Sabtu, November 14, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 654

AJI Desak Dewan Pers Bentuk Satgas Anti Kekerasan Terhadap Jurnalis

0

RASIO.CO, Jakarta – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mendesak Dewan Pers untuk membuat satuan tugas (Satgas) khusus anti kekerasan terhadap jurnalis.

Desakan itu diungkapkan Ketua Umum AJI Sasmito setelah ada dugaan teror bom di samping rumah jurnalis senior Papua, Victor Mambor, pada Senin (23/1).

“Tentu kita berharap ke dewan pers bisa membuat satgas antikekerasan jurnalis terkait kasus ini, terkait kasus yang dialami bang Victor, karena skalanya ini sudah cukup masif dan membahayakan keselamatan jiwa,” kata Sasmito dalam konferensi pers, Selasa (24/1).

Sasmito juga menuntut negara untuk melindungi keselamatan jurnalis. Dia menyebut negara bisa memaksimalkan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan kepolisian dalam upaya tersebut.

“Negara wajib memberi perlindungan jangan sampe ada serangan-serangan lanjutan, ada beberapa lembaga yang bisa dimaksimalkan bisa dari Polri atau LPSK biar enggak ada serangan lanjutan pasca serangan bom,” ujarnya dikutip cnnindonesia.

Di satu sisi terkait dugaan teror bom terhadap Victor di Jayapura, AJI Indonesia bakal mendorong upaya perlindungan LPSK terhadap jurnalis senior tersebut.”Itu mungkin bisa salah satu opsi pertimbangan apakah kita kan menghubungi LPSK atau LPSK yang aktif menawarkan perlindungan pada kasus sebelumnya,” ujarnya.

Dia juga berharap polisi bisa mengusut tuntas dugaan teror bom terhadap jurnalis tersebut. Menurutnya, teror itu membuat nyawa jurnalis terancam.

“AJI mendesak kasus ini menjadi kasus yang terakhir supaya ditindak lanjuti agar ditelusuri oleh kepolisian dibawa ke jaksa,” ujarnya.

Dalam kasus ini, Victor mengaku menyerahkan advokasi pada LBH Jayapura dan AJI. Dia berkata akan mengikuti langkah yang akan dilakukan AJi dan LBH Jayapura. Sementara ini, dia akan tetap waspada.

“Kalau soal pendampingan LPSK saya serahkan pada kawan kawan AJI Jayapura. Saya ikut tindakan mereka,” ujar Victor dalam kesempatan yang sama.

Sementara itu, Polda Papua mengaku tengah menyisir sejumlah CCTV guna mengusut dugaan teror bom di samping rumah jurnalis Victor Mambor.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Prabowo mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan awal, aksi pelemparan bom itu terekam oleh CCTV di sekitar lokasi.

Hanya saja, kata dia, dalam rekaman tersebut tidak terlihat jelas pelaku pelemparan bom tersebut. Oleh karena itu kepolisian pun masih berupaya mengidentifikasi pelaku teror itu.

“Tim perlu melakukan identifikasi lebih mendalam serta mengumpulkan bukti pendukung lainnya berupa keterangan saksi dan sebagainya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (25/1).

Ignatius mengatakan tim identifikasi dari Satreskrim Polresta Jayapura Kota juga telah rampung melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) kasus ledakan yang terjadi di Kompleks Bak Air Angkasa, Jayapura tersebut.

Kendati demikian, pihaknya masih belum mengetahui jenis bom atau bahan peledak yang digunakan dalam aksi teror itu. Ignatius menjelaskan seluruh bukti tengah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Papua.

Sementara itu, Kapolresta Jayapura Kota Kombes Victor D Mackbon menjelaskan pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi yang berada di sekitar TKP kejadian.

“Supaya terang kejadian sebenarnya dan siapa yang bertanggung jawab kami masih akan mendalaminya melalui penyelidikan lebih lanjut,” tuturnya.

Sebelumnya, Victor mengungkapkan kronologi detik-detik menjelang bom meledak di samping rumahnya di Jayapura pada Senin (23/1).

