RASIO.CO, Batam – Kasus peredaran dugaan rokok illegal alias tanpa dilengkapi pita cukai dengan terdakwa Yaman alias Suang Hiang siap di sidangkan di Pengadilan Negeri(PN) Batam.
Sesuai berkas perkara 457/Pid.B/2022/PN Btm terdakwa Yaman alias Suang Hiang dalam dakwaan sesuai sipp PN batam dijerat dalam Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.
Dan Atau subsidair Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.
Sedangkan barang bukti berupa 64 karton rokok dengan jenis merk HD, Hmind, Hmind bold, Rave, Double Seven dan Luffman yang diduga diamankan dirumah terdakwa Jalan Kartini III No. 25 RT. 001 RW. 003, Sungai Harapan, Batam.
Terdakwa ditangkap sekira bulan April 2022 oleh pihak kepolisian dan diserahkan ke Beacukai Batam, namun ada yang berbeda dibandingkan terpidana terdahulu terdakwa dalam siipp tidak tercantum ditahan.
Dalam dakwaan, Terdakwa Yaman bin Suang Hiang tanggal 09 April 2022 sekira pukul 15.00Wib bertempat di Jalan Kartini III No. 25 RT. 001 RW. 003 Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam didatangi pihak kepolisian.
Ketika ditanya kepolisian terhadap terdakwa ada mengambil rokok merk H-D dari terdakwa dan terdakwa menjawab ada kemudian melakukan pemeriksaan ditemukan sejumlah 64 karton hasil tembakau jenis sigaret berbagai merk di dalam ruang kosong rumah terdakwa yang tidak dilekati dengan pita cukai.
Terdakwa memperoleh 64 karton hasil tembakau jenis sigaret dariRokok merek “Hmind” sejumlah + 20 karton dari Darsan (DPO) dan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 500 hingga Rp. 1.500,- per slop.
Rokok merk “Hmind Bold” sejumlah + 4 karton hasil tembakau jenis sigaret dari Antonius (DPO) dan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 500 hingga Rp. 1.500,- per slop.
Rokok merk “H&D” sejumlah + 3 karton hasil tembakau jenis sigaret dari Antonius (DPO) dan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 1.000 (seribu rupiah) hingga Rp. 2.000,- per slop.
Rokok merk “Luffman” sejumlah + 35 karton hasil tembakau jenis sigaret dari Antonius (DPO) dan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 500 (lima ratus rupiah) hingga Rp. 1.500,- per slop.
Rokok merk “Double seven” sejumlah + 4 (empat) karton hasil tembakau jenis sigaret dari Acai (DPO) dan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 1.000 hingga Rp. 2.000,-per slop.
Rokok merk “Rave ” sejumlah + 1 karton hasil tembakau jenis sigaret dari Acai (DPO) dan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 1.500 (seribu lima ratus rupiah) hingga Rp. 2.000,- per slop.
Bahwa terdakwa mengakui sebagai pemilik barang berupa 64 (enam puluh empat) karton rokok dengan merek Hmind, Hmind bold, Rave, Double Seven, H&D, Luffman tanpa dilekati pita cukai yang disimpan di rumah terdakwa .
Bahwa terdakwa menimbun, menyimpan 64 karton rokok tanpa dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnnya untuk dijual kembali secara eceran seperti tetangga. Kawan, ABK Kapal dan kuli bangunan serta grosir.
Sebelumnya, Maraknya peredaran rokok tanpa cukai alias ilegal di kota Batam bukanlah hanya isapon jempol belaka, terbukti saat ini digelar sidangnya di PN Batam dengan terdakwa Sudy.
Kasus yang terdaftar perkara pidana -1549/L.10.11/Ft.3/06/2022 dengan JPU Zulna dan terdakwa Sudy didakwa JPU Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor B 11 Tahun 1995 Tentang Cukai jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Perkaran rokok ilegal ini merupakan tangkapan Ditkrimsus Polda Kepri dan dilimpahkan ke Beacukai Batam dengan baran bukti 34 karton rokok ilegal merek”MAXXIS” dan juga termasuk 60an karton mikol.
