hati Putri terhadap perbuatan atau sikap Yosua. Namun, hakim tidak mengungkapkan gamblang perbuatan Yosua dimaksud.

“Sehingga motif yang lebih tepat menurut majelis hakim adanya perbuatan atau sikap korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, di mana perbuatan atau sikap korban Nofriansyah Yosua Hutabarat tersebut yang menimbulkan perasaan sakit hati yang begitu mendalam terhadap Putri Candrawathi,” kata hakim dikutip cnnindonesia.

Dalam persidangan, hakim mengungkapkan tidak ada bukti valid mengenai pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan Yosua terhadap Putri.

Relasi kuasa menjadi pertimbangan hakim dalam perkara ini. Hakim mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum.

Dalam kondisi ini, menurut hakim, Putri memiliki posisi dominan dibandingkan Yosua karena yang bersangkutan merupakan istri dari seorang jenderal polisi bintang dua dan berlatar belakang pendidikan dokter.

Sementara Yosua hanya lulusan SLTA dan berpangkat Brigadir yang ditugaskan sebagai ajudan Sambo untuk membantu Putri baik sebagai sopir maupun tugas lain.

“Sehingga dengan adanya ketergantungan relasi kuasa dimaksud sangat kecil kemungkinannya kalau korban Nofriansyah Yosua Hutabarat melakukan pelecehan seksual atau kekerasan seksual terhadap Putri,” tutur hakim.

Terlebih, hakim menilai tidak ada fakta yang mendukung Putri mengalami gangguan stres pasca-trauma atau post traumatic stress disorder akibat pelecehan seksual atau perkosaan. Hakim juga menyoroti proses pemulihan korban pelecehan atau kekerasan seksual yang seharusnya butuh waktu lama.

Tindakan Putri bertemu dengan Yosua sesaat setelah pengakuan kekerasan seksual terjadi menurut hakim tidak masuk akal.

“Bahwa dari pengertian gangguan stres pasca-trauma atau post traumatic stress disorder dan tahapan proses pemulihan korban kekerasan seksual di atas, perilaku Putri yang mengaku sebagai korban justru bertentangan dengan profil korban menuju pemulihan,” pungkas hakim.

Pembunuhan terhadap Yosua terjadi pada Jumat, 8 Juli 2022 di rumah dinas Sambo nomor 46 di Kompleks Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Sambo divonis dengan pidana mati karena dinilai terbukti melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan perbuatan yang menyebabkan sistem elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

***

Tiga Kades dan Satu Kelurahan Sampaikan 5 Usulan Prioritas di Musrenbang Tingkat Kecamatan Toapaya

0

NARASI- Terdiro dari Tiga Desa yakni Desa Toapaya Selatan, Desa toapaya Utara, Desa Toapaya Asri dan Kelurahan Toapaya menyampaikan masing-masing 5 usulan Prioritas pada musrembang tingkat kecamatan di Toapaya, kali ini usulan proritas didominasi pembangunan fisik, seperti semenisasi, pengaspalan, renovasi pembangunan masjid dan musholla, Rabu (8/2/2023).

Wakil ketua I DPRD Bintan Fiven sumanti menyampaikan sambutan sekaligus menerangkan hasil pokir dewan yang telah diterima masyarakat.

Skertaris Camat Toapaya Azimir dalam pembukaan musrembang menyampaikan, beberapa usulan prioritas lebih mengarah pada pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat.

Bupati Bintan Roby Kurniawan menyampaikan sambutan musrembang tingkat Kecamatan Toapaya.

“Beberapa usulan prioritas lebih cendrung oada pembangunan semenisasi dan pemberdayaan masyarakat,” sebutnya.

Salah satu Kades menyampaikan 5 usulan prioritas dihadapan Bupati dan anggota DPRD Bintan.

Beberapa usulan prioritas yang disampaikan oleh Kades Toapaya Selatan, Kades Toapaya Utara, Kades Toapaya dan Lurah Toapaya Asri. Mereka masing-masing memyampaikan 5 usulan prioritas.

Seluruh OPD Bintan hadir dalam kegiatan Musrenbang Kecamatan Toapaya.

Samentara itu, Bupati Bintan Roby Kurniawan daalm sambutannya menyampaikan, semua usulan sangat dibutuhkan namun dengan keterbatasan anggaran yang ada pemerintah harus menyatukan pikiran, persepsi yang harus benar-benar diprioritaskan.