Victor bercerita dia terbangun dari tidur sekitar pukul 02.00 WIT dini hari. Dia pun keluar rumah dan membuka laptop untuk mengerjakan sesuatu. Setelah itu, Victor kembali memasuki rumah untuk menonton televisi (TV) sekitar pukul 04.00 WIT.

Beberapa menit kemudian, Victor mendengar suara motor menuju rumahnya. Suara motor itu, kata Victor, berhenti beberapa menit. Lalu motor kembali bersuara meninggalkan rumahnya.

Tak lama setelah motor pergi, bom pun meledak sekitar pukul 04.20 WIT, usai azan Subuh berkumandang. Victor menyebut suara dari ledakan itu sangat besar dan membuat rumahnya bergetar.

“Saya dengar orang starter motor, motor matic. Terus jalan motornya. Kalau matic kan langsung jalan. Tidak sampai satu menit setelah dia jalan itu meledak itu,” kata Victor dalam konferensi pers daring, Selasa (24/1).

“Suaranya besar sekali saya juga kaget tidak seperti petasan, atau tembakan. Ini dekat sekali bunyinya,” imbuhnya.

Mengutip dari Antara, dari bukti rekaman CCTV yang terpasang terlihat sekilas sebuah sepeda motor yang melintasi di samping rumah pengurus Majelis Pertimbangan Organisasi AJI Jayapura itu

Bom meledak di pinggir jalan berjarak sekitar tiga meter dari dinding rumah Victor Mambor yang terletak di Kelurahan Angkasapura, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura.

Sebagai catatan, itu bukanlah teror pertama yang dialami Victor. Sebelumnya, terjadi teror pada jurnalis senior itu pada 21 April 2021 yang mengakibatkan mobil Isuzu D-Max miliknya dirusak orang tidak dikenal.

***

Memori Kolektif Perjalanan Daerah, Permudah Akses Informasi Masyarakat

0

RASIO.CO,  Batam – Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad hadir dalam Rapat Paripurna Laporan Pansus Pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Kearsipan sekaligus pengambilan keputusan, Rabu (25/1).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin ini, diawali laporan oleh Ketua Pansus Ranperda Kearsipan Kota Batam Rohaizat.

Setelahnya, forum kompak sepakat menyetujui Ranperda ini menjadi Perda. Kamaluddin kemudian mempersilahkan Amsakar Achmad menyampaikan pendapat akhir yang dalam hal ini mewakili Wali Kota Batam Muhammad Rudi.

Usai paripurna, Amsakar berterimakasih dan menyampaikan apresiasi kepada DPRD Batam, khususnya pansus yang telah mendukung terwujudnya perda ini.

“Terima kasih kepada semua pihak stakeholder terkait sehingga Ranperda ini jadi Perda,” kata Amsakar.

Ia menyebutkan, pada prinsipnya perda ini diperlukan sebagai memori kolektif perjalanan daerah, dalam hal ini Batam.

“Sekaligus membuka ruang atau akses informasi kepada masyarakat,” ucap Amasakar.

Lanjut dia, perda arsip ini tentu saja mengukuhkan ingatan perihal perjalanan daerah ini. Dari sejak berdiri hingga berkembang dan maju seperti sekarang.

“Dengan ini ada bukti autentik yang dapat direkam dari jejak perjalanan daerah,” imbuhnya.

Menurutnya, Perda kearsipan memiliki peran penting dan strategis mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

“Yang dapat dilihat antara lain, lewat akuntabilitas, transpransi. Dan arsip, menjadi salah satu indikator untuk terkait transparansi atau keterbukaan informasi publik itu,” pungkasnya.

Redaksi@www.rasio.co//

Gesa Pelaporan Keuangan ke BPK, Rudi : Pertahankan Opini WTP

0

RASIO.CO, Batam – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, menggesa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Batam untuk segera melaporkan keuangan daerah ke Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Hal itu disampaikan Rudi saat Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan LKPD Pemko Batam TA 2022 di Ruang Embung Fatimah, Rabu (25/1).

“Data keuangan 2022 langsung laporkan secepatnya, mungkin akhir bulan ini sudah selesai. Agar pemeriksaan segera diselesaikan,” ujar Rudi di acara yang dihadiri Kepala BPK Kepri, Jariyatna, tersebut.