Peredaran rokok ilegal berbagai merk di Batam cukup menggurita, walaupun Perkab BP batam telah dicabut terkait kuota, tetapi masih banyak beredar bahkan diseludupkan keluar Batam.
Dan saat ini, kasus maraknya beredar rokok ilegal sudah di bahas di RDP Komisi I DPRD kota Batam dan dihadiri 4 perusahaan PMA, Beacukai, PTSP BP Batam dan PTSP Pemko Batam.
Komisi I DPRD Kota Batam memanggil para pengusaha produsen rokok dalam agenda Rapat Dengar Pendapat(RDP) terkait maraknya beredar rokok tanpa cukai alias illegal yang juga diduga diseludupkan keluar Batam.
RDP yang digelar lebih kurang dua jam ini, dihadiri empat pengusaha produsen rokok dari 10 produsen rokok yang ada di Batam, Beacukai Batam, PTSP Pemko Batam, PTSP BP Batam yang dilaksanakan di ruang rapat komisi I DPRD Batam.Senin(13/06).
Pimpidan sidang RDP Safari Ramadhan fraksi PAN mebuka rapat meminta para perwakilan pengusaha produsen rokok Batam untuk menjelaskan asal bahan baku hingga produksi dan jenis rokok yang diproduksi.
Salah satunya Silvia merupakan Finance Manager disalah satu perusahaan rokok PMA mengatakan bahwa rokok yang diproduksi perusahaannya untuk di ekspor ke Thailand dan Singapura.
Selanjutnya Sri juga perusahaan PMA rokok diproduksi untuk diexspor ke china dan produksi merk rokok cukup banyak dan tembakau dari impor selanjutnya produksi import untuk kuota flexsibel tidak menentu.
“Untuk kuota flexsibel dan tidak menentu,” ujarnya.
Sementara itu, PT Alco dan dihadiri JM, Engel sebagai logistic dan juga PMA singapura, memproduksi rokok di batam sesuai permintaan relasi bisnis sebagai custumernya.
“hanya produksi rokok sesuai pesanan customer yang ada di singaura, ada 36 jenis rokok terdaftar di beacukai, dimana tahun 2021, produksi 5 miliar batang ,2020 produksi 4,5 miliar batang dan tahun berjalan ini hanya 1,8 miliar batang.” Jelasnya.
Kata dia, ada 7 line produksi berjalan kala itu dan saat hanya 2 line jalan karena orderan lesu dan tidak ada jual local.
Ia menambahkan, tahun lalu 2021 ada cutumer local dijakarta memakai cukai dan custumer tidak berhasil dan keluar dari paket dan tahun ini tidak ada produksi utk local dan produksi khusus untuk eksport.
Sedangkan dari perwakilan produksi rokok fantastic, menjelaskan produksinya yang aktif merk H-mil mengunakan pita cukai dan eksport merk lufman clasik pada saat ini sudah habis kontrak dan tidak produksi tahun ini.
Tidak produksi dua bulan lalu, karena pihak order tidak ada po lagi dan H-mil local pakai pita cukai dan ada sekitar karyawan ada 60 orang. Dan kami pakai pita cukai ada 2 juta lebih.
“intinya kami juga menjaga investasi , jika investasinya bagus kita dukung jika kurang kita bantu jika melanggar kita dudukkan, jika tidak bisa juga berarti tidak bisa berinvestasi di batam,” ujar Safari Ramadhan.
Usai mendegarkan masukan dari empat pengusaha , Muhammad Fadhli (Fraksi PKB)mempertanyakan terhadap perwakilan pengusaha produsen rokok , asal tembakau yang dimpor kebatam tanpa bayar alias bebas lalu di ekport lagi tanpa cukai bebas bayar lagi, terus keuntungan apa yang didapat Batam dari perusahaan.
Kita sudah komform kebeberapa daerah, lanjutnya, kedearah produksi rokok dan sebagainya dimana pabrik rokoknya tidak sebanyak batam, itu PAD yang ditimbulaknya cukup besar dan siknifikan tetapi di batam tidak siknifikan sekali PAD dari rokok , padahal ada 10 produsen rokok di batam.