Tokoh masyarakat kecamatan Toapaya hadir dan mendengarkan usulan yang disampaikan masing-masing Desa dan Kelurahan.

“Apresiasi pada bapak-bapak kepala desa, Lurah, tokoh masyarakat dan masyarakat se Kecamatan tuapaya yang telah menyelesaikan musrenbang tingkat desa dan kelurahan dapat dijalankan, namun dari usulan akan kita satukan, Para kades dan lurah tidak perlu khawatir Karena untuk pembangunan usulan tidak hanya melalui musrenbang namun bisa melalui juga pokok-pokok pikiran anggota DPRD,” ucap Bupati Bintan.

Kades Toapaya Utara menyampaikan 5 usulan prioritas.

Bahkan pemerintah provinsi kepri juga ikut memberikan dukungan kepada pemkab Bintan berupa pembangunan fisik. Salah satunya untuk tahun 2023 ini Perencanaan teknis dan rehabilitasi box cover di Jalan Berdikari di desa tuapaya Selatan dan Toapaya Utara.

“Pemerintah provinsi dari pak gubernur Kepri membantu 4,7 miliar lebih khusus di kecamatan Toapaya berupa semenisasi jalan jalan Gabus  RT 5 RW 2 sebesar Rp 200 juta kemudian seminisasi RW 1 Desa Toapaya, kemudian masjid al-ikhlas kampung Bugis sebesar Rp 25 juta, dan beberapa lagi termasuk ada pada usulan prioritas yang disampaikan tadi ,” timpalnya lagi.

Narasi   : jhon

Foto       : Granita

Ketua DPD HKTI Kepri Lantik Pengurus DPC HKTI Lingga

0

RASIO.CO, Lingga – Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kepulauan Riau, secara resmi melantik Dewan Pengurus Cabang (DPC) HKTI Kabupaten Lingga, yang dilaksanakan di Gedung Nasional Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, Kepri. Minggu(12/2), malam.

Ketua DPD HKTI Kepri, Aunur Rafiq dalam sambutannya menyampaikan, pelantikan dan pengukuhan DPC HKTI Kabupaten Lingga, yang diselenggarakan oleh HKTI Kepulauan Riau, HKTI Kepri mengucapkan tahniah kepada ketua dan seluruh pengurus HKTI Kabupaten Lingga.

“Setelah pelantikam ini dengan harapan mari berkomitmen bagaimana petani yang ada di Kabupaten Lingga, dan petani yang ada di kota lain serta provinsi, dapat kita dorong agar mereka akan semakin baik, berkualitas dan menuju kepada tingkat kesejahteraan petani yang semakin meningkat,” kata Aunur Rafiq ketika ditemui usai pelantikan DPC HKTI Lingga di Gedung Nasional Dabo Singkep.

Aunur Rafiq menjelaskan, beberapa kendala yang ada seperti telah disampaikan terutama adalah masalah penyediaan pupuk, dan petani tidak memasalahkan penyediaan bibit, karne harga pupuk yang sangat tinggi tidak memiliki daya saing untuk harga jual.

Aunur Rafiq melanjutkan, seperti yang terjadi saat ini kenaikan harga pupuk tersebut, diakibatkan ketersediaan pupuk secara nasional, karena peperangan Rusia dan Ukraina mempengaruhi ekspor dari dua negara tersebut, sehingga harus mengambil ke negara lain yang harganya sangat tinggi.

“Tentunya hal telah disampaikan kepada Ketua HKTI pusat, pak Moeldoko dan beliau akan berkoordinasi dengan Kementerian pertanian, pada tahun ini di Provinsi Kepri mendapat bantuan pupuk dari pusat, namun belum diketahui jenisnya apa,” terangnya.

“Selaku ketua HKTI Kepri, saya akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lainnya untuk membicarakan hal ini, sehingga apa yang di usulkan masyarakat akan disampaikan kepada Gubernur, diharapkan Gubernur bersikap pro aktif untuk menyikapi masalah dunia pertanian, terutama petani di Provinsi Kepri,” tambah Rafiq.