Rudi menekankan bahwa Pemerintah Kota Batam terus terbuka dan menyiapkan semua data yang akan diperiksa. Ia pun menekankan setiap kegiatan sudah ada aturan.

“Semua pelaksanaannya harus mengacu kepada aturan yang ada,” ujarnya.

Rudi pun melaporkan sejumlah program yang sedang ia laksanakan mulai dari pembangunan hingga penataan ruang dan pelayanan ke masyarakat.

“Saat ini kami juga terus mendorong penggunaan non tunai di tengah masyarakat,” ujarnya.

Terkait pelaporan keuangan daerah, ia meminta agar jajarannya di Pemko Batam untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah diraih 10 kali berturut di kepemimpinannya.

Sebelumnya, Pemko Batam di era kepemimpinan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, sudah meraih penghargaan dari Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani.

Penghargaan tersebut diserahkan Sri Mulyani atas capaian Pemko Batam meraih 10 kali opini WTP secara berturut dari BPK.

Keberhasilan Pemko Batam meraih 10 kali opini WTP secara berturut ini tidak terlepas dari dukungan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, yang terus berkomitmen menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Ia mengatakan, penghargaan dari Kemenkeu RI ini merupakan hasil kerja semua pihak yang terus berjuang menciptakan transparansi dan pengelolaan keuangan yang baik.

“Pemerintah Kota Batam telah berhasil mempertahankan Opini WTP yang ke-10 kalinya secara berturut-turut dan semoga Pemerintah Kota Batam dapat mempertahankan opini ini pada masa yang akan datang,” kata Rudi.

Ia menyampaikan, dengan memperoleh opini tersebut secara umum laporan keuangan Pemerintah Kota Batam sudah sesuai dengan prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Bahkan, sebelum mendapat apresiasi dari Kemenkeu ini, Pemko Batam telah mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) dari Pemerintah Pusat sebesar Rp25.781.460.000 atas capaian opini WTP ini.

“Apresiasi dari Pemerintah Pusat ini menjadi penyemangat Pemko Batam untuk bekerja lebih baik lagi ke depan dan demi pelayanan prima kepada masyarakat,” katanya.

Dijelaskan Rudi, capaian Pemko Batam tersebut tentunya juga atas dukungan DPRD Batam yang selama ini telah memberikan dukungan dan kerjasamanya sehingga laporan keuangan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran mendapatkan opini WTP hingga 10 kali berturut.

Rudi juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemko Batam yang telah melaksanakan program kegiatan Tahun Anggaran 2021 dan telah menyajikan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbasis akrual.

Sementara itu, Kepala BPK Kepri, Jariyatna, dalam pertemuan itu membawa langsung tim pemeriksa. Turut hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Batam, Jefridin Hamid, dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemko Batam.

Redaksi@www.rasio.co//

Mengenal Manfaat Air Kelapa untuk Kesehatan

0

RASIO.CO, Jakarta – Manfaat air kelapa tidak hanya sekadar untuk menghilangkan rasa haus, tetapi juga baik untuk kesehatan tubuh. Selain bisa mengatasi gejala dehidrasi ringan, konsumsi air kelapa juga dapat menurunkan risiko terjadinya penyakit jantung.

Air kelapa kerap menjadi pilihan minuman yang dikonsumsi saat cuaca panas untuk melepas dahaga. Selain rasanya yang menyegarkan, air kelapa juga memiliki beragam manfaat yang baik untuk kesehatan. Air kelapa juga bisa menjadi salah satu pilihan minuman sehat setelah vaksinasi.

Selain menghilangkan dahaga, air kelapa juga dapat memberikan beragam manfaat bagi tubuh. Dikutip Alodokter, Berikut ini adalah beberapa manfaat air kelapa yang dapat Anda peroleh,

1. Meningkatkan stamina tubuh

Tak hanya memberikan efek menyegarkan, air kelapa juga dapat meningkatkan stamina tubuh. Hal ini berkat kandungan karbohidrat di dalam air kelapa yang dapat digunakan tubuh untuk menghasilkan energi, sehingga Anda pun bisa lebih bersemangat dalam menjalani aktivitas.