Sehingga apa yang didapakan dari masyarakat batam dari PAD? Itu pertanyaan kami! Kami mempertanyakan peredaran rokok tanpa cukai di warung-warung, agen-agen itu bagaimana urusannya? Bahkan ada yang ditangkap berarti ada rokok gelap alias barang rokok illegal
“Rokok kaluar beradar di Indonesia tanpa pita cukai berarti illegal tapi dibatam rokok tersebut jadi primadona bagi perokok yang ekonominya menegah kebawah sebagai pembeli, namun bermasalah bagi daerah, pemerintah sangat dirugikan,”
“Pasalnya setiap batam rokok ada cukainya untuk pendapatan daerah, ketika kami berkunjung sumbar minta dibawain aneka merk rokok tanpa cukai dan menjadi primadona, anehnya bagaimana barang tersebut bisa keluar masuk bahkan ada ditangkap dikapal berarti ilegal, pertanyaannya berarti pabriknya ilegal,” paparnya.
Makanya kami ingin mempertegas berapa detail kuotanya agar jelas, sehingga produsen rokok mengeksport sesuai quota agar tidak menambah produksi untuk dijual tanpa cukai.
Kenapa? Karena inilah pertanyaan-pertanyaan hampi semua kalangan masyarakat Batam, ini yang kami minta penjelasanya dari pengusaha rokok bagaimana dapat dimengerti sehingga kami dapat apa yang harus dilakukan dan ditindak lanjuti.
Sementara itu, pihak beacukai batam menjelaskan, Kita terus melakukan upaya-upaya untuk menekan peredaran rokok ilegal. Kalau kondisi sekarang berdasarkan survei UGM terbaru, peredaran rokok ilegal di Indonesia pada umumnya adalah adalah 3,2 persen. Dan Ibu Menteri(Keuangan) pun belum puas dengan kondisi tersebut, kita tetap diminta untuk menurunkan peredaran rokok ilegal,” kata Sispian saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat(RDP) Komisi I DPRD Batam yang juga dihadiri pengusaha rokok, PTSP BP Batam.
“Kalau dua tahun sebelumnya ada yang namanya rokok kawasan bebas batam, jadi tidak wajib cukai yang beredar di batam, tapi sekarang sudah tidak ada lagi rokok khusus kawasan batam. Rokok yang beredar di batam harus berpita cukai,”tegasnya.
kata dia, upaya yang dilakukan Bea Cukai Batam untuk menekan peredaran rokok ilegal adalah dengan melakukan operasi secara terpadu.
“Kami ada operasi yang kontinyu, kemudian bersama-sama terpadu di seluruh indonesia dengan Operasi Gempur, dan kami sudah melakukan itu berkali-kali. Dan di tahun 2022 kami sudah berhasil melakukan 69 kali penindakan,”terangnya.
Total yang kami amankan sebanyak 1.7 juta batang dari berbagai merek. Untuk kasus yang besar melalui sarana angkut laut, kami melakukan penyidikan 4 berkas. Dua berkas sudah P21 oleh kejaksaan, dan dua berkas masih dalam proses penyidikan lebih lanjut.
Sedangkan perwakilan PTSP BP batam yang diwakili kabid mengatakan hinggga saat ini tidak ada quota rokok dilkeluarkan karena perkab sudah dicabut dan untuk selanjutnya untuk lebih lanjut akan meminta datanya ke bagian lalulintas barang BP batam.
Sedangkan dari PTSP Pemko Batam hanya tiga perusahaan produsen rokok yang terdaftar namun lebih rincinya akan kembali mengkroscek datanya dan selain itu tiga perusahaan rokok yang hadir berjanji akan memberikan data secara detailnya dan hanya satu perusahaan rokok yang ada data kongrit dan RDP akan digelar kembali dipertemuan yang diagendakan selanjutnya.
Adi@www.rasio.co //