Puspan

Hakim Tepis Motif Pelecehan Seksual Terhadap Putri Candrawathi

0

RASIO.CO, Jakarta – Hakim Ketua Sidang Ferdy Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Wahyu Iman Santoso, menepis motif pelecehan seksual terhadap terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), Putri Candrawathi.

“Majelis hakim tidak memperoleh keyakinan yang cukup bahwa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat telah melakukan pelecehan seksual atau perkosaan atau bahkan perbuatan yang lebih dari itu kepada Putri Candrawathi,” ucap Wahyu dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin.

Wahyu menjelaskan, terkait dengan konteks relasi antar-gender, Putri Candrawathi yang saat itu merupakan istri dari Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo memiliki posisi yang lebih unggul dan juga dominan apabila dibandingkan dengan Yosua.

“Sehingga, karena adanya ketergantungan relasi kuasa dimaksud, sangat kecil kemungkinannya korban melakukan kekerasan seksual atau pelecehan seksual terhadap Putri Candrawathi,” ujar Wahyu dikutip Antara.

Lebih lanjut, Wahyu juga mengatakan bahwa tidak ada fakta yang mendukung Putri Candrawathi mengalami gangguan berupa stres pasca-trauma akibat pelecehan seksual atau pun perkosaan.

“Sehingga motif yang lebih tepat menurut majelis hakim adanya perbuatan atau sikap korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, di mana perbuatan atau sikap korban Nofriansyah Yosua Hutabarat tersebut yang menimbulkan perasaan sakit hati yang begitu mendalam terhadap Putri Candrawathi,” tuturnya.

Dengan demikian, majelis hakim menyatakan bahwa adanya alasan pelecehan seksual terhadap Putri Candrawathi patut dikesampingkan. Sebelumnya, pihak Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi mengatakan bahwa telah terjadi pelecehan seksual terhadap Putri Candrawathi yang dilakukan oleh Yosua. Cerita Putri mengenai pelecehan seksual yang ia alami menyulut emosi Ferdy Sambo.

Atas dasar peristiwa tersebutlah, terjadi pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat di Rumah Dinas Ferdy Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan.

“Sehingga, terhadap adanya alasan demikian patut dikesampingkan,” ucap Wahyu.

***

PPS Lantik 82 Pantarlih se-Kecamatan Singkep

0

RASIO.CO, Lingga – Panitia Pemungutan Suara (PPS) Singkep, melantik Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP/Pantarlih), yang ada di Kecamatan Singkep, di Gedung Pertemuan Sapta Pesona, Kelurahan Dabo, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepri. Ahad (12/2) pagi.

Adapun yang dilantik PPS tersebut, merupakan Pantarlih dari 3 Desa dan 3 Kelurahan yang ada di Kecamatan Singkep dengan jumlah 82 orang, dan usai pelantikan mereka lansung melaksanakan 3 kegiatan lainnya, diantaranya Apel persiapan, Bimtek dan Coklit hari pertama.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lingga, Hasbullah mengatakan, kegiatan pelantikan pantarlih ini secara serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia yang dilantik oleh PPS, yang mana hari ini juga akan di mulai Coklit hari pertama.

“Dalam kegiatan pelantikan yang dilaksanakan, akan dilanjutkan dengan 3 kegiatan lainnya, berikutnya pantarlih akan kembali ke daerah masing-masing sesuai dengan daerah pemilihan nya,” kata Hasbulah saat diwawancarai usai kegiatan pelantikan pantarlih di Gedung Sapta Pesona Kelurahan Dabo.

Hasbullah menjelaskan, sejauh ini untuk pelaksanaan coklit berdasarkan data pemilih dilokasi masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang mana dalam melakukan pendataan pantarlih tanpa intervensi dari pihak mana pun, mereka melakukannya sesuai dengan keadaan jumlah penduduk, karena coklit ini untuk mencocokan dan meneliti daftar pemilih sebagai lembar kerjannya, apakah elemen datanya sudah sesuai apa tidak.

Hasbullah melanjutkan, berikutnya adakah potensial pemilih baru, dimana nanti apa bila ada data pemilih itu tidak memenuhi syarat yang terdaftar dalam pemilih, maka masuk ke daftar potensial pemilih, yang selanjutnya apa bila ada daftar pemilih itu yang tidak memenuhi syarat nantinya akan dicoret, seperti data ganda, meninggal, dan telah menjadi TNI/Polri.