2. Mencegah dehidrasi

Air kelapa juga kerap digunakan untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh dan mengatasi dehidrasi ringan. Meski demikian, Anda tetap dianjurkan untuk minum air putih setidaknya 8 gelas setiap harinya untuk mencegah dehidrasi.

3. Menjaga daya tahan tubuh

Air kelapa mengandung beragam antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari paparan radikal bebas penyebab berbagai penyakit. Bahkan air kelapa ditambah dengan perasan jeruk nipis dipercaya sebagai minuman untuk menyembuhkan COVID-19. Meski demikian, manfaat air kelapa ini masih perlu dikaji lebih lanjut.

4. Menurunkan risiko terjadinya penyakit jantung

Air kelapa dipercaya memiliki efek yang dapat menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL) dalam darah, sehingga dapat mengurangi penumpukan lemak yang menjadi salah satu faktor risiko penyakit jantung dan serangan jantung.

5. Mencegah penyakit batu ginjal

Sebuah studi menyebutkan bahwa air kelapa dapat mencegah penumpukan kristal yang menempel pada ginjal dan bagian lain dari saluran kemih. Hal ini menjadikan air kelapa diyakini efektif untuk mencegah batu ginjal.

6. Menurunkan tekanan darah

Manfaat air kelapa diduga baik untuk menurunkan dan mengontrol tekanan darah. Hal ini karena air kelapa memiliki kandungan kalium yang terbukti dapat menurunkan tekanan darah pada penderita darah tinggi.

Meski demikian, manfaat air kelapa untuk menurunkan tekanan darah ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut.

Selain beragam manfaat air kelapa di atas, minuman ini juga dipercaya bisa menjaga kesehatan saluran pencernaan. Salah satu khasiat air kelapa bagi pencernaan yaitu meredakan gejala asam lambung naik atau penyakit asam lambung.

Cara Mengonsumsi Air Kelapa yang Tepat

Untuk mendapatkan manfaat air kelapa secara maksimal, sebaiknya Anda mengonsumsi air kelapa murni yang diperoleh langsung dari buah kelapa. Selain itu, Anda juga disarankan untuk tidak menambahkan gula atau pemanis buatan saat mengonsumsinya.

Jika Anda mengonsumsi air kelapa kemasan, pastikan kemasan tidak rusak dan perhatikan kembali kandungan nutrisi yang ada di dalamnya. Kebanyakan air kelapa kemasan sudah tidak lagi murni dan diberi perasa atau gula tambahan. Jika dikonsumsi secara berlebihan, tentu tidak baik bagi kesehatan.

Anda bisa menyimpan air kelapa kemasan di dalam kulkas agar tetap terjaga kesegarannya. Namun, bila sudah dibuka, segera habiskan air kelapa kemasan tersebut setidaknya dalam waktu 24 jam.

Apabila Anda mengalami keluhan setelah mengonsumsi air kelapa, seperti mual, muntah, sakit perut, atau diare, konsultasikan keluhan Anda ke dokter agar dapat dilakukan pemeriksaan dan penanganan.

***

Pleidoi Putri : Saya Dituduh Berdusta, Mendramatisir Situasi

0

RASIO.CO, Jakarta – Istri mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi mencurahkan isi hatinya dalam nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (24/1).

Dalam salah satu baris kalimat pleidoinya itu, terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J itu mengaku telah dituduh sebagai perempuan tua yang mengada-ada.

Dia lantas menyoroti komentar di media sosial hingga pemberitaan media massa perihal posisinya dalam perkara tersebut. Salah satu tuduhan itu, Putri dianggap berdusta dan mengarang peristiwa pelecehan seksual yang diduga dilakukan ajudan suaminya itu.

“Sementara di berbagai media dan pemberitaan saya dituduh berdusta dan mendramatisir situasi. Tidak berhenti di situ saja, saya dituding sebagai perempuan tua yang mengada-ada,” ucapnya di hadapan hakim.

Putri merasa semua kesalahan diarahkan kepada dirinya tanpa bisa melawan. Bahkan, ketika ia memilih untuk diam, publik mendesak untuk muncul dan berbicara.

“Namun ketika saya bicara, kembali muncul komentar dari para pengamat yang tidak pernah mengetahui kejadian sebenarnya namun berkomentar bahwa saya bukan korban kekerasan seksual, karena masih sanggup bicara,” kata Putri dikutip cnnindonesia.

“Apapun yang saya lakukan menjadi salah di mata mereka,” sambungnya.

Putri mengatakan jika diberikan pilihan, ia akan lebih memilih untuk menutup rapat-rapat peristiwa pelecehan seksual yang diklaim dialaminya saat berada di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022.

Pasalnya, bila Putri kembali menyampaikan peristiwa pelecehan itu akan semakin menghidupkan trauma mendalam dan malu dalam dirinya.

Sebelumnya, Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Putri Candrawathi dengan hukuman pidana delapan tahun penjara lantaran dinilai terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.

Putri dinilai jaksa terbukti melanggar Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam perkara ini, Putri didakwa bersama empat orang lainnya, yaitu Ferdy Sambo, Kuat Ma’ruf, Bharada E, dan Bripka RR.

Dalam berkas tuntutan terdakwa Kuat Ma’ruf, jaksa menyatakan tak ada pelecehan seksual yang dialami Putri Candrawathi di rumah Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022.

Menurut jaksa, peristiwa yang terjadi justru perselingkuhan antara Brigadir J dengan Putri. Kesimpulan itu berdasarkan keterangan sejumlah saksi, salah satunya Kuat Ma’ruf.

***

Gantangan, Wadah Silahturahmi Para Pecinta Burung

0

RASIO.CO, Batam – Bagi orang yang tidak hobby dengan burung, tentu akan asing mendengan istilah Gantangan, tetapi bagi para Kicau mania, sebutan bagi para penghobi lomba burung berkicau, istilah Gantangan justru sangat lekat.

Karena gantangan ini adalah sebuah tempat yang menjadi ajang perhelatan lomba burung berkicau, dimana di tempat inilah para kicau mania mengadu kicauan burung jagoannya, untuk memenangkan sebuah kontes yang diselenggarakan pihak pengelola gantangan.

Priyo, orang yang cukup berpengalaman di dunia kontes burung berkicau ini menuturkan, Hadiah uang tunai yang diperebutkan dalam sebuah kontes biasanya terhitung lumayan hingga mencapai jutaan rupiah.

Namun ternyata para kicau mania tidak sekedar mengejar hadiah, namun mereka justru lebih mengejar nilai bisnis dari hasil memenangkan sebuah kontes.

Dimana ketika burung jagoannya menang ataupun mendapatkan peringkat dalam sebuah kontes ternyata dapat menaikkan nilai jual burung tersebut yang konon harganya bisa mencapai jutaan rupiah.

Inilah salah satu yang menjadi daya tarik di dunia burung berkicau ini. Hingga tak heran penggemar burung berkicau di kota Batam berkembang cukup pesat, hal itupun terpantau awak rasio.co saat berkesempatan mengunjungi kontes burung berkicau di salah satu gantangan, yakni Gantangan Fenomena yang berlokasi dikawasan Golden Prawn Bengkong yang kebetulan sedang mengadakan kontes burung berkicau, pada Minggu (22/01).

Terpatau di tempat cukup ramai dipadati pengunjung baik para peserta kontes maupun penonton yang turut menyaksikan.

H.Sutardi,SE, selaku pemilik dan pembina Gantangan Fenomena ini menjelaskan tujuan didirikannya gantangan di kawasan ini adalah untuk memberi wadah bagi para penggemar burung berkicau di Kota Batam.

Selain itu, Ia juga ingin memberikan berkontribusi bagi perkembangan wisata di Kota Batam melalui kontes  burung berkicau yang rutin diselenggarakan di Gantangannya ini, Ia berharap bisa menarik wisatawan datang berkunjung.

Sutardi, yang merupakan bacaleg Gerindra DPRD Kota Batam di Pileg 2024 mendatang menambahkan walaupun belum menjadi anggota Dewan dirinya ingin bisa banyak berbuat yang terbaik untuk warga masyarakat.