“Kalau untuk pemilih pemula, yang mana hari ini penyusunan data pemilih atau pemutahiran data pemilih, maka inilah yang akan mengakomodir pemilih pemula yang tidak masuk ke dalam daftar pemilih, dan ini berdasarkan administrasi kependudukan masing-masing,” ungkapnya.

Dikatakan, apakah sudah masuk usia nya pada tanggal 14 Februari 2024 nanti usia nya genap 17 tahun, maka dia akan dimasukkan ke dalam pemilih baru atau pemula, sehingga nantinya usia 17 tahun atau lebih atau pensiunan baik itu TNI/Polri, inilah yang kita anggap pemilih baru atau pemula, karena sejauh ini TNI/Polri itu tidak masuk dalam syarat pemilih, setelah purnabhakti atau pensiun maka masuk dalam data pemilih.

Hasbullah menghimbau kepada pantarlih yang dilantik hari ini, untuk bekerja sesuai dengan peraturan perundang-udangan, jaga netralitas dan jangan melakukan tindakan-tidakan yang diluar prosudural yang telah ditetapkan oleh KPU, laksanakan dengan sebaik-baiknya dan lakukan pencoklitan sesuai dengan data yang dimiliki serta turun secara nyata jangan bekerja diatas kertas, tetapi kunjungi masing-masing pemilih itu sesuai dengan data pemilihnya.

“Kami berharap masyarakat siap untuk menerima petugas pantarlih, dan menyiapkan dokumen dan hal-hal yang dianggap perlu untuk tanggapan terhadap pekerjaan pantarlih kami, sama-sama kita untuk mensuksekan pemilu tahun 2024 ini, mudah-mudahan pemilu kita berjalan dengan lancar dan konsusif,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lingga, Zamroni yang hadir pada pelantikan tersebut berharap, nantinya pantarlih ini bisa bekerja sesuai dengan perundang-undangan, yang bekerja dengan hak pilihnya di pesta demokrasi 2024 mendatang.

Karena coklit ini penting, tambah Zamroni, untuk memastikan apakah masyarakat masuk dalam daftar pemilih atau tidak, untuk itu, kita Bawaslu melakukan pengawasan melekat untuk hak pilih masyarakat, yang sudah berada diatas 17 tahun atau sudah menikah, serta datang ke rumah-rumah masyarakat apakah sudah terdata atau belum.

“Karena ada juga pemilih pemula yang baru memasuki 17 tahun atau pensiunan TNI/Polri maka sangat penting coklit ini, dan jika terjadi intervensi terhadap pantarlih sudah ada penegak hukum, boleh lewat Bawaslu dengan Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu), namun jika ada intervensi-intervensi tersebut bagus ke pihak kepolisian,” tutupnya.

Puspan

Ratusan Peserta Ikuti Fun Bike HKTI

0

RASIO.CO, Lingga – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Kepulauan Riau bersama HKTI Kabupaten Lingga, menggelar Fun Bike di Dabo Singkep diikuti ratusan peserta, start yang dimulai dari Lapangan Merdeka Dabo Singkep, menuju beberapa titik yang telah ditentukan, dan finis Objek Wisata Batu Berdaun, Desa Batu Berdaun, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepri. Minggu (12/2) pagi.

Bupati Lingga yang merupakan Ketua HKTI Kabupaten Lingga, Muhammad Nizar menyampaikan selamat datang kepada Ketua HKTI Kepri, yang telah bersepakat untuk melaksanakan kegiatan Fun Bike di Dabo Singkep Kabupaten Lingga.

“Mudah-mudahan, kegiatan dan kebersamaan ini di mudahkan Allah SWT, dari awal sampai selesai dengan lancar,” kata Nizar dalam sambutannya sekaligus melepas peserta Fun Bike di Lapangan Merdeka Dabo Singkep.

Sementara itu, Ketua HKTI Provinsi Kepri, Aunur Rafiq meyakini, DPC HKTI Lingga dan Pemkab Lingga, bisa bersinergi mendorong dan juga mengembangkan sektor pertanian di Kabupaten Lingga.