“Saya ingin mengisi sisa usia saya ini untuk membantu masyarakat, apalagi ketika terpilih menjadi anggota dewan nanti, tentu akan lebih maksimal saya bisa berbuat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat”, ujarnya.

Selanjutnya Anggota Pengurus Gantangan Fenomena, Widodo yang juga merangkap Ketua Penjurian Burung ABN Provinsi Kepri, menjelaskan bahwa gantangan Fenomena yang telah didirikan sejak 2016 ini, tidak hanya sebagai tempat kontes burung tetapi juga sebagai wadah silahturahmi bagi para anggota pecinta burung, dimana mereka juga sering mengadakan kegiatan-kegiatan lain diluar konteks hobby.

“Fenomena ini selain sebuah gantangan juga sebuah wadah komunitas para pecinta burung yang selain rutin mengadakan kegiatan Latihan bersama dan Latihan Prestasi setiap minggunya, juga sering mengadakan acara sosial seperti memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu”, ujarnya.

Lebih lanjut Widodo menjelaskan gantangan di Kota batam ada tersebar di 4 wilayah yang kesemuanya cukup aktif mengadakan kegiatan kontes burung berkicau, dimana ABN selalu diminta menangani penjuriannya.

“ABN ini berkantor pusat di Jakarta dan sudah memiliki beberapa cabang di semua provinsi di Indonesia termasuk di Kepri dan kota Batam ini”, pungkasnya. (rahyudo)

Penyematan Warga Kehormatan Marinir, Sinergitas TNI-Polri Makin Kokoh

0

RASIO.CO, Jakarta – Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyematkan Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan seluruh Kepala Staf TNI, sebagai warga kehormatan Korps Marinir.

“Dalam rangka penyematan sebagai warga kehormatan Korps Marinir yang disematkan kepada Ketua MPR, Ketua DPR, Kapolri, KSAD, KSAL, KSAU yang siang hari ini pelaksanaannya dilaksanakan melalui serbuan amfibi sebagai tugas pokok Marinir di dalam pertempuran mulai dari pendaratan dilanjutkan gerakan serbuan di darat. Saya tekankan ini atas jasa-jasa sumbangsih atas kemajuan TNI khususnya TNI AL dan didalamnya ada Korps Marinir,” kata Yudo di Pulau Damar Kepulauan Seribu, Selasa (24/01).

Setelah menerima penyematan tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa, menjadi warga kehormatan Korps Marinir menjadi kebanggaan baik diri sendiri maupun institusi Polri.

Mengingat, kata Sigit, seorang prajurit Marinir memiliki tugas yang sangat berat dalam menjaga kedaulatan Bangsa Indonesia.

Disisi lain, Sigit kembali menekankan, sebagai Kapolri maupun personel Kepolisian, namun di dalam tubuhnya mengalir darah TNI. Mengingat, Sigit lahir dari keluarga yang berlatarbelakang TNI.

“Saya selalu katakan, saya menjadi polisi dan saat ini saya menjadi Kapolri. Namun di darah saya mengalir darah TNI dan itu akan memperkuat soliditas dan sinergitas TNI-Polri ke depan akan semakin kokoh dan semakin baik,” ujar Sigit di kesempatan yang sama.

Menurut Sigit, dengan adanya pengangkatan warga kehormatan Korps Marinir ini semakin melengkapi baret yang disematkan kepadanya. Diantaranya, warga kehormatan Kostrad, brevet Hiu Kencana, dan disematkan Baret Merah serta Brevet Komando dari Kopassus.

Sigit menekankan, dengan adanya penyematan tersebut hal itu bukan semata-mata hanya seremonial. Melainkan, wujud dan bukti semakin kokohnya sinergitas antara TNI-Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban serta mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.

“Ini tentunya semakin menunjukan sinergitas dan soliditas TNI-Polri semakin hari semakin kokoh dan mantap,” ucap Sigit.

Sinergitas dan soliditas TNI-Polri, dikatakan Sigit, merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesi (NKRI). Menurutnya hal itu akan berpengaruh terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Ini menjadi penting untuk menjaga NKRI, stabilitas kamtibmas akan semakin mantap manakala soliditas TNI-Polri semakin kokoh. Kedaulatan negara akan semakin mantap manakala soliditas dan sinergitas TNI-Polri semakin kokoh. Stabilitas kamtibmas dan politik diperlukan untuk menjaga NKRI semakin kuat dan baik,” tutup Sigit.

***

252 PPS se-Kabupaten Lingga Dilantik KPU

0

RASIO.CO, Lingga – Sebanyak 252 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) perwakilan dari 84 desa dan kelurahan se-Kabupaten Lingga, dilantik oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lingga, di halaman Gedung Nasional Dabo Singkep, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Selasa (24/1) pagi.

Ketua KPU Lingga, Hasbullah menyampaikan, bahwa kegiatan pelantikan 252 PPS yang merupakan perwakilan dari 84 desa dan kelurahan se-Kabupaten Lingga tersebut, setelah pelantikan ini akan dilaksanakan apel gelar pasukan, persiapan untuk menyonsong Pemilu tahun 2024.

Hasbulllah menjelaskan, adapun tugas pertama PPS ini setelah dilantik dan kembali ke desa dan kelurahan masing-masing, para PPS ini akan berkoordinasi dengan kepala desa dan lurah untuk membentuk Sekretariat PPS.

“Anggota PPS ini selanjutnya, akan merekrut panitia pemuktahiran data pemilih (Pantarlih) untuk seluruh Kabupaten Lingga, dan masa tugas PPS ini sampai dua bulan setelah hari pemungutan suara,” kata Hasbullah ketika diwawancarai media usai kegiatan pelantikan PPS di Gedung Nasional Dabo Singkep.

Hasbullah mengatakan, sesuai dengan amanat bahwa PPS nantinya akan bekerja untuk menjaga netralitas dan integritas, dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu tahun 2024 ini.

Hasbullah menambahkan, para PPS ini tidak terdaftar di partai politik, hal ini diketahui karena pada saat mereka mendaftar di KPU, itu melalui sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), yang mana jika terdaftar di partai politik otomatis ada notifikasinya.

“Pada umumnya perekrutan PPS ini dari masyarakat umum, namun ada juga daerah kepulauan yang kekurangan SDM, ada yang dari unsur perangkat desa,” imbuhnya.

Puspan

Eks Ditjen Pajak Angin Prayitno Didakwa Terima Rp29 Miliar dan TPPU

0

RASIO.CO, Jakarta – Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Tahun 2016-2019 Angin Prayitno Aji didakwa menerima gratifikasi sejumlah Rp29.505.167.100 dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Surat dakwaan ini telah dibacakan JPU pada KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (24/1).

“Terdakwa Angin Prayitno Aji selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II tahun 2011-2016 dan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016-2019 bersama-sama dengan Dadan Ramdani, Wawan Ridwan, Alfred Simanjuntak, Yulmanizar dan Febrian menerima uang seluruhnya sejumlah Rp17,5 miliar dan yang khusus diterima terdakwa adalah Rp3,737 miliar serta penerimaan lain sejumlah Rp25.767.667.100,” ujar jaksa KPK Yoga Pratomo di PN Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (24/1).

Dadan merupakan Kepala Sub Direktorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak Tahun 2016-2019. Sedangkan Wawan, Alfred, Yulmanizar dan Febrian selaku Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak pada 2014-September 2019.

Dikutip cnnindonesia, Penerimaan gratifikasi itu terjadi dalam rentang waktu 2014-September 2019.

“Setelah menjabat sebagai Direktur P2, untuk mendapatkan keuntungan dari pemeriksaan para wajib pajak, terdakwa memerintahkan para Kasubdit dan Supervisor Tim Pemeriksa Pajak untuk menerima fee dari para wajib pajak yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat P2 pada Ditjen Pajak,” tutur jaksa.

“Yang hasilnya akan dibagi untuk pejabat struktural yakni untuk terdakwa selaku Direktur dan para Kasubdit sebesar 50 persen, sedangkan 50 persen untuk jatah Tim Pemeriksa,” sambungnya.