“Saya kira sebagai ketua HKTI Lingga sekaligus sebagai Bupati, yang sama seperti saya, akan bisa sinergis dalam menyusun program-program, khususnya dalam bidang pertanian dan bisa dekat dengan petani dan nelayan dan bisa meresponnya,” kata Aunur Rafiq yang merupakan Bupati Karimun, saat diwawancarai awak media di Objek Wisata Pantai Batu Berdaun, Kecamatan Singkep usai acara Fun Bike HKTI Kepri, Minggu (12/2).

Bupati Karimun yang pernah menjabat sebagai Lurah Dabo pada tahun 1993 ini mengatakan, dikepemimpinan, Muhammad Nizar sebagai Ketua DPC HKTI Lingga, para petani akan terus berkembang dan berhasil menjadi pensuplay komoditi pertanian untuk Kepulauan Riau.

“Mungkin komoditi-komoditi yang dikembangkan disini, bisa mensuplay untuk provinsi khususnya Kota Batam sebagai tujuan bisnis,” terangnya.

Aunur Rafiq mengaku, kehadirannya di Kabupaten Lingga mendapat sambutan yang luar biasa, baik itu dari masyarakat, pemerintah daerah dan FKPD Kabupaten Lingga.

“Kami disini disambut sangat baik oleh masyarakat Lingga, saya kira Kabupaten Lingga akan bisa mengejar kabupaten yang lain yang ada di Kepri, dan Pak Nizar sebagai Bupati sangat luar biasa,” ungkapnya.

Aunur Rafiq berharap, hubungan silaturahmi yang sudah sejak lama terjalin dapat semakin erat, dan melalui HKTI hubungan Lingga dan Karimun dapat bersinergi, khususnya membangun sektor pertanian dan mensejahterakan masyarakat.

Sebagai Ketua HKTI Kepri, Aunur Rafiq mengucapkan terimakasih dan apresiasi pada seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah dan seluruh jajaran FKPD yang telah memeriahkan kegiatan Fun Bike HKTI Kepri.

“Insya Allah, dengan silaturahim dan menjalin hubungan untuk membina khususnya HKTI, bagaimana menjaga ketahanan pangan dan bagaimana bisa membuat petani bisa sejahtera dan makmur melalui HKTI,” paparnya.

Ikut dalam kegiatan Fun Bike HKTI tersebut, Ketua DPD HKTI Kepri beserta jajaran, Ketua DPC HKTI Lingga beserta jajaran, Kapolres Lingga, Danlanal Dabo Singkep, Kepala Lapas Dabo Singkep, Ketua KONI Lingga, Ketua TP-PPK Kabupaten Lingga dan para peserta.

Puspan

3 Pejabat Universitas Udayana Jadi Tersangka Korupsi Seleksi Mandiri

0

RASIO.CO, Bali – Kejati Bali menetapkan tiga pejabat di Universitas Udayana berinisial IKB, IMY, dan NPS sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi.

Mereka diduga melakukan penyalahgunaan dana sumbangan pengembangan institusi (SPI) mahasiswa baru seleksi jalur mandiri.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Bali, A Luga Harlianto mengatakan penetapan tersangka dilakukan usai rangkaian proses hukum dilakukan hingga ditemukan unsur pidana.

“Sejak 24 Oktober 2022, penyidik Kejati Bali bekerja secara profesional dan sesuai hukum acara melaksanakan sejumlah tindakan penyidik baik meminta keterangan saksi, pendapat ahli, melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap dokumen-dokumen terkait,” kata Luga, Minggu (12/2).

Dia menjelaskan tersangka IKB, IMY sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi SPI Mahasiswa baru seleksi jalur mandiri tahun akademik 2020 dan 2021. Sementara tersangka NPS ditetapkan sebagai tersangka korupsi penyalahgunaan dana SPI jalur mandiri Unud dari tahun akademik 2018 hingga 2019 sampai 2022 dan 2023.

“Hingga dengan ditetapkannya tersangka, total penerimaan dari pungutan atau pengenaan uang SPI tanpa dasar kepada calon mahasiswa sejumlah Rp 3,8 miliar,” kata Luga dikutip cnnindonesia.

Dia mengatakan nominal masih bisa bertambah seiring proses hukum yang berjalan. Selain itu, bisa pula ada tersangka baru.

“Prinsipnya, penyidik bekerja optimal menemukan alat bukti, lalu membuat terang tindak pidana yang terjadi yang pada akhirnya akan ditemukan pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.

Ketiga tersangka disangka melanggar Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

***