Angin yang juga merupakan Ketua Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat menerima gratifikasi dari PT Rigunas Agri Utama (RAU), CV Perjuangan Steel (PS), PT Indolampung Perkasa, PT Esta Indonesia, wajib pajak Ridwan Pribadi, PT Walet Kembar Lestari (WKL), dan PT Link Net.

“Bahwa dari para wajib pajak tersebut di atas, terdakwa telah menerima Rp1.912.500.000, dolar Singapura setara Rp575.000.000 dan dolar Amerika Serikat setara Rp1.250.000.000 sehingga jumlahnya Rp3.737.500.000. Selain itu, terdakwa juga melakukan penerimaan yang berkaitan dengan jabatannya dengan total Rp25.767.667.100 sehingga total yang diterima terdakwa seluruhnya sejumlah Rp29.505.167.100,” ungkap jaksa.

Atas perbuatannya ini, Angin didakwa melanggar Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pencucian Uang

Pada kurun waktu 2014-2020, Angin disebut melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk menutupi harta kekayaan yang berasal dari penerimaan gratifikasi periode 2014-2019 senilai Rp29.505.167.100 dan suap sejumlah Rp14.628.315.000.

Dia membeli tiga bidang tanah di Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Kemudian dua bidang tanah beserta bangunan di Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung.

Berikutnya 60 bidang tanah di Desa Kalong II, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor; delapan bidang tanah di Desa Babakan, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka; satu bidang tanah di Desa Kertasari, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka; satu bidang tanah di Desa Palasah, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka.

Sebelas bidang tanah di Bukit Rhema, Dusun Karang Rejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang; enam bidang tanah di Dusun Jowahan, Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang.

Lalu mpat bidang tanah beserta bangunan di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman; satu bidang tanah beserta bangunan di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman; empat bidang tanah beserta bangunan di Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta.

Serta satu unit apartemen di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang dan satu unit mobil VW Polo 1.2 Warna Hitam.

“Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan,” kata jaksa.

Angin didakwa melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Merespons dakwaan tersebut, Angin tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Sidang dilanjutkan pada Rabu, 1 Februari 2023 dengan agenda pemeriksaan saksi.

Angin merupakan terpidana kasus suap terkait rekayasa pajak yang dijatuhi vonis sembilan tahun penjara dan denda sebesar Rp300 juta subsider dua bulan kurungan. Dia juga dihukum membayar uang pengganti sejumlah Rp3,375 miliar.

***

Kejagung Tetapkan Tersangka Keempat Korupsi Proyek BTS Kominfo

0

RASIO.CO, Jakarta – Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung menetapkan tersangka keempat dalam perkara dugaan tidak pidana korupsi proyek penyediaan infrastruktur “base transceiver station” (BTS) di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Selasa.

“Pada hari ini penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan seorang tersangka, yaitu saudara MA berdasarkan dua alat bukti,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Kuntadi di Jakarta.

MA merujuk pada Mukti Ali, selaku Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment atau PT HTI. Kuntadi menyebutkan setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, pihaknya melakukan penahanan selama 20 hari kepada Mukti Ali di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

“Penahanan terhitung sejak 24 Januari sampai dengan 12 Februari 2023 dalam rangka mempercepat proses penyidikan,” katanya dikutip Antara.

Adapun peran tersangka Mukti Ali dalam perkara ini adalah sebagai Account Director PT HWI telah secara melawan hukum melakukan permufakatan jahat dengan tersangka AAL selaku Direktur Utama BAKTI Kominfo untuk mengkondisikan pelaksanaan pengadaan BTS 4G pada BAKTI Kominfo sedemikian rupa sehingga ketika mengajukan penawaran harga, PT HWI ditetapkan sebagai pemenang.

“Tersangka AM bersama-sama tersangka ALL bermufakat jahat melakukan konspirasi pengadaan proyek tersebut mulai dari perencanaan, penetapan harga, dan seterusnya sehingga pada akhirnya PT HTI dinyatakan sebagai pemenang,” katanya.

Akibat perbuatannya, tersangka AM disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika, Galubang Menak (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, dan Yohan Suryanto (YS) selaku Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020.

Hingga kini dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur “Base Transceiver Station” (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2022 telah ditetapkan sebanyak empat orang sebagai tersangka.

